Ditemukan 352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadilan pengadillan pengadlan pengadilana pengabulan pengadalan pengadulan pengawalan pangadilan pengadlian
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Register : 29-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Smg
Tanggal 12 Mei 2016 — HANDOKO, SE
155 — 48
  • PDM65/Semar/ Epp.2/ 02/ 2016, tertanggal 21 April 2016, yang dibacakan dipersidanganJaksa Penuntut Umum telah mohon agar Pengadllan menjatuhkan putusansebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa HANDOKO, SE, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaanalternatif Pertama ;2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-11-2014 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel
Tanggal 15 September 2015 — 1. Motor Image Enterprise Pte Ltd, 2. TC Subaru Sdn Bhd, Lawan 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.Priok), 2. PT.TC Subaru,
200 — 102
  • Pasal 38 ayat (1):Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yangdisita hanya dapat diajukan kepada Pengadllan Negeri.b Penjelasan Pasal 38 ayat (1):Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukansanggahan adalah hukum acara perdata:Bahwa kesalahan pengutipan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak DenganSurat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 oleh kuasa hukum Para Pelawanmembuktikan kualitas kuasa hukum
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 16-11-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 43 K/PM.III-14/AL/XI/2016
Tanggal 9 Februari 2017 — Kopda Ttu Muhammad Muslimin
347 — 255
  • ./ PENGADLLAN .......MembacaMemperhatikanMendengarMemperhatikanPENGADILAN MILITER Il14 DENPASAR tersebut di atas.Berkas perkara dari Denpom Lanal Denpasar NomorBPP/1/A1/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari DanlanalDenpasar selaku Papera Nomor : Kep/48/XV2016 tanggal 8Nopember 2016.2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Ill14Nomor : Sdak/42/XV/2016 tanggal 15 Nopember 2016.3. Surat Penetapan dari :a.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-08-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — NY. IDA FARIDA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
146 — 101
  • suatu bidangtanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orangatau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut denganitikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lainyang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegangsertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutanataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadllan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Putus : 02-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Rap
Tanggal 2 Agustus 2017 — Perdata - MULYONO Lawan - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDEMPUAN
55 — 21
  • Memohon agar dilakukan reslrukturisasi atas perjanjian kredit antaraPenggugat danTergugati.Bahwa dalill alasan Penggugat dalam gugatannya angka 9 halaman 14yang menyatakan bahwa "pelelangan dengan cara lelang eksekusi haktanggungan melalui Tergugatl adalah cacat hukum serta tidak sah karenaharus melalui fiat eksekusi Pengadllan Negeri" adalah salah dan tidakberdasar hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 Juni 2011 — Ir. ABDUL RAHMAN WASARAKA, MP ; Drs. SAMUEL AGUSTINUS PAROY, M.Si ;
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kebudayaan danPariwisata Provinsi Irian Jaya Barat.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dan PengadilanTingkat Pertama salah/melanggar menerapkan hukum~ yangberkenaan dengan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena JabatanAtau Kedudukan.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman29 paragraf ketiga menyatakan bahwa, putusan PengadilanTingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar dalammenguraikan pertimbangan hukum, sehingga pertimbanganhukum Pengadllan
Pengadilan PN SUKABUMI
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SUKABUMI Nomor 8/PDT.G/2016/PN Skb
Tanggal 27 September 2016 —
81 — 18
  • Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinyasejak perkara ini diputus sampai dengan Para Tergugat meiaksanakankewajibanyatersebut;Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat di dasarkan pada faktafakta sertabukti yang cukup sebagaimana ketentuan perundangundangan pasal 180HIR maka sangat beralasan hukum agar atas putusan ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupunupaya hukum lainnya ( Uitvoerbaar BijVooraad);Berdasarkan hal hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon Pengadllan
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/PDT.G/2015/PN SRG
Tanggal 12 April 2016 — PERDATA - PT. IGAS UTAMA LAWAN - PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA, DKK
239 — 88
  • putusan ini".Bahwa perintah untuk tunduk dan patuh pada petitum dalamhukum acara perdata dikenal untuk pihak turut tergugat, sepertiyang telah disampaikan oleh Retnowulan Sutantio dalam bukunyaHukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 2menyatakan"Turut Tergugat dalam praktek dipergunakan bagi orangorangyang tidak menguasai barang sengketa atau tidakberkewajiban untuk melakukan sesuatu namun hanya demllengkapnya suatu gugatan harus dikutsertakan sekedar untuk tunbdukdan taat terhadap putusan Pengadllan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-07-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 9 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ROMI ROZALI, SH.MM
Pembanding/Terdakwa : ARBAINAYATI, SE, MSi Als BUK AAN Binti ABBAS MALIK
Pembanding/Terdakwa : YULIKA KUALA, STAls EKA Binti BAKHTIAR ALIYUT
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARBAINAYATI, SE, MSi Als BUK AAN Binti ABBAS MALIK
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YULIKA KUALA, STAls EKA Binti BAKHTIAR ALIYUT
Terbanding/Terdakwa : Drg. MARIA TRI SUSILOWATI, M.Kes Als SUSI Binti SUSANTO
69 — 28
  • 2015 yang diikuti oleh JaksaPenuntut Umum mencabut pula permintaan bandingnya atas nama Terdakwa IItanggal 1 Juli 2015;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Bandingnya tertangal 31 Juli 2015, dan Penasehat Hukum Terdakwa IIIpada tanggal 30 Juli 2015 dan Memori banding ini telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2015 sebagaimana ternyatadari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadllan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — LILIANA SETIAWAN DKK VS EDDY YUWONO DKK
454 — 412 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Interkon kebon Jeruk;Oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, apakahTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat mempunyai "LegalStanding" untuk menggugat atau menuntut Para PemohonPeninjauan Kembali atau tidak dalam perkara a quo. siapapun yangmembaca salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2177 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2015 juncto PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 406/PDT/2013/PT DKI. tanggal13 Desember 2013 juncto Putusan Pengadllan Negeri Jakarta BaratNomor 425
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 April 2014 — - JOHAN TANCHO
96 — 34
  • ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, unsur"menempatkan, mentransfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan, atashada kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakHalaman 234 dari 258Putusan Pengadllan Tipikor Nom:11 O/P id.Sus K/2013/PN. Man.pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor : 8 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang telah terbukti dan terpenuhi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1059 — 749 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Kasasi yang tidak membatalkan Putusan Pengadllan NegerlHal. 662 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009bertentangan dengan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (4) jo Pasal 111 ayat (1)dan ayat (4) UndangUndang PT serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 14ayat (2) AD PT Indosat Tbk. Berdasarkan kaidah hukum yang berlaku,hak untuk mengangkat Direksi dan Komisaris PT Indosat Tbk merupakanwewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosat Tbk..