frekuensi 128,3 MHz yaitu akanmenimbulkan kesalahan komunikasi atau tidak dapat menerima informasiyang jelas antara pilot di pesawat udara dan ATC di Makasar sertaDampak terburuknya dapat mengakibatkan kecelakaan penerbangan.Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kKemudian Balai Monitor SpektrumFrekuensi Radio Kelas Denpasar (BALMON), pada Direktorat JenderalSumber Daya Manusia dan Perangkat Pos dan Informatika padaKementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal28 Maret 2019 menugaskan

frekuensi 128,3 MHz yaitu akanmenimbulkan kesalahan komunikasi atau tidak dapat menerima informasiyang jelas antara pilot di pesawat udara dan ATC di Makasar sertaDampak terburuknya dapat mengakibatkan kecelakaan penerbangan; Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Balai Monitor SpektrumFrekuensi Radio Kelas Denpasar (BALMON), pada Direktorat JenderalSumber Daya Manusia dan Perangkat Pos dan Informatika padaKementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal28 Maret 2019 menugaskan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa meyatakan benar dan tidak keberatan;Saksi 2: Nyoman Suada, S.T.; Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan terkaitlaporan dari pihak Airnav yang melaporkan tentang adanya pancaranfrekwensi radio 128,3 sehingga mengganggu penggunaan frekwensi radiono 128,3 MHz yang digunakan oleh Airnav untuk komunikasi penerbanganVHF ER yang berlokasi di Desa Sukawana, Kintamani, Bangli;Bahwa ada laporan dari Kepala Balai Monitor (Balmon) SFR Kelas Denpasar menugaskan

ASYIFIDEWI yang pembiayaaan melalui FIF Group Cabang jambi dan setelah TV danKulkas dapat diambil, beberapa hari kemudian langsung dijual melaluiterdakwa.Bahwa perbuatan Chandra Nopemi dan Melawati (berkas terpisah) diketahuikarna Chandra Nopemi dan Melawati (berkas terpisah) telah menunggakpembayaran kredit sehingga pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 SURYADARMA menugaskan HERU (kolektor) untuk mendatangi AGUS SUSANTOdan ASYFI DEWI di alamat rumah yang baru diketahui di Lrg.

ASYIFI DEWI dan setelah TV danKulkas dapat diambil, beberapa hari kemudian juga oleh Melawati dijual melaluiterdakwa.Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Chandra Nopemi dan Melawati(berkas terpisah) diketahui karna Chandra Nopemi dan Melawati (berkasterpisah) telah menunggak pembayaran kredit sehingga pada hari senin tanggal12 Maret 2018 SURYA DARMA menugaskan HERU (kolektor) untukmendatangi AGUS SUSANTO dan ASYFI DEWI di alamat rumah yang barudiketahui di Lrg. KS Rt. 35 Kel.

ASYIFI DEWI dan setelah TV danKulkas dapat diambil, beberapa hari kemudian juga oleh Melawati dijual melaluiterdakwa.Bahwa perbuatan Chandra Nopemi dan Melawati (berkas terpisah) diketahuikarna Chandra Nopemi dan Melawati (berkas terpisah) telah menunggakpembayaran kredit sehingga pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 SURYADARMA menugaskan HERU (kolektor) untuk mendatangi AGUS SUSANTOdan ASYFI DEWI di alamat rumah yang baru diketahui di Lrg. KS Rt. 35 Kel.Kenali Besar Kec.

Jambinamun saksi mengetahui pada tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00Wib;Bahwa saksi mengetahui pada saat Heru melaporkan bahwa telahterjadi penunggakan yang disebabkan telah terjadi tindak pidanapenipuan dan pemalsuan surat; Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi menugaskan Heru (kolektor)untuk mendatangi saksi Agus Susanto dan saksi Asyifi Dewi, setelahbertemu Heru memberitahukan tentang angsuran angsuran kreditbarangbarang yang telah dibeli sedangkan angsurannya dikredit melaluiFIF Group dan

UDAR PRISTONO, MT. yangmenjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakartamengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 90/1.811.125 tanggal 1 Februari2012 yang intinya menugaskan kepada Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng.

UDAR PRISTONO, MT. selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta yang menugaskan Dr. Ir.

UDAR PRISTONO, MT. yang telah menugaskan Dr.

PARA PENGGUGAT;Penetapan Dissmisal Nomor : 10/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 1 of 8 HalamanMELAWANKOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN SIMEULUE, Tempat Kedudukan di DesaSuak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/370/2017, tanggal 4 April2017, menugaskan kepada:1. Chairuddinn.T, S.E., Jabatan Ketua KIP Kabupaten Simeulue;2. ikramullah. HF.,S.E., Jabatan Anggota KIP KabupatenSimeulue;3.

Mandat : dalam hal mandat tidak terjadi perubahan mengenai distribusiwewenang yang telah ada, yang ada adalah suatu hubunganinternal seperti Menteri dengan dan/atau menugaskan Dirjen ;Pada suatu pelimpahan wewenang secara delegasi kepada suatu pelimpahankepada Badan atau jabatan Tata Usaha Negara lain harus didahului denganadanya suatu atribusi wewenang dan dalam delegasi harus dipenuhipersyaratan persyaratan,a.

Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDGmaka disitu tidak terjadi perubahan apa apa mengenai distribusi wewenangyang telah ada.Yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanyaantara Menteri dengan Dirjen atau Inennya, di mana Menteri (mandans)menugaskan Dinjen atau Sekjennya (mandataris) untuk atas namaMenteri melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkankeputusan keputusan TUNtertentu ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Mitra PinasthikaMulia (PT MPM) untuk mengirim 1.100 dos oli dari Jakarta menuju ke gudang PTMPM di Sidoarjo menugaskan salah seorang sopirnya yaitu MISTIONO aliasMISNO (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut oli tersebutdengan upah sebesar Rp. 2.000.000,.

Mitra PinasthikaMulia (PT MPM) untuk mengirim 1.100 dos oli dari Jakarta menuju ke gudang PTMPM di Sidoarjo menugaskan salah seorang sopirnya yaitu MISTIONO aliasMISNO (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut oli tersebut.Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekitar jam 15.00 Wib,MISTIONO alias MISNO mengemudikan Truck Nissan untuk mengangkut 1.100dos oli dari Jakarta menuju Sidoarjo.e Bahwa pada saat di perjalanan, MISTIONO alias MISNO dihubungi oleh temannyayaitu SATIMAN

., di Jayapura masihdalam bulan Mei 2004 menugaskan Kaelius Bonai, S.Sos., selaku KepalaBidang Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Waropen yang diangkat dalamjabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua No.

,menugaskan Kaelius Bonai, S.Sos., dan Johan Iring Allo, ST., untukmempersiapkan/ membuatkan segala sesuatunya mengenai kelengkapanadministrasi pelaksanaan proyek tersebut, lalu Kaelius Bonai, S.Sos., yangdibantu stafnya melakukan pembuatan Surat Perjanjian Perencanaan/ dokumenkontrak No. : 05/KONT/PDPP/BAPP/W/2004 tertanggal 7 Juni 2004, dengannilai kontrak sebesar Rp.553.000.000, (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah)antara Pihak Pertama (Pengguna Anggaran) Kaleb Imbiri, SE., M.Si., selakuSekretaris

,untuk diperbanyak;Bahwa setelah Kaleb Imbiri, SE., M.Si., Kembali dari acara MUSREMBANG atausetelah bertemu dengan terdakwa Syafruddin Daerlan, SE., di Jayapura masihdalam bulan Mei 2004 menugaskan Kaelius Bonai, S.Sos., selaku KepalaBidang Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Waropen yang diangkat dalamjabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua No.

,menugaskan Kaelius Bonai, S.Sos., dan Johan Iring Allo, ST., untukmempersiapkan/ membuatkan segala sesuatunya mengenai kelengkapanHal. 22 dari 46 hal. Put.

dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja menawarkan ataumemberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannyasebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatuperusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Bahwa berawal dari adanya Surat Perintah dari Kepolisian ResorManggarai untuk melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD)maka pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 10.15 WITApihak Kepolisian menugaskan

ataudengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidakperduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syaratHal 4 dari 20 hal Putusan No.20/Pid.B/2017/PN.Rtgatau dipenuhinya sesuatu tata cara,perobuatan tersebut terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal dari adanya Surat Perintah dari Kepolisian ResorManggarai untuk melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD)maka pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 10.15 WITApihak Kepolisian menugaskan

bertempat di pasarInpres Ruteng tepatnya di Pitak Kelurahan Pitak Kecamatan Langke RembongKabupaten Manggarai atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah ditangkap olehpihak Kepolisian karena melakukan permainan judi.Bahwa berawal dari adanya Surat Perintah dari Kepolisian ResorManggarai untuk melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD)maka pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 10.15 WITApihak Kepolisian menugaskan

No.72/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby20.21.22.23.1.3 apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAKPERTAMA berhak untuk menugaskan dan menempatkanPIHAK KEDUA pada devisi/bagian/unit kerja lain dalamlingkup kerja PT.

Uke Maharani tanggal2 Januari 2008 yang pada intinva menyatakan pihak perusahaanberhak untuk menugaskan dan menempatkan pihak pekerjapada divisi/bagian/unit kerja lain dalam lingkup PT.

penempatan, pemidahan karyawan merupakanhak dan wewenang PerusahaanBahwa disamping itu, hak dan wewenang TERGUGAT dalammemberikan penugasan dan/atau penempatan PENGGUGAT telahsesuai sebagaimana yang telah disepakati antara PENGGUGAT danTERGUGAT dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap) tanggal2 Januari 2008, yang mana pada Pasal 1 ayat 1.3 Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (Tetap) telan menegaskan hal sebagai berikut:Apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAKPERTAMA berhak untuk menugaskan

Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 1ayat (1.3) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antaraPenggugat dan Tergugat, disebutkan bahwa apabila diperlukan olehpihak pertama, maka pihak pertama berhak untuk menugaskan danmenempatkan pihak kedua pada divisi/bagian/unit kerja dalam lingkupkerja PT Anglomas International Bank (Amin Bank) sebagimanadimaksud dalam ayat (1);Bahwa sebelum dilakukan mutasi kerja, pada tanggal 19 September2018 Penggugat sudah pernah mendapatkan Surat Peringatan

tahun, Penggugat sedang sakit, yaitu kaki mengalami retak tulang akibat darikecelakaan;Menimbang bahwa atas perbedaan dalil para pihak, setelah MajelisHakim memeriksa secara cermat dan teliti buktibukti yang diajukan parapihak, berdasarkan bukti bukti P2 sama dengan bukti T1.A berupaPerjanjian Kera Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat denganTergugat tertanggal 2 Januari 2008, dalam Pasal 1 ayat (1.3) menyebutkanbahwa apabila diperlukan oleh pihak pertama, maka pihak pertama berhakuntuk menugaskan

terdakwa ;Bahwa terdakwa menugaskan seorang ceker yang bertugas mencatatdan mengawasi setiap truk yang masuk lahan dan mengambil pasir dantanah dan ceker yang bertugas mencatat dan mengawasi truk yangmengambil tanah tersebut adalah bernama ARI HARDIYANTO BIN SUTIYOURIP dan terdakwa memberi upah kepada ARI HARDIYANTO BINSUTIYO URIP untuk setiap harinya sejumlah Rp.70.000, (tujuh puluh riburupiah) ;Bahwa peran terdakwa dalam penggalian pasir dan tanah sebagaipemilik lahan tidak ikut mengambil atau

terdakwa ;Bahwa terdakwa menugaskan seorang ceker yang bertugas mencatatdan mengawasi setiap truk yang masuk lahan dan mengambil pasir dantanah dan ceker yang bertugas mencatat dan mengawasi truk yangmengambil tanah tersebut adalah bernama ARI HARDIYANTO BIN SUTIYOHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2019/PN.JbgURIP dan terdakwa memberi upah kepada ARI HARDIYANTO BINSUTIYO URIP untuk setiap harinya sejumlah Rp.70.000, (tujuh puluh riburupiah) ;Bahwa peran terdakwa dalam penggalian pasir dan

terdakwa ;Menimbang, bahwa terdakwa menugaskan seorang ceker yang bertugasmencatat dan mengawasi setiap truk yang masuk lahan dan mengambil pasirdan tanah dan ceker yang bertugas mencatat dan mengawasi truk yangmengambil tanah tersebut adalah bernama ARI HARDIYANTO BIN SUTIYOURIP dan terdakwa memberi upah kepada ARI HARDIYANTO BIN SUTIYOURIP untuk setiap harinya sejumlah Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam penggalian pasir dan tanahsebagai pemilik lanan tidak

Firdaus Obrini;Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor 600/362/DPU/KPA/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandezuntuk membantu tugastugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela);Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yangdibayarkan oleh tersangka; 1. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, 2.Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2013Candra Nova Bin H. Rubaman, 3. Alan Ohera, 4.

Firdaus Obrini; Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor 600/362/DPU/KPA/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandez untukmembantu tugastugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela);Tetap terlampir dalam berkas perkara; Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkanoleh tersangka; 1. Drs. Jones Khan Bin Syafei Ayel, 2. Candra Nova Bin H.Rubaman, 3. Alan Ohera, 4.

Firdaus Obrini;Surat Tugas Kepala Dinas PU Kota Pagar Alam Nomor 600/362/DPU/KPA/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang menugaskan Angga Fernandezuntuk membantu tugastugas di PU sebagai TKS (tenaga sukarela);Tetap terlampir dalam berkas perkara;Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkan oleh Terdakwa Syamsu Iqbal Bin M. Syafei Ayel, dan saksisaksi:Yaziar, S.T. Bin Herman, Temmy Charles, S.T.

menyerahkanNarkotika Golongan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarnaputih dengan bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram , perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, sekira pukul20.00 WIB, pihak Kepolisian Sektor Simpang Empat mendapat informasi darimasyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Dusun III Desa Air Teluk KiriKecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan tepatnya di Cafe GS, kemudianKepolisian Sektor Simpang Empat menugaskan

Golongan bukan tanaman berupa 1 (satu) plastikbening berisi kristal berwarna putih dengan bruto 0,04 (nol koma nol empat)gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, sekira pukul20.00 WIB, pihak Kepolisian Sektor Simpang Empat mendapat informasi darimasyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Dusun III, Desa Air Teluk Kiri,Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, tepatnya di Cafe GS, kemudianKepolisian Sektor Simpang Empat menugaskan

dalam berkas perkara terpisah)bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengansuratsurat lainnya yang ada di dalam berkas perkara ini, maka diperolehpetunjuk sebagai berikut :> Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira pukul 20.00WIB, pihak Kepolisian Sektor Simpang Empat mendapat informasi darimasyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Dusun III Desa Air TelukKiri Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan tepatnya di Cafe GS,kemudian Kepolisian Sektor Simpang Empat menugaskan

KurniaAsta Surya memberitahukan kepada pengurus dan anggotanya, bahwaPENGGUGAT sejak tanggal 13 September 2016 tidak lagi bekerja di KotaCimahi karena di Tugaskan bekerja Jakarta, namun para pengurus dananggota PENGGUGAT menolak PENGGUGAT ditugaskan/dipindahkan keJakarta;Bahwa akibat tindakan TERGUGAT menugaskan / memindahkanPENGGUGAT ke Jakarta menimbulkan reaksi penolakan dari pengurusdan anggota PENGGUGAT karena penugasan/pemindahan tersebutdilakukan secara sepihak tidak dirundingkan terlebih

Kurnia Asta Surya diwakili oleh saudara Ace Suryadi Dkk, namunTERGUGAT tetap pada keputusannya untuk menugaskan PENGGUGATbekerja di Kantor Branch Office Jakarta tanpa ada kejelasan mengenai hakhak dan fasilitas yang diterima PENGGUGAT selama di Jakarta;Bahwa dengan itikad baik dan segala konsekwensi PENGGUGATmengintruksikan kepada seluruh pengurus dan anggotanya agar tanggal 14September 2016 untuk masuk kerja seperti biasa dan Unjuk Rasa Damai &Mogok Kerja hanya dilakukan 1 ( satu ) hari saja walaupun

masa kerja ) + Rp.50.000, ( tunjangan jabatan ) = Rp. 2.547.461, x 6 bulan = Rp.15.284.766,Jumlah = Rp. 1.061.998, + Rp. 7.079.145, + Rp. 15.284.766, = Rp.23.425.899,Terbilang : dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu delapanratus sembilan puluh sembilan rupiah ).DALAM POKOK PERKARA1.2sMengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan surat panggilan dan surat peringatan yang dikeluarkanTERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah tidak sah dan batal demihukum;Menyatakan tindakan TERGUGAT menugaskan

Bahwa benar Penggugat adalah Karayawan pada PerusahaanTergugat dan merupakan Pengurus Serikat Pekerja yang telahbekerja sejak 2001 s.d 2016 lebih kurang 15 Tahun;Bahwa benar Tergugat telah Menugaskan Tergugat dari Kota Cimahike Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Tanggal 9September 2016 Nomor 02/HRGAST/IX/2016 Perihal Surat Tugaskepada Sdri.

Jakarta tidak sah dan batal demi hukum, mengingatPenggugat masih berstatus pekerja di Cibaligo;Menimbang, bahwa adalah suatu kewajaran apabila Penggugatmempertanyakan tentang fasilitas yang didapat selama menjalankan tugassebagaimana surat tugas tersebut (vide bukti P10 dan P12), apalagiPenggugat sedang dalam tugas sebagai Ketua serikat pekerja dan sedangdalam permintaan perundingan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dengan menugaskan

Dalam Perusahaan tempat Penggugat berwiraswasta, berusahamenghilangkan kewibawaan sebagai pimpinan di perusahaan bahkantidak ada kesan mendukung kelancaran pengembangan dariperusahaan tetapi sebaliknya, dan ada upaya untuk menjadiPENGUASA di perusahaan, antara lain dalam memperlakukan /menugaskan karyawan di perusahaan sudah diluar jalur, dalammengambil kebutuhan obatobatan baik untuk keperluan sendiri atausaudaranya bahkan untuk dijual sebagian sengaja tidak ingin adacatatannya.10.Tergugat pernah

Bahkan penggugat yang selama iniselalu. melakukan KDRT kepada tergugat khususnya dalam bidangpsikologi dan ekonomi dimana sangat menyakiti dan membuat Tergugatsempat tertekan..Bahwa merupakan dalil yang tidak benar pada point 9 yang menyatakanbahwa Tergugat berusaha menghilangkan kewibawaan penggugatsebagai Pimpinan perusahaan bahkan tidak ada kesan mendukungkelancaran pengembangan perusahaan, tetapi sebaliknya dan ada upayauntuk menjadi PENGUASA di perusahaan antara lain dalammemberlakukan/menugaskan

Multi Prima Energi, namun Kepala KPP JakartaPasar Minggu malah mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST070/WPJ.04/KP.1007/2006 tanggal 19 Oktober 2006 yang isinya menugaskan TimPemeriksaan ulang untuk meneyelesaikan pemeriksaan tersebut sampai denganditerbitkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Perhitungan sebagai dasarpenerbitan Surat Ketetapan Pajak.

telah diubah dengan Undang Undang Nomor16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanpada Pasal 36 ayat 1 huruf ( ) dan semata mata ketakutan dankekhawatiran Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggudengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP JakartaSelatan yang menyarankan dan menginstruksikan untuk dilakukanPemeriksaan Ulang, maka oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak PasarMinggu diterbitkanlah Surat Tugas Nomor ST070/WPJ.04.KP.1007/2006 tanggal 19 Oktober 2006 yang menugaskan

SebagaiHalaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014hukuman pelanggaran disiplin PNS sangat tidaketis dan jauh dari keadilan ketika hanya satuanggota tim Pemeriksa pajak (Pemohon PK/Pemohon kasasi/Penggugat) tingkat bawahdiberhentikan sementara para anggota lain,petinggi/pejabat KPP Pasar Minggu yangmemerintahkan dan menugaskan bahkan PejabatKanwil DJP Jakarta III (sekarang Kanwil DJPJakarta Selatan) yang mengarahkan melaluisuratnya Nomor S1421/WPJ.04/BD.04/2006tanggal 19 Oktober 2006 (

Ridwan diKantor Produksi Pertamina untuk mengajak saksi Bambang Sutikno Bin M.Ridwan mengambil minyak mentah dan Terdakwa menugaskan saksiBambang Sutikno Bin M. Ridwan mengawasi keadaan sekitar dan jika adahal yang mencurigakan saksi Bambang Sutikno Bin M.

Ridwan mengambil minyak mentah dan Terdakwa menugaskan saksi BambangSutikno Bin M. Ridwan mengawasi keadaan sekitar dan jika ada hal yangmencurigakan saksi Bambang Sutikno Bin M.

Atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal27 September 2014, Kepolisian Resort Manggarai menugaskan saksi KALIKTUS JEMRI,saksi SAIFUL BAHRI BASRI, saksi I GEDE WIDIANTARA, saudara ROBERTUSBATA dan saudara KRISNO RATU LOLI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.Sekitar pukul 12.00 Wita, para petugas kepolisian resort Manggarai tiba di rumah terdakwadi Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai danlangsung memasuki rumah terdakwa, pada saat memasuki rumah

Atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal27 September 2014, Kepolisian Resort Manggarai menugaskan saksi KALIKTUS JEMRI,saksi SAIFUL BAHRI BASRI, saksi I GEDE WIDIANTARA, saudara ROBERTUSBATA dan saudara KRISNO RATU LOLI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.Sekitar pukul 12.00 Wita, para petugas Kepolisian Resort Manggarai tiba di rumahterdakwa di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, KabupatenManggarai dan langsung memasuki rumah terdakwa, pada saat memasuki rumah

sebagaiberikut : 1 Saksi KALIKUS JEMBRIS alias JEMS, keterangan saksi di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : e Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Manggarai,bahwa di rumah terdakwa SILVESTER JEMPARU alias SIL, yang beralamat diKumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,ada kegiatan perjudian kupon putih ; e Bahwa atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 27 September2014, Kepolisian Resort Manggarai menugaskan

berdasarkanketerangan saksisaksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yangdiajukan di persidangan, bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihakKepolisian Manggarai, bahwa di rumah saksi SILVESTER JEMPARU alias SIL yangberalamat di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, KabupatenManggarai, telah terjadi kegiatan perjudian kupon putih, selanjutnya atas laporan darimasyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014, Anggota KepolisianResort Manggarai menugaskan

DIDI SUHERDI berdasarkanSurat Keputusan Direksi Perurn Pegadaian Nomor : 500/SDM.2.04003/2006 tanggal 13Nopember 2006 tentang Pemindahan Pegawai Dalam Lingkungan Kantor Wilayah PerumPegadaian Bandung menugaskan Deni Baskandar, S.Sos. P.73.99.2031 / Pangkat PengaturMuda Tk.

Surat Edaran Nomor: 24/USN/2004, tanggal 19 Mei 2004 tentang Perubahan PlafonKredit dan Mekanisme Pelayanan untuk Pemberian Pinjaman Kredit KUP di bawahRp. 10.000.000., disebutkan bahwa untuk keperluan pengendalian, pemberianpinjaman Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atau lebih kepada 1 (satu) orangnasabah harap dimintakan persetujuan Pimwil kemudian menugaskan Manajer OPP/Asmen usaha lain untuk mengecek proses pemberian kredit.3.

DIDI SUHERDI berdasarkanSurat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 500/SDM.2.04003/2006 tanggal 13Nopember 2006 tentang Pemindahan Pegawai Dalam Lingkungan Kantor Wilayah PerumPegadaian Bandung menugaskan Deni Baskandar, S.Sos. P.73.99.2031 / Pangkat PengaturMuda Tk.

Surat Edaran Nomor: 24/USN/2004, tanggal 19 Mei 2004 tentang Perubahan PlafonKredit dan Mekanisme Pelayanan untuk Pemberian Pinjaman Kredit KUP di bawahRp. 10.000.000., disebutkan bahwa untuk keperluan pengendalian, pemberianpinjaman Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atau lebih kepada (satu) orangnasabah harap dimintakan persetujuan Pimwil kemudian menugaskan Manajer OPP/Asmen usaha lain untuk mengecek proses pemberian kredit.3.

Kudus melalui HARTOPO;

Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 27 Desember 2018;

Direktur Jenderal Dukcapil;

Kudusmelalui HARTOPO;47) 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor:005/2735/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal WawancaraCalon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Bupati dan WakilBupati Kudus;BB No. 47 dikembalikan kepada KASMITA;48) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah PelaksanaHarian Nomor: 821.2/8243/26.00/2018 menugaskan Dra.

RiniKartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudustanggal 27 Desember 2018;49) 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/Perintah PelaksanaTugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskan AkhmadShofian, SE yang ditanda tangani oleh Bupati Kudus tanggal 21Maret 2019;50) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati KudusNomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalamJabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudusmelalui HARTOPO;47) 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor:005/2735/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal WawancaraCalon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Bupati dan WakilBupati Kudus;Barang bukti No. 47, dikembalikan kepada KASMITA;48) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah PelaksanaHarian Nomor: 821.2/8243/26.00/2018 menugaskan Dra.

Kudusmelalui HARTOPO;47) 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor:005/2735/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal WawancaraCalon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Bupati danWakil Bupati Kudus;Barang bukti No. 47, dikembalikan kepada KASMITA;48) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah PelaksanaHarian Nomor: 821.2/8243/26.00/2018 menugaskan Dra.

DirekturJenderal Dukcapil;52) 1 (Satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah PelaksanaTugas Nomor: 800/2590/26.00/2019 menugaskan AkhmadShofian, SE yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Ars.

keadaan mengenai duduk perkara inisebagaimana termuat dalam putusan sela tanggal 07 Juli 2015 Masehi,bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILISebelum memutus pokok perkara :e Menyatakan perkara ini termasuk perkara syiqaq;e Menunjuk atau mengangkat YYYY sebagai Hakam pihak Penggugat,dan YYxx sebagai Hakam pihak Tergugat;Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0502/Pdt.G/2015/PAT Officeseseesecsecesseseeseeseeseeseeseesessessessessesensens 1e Menugaskan