Ditemukan 406 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2089 K/PDT/2006 Tanggal 12 Agustus 2009 — NI PUTU BUDIASTRI alias GUSTI AYU PUTU BUDIASTRI ; NI MADE ELI BUDIARTI alias GUSTI AYU KADE ELY BUDIARTI ; I GUSTI NGURAH KADE RAINATA, Dipl. EMC ; I GUSTI NGURAH KETUT DANUARTA, A.Md, dkk.
159 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan secara hukum, hak atastanah tersebut merupakan Harta Guna Kaya/Harta Bersama yang diperolehselama perkawinan antara ayah dan ibu Pemohon Kasasi.Dalam hal ini judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keteranganSaksi ahli Ketut Semaraguna, SH. dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia(PHDI) yang dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa hartaHal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2089 K/Pdt/2006warisan ada dua macam, yaitu warisan dan guna kaya.
Register : 05-01-2018 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Srp Tanggal 18 Januari 2018 — Pemohon:
1.I PUTU ARDIANA PUTRA
2.NI KADEK DWI MIA ANGGRAENA
34 — 16
1.I PUTU ARDIANA PUTRA
2.NI KADEK DWI MIA ANGGRAENA
34 — 16
di Kabupaten Klungkung, tanggal 16 November2016 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pandita SriBegawan Dwija Yadnya Kerti , yang mana Putu Ardiana Putra berkedudukansebagai Purusa dan samasama beragama Hindu, sehingga berdasarkanketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohonharuslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Putus : 19-08-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 336/Pdt.G/2013/PN. Dps Tanggal 19 Agustus 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
7 — 6
7 — 6
Foto copy Piagam Nomor : 18/III/SWGAM / PHDI KMD / 2000 tanggal1 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma IndonesiaKotamadya Denpasar, diberi tanda T 2 ; 3, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2000, diberi tanda T3 ;4.
Register : 10-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Trg Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 30
21 — 30
MENGADILI :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Kawin (Pengukuhan Upacara Perkawinan Secara Agama Hindu) Nomor : 2/II/211-276/PHDI/K_B/2010 tertanggal 03 Februari 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 512/IND/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala
Register : 09-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Srp Tanggal 4 Juni 2018 — Pemohon:
1.I NYOMAN SUDIPA
2.NI NYOMAN SUDARI
44 — 15
1.I NYOMAN SUDIPA
2.NI NYOMAN SUDARI
44 — 15
Sudipaberkedudukan sebagai Purusa dan samasama beragama Hindu, danperkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ,sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu; Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2018/PN Srphalaman 8Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Putus : 25-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pdt/2019 Tanggal 25 April 2019 — WAYAN SAMA, dkk vs I KETUT CAPLAH, dkk
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PHDI KABUPATEN GIANYAR, berkedudukan diJalan Kaliasem, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;6. KOMANDO ODISTRIK MILITER 1616/DANRAMILGIANYAR, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai KecamatanTegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;7. KAPOLSEK TEGALLALANG, berkedudukan di JalanTegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar,Provinsi Bali, diwakili oleh Gede Sukadana, S.H., selakuKapolsek Tegallalang, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDrs.
Register : 21-06-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 14-03-2014
Putusan PN AMLAPURA Nomor 73/Pid.B/2013/PN.AP Tanggal 5 September 2013 — - I GEDE SUMARBAWA
90 — 22
90 — 22
WAYAN ASTIKA,MSi;e Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengansebagai Ahli dalam perkawinan terdakwa dengan saksi Ni Ketut Sunyi ;e Bahwa saksi menjadi Ketua PHDI Kabuapten Karangasem sejak tanggal23 Januari 2013 ;e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;e Bahwa syarat untuk mengadakan perkawinan yaitu :e Atas dasar suka sama suka ;e Sama sama saling mencintai ;e Kesepakatan untuk ;e Dilaksanakan Upacara Pebiyekalaan atau PebiekaonanBahwa perkawinan menurut Agama Hindu
Register : 19-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Srp Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon:
1.I DEWA KADE AGUS DWI PUTRA
2.NI LUH PUTU SWASTINI
58 — 8
1.I DEWA KADE AGUS DWI PUTRA
2.NI LUH PUTU SWASTINI
58 — 8
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahperkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;Menimbang, bahwa Para Pemohon yaitu Dewa Kade Agus Dwi Putradengan Ni Luh Putu Swastini Dewi samasama beragama Hindu, sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka PerkawinanPemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Register : 16-08-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN MARTAPURA Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mtp Tanggal 10 Oktober 2022 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 17
76 — 17
MENGADILI:
1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2.MenyatakanperkawinanantaraPenggugatdenganTergugatdihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Penghulu Adat : Paninilpada tanggal 17 Nopember 2008diPHDI Kab.Tapindan telah dicatat sebagaimana dalamKutipanAktaPerkawinanNo:477/0014/UM/KCL.BB/IV/2009yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas
Putus : 21-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 166 /Pdt/2017/PT DPS Tanggal 21 Nopember 2017 — PEMBANDING MELAWAN TERBANDING
71 — 17
71 — 17
dimana dalam surat Bukti P3 = P4 tersebut sangatjelas bahwa anakdari hasil perkawinan telah disepakati menjadi hak Terbanding/Tergugat untukmengasuh, merawat dan memelihara.Bahwa berdasarkan hal tersebut, Judex Factie telah memutus berdasarkanpertimbangan hukum yang benar dan tepat.Halaman. 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 166/Pdt/2017/PT DPS.Bahwa kebenaran pertimbangan tentang hak asuh tersebut dikuatkan puladengan Bukti P1 sama dengan bukti T1 berupaAkta Perkawinan danketerangan saksi ahli dari PHDI
Register : 04-03-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 55/PDT.G/2015/PN Tab Tanggal 6 Agustus 2015 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
20 — 8
20 — 8
Bahwa Tergugat telah melaksanakan upacara SUDDHIWADANI pada tanggal28 Januari 2003 dengan nomor : 08/PHDI/Kr/IX/2005, tertanggal 31 Agustus2005 ;5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis,rukun dan damai sebagaimana layaknya suamiisteri yang saling mencintai danmenyayangi;6.
Register : 25-06-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN BANGLI Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bli Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 40
102 — 40
Bahwa pada Bulan Februari 2019 PENGGUGAT telah melangsungkanperceraian secara adat di Desa Wosu, Kabupaten Morowali, SulawesiTengah yang telah dibuat dalam Surat Pernyataan kedua belah pihak dandiketahui oleh Ketua Adat Desa Wosu dan Ketua PHDI (Parisada HinduDharma Indonesia) Desa Wosu ;10.
Putus : 17-05-2006 — Upload : 09-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2471K/PDT/2003 Tanggal 17 Mei 2006 — NYOMAN SUMITRA,; I MADE RESI; KETUT SRINTI, dkk.
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh almarhum Gde Tangkaskepada Nyoman Sumitra (Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi)adalah merupakan hak miliknyasendiri yang dilakukan dihadapan KepalaDesa dan saksisaksi serta disahkan oleh PHDI (Parisada Hindu DharmaIndonesia) Kecamatan Narmada serta Camat Narmada ;b.
Register : 04-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ttn Tanggal 20 Agustus 2019 — - Sumardi alias Dongkluh bin M. Incah
- Rahmat bin Raluan
81 — 7
81 — 7
Barangsiapa;Mengambil barang sesuatu;yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;ao fF PhDi waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atautidak dikehendaki oleh yang berhak;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tin6.
Register : 11-11-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Bdg Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 15
34 — 15
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu sebagaimana dalam Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 140/PHDI/JB-1/1999, tanggal 11 Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Barat dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sesuai Akta Perkawinan Nomor 01/2000 tertanggal 2 Januari 2000, putus
Register : 25-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2123 K/PDT/2017 Tanggal 28 September 2017 — I KOMANG ARDIANAN, dk. VS I NENGAH DURMA, dkk.;
82 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Parisada Hindu) Dharma Indonesia (PHDI) KecamatanCakranegara;Bahwa parapihak dari huruf d s/d g adalah pihakpihak yang mengetahuidan sekaligus yang merigister surat/silsilan keluarga tanggal 10 Juli 2013dan Surat keterangan ahliwaris tanggal 16 Juli 2013, yang dibuat dandimohonkan oleh Ni Wayan Rama;3.
Putus : 06-08-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 — PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA ; A L I
138 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri dimana Pasal 54 adalah Ketentuan Pidana,Hakim Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan prosespidana, Pasal 54 aquo tidak bisa dijadikan Petitum Provisi, yang bisa dijadikanPetitum Provisi adalah Pasal 49 Undang Undang No. 31 Tahun 2000 TentangDesain Industri, karena dalam tersebut hanya sangsi yang bersifat administratebukan sangsi pidana yang merupakan kewenangan dari peradilan pidana;Tergugat in casu Pemegang Hak Desain Industri ("PHDI
Register : 14-03-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 176/Pdt.G/2016/PN Dps Tanggal 23 Mei 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
23 — 15
23 — 15
secara lisanmenyatakan tetap pada gugatannya semula ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :1Foto Copy dari Aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri No. 5171KW270320140010 tertanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P 1 ;Foto Copy dari Aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No. 5171KW270320140010 tertanggal 27 Maret 2014 diberi tanda P 2 ;Foto Copy dari Aslinya berupa : Piagam Sudhiwadani No. 11/SW/PHDI
Putus : 08-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Blb Tanggal 8 Nopember 2015 — Penggugat :
- NINA FITRIANI
Tergugat :
- IDA BAGUS DEDY KUSUMA
15 — 4
15 — 4
diterima, diperiksa danselanjutnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.B.L.Pokok Pokok GugatanBahwa apa yang diuraikan PENGGUGAT pada bagian "alasan hukum" menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian dan dalil PENGGUGAT padabagian ini;Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002 (enam belas oktober tahun dua ribu dua)PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang sahBerdasarkan CITRA WIWAHA (Surat Pengesahan Perkawinan) dari ParisadaHindu Dharma Indonesia Malang No: 88/PHDI
Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/PID/2011 Jaksa pada Kejari; I Wayan Yartini
45 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
setelah disumpah menurutAgama Hindu menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani danrohani dan bersedia memberikan keterangan ; Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik Polres Banglidan BAPnya saksi membenarkan dan tidak ada tekanan maupunpaksaan ; Bahwa benar saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikanketerangan sebagai ahli guna mengetahui sah atau tidaknyaperkawinan menurut Agama Hindu ; Bahwa benar saksi menjabat sebagai ketua PHDI