Putusan Nomor 30/G/2012/PTUNSMDSebelum sampai pada alasanalasan yang factual diajukannya gugatan ini, terlebih dahuluPenggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan Penggugat mengajukangugatan ini, yaitu sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia,berhak atas pemenuhan Hak AsasiManusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Repulik Indonesia tampadiskriminasi dalam bentuk apapun ;2 Bahwa Sebagai Warga Negara Indonesia, Penggugat memiliki Hak yang samadidepan hukum untuk

Hak Asasi Manusia dan Kebebasandasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkandari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatanmartabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan sertakeadilan ;4 Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai penyelenggara Negara RepulikIndonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut diatasmelidungi, mengajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiapWarga Negara Repulik

2012 dimutasi dari Kepala Sekolah10SDN.015 Pasir Belengkong menjadi guru biasa di SDN.017 Pasir Belengkong yangKepala Sekolahnya ( atasan Penggugat ), pangkatnya lebih rendah dariPenggugat berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 824/73/Bid.1.I/BKDtertanggal 25 Juli Tahun 2012 (bukti P.3), sedangkan Kepala Sekolah SDN. 015yang menggantikan Penggugat di SDN.015 bukan lulusan S1 atau Diplomaempat kependidikan atau non kependidikan seperti yang disyaratkan olehPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Repulik

beserta lampirannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberitanda T1 sampai dengan T8, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli/ataufoto copynya dipersidangan, sebagai berikut :Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil ;Foto copy dari foto copy Peraturan Presiden Repulik

Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon, umur Pemohon dan umur istri Pemohon yang dalam AktaNikahnya nama Pemohon tertulis PEMOHON, umur 25 tahun menjadi NAMA BENARPEMOHON, lahir tanggal 05 Januari 1967 sedangkan tanggal lahir istri Pemohon menjadi 09Agustus 1970;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

; 5TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon dan ayah Pemohon yang dalam Register AktaNikahnya tertulis NAMA SALAH bin NAMA SALAH AYAH PEMOHON menjadi NAMABENAR bin NAMA BENAR AYAH PEMOHON, 77 207700 00020002002Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

SARIPUDIN BINeeeASRO Kedua anak Pemohon benar dilahirkan di:BINDU dan selain itu permohonan,Femchon ini dipertukan untuk pemohon menyesuaikan dengan ljazah, SD,SMPSMA /daftar di Perguruan Tinggi /melamar pekerjaan dan lainlair:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pernohon dikabulkan mailcasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingart, Pasal 32 ayat (4) dan (2) Undangundang No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependucdukan jo Peraturan Permerintah Repulik.

depanpersidanganPemohon telah mengajukan bukti P.l sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi sepertitersebut di atas.Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon oleh majelisdinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebihlanjut dalam perkara ini.Menimbang, bahwa dari bukti P.l diperoleh fakta hukum bahwa I Panca benartelah meninggal dunia pada tahun 2007.Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 diperoleh fakta hukum bahwa LaMindang benar adalah seorang anggota Veteran Repulik

ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebutadalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya namaPemohon tertulis PEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON ;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

TandaPenduduk (KTP), serta ijasah tidak sama dengan yang tertulis dalam Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Sanan Wetan, Kabupaten Blitar, dengan Nomor: XXXX Tanggal 20Oktober 1968, yakni tertulis XX XX sedangkan yang benar adalah PEMOHON ;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 (a) Undang undang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamadan Ketentuan yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Repulik

penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA BENAR PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

Agama Kisaran telah mengeluarkanSurat Keterangan tanggal 12 Februari 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, nyatanyata Penggugat tidakmemenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam halmengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan muatan Pasal 148 R.Bgdan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Keputusan Tata Usaha Negara aquo danjuga telah mengeluarkan Keputusan Penolakan telahbenentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969Tentang PensiunPegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai ;Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 197411Tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999Tentang Pemerintahan Daerah ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;Peraturan Pemerintah Repulik

Indonesia Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawali Negeri Sipil ;Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 30 Tahun1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil =;Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 25 Tahun2000 + Tentang Kewenangan Pemerintah Dan KewenanganProvinsi Sebagai Daerah Otonom ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2003 Tentang Peruhahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7Tatum 1977 3; Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu khususnyaAzas

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonantersebut adalah agar ditetapkan perubahan biodata nikah Pemohon yang dalamAkta Nikahnya tanggal lahir Pemohon tertulis 15121960 menjadi 15 Desember1962;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yangtelah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Repulik

perkara ini dandianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi PEMOHON alias NAMA BENAR PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON lahir tahun 1974 menjadi NAMA ASLI PEMOHON lahir tanggal 23 Juli 1974;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama dan tanggal lahirPemohon tertulis PEMOHON lahir 25 th menjadi NAMA ASLI PEMOHON lahir tanggal 07Juni 1958;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA PEMOHON ASLI;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonantersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalamAkta Nikahnya nama Pemohon tertulis PEMOHON B menjadi PEMOHON A ;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a)Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untukkedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) danpasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

acara persidanganperkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebutadalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Kutipan Akta Nikahnyatertulis PEMOHON menjadi NAMA BENAR PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal ayat(5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan tanggal lahir Pemohon yang dalam Akta Nikahnya tanggal lahir Pemohontertulis 22 Oktober 1989 menjadi 22 Juni 1989;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

atasNarkotika jenis ganja tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke1 (Satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Repulik

telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif ke1 (satu);Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka

meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalammencegah dan memberantas penyelahgunaan dan peredaran Narkotika; Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Repulik