bagian kening sebelah kanan,dan saksi Oleyanto berkata lagi:jangan diangkat kepalanya Bu, dan korbanEmipun tidak jadi mengangkat kepalanya, selanjutnya saksi Oleyanto langsungmenghubungi saksi Roby Sugara Tambunan (anggota Polsek Sinaboy),kemudian saksi Robi yang dihubungi oleh saksi Oleyanto melalui HP, langsungberangkat menuju ke TKP bersama dengan saksi Beny Manipul, dan ditengahperjalan menuju ke TKP, saksi Roby berpapasan dengan Terdakwa yangsedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No.P

Tapanuli Tengah yang berada padakordinat : N=02 02 21,0 E=98 28 37,9 N=02 02 24,8 E = 98 28 84,9 N=02 02 19,5 E=98 28 96,9 (Gubuk / Pondok Kerja).Adalah merupakan kawasan hutan dengan status hutan lindung;Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b jo pasal 2 ayat (3) jo pasal 23 ayat (1)Permenhut RI No.P.14/Menhut.11/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang inpemanfaatan kayu adalah pemegang izin pinjam pakai, yang pelaksanaannya wajibdilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan

sertaperangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun2007 tentang pemanfaatan hasil hutan kayu mengatur bahwa terhadapmekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang diterbitkanoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kategori hutan tersebut yakni:a.b.C.Kawasan hutan berupa: Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P

.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; 1Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2010 Jo.

Kawasan hutan berupa: Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2016; 1Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016;Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2020/PNSgt Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No

dipisahkan sedangkan kawasan hutan adalah wilayahtertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan4.keberadaannya sebagai hutan tetap, ekosistem, hutan tersebut meliputi tumbuhan,satwa, tanah, air, udara dan iklim.Bahwa semua jenis kayu hutan diantaranya kayu jati, kayu mahoni, kayu bendo, kayuwinong dan kayu bayur wajib dilengkapi dengan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul),nota angkutan dan nota angkutan sendiri, sebagaimana di atur dalam pasal ayat 5, 6dan 7 Permen Menhut No.P

dapatdipisahkan sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentuyang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, ekosistem,hutan tersebut meliputi tumbuhan, satwa, tanah, air, udara daniklim.Semua jenis kayu hutan diantaranya kayu jati, kayu mahoni,kayu bendo, kayu winong dan kayu bayur wajib dilengkapidengan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul), nota angkutan dannota angkutan sendiri, sebagaimana di atur dalam pasal ayat 5,6 dan 7 Permen Menhut No.P

unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi danpenelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak Hotel sesuai denganpersyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam Peraturanini.Bahwa pada tahun 2011 s/d 2012 Dinas Pendapatan Daerah KotaPalembang telah menerbitkan/mengeluarkan Surat Pemberitahuan PajakDaerah (SPTPD/SPT) yang harus diisi wajib pajak, selanjutnya bidangPendataan dan Penetapan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak(SKP)atas Hotel Jayakarta Group Daira dengan NPWP No.P

NPWP No.P.2.0097293.01.11 yang ditanda tangan oleh saksi Dra. Sumaiyah. MZ,MM.,Binti Muhammad Zahri dengan tarif pajak sebesar 10 % perbulannyaberdasarkan Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hoteldan Perwali Palembang No. 37 Tahun 2010 tentang Persyaratan,Halaman 4dari 66 Hal. Put. NO.6/PID.SUSTPK/2017/PT.PLG.Mekanisme dan Prosedur tetap Pungutan Pajak Hotel.

NO.6/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLG.Daerah (SPTPD/SPT) yang harus diisi wajib pajak, selanjutnya bidangPendataan dan Penetapan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak(SKP)atas Hotel Jayakarta Group Daira dengan NPWP No.P.2.0096700.01.09 dan Hotel Sahid lImara dengan No.NPWPNo.P.2.0097293.01.11 yang ditanda tangan oleh saksi Dra.Sumaiyah.Mz,mm binti muhammad zahri dengan tarif pajak sebesar 10 % perbulannyaberdasarkan Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan PerwaliPalembang No. 37 Tahun 2010 tentang Persyaratan

lagi saksi SUHARDI kembali menemui kami dan berkata bahwaBBM solar miliknya sudah hilang, kemudian saksi SUHARDI langsungmemegang tubuh salah seorang pelaku yang mengambil BBM solar miliknya,melihat hal tersebutpelaku yang lainnya langsung melarikan diri meninggalkantempat tersebut.Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telahmemperlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA wamahitam tanpa no.p

investasi sertaperangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun2007 tentang pemanfaatan hasil hutan kayu mengatur bahwa terhadapmekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang diterbitkanoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kategori hutan tersebut yakni:a.Kawasan hutan berupa: Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P

.66/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2016; 1Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2010 Jo.

• 1(satu) unit kapal Cahaya Rahmat SYG (gt 16);
• 30 (tiga puluh) tabung gas LPG 3 Kg;
• 1(satu) Bundel Surat Persetujuan Berlayar No.P.2/PM.86/142/IV/2022;
• 1(satu) lembar surat keterangan Pemimpin Kapal Nomor PK.309/T.I/10/KSOP.BMA-17;
• 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal Nomor AI.5.01/84/KSOP.BMA-22;
• 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 MIL) No.PK.307/09/38/UPP.Lbk-18;
• 1 (satu) lembar surat keterangan

Berdasarkan hasil pengamatan ahli, kayu ulin yang dibawaoleh terdakwa sebagian adalah jenis kayu ulin tebangan baru;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/ MENHUTII/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari HutanNegara dihubungkan dengan keterangan ahli, Majelis Hakim berpendapat jika kayujenis ulin yang diangkut terdakwa seharusnya dilengkapi dengan dokumen berupaFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).Tetapi berdasarkan

P51/MenhutII/2006 pada ayat (1) diatur bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakanuntuk mengangkut kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang diangkut langsungdari hutan hak atau lahan masyarakat.Untuk jenis kayu Durian merupakan salah satu jenis dari 21 (dua puluh satu)jenis kayu yang masuk dalam kategori jenis kayu yang bersal dari hutan rakyat ataulahan rakyat berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Kehutanan No.P.33/Menhut11/2007.Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.

Tanjung Giri Mutiara Hitam yangdilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II di wilayah cagar Alam Kamojang bagianTimur Komplek Hutan Gunung Guntur Kabupaten Garut oleh Balai Besar KonservasiSumber Daya Alam Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.02/MenhutII/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana telah dirubah diPeraturan Menteri Kehutanan No. 51/MENHUTII/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentangPerubahan ke satu

SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dikeluarkan oleh Kepala Desa yangmemiliki kualifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, kayu yangdilengkapi suratsurat ini dapat diperjualbelikan ;Atau sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permenhut No.P.41/MenhutIV2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam, jika kayu berasal dari hutan alam dokumennya berupa :1. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) dan/atau Daftar Kayu Bulat(DKB);2.

Sakitadalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.Bahwa tentang Visum Et Repertum tentunya memuat keterangan apa yangdilinat oleh dokter itu pada benda yang diperiksanya, jadi harus didasarkanatas sumpah, baik sumpah jabatan ataupun sumpah khusus sepertitermaksud dalam pasal 2 Staatsblad 1937 No.350 (sumpah khusus untukdokter sebagai ahli/desskundige);Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terhadap hasil Visum EtRepertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kabupaten Tangerang No.P

Karena Pangangkutan, Penguasaan dan kepemilikan kayu bulat/logdan kayuolahan/gergajian tersebut tidak disertai dengan SKSHHKyang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebutbelum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkankerugian negara dengan perhitungan berdasarkan Peraturanpemerintah No. 12 tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara BukanPajak Yang Berlaku Pada KementerianKehutanan dan PERMENLHK No.P.64/MENLHK/SETJEN/KUM//12/2017, Tentang Penetapan HargaPatokan

Karena Pangangkutan, Penguasaan dan kepemilikan kayu bulat/logdan kayuolahan/gergajian tersebut tidak disertai dengan SKSHHKHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 123/Pid.SusLH/2019/PN Ksnyang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebutbelum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkankerugian negara dengan perhitungan berdasarkan Peraturanpemerintah No. 12 tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara BukanPajak Yang Berlaku Pada KementerianKehutanan dan PERMENLHK No.P

Tanah Sareal KotaBogor dan Perumahan Dayu Permai No.P.1 NgaglikKab. Sleman, Yogyakarta ;Agama : Islam;Pekerjaan : Mahasiswa;Pendidikan : SMA;Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013No. Pol. SPHan/42/0/2013 /DitResnarkoba. sejak tanggal 18Maret 2013 s/d tanggal 6 April2013;1. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakartatanggal 2 April 2013 sejak tanggal 7 April 2013 s/dtanggal 16 Mei 2013;2.

Bahwa berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.43/MenlhkSekjen/2015 tentang Penata usahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam dan dokumen yang termasuk surat keterangan syahnyahasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan yang berasal dari hutanNegara adalah: Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHk), NotaAngkutan, Nota Perusahaan; Berdasarkan Permenhut No P85/MNHK/SEKJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak adalah

Gombloh capek/lelah, membantu menaikkan kayu ke atas bakmobil; Bahwa berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.43/MenlhkSekjen/2015 tentang Penata usahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam dan dokumen yang termasuk surat keterangan syahnyahasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan yang berasal dari hutanNegara adalah Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHk), NotaAngkutan, Nota Perusahaan.

Kawasan hutan berupa: Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2010 Jo.

Tapanuli Tengah yang berada pada kordinat : N = 01 44 24,0 E= 98 51,3 N = 01 44,0 E= 98 51,3 N = 01 44,9 E= 98 51,3 N= 01 44,6 E = 98 51,8Adalah merupakan kawasan hutan dengan status Hutan Lindung; Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b jo pasal 2 ayat (3) jo pasal 23 ayat (1)Permenhut RI No.P.14/Menhut.11/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang izinpemanfaatan kayu adalah pemegang izin pinjam pakai, yang pelaksanaannya wajibdilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan

Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.663/MenhutII/2009 tentang perubahaan Fungsi sebagian kawasanhutan produksi terbatas kelompok Hutan Taman Nasional Teso Nilo yakniTergugat merupakan surat yang masih berstatus Penunjukan yang belummemiliki kepastian hukum dilapangan, tetapi Tergugat II telahmenggunakannya seakan akan SK Mentri tersebut sebagai petunjukataupun bukti awal untuk menanggap dan memproses Penggugat diranahpidana Penunjukan sebagaimana Peraturan Mentri Kehutanan RepublikIndonesia No.P