TALIFUDDIN, Msi ;Bahwa postingan Aan Gaitan yang di Facebook semua orang bisa melihatnya;Halaman 38 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.SbwBahwa saksi Sudirman, S.lp alami dari pencemaran nama baik tersebut adalahsaksi Sudirman, S.lp merasa di fitnah disudutkan dan memberikan citra negatifterhadap pribadi saksi Sudirman, S.lp termasuk sebagai Calon Wakil Bupati ;Bahwa saksi Sudirman, S.lp mengetahui adanya postingan tersebut awalnyadari dari tim paslon No. 3 Pemilinan Kepala Daerah

Samhadi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi mengatakan sebagai Saksi pada pemilikan KepalaDesa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untukPasion No. 4;Bahwa, sebagai saksi untuk Paslon Nomor Urut 4 keinginan sendiritida ada paksaan ;Bahwa, saksi menerangkan sebagai saksi untuk Nomor Urut 4 telahmenyampaikan kepada KPPS ada 2 (dua) orang suami istri Sdr.Markesena dan Istrinya Eva tidak ada dalam DPT ;Bahwa, saksi tidak lapor kepada karena mendengar komitmen dariKetua

Namun karena tidak mendapat penjelasan dari keduagroup Whatsapp a quo, Pemohon kemudian coba mencari klarifikasikepada warga Net di Facebook;Bahwa karena dilandasi sikap bathin Pemohon yang juga sebagaikorban dan narasi kuat yang dikembangkan oleh Paslon Capres 02ketika itu, yang terus mengkampanyekan narasi people power dimanaLongki Djanggola adalah ketua Partai Gerindra Sulawesi Tengah,partai yang jadi pengusung utama Capres 02, maka untuk mencariHalaman 7 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN

Bahwa pembantu Kepling bertanya perihal tersebutkepada saksi duga atas perintah Kepling (Tumin); Bahwa saksi pada Januari 2018 didatangi oleh KepalaDusun (Anto) agar untuk tidak mendukung paslon;Bahwa Kepala Dusun mengatakan bahwa saksi akansulit dalam pengurusan administrasi di Pemerintahanjika mendukung Pemohon; SUPRIADI,Penduduk DesaTanjung Mulia,Kecamatan PagarMerbauBURHANUDDINLUBISSALOHOTMARBUN,Penduduk Desa PujiMulyo, KecamatanSunggal.

(Bukti P 140 ).Fotocopy (sesuai dengan Asli) Kuitansi Donasi Kampanye PASLON Hendilta tertanggal 28 November 2015. (Bukti P 141).Halaman 50 dari 84 Putusan Sela No.303/Pdt.G/2016/PN.Smg.142. Fotocopy (sesuai dengan Asli) Kuitansi Pembayaran Tasyakuran danRenovasi Kantor DPD Partai Nasdem di Jl. Kedungmundu tertanggal 21Desember 2012.(Bukti P 142).143.

Fotokopi Hasil Survey Paslon per April 2018 (Bukti P19):Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran AdministratifPemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pareare tersebut telah disampaikankepada Termohon pada tanggal 8 Mei 2018, berdasarkan Surat PaniteraMuda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor06/PERPAP/V/O6P/PAP/2018, tanggal 8 Mei 2018:Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 11 Mei 2018,yang pada pokoknya sebagai berikut

PANDJAITAN, S.I.K selaku Kabag Ops Polres Manokwari tertanggal 8 Oktober 2020.18) 1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Pengajuan RAB Tahap Pengamanan Paslon Bupati/Wakil Bupati pada Operasi Mantap Praja Doreri-2020 Polres Manokwari dengan Nomor : B / ND 73/ OPS.1.3.1/IX/2020, tertanggal 29 September 2020 sebesar Rp48.480.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). 19) 1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Pengajuan RAB Tahap Kampanye Operasi Mantap Praja Doreri-2020 Polres

PANDJAITAN, S.I.K selaku Kabag Ops Polres Manokwari tertanggal 25 September 2020. 31) 1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Pengajuan RAB Tahap Penetapan Paslon dan Undi Nomor Urut Operasi Mantap Praja Arfak-2020 Polres Manokwari dengan Nomor : B / ND 69/ OPS.1.3.1/IX/2020, tertanggal 22 September 2020 sebesar Rp57.570.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) beserta 3 (Tiga) Lembar Disposisi, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penerimaan sebesar Rp57.570.000,00 (Lima Puluh Tujuh

S.I.K selaku Kabag Ops Polres Manokwari tertanggal 8 Oktober 2020. 32) 1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Pengajuan RAB Transportasi Operasi Mantap Praja Arfak - 2020 Polres Manokwari dengan Nomor : B / ND 71/ OPS.1.3.1/IX/2020, tertanggal 25 September 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) beserta 3 (Tiga) Lembar Disposisi dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penerimaan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). 33) 1 (Satu) Lembar Asli Nota Dinas Pengajuan RAB Tahap Pengamanan Paslon

sengketa dibidang tata usaha negara pemilihan, tapi merupakan sengketapemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perbawaslu No. 8 Tahun 2015Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota , dengan alasanalasan :Bahwa pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi salah satu persyaratan Calonsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f UndangUndang No. 10Tahun 2016 tentang Pilkada, sesuai dengan tahapan pendaftaran Paslon

Bahwa Terdakwa saat apel pagi menjelang adapemilihan umum ataupun Pilkada sudah pernahmendapatkan penyuluhan tentang netralitas TNI dantata cara pencalonan jika anggota TNI aktif sebagaisalah satu paslon atau caleg dari partai tertentu;17. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhihukuman disiplin berupa penahanan ringan selama7(tujuh) hari karena terlibat perkara penganiayaanringan;18.

sengketa dibidang tata usaha negara pemilihan, tapi merupakan sengketapemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perbawaslu No. 8 Tahun 2015Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota , dengan alasanalasan :Bahwa pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi salah satu persyaratan Calonsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f UndangUndang No. 10Tahun 2016 tentang Pilkada, sesuai dengan tahapan pendaftaran Paslon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti diatas, dalilPenggugat yang menyatakan Paslon 01 melakukan money politic telah dibantahlangsung oleh H. Isun yang menyatakan uang tersebut untuk shadaqgoh karenamendapat rezeki bukan untuk pemilihan kepala desa Cadasngampar dan H.Isun bukan simpatisan dari salah satu calon kepala desa.

Fotokopi Salinan detil berkas Pendaftaran Paslon CabupCawabup KabupatenKediri Tahun 2015 atas nama dr.

dan memeriksa KTP milik terdakwa selanjutnya petugas KPPS tersebutmenyerahkan KTP milik terdakwa dan memberikan surat suara untuk dicoblos;Setelah menerima surat suara dari salah seorang petugas KPPS, terdakwalangsung menuju kebilik suara untuk melakukan pencoblosan dan memberikan haksuaranya dengan cara terdakwa ke bilik coblos kKemudian membuka surat suara danmeletakkannya di atas bantal coblos yang telah disiapbkan kemudian mengambil pakuyang telahdisiapkan untuk mencoblos salah satu dari ke 3 Paslon

.), Fakta dan BuktiBukti Hukum dimaksud di atas,kebenarannya tak terbantahkan lagi dengan upaya hukum dan alasanhukum apapun juga.Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Paslon Bupati dan Wakil BupatiManggarai Barat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melawanKeputusan Penetapan KPU Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3Kpt/5315/KPUKab/ IX/2020, tanggal 23 September 2020, soal PenetapanCalon Bupati, yang sangat merugikan demokrasi dan kedaulatal rakyatManggarai Barat dimaksud, melalui Upaya Hukum atau Litigasi

Dongkal yang telah dilaksanakan di LapanganKecamatan Desa Dongkal yang dilaksanakan pagi hari jam 9 .00Wib pada tanggal 11112018 dan saksi juga ikut memilih ;Bahwa saksi,menerangkan pada saat penghitungan hasil suara PihakPanitia menghitungnya sangat cepat sehingga warga tidakmendengar dengan jelas ; Bahwa saksi, menerangkan adanya suara musik pada saatpenghitungan suara dimulai, dan Pihak Panitia sengaja memutarmusik yang keras ; Bahwa Saksi, menerangkan Pihak Panitia terlihat sangat mendukungPihak Paslon

BuktiP18 : Fotokopi sesuai dengan asli,Rekapitulasi Suara Masuk Pemilihan Calon KepalaDesa Ulak Banjir Rambahan tanggal 19 Desember2020, oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 02, tanggal20 Desember 2020;17.

Jkt.UtrBahwa mekanisme hitung cepat ada 2 yaitu hitung, hitung rekapyang kedua hitung cepat dan hitung Rekap, secara berjenjang dariKPPS ke PPKA Pil kota Propinsi hingga ke nasional, hitung cepatdari C1 dapat dihitung dikirim Pil kota untuk dilakukan denganscan, ada konplain dari saksi paslon dapat terkait dengan C1 yangsalah antara C1 yang di scan C1 Plano yang difoto, kesalahantersebut dapat dilakukan perbaikan dengan pada saat discan tetapidiperbaiki pada saat rekap pleno di tingkat Kecamatan

No.63/PDT/2019/PT PLG.tentang Penetapan Paslon Sarimuda dan Nelly Rasdiana sebagai PasanganWalikota Terpilin, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan MKnomor 42/PHPU.DXI/2013 dengan memutuskan Pasangan calon H.RomiHerton dan H.

Karena sedang terikat Paslon Bupati Bekasi dalamPilkada 2017 ; 2220 2nn nen ene nn nnn nen en en ene n ee nn neem nnn nennnenennnesSementara menurut Pasal 8 UU RI No.30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan yang berbunyl: 1) Setiap keputusan atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:a. Peraturan perUndangundangan danb.

Big Daddy Productions No. 91215/SP-KonDE/BS/XI/2015 tanggal 20 November 2015, Hal: RALAT Biaya Iklan Kampanye Calon Walkot & Cawalkot Depok Th 2015;