kesulitan sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:3s 5aArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:wed) ls Be Is) taal 2 8Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

Ca ialArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 206/05/X/2000 tanggal 03Oktober 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan SaradanKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon II: Isro'ul Marfu'ah binti Munasir, Nomor 0109 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn halaman

kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:S135 5 5Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:col all ale Cos ols) sales Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Hal. 8 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dala bh sis Me ole (Lal LajosArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 305/06/X/1994 tanggal 10Oktober 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan BalerejoKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakim perlumengemukakan dalil syari sebagai berikut :Doktrin qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :Wlaod us ule pate awlesll s 5.Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;WVosolra vigh U,c.a Sls Wolo iso yo9Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demikemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas,dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbatnikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dan dikorelasikandengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:EN 5E 5 3eelArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Hal. 8 dari 11 hal Pen 196/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .ceed) Hb Ss 15) eal eeArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jallodl L sis Ade 4H le ploy) Ca iiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 306/XVII/69 tanggal 21 Juli 1976yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo KabupatenMadiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon II berupa nama yang tercantum dalam

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlaodl w> ule rte rxwleoll s5>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Hal. 7 dari 10 hal Pen. 110/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:sellicall le Sys 15) aedaall 3 0Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny/i:fala bss He 3th gle (Lay) GoaArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 229/13/X/2003 tanggal 06Oktober 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KareKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam

Tei. paeip ees,Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fated Ls te He LY ahsArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 003/03/I/2011 tanggal 07 Januari2011 yang dikeluarkan

bermasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatasdan berdasarkan keterangan para Para Pemohon dan calon mempelai berdua, saksisaksiserta bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonayadi persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan dalil dalam Kitab Al Asbah Wan Nadzoir :128 yang artinya Pemerintah mengurus rakyatnya

paksaandari pihak lain;Hal. 9 dari 12 hal.Pent.No 0014/Pdt.P/2015/PA.PtMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calonmempelai berdua, saksisaksi serta bukti surat yang diajukan di muka persidangan,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikandalil permohonannya di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)UndangUndang Nomor Tahun 1974, sejalan pula dengan dalil dalam Kitab AlAsbah Wan Nadzoir : 128 yang artinya Pemerintah mengurus rakyatnya

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 10Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny!

:EOOON@6Y6 CaUA6&6CA6 UdA6) CANBOUGID6ES A6a6ROAEdCaUad0UAOIOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 337/23/VII/1978 tanggal 08 Juli 1978 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalahmilik para Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yangsebenarnya

44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syari sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :AlooJl Lu> ule prio rwlesl 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;uo yc8 IVolo Clin Uj, cra cigl sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

U,csa cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut

perkawinan yang dilakukan antara seorang lakilakidan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukunsebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semuaketentuan peraturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturanperundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat,sebagaimana maksud kaedah fighiyah yang berbunyi;Artinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya

ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskanbahwa perkawinan antara seorang pria dan wanita dilarang ketika dalamkeadaan tertentu di antaranya adalah ketika wanita yang bersangkutan masihberada dalam masa iddah (waktu tunggu) dengan pria lain;Menimbang, bahwa iddah Wanita yang masih mengalami haid dan badadukhul adalah 3 (tiga) kali suci, sebagaimana ketentuan dalam al Quran Suratal Bagarah 228, yang berbunyi:a 3B ~ve 4 Bor a G sh

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab al/Ashbah wa alNazar li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:55 5 jeanArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:clad la Se Sy) tal 2 5Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jaleall L sis Ade 4M le soy) Ca iArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 238/35/X/2001 tanggal 23September 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanWonoasri Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon;Hal. 8 dari 10 hal Pen.142/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn . bahwa

No. 56/Pdt.P/2016/PA.MEQaidah fiqhiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:adrbadh boyio ac Jl Se pLYl 9 pai.Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan

Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahut;* Qaidah Fighiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128yang maksudnya Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan;Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab IhsanulFikri bin Suriansyah sebagai calon suami serta kerelaan dari pihak calonisterinya untuk bersungguhsungguh membina rumah tangga serta adanyakesanggupan dari Pemohon dan pihak keluarga untuk membina danmembimbing kehidupan rumah tangga Ihsanul Fikri

Ss U4 ool Swlaall +)Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalled bss Ze 5 ole Lafl ajArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0013/013/1/2014 tanggal 23Januari 2014

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Shop 5 pxallArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:cellicall ils Gyo AG aulaall 2 58Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny/i:Jalioaly L gia Ae 5) le ala CaS caiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuail dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/9/1984 tanggal 03 Mei 1984 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

P/2018/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:cellicall ils Gyo As aulaall 2 59Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalioall b sis de 5! cle play CaS ie!

Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 396/07/XI/2014 tanggal 08 Nopember2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wey Jepara,Kabupaten Lampung Timur, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu Pemohon Il: nama Rosyida Nurul A, nama ayah Popon SaefulA, tidak sesuai dengan biodata Pemohon

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:3e 5 ealArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:welled) le bys ls) lead eArtinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi:dalla, byte te 5) ke ala a jutArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 508/30/X1I/1983 tanggal 13November 1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanJiwan Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; Bahwa biodata para Pemohon berupa nama dan tempat tanggal

sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CaOBdNON6 (606C86Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:TONUAG GadadYOCOSI6 Adzetadi 4640 16auE6 CaUadO6CA6l6Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:E6Cauad0uadl6E6Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/54/VIIV2002 tanggal 29 Agustus2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo,Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il;Hal. 8 dari 9 hal Pen.0126 /Pat.P/2017/PA.Kab.Mn . bahwa biodata