Christian Soetio tentang dungaan tindakpidana Pemalsuan Surat dan atau Penyerobotan Lahan.2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/30/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 03 Mei 2017.Memanggil Nama : KAMALUDDIN in caso Pemohon pada harisenin tanggal 08 Mei 2017 jam 09.00 wita Pemeriksaan sebagaiSaksi.b. Bahwa berdasrkan Laporan Polisi tanggal 02 Mei 2017 tersebutPenyidik langsung in caso Termohon membuat surat kepada Yth.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/100/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2017.Memuat : dengan ini diberitahukan bahwa pada hari senintanggal 25 September 2017 penyidik Ditreskrimum PoldaKaltim telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidanaPemalsuan Surat dan atau Pengerusakan dan ataupenyerobotan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 263KUHP dan atau Pasal 385 KUHP subsider Pasal.406 KUHPJo Pasal.55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP yang diduga dilakukanoleh Terlapor Sdr. KAMALUDIN.

Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik/30/V/2017/Ditres krimum,tanggal 03 Mei 2017.Memanggil Nama : KAMALUDDIN in caso Pemohon pada hari senintanggal 08 Mei 2017jam 09.00 wita Pemeriksaan sebagai saksi ;Bahwa berdasrkan Laporan Polisi tanggal 02 Mei 2017 tersebut Penyidiklangsung in caso Termohon membuat surat kepada Yth.

LAKABOLOSI, tentang dugaan tindakpidana Pemalsuan Surat dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/2018/Ditreskrimum, tanggal 13 Pebruari 2018. untuk itu Termohontelah melakukan tindakan hukum terhadap Pemohon sebagai berikut :a.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang dilakukan tanpa didahului tindakan Penyelidikan yang sah adalah proses penyidikan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang diterbitkan Termohon, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.11/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022, serta segala surat surat lain beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Termohon sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Sp.Sidik / 199 / II / 2012 / Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01Februari 2012 atas nama Pelapor Imansyah Syamssoeddin adalah tidak sah;37 Bahwa sebagai orang yang dirugikan oleh tindak pidana yang dilaporkan, tetapikemudian dihentikan penyidikannya, Pemohon memenuhi syarat untuk38dinyatakan sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan sebagai yang dimaksuddi dalam Pasal 80 KUHAP, sehingga Pemohon mempunyai hak untukmengajukan permohonan praperadilan ini;Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan yang dilakukan

SP.Sidik / 199 / II / 2012 / Reskrim Restro Jaksel, tanggal O01Februari 2012 atas nama Pelapor Imansyah Syamssoeddin;4 Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada Negara;Apabila yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, TermohonPraperadilan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:Tentang Pokok Perkara :Hal. 13 dari 32 hal. Put.

Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;2 Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yangditerbitkan oleh Termohon tidak sah dengan segala akibat hukumnya;3 Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas perkara tindakpidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab UndangUndangHukum Pidana sesuai dengan Laporan Polisi No.: LP/190/ 1/2012/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 19 Januari 2012, atas nama pelapor Imansyah Syamssoeddindan Surat Perintah Penyidikan No.: Sp.Sidik

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/I/2018/RESKRIM, tanggal 26 Januari 2018, telah dilakukan proses penyidikanmemeriksaan saksisaksi :a.

padatahun 2015;Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalildaliljawaban/sangkalannya, Termohon juga mengajukan buktibukti surat di depanpersidangan sebagai berikut;Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Laporan Polisi No : LP/12/ /2018/Bali/ RES BLL, tanggal 18Januar 2018.Surat Pemberitahuan Dimulanya Penyidikan Nomor: SPDP/168/ II /2018/Reskrim, tanggal 01 Pebruari 2018;Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

bahwa atas dailildalil permohonan Pemohon tersebut,Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Termohon menerima laporan dariPemohon dugaan tindak pidana pencurian sertifikat yang yang didugadilakukan oleh MADE KOTA BUDIASA sebagaimana Laporan PolisiNomor : LP/12/1/2018/Bali/Res BIl; Bahwa atas Laporan Polisi tersebut diatas telah dilakukan prosespenyelidikan, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Bahwa benar atas Laporan Polisi tersebut diatas, telah dilakukan prosespenyelidikan, kemudian dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/28/I/2018/ RESKRIM, tanggal 26Januari 2018;3. Bahwa benar dalam proses penyidikan telah diperiksa saksisaksi antaralain WAYAN NETRA, KETUT MERTAYASA, GEDE SURATA, KETUTJANA, PUTU SUNSANA, GEDE SUJANA, PUTU YASTANA, Prof. Dr.

selaku Terlapor, maka dibuat LaporanHasil Penyelidikan tanggal Januari 2020 dengan kesimpulan setelahmelakukan wawancara konfrontasi dan melengkapi administrasipenyelidikan, maka Penyelidik berpendapat bahwa perbuatan terlaporMariatul Koptiah memenuhi unsurunsur delik yang tercantum dalamrumusan Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.Bahwa Termohon juga telah menerbitkan surat perintah tugas nomor :Sp.Gas/89/Il/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020, surat perintahpenyidikan nomor : SP.Sidik

/17/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari2020, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/17/1I/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020, surat perintah penyidikannomor : SP.Sidik/17.a/VIII/2020/ Reskrim tanggal 7 Agustus 2020, suratpemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP /62/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020, surat perintah penyidikannomor : SP.Sidik/17.b/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020,surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/17.c/II/2021/ Reskrim tanggal4 Februari

Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh TermohonTerhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/24/II 2021/Reskrim Res, tanggal 10 Maret 2021 adalah tidakberdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;6. Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangkaberdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/IV/2021/Reskrim Restanggal 10 April 2021 yang berikan oleh Termohon kepada Pemohonmelalui pihak lain adalah tidak sah secara hukum;7.

Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohonterhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/24/III/2021/Reskrim Res, tanggal 10 Maret 2021 adalah tidakHalaman 23 dari 75 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Wqwberdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 setelah dilakukan gelarperkara kemudian diputuskan untuk dilakukan penyidikan denganmembuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/24/III/2021/Sultra/Res Wakatobi, tanggal 10 Maret 2021 danSurat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/24/III/2021/Reskrim Res,tanggal 10 Maret 2021;8. Kegiatan penyidikan yang dilakukan meliputi, antara lain:a. Melakukan pemanggilan terhadap saksisaksi;b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANAS BADARUBin LA ODE BADARU;C.

Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/24/IIl/2021/Reskrim Res tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T9a;14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/24/III/2021/ReskrimRes tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T9b;15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : B/O7/III/2021/Reskrim Res tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda T10;16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANAS BADARU tanggal 10Maret 2021, diberi tanda T11a;17.

Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh TermohonTerhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/24/IIl 2021/Reskrim Res, tanggal 10 Maret 2021 adalah tidak berdasarhukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkanSurat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/IV/2021/Reskrim Res tanggal 10 April2021 yang berikan oleh Termohon kepada Pemohon melalui pihak lainadalah tidak sah secara hukum6.

Bahwa setelahn Termohon menemukan tindakan Pemohonmelakukan tindak pidana Penipuan maka berdasarkan berdasarkanSurat Perintahn Penyidikan Nomor : SP.Sidik/139/IX/2020/Reskrim,tanggal 25 September 2020 Termohon melakukan serangkaiantindakan penyidikan untuk menemukan 2 (dua) alat bukti dan dengan 2(dua) alat bukti tersebut Termohon akan meningkatkan statusHalaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN LwkPemohon ke tahap selanjutnya. Adapun tindakan Termohon adalahsebagai berikut:a.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 Termohon telahmelakukan Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada kepala Kejaksaan Negeri BanggalNomor : SPDP/116/X/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020dengan mengacu pada surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 139 / IX / 2020 / reslkrim tanggal 25 September 2020.Tindakan Termohon dalam melakukan pengiriman SPDP kurangdari 7 (tujuh) hari setelah perkara Pemohon dinaikkan ketahappenyidikan sebagai prasyarat untuk memenuhi aturan yangditetapkan

menilai bahwapenetapan Pemohon sebagai TERSANGKA adalah sangat tidakmendasar karena penetapannya adalah tidak didasari oleh adanya 2(dua) alat bukti yang secara limitatif tertuang ....dst.Penjelasan TermohonBahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Pada Poin 3 tidak benar.Sebab pada penjelasan Termohon Sub B angka 4 Jawaban Termohonsangat jelas yang berbunyi:Bahwa setelah Termohon menemukan tindakan Pemohon melakukantindak pidana Penipuan maka berdasarkan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik

Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/139/IX/2020/Reskrim tanggal25 September 2020, diberi tanda T10;11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Langkanini Boti alias Kaninitanggal 25 September 2020, diberi tanda T11;12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Wamaru Saleho tanggal 28September 2020, diberi tanda T12;13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dandi Boti alias Danditanggal 28 September 2020, diberi tanda T13;14.

Nomor 629 K/Pid/202017) Foto kopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/O1/XII/2016/Reskrim tanggal 19 Desember 2016 dari KapolsekTelluwanua Kota Palopo, telah disamakan dengan aslinya diberi tandaT.17;18) Foto kopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/01b/X1I/2016/Reskrim tanggal 19 Desember 2016 dari KapolsekTelluwanua Kota Palopo kepada para Penyidik, telah disamakandengan aslinya diberi tanda T.18;19) Foto kopi Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan NomorS.TAP

Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.Sidik/79A/V/Reskrim tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pelabuhan Belawan adalahsah dan berkekuatan hukum;4.

Hamparan PerakNomor:474/200/VVTH.IV2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dikuatkan oleh HumasPolres Binjai, sehingga Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan danpenyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Pemohon.Bahwa perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataandidasarkan Surat Perjanjian Titip Olah No.001/SPTO/VIV2014 tanggal 24 Juli2014.Bahwa perkara Pemohon tlah dilakukan penghentian penyidikan berdasarkanSurat Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/79A/V/2015/Reskrim

Pelapor.Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PNLopBahwa berdasarkan fakta baru (novum) bahwa uang penjualan kerneltersebut telah dipergunakan Pemohon untuk kepentingan pribadi Pemohonyaitu membeli panggangan/panggorengan kernel (inti sawit) makaselanjutnya penghentian penyidikan perkara Pemohon dibuka kembalidenganSurat Perintah Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/79A/2015/Reskrim tanggal 6 Oktober 2015, dan penyidikan dilanjutkan denganSurat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik

Perincian penjualan inti sawit, ongkos cuci inti sawit dan ongkos truk, T1.62;65.Catatan pengiriman uang dari Leni, T1.63;Dalam hal Int nnn nnn nnn nnn rennin T.4Foto copy Surat Pemberitahuan Penyidikan Sudah Lengkap (P21) Nomor: B1310/N.2.22.8/Epp.1/07/2017 tanggal 6 Juli 2017.T.2 Foto copy Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Nomor:B/3183/VIV2017/Reskrim tanggal 24 Juli 2017 dan Berita Acara PenyerahanTersangka dan Barang Bukti.T.3 Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik /1189/III/2012/RES.2.1 /2021/Ditreskrimsus, tanggal 29 Maret 2021. ...............Penyidikanperkara tersebut dilakukan Unit 3 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus PoldaMetro Jaya, Jakarta Selatan.2.2 Bahwa untuk pertama kali Pemohon diperiksa sebagai saksiberdasarkan Surat Panggilan NomorS.Pgl/11647/IV/RES.2.1/2021/Ditreskrimsus ,tanggal 26 April 2021.

Menyatakan Tidak Sah Penetapan Tersangka atas diri PEMOHONsebagaimana Penetapan Nomor Surat Penetapan TersangkaNomor.S.Tap/181/VI/RES.2.1/2021/ Ditreskrimsus, tanggal 30 Juni 2021dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik /1189/III/2012/RES.2.1 /2021/Ditreskrimsus, tanggal 29 Maret 2021.3. Memerintahkan TERMOHON untuk mencabut Penetapan TersangkaNomor : Nomor.S.Tap/181/VI/RES.2.1/2021/ Ditreskrimsus, tanggal 30Juni 2021.4.

Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan perkaraDugaan TindakPidana Pasal 102 UNDANG UNDANG Nomor 20 Tahun2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan caramemperdagangkan /menjual produkproduk berupa sarung tangan motormerek PRO BIKER yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwabarang dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dala m pasal 100. b sesuai Surat PerintahPenyidikan Nomor Sp.Sidik /1189/III/2012/RES.2.1 /2021/Ditreskrimsus,tanggal

PUTUSAN Nomor : 81/PID.PRA/2021/PN.JKT.SELbarang dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 100 b sesuai Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/1189/II/2012/RES.2.1 /2021/Ditreskrimsus, tanggal 29 Maret 2021. Melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud pasal 100 dan atau pasal 101 dan atau pasal102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;5.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/03/ 111/2018,Reskrim, tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor : Sp.Sidik/03.a/VIII/2018, tanggal Agustus 2018 adalah tidaksah;4.

penegak hukum (penyidik dan penutut umum)untuk memeriksa saksisaksi dan memberikan penilaian dariketerangan saksi sebagai syarat penetapan tersangkan. maka dengandemikian penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan yangkemudian di paparkan dalam gelar perkara untuk mendapatkan sarandan masukan dari peserta gelar atas hasil penyelidikan tersebut yangpada akhirnya menyimpulkan bahwa perkara a quo dapat ditingkatkanketahap penyidikikan dan selanjutnya diterbitkan surat perintahpenyidikan Nomor: Sp.Sidik

/03/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018yang ditanda tangani oleh Kapolsek Biring Bulu AKP MADENANRING,SH.MH selaku penyidik, dan surat perintah penyidikanlanjutan Nomor: Sp.Sidik/03.a/VIII/Reskrim, Tanggal 25 Agustus 2018,yang ditandatangani oleh kapolsek Biring Bulu AKP MADENANRING,SH.MH selaku penyidik..

SP.Sidik/06/X/2013/SatNarkoba tanggal 23 Oktober 2013 ;.

M E N G A D I L I :

Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan sebagian;
Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/17.a/I/RES.3.5./2020/Reskrim tanggal 16 Januari 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara T.A. 2017. Dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.

Asahan.Berkaitan dengan Laporan Polisi tersebut diatas, kemudianTERMOHON, melengkapi administrasi Penyidikan dengan denganmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 81/V /2020 / Reskrim, tanggal 06 Mei 2020 Bukti (T2) kemudian SuratPerintah Penyidikan Lanjutan: Sp.

pendapat Pemohon yang menyatakan penangkapan dan penahananPemohon yang dilakukan oleh Para Termohon tidak sah.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya ParaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:T1T2AT4ALaporan Polisi Nomor : LP/67/V/2020/ResAsh/SekKota tentang TindakPidana Penggelapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor KotaKisaran tanggal 6 Mei 2020;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

/43/V/2021/Reskrim yangdikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Kisaran tanggal 3 Mei 2021;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/81/V/2020/Reskrim yangdikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Kisaran tanggal 6 Mei 2020;Surat Nomor : K/27/V/2021/Reskrim tanggal 3 Mei 2021 Perihal :Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Kepolisian Sektor KotaKisaran yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran;Gelar Perkara Penetapan sebagai Tersangka An.

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo); Bahwa kondisi tersebut di atas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres Mamuju dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/90/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014 yang mana Penyidik melakukanpermintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan Nomor SuratB/64/III/2014/Reskrim tanggal 6 maret 2014 sebagaimana yang tertuangdalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunanperwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo); Bahwa kondisi tersebut di atas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres mamuju dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/90/I11/2014/Reskrim tanggal 3 Maret 2014 yang mana Penyidik melakukanpermintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan Nomor SuratB/64/IIl/2014/Reskrim tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana yang tertuangdalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka

Alasan semacam itu tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, karenaalasan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi alasan PeninjauanKembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana; Bahwa dasar penyidikan Terpidana berawal dari Surat Perintah Penyidikanoleh Kapolres Mamuju Nomor SP.Sidik/96/III/2014/Reskrim tanggal 3 Maret2014 atas nama Sosana Mutiara, S.Pt., M.MA., dimana dalam penyidikantersebut Terpidana sebagai saksi.

. : LP / K/91/IV/2021/Reskrimtanggal 6 April 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/46/IV/2021/Res tanggal 23 April 2021.2. Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon, didasarkanpada Surat Perintah Penangkapan No.

dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Pyhtertanggal 23 April 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han / 36 / IV / 2021 / Reskrim tanggal 24 April 2021, BeritaAcara pemeriksan Tersangka tanggal 26 April 2021, SuratPerintah dimulainya Penyidikan(SPDP) tanggal 29 April 2021.Memperhatikan surat perintah penahanan atas Pemohon dalamrangka pemeriksaan perkara a quo didasarkan kepada :(1) Laporan Polisi No. : LP / K/91/IV/2021/Reskrim tanggal 6April 2021;(2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

untuk itu terhadap dalil Pemohon,mohon untuk ditolak.Bahwa menanggapi dalil DEFRIMA PUTRA PGL FERI(Pemohon) tentang Alasan Permohonan Praperadilan pada Angka 4tentang Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahananadalah tidak sah pada huruf a dan huruf b pada halaman 7 yang padaintinya menjelaskan: Bahwa yang dijadikan dasar Surat PerintahPenangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah LaporanPolisi No. : LP/K/91/IV/2021/Reskrim tanggal 6 April 2021, dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Sebaliknya,jika 2 (dua) alat bukti tersebut didapat sebelum Pemohon ditetapkan sebagaiTersangka dan setelah penyidikan dimulai maka penetapan Pemohonsebagai Tersangka adalah sah dan berlandaskan hukum;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.4 yaitu Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/46/IV/2021/Reskrim tanggal 23 April 2021terbukti bahwa penyidikan perkara aquo dimulai pada tanggal 23 April 2021;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.10.B yangbersesuaian pula dengan bukti surat bertanda

Bahwa atas Laporan Pemohon termohon telah melakukan Penyidkan dengansurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/80/VIII/Reskrim tanggal 22 Agustus2017, dan atas Penyidikan laporan Pemohon, pihak Termohon telah melakukanPenghentian Penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidkan No.SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 ;3.

Bahwa dari penjelasan Posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (Sembilan) dapatterlihat secara nyata perbuatan yang dilaporkan oleh Pemohon kepada PihakPolres Inhu, yang mana telah dilakukan penyidikan dengan surat perintahpenyidikan Nomor : SP.Sidik/80/VIII/Reskrim tanggal 22 Agustus 2017;Berdasarkan Uraian diatas maka Pemohon meminta yang mulia majelishakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo untuk menentukan harisidang dan memanggil pihak dalam perkara A Quo, serta memberikan putusanyang amar

Lidik/ 38 /V/2017/Reskrim, tanggal 6 Mei 2017;Dari hasil Penyelidikan yang dilakukan, TERMOHON telah melakukanGelar Perkara tentang Laporan Pemohon, dengan Surat Perintah GelarPerkara Nomor : Sprin/101/VIII/2017/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2017,dengaan keputusan perkara dapat di tinggatkan ke Penyidikan;TERMOHON telah melakukan Penyidikan terhadap laporan PEMOHON,berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, Nomor : Sp.Sidik/80/VIII/2017/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2017;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat

Hukum Acara Pidana);Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon dandari buktibukti Surat serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohondan Termohon, di temukanlah fakta hukum : Bahwa benar Pemohon adalah Pelapor dalam Laporan Polisi No.LP/67/V/2017/RIAU/RE INHU, Tanggal 6 Mei 2017, tentang dugaan TindakPidana Pemalsuan Surat atau Menggunakan Surat Palsu (vide bukti P1 dan T1); Bahwa benar Termohon telah melakukan Penyidikan dengan surat perintahpenyidikan Nomor : SP.Sidik

Bahwa berdasarkan Gelar Perkara tersebut selanjutnya Polrestabes Medanmenerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/98a/11/2011/Reskrim tertanggal 28 Februari 2011;5.

SP.Sidik/98.a/II/Reskrim tanggal 28 Februari2011 dan Memerintahkan Termohon Polrestabes Medan untuk melanjutkanpenyidikan atas laporan Polisi No.

Reskrimtanggal 28 Pebruari 2011;Menghentikan Penyidikana) Bahwa Kapolresta Medan menghentikan penyidikan atasb)nama terlapor ROBBY MEYER,dkk sesuai Surat KetetapanNomor: S.Tap/98b/II/2011/Reskrim tanggal 28 Pebruari 2011tentang Penghentian Penyidikan;Bahwa Kaporesta Medan menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan atas nama terlapor ROBBYHalaman 15 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 51/Pid.Pra/2020/PN MdnMEYER,dkk karena bukan tindak pidana sesuai SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan LanjutanBahwa selanjutnya Kapolresta Medan menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Laporan Polisi Nomor LP/1059/IV/2010/SU/Tabestanggal 21 April 2010, Pelapor ARSYAD LIS sesuai Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/972/IV/2014/Reskrim tanggal 08April 2014.9.

Termohon) menerbitkanSurat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/389.a/XII/2019/Ditreskrimum tanggal 02 Desember 2019 atasnama Tersangka ROBBY MEYER karena demi hukum; Bahwa Dirreskrimum Polda Sumut (ic.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 689 / X / 2018 /Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018;b. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Sidik / 689 / X / 2018 /Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018;c. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 500 / XII / 2018 /Reskrim, tanggal 05 Desember 2018;d.

Gas/689/X/2018/RSurat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik / 689 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 22Oktober 2018; , Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Sidik / 689 / X /2018 / Reskrim, tanggal 22 Oktober 2018 , bukti T15, , SuratPerintah Penyitaan Nomor : Sp.

. : LP/272/IV/2010/Bareskrim, tanggal 21 April2010Tentang tindak pidana Korupsi ;e Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/48.a/IV/2010/Bareskrim,tanggal 21 April 2010 ;22 Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP,menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukanterhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindakpidana berdasarkan bukti yang cukup ;Bahwa yang dianggap oleh Termohon sebagai bukti yang cukup untuk melakukanPenahanan

Susno Duadji, SH.MH.M.Sc (sesuai dengan aslinya);T4 :Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/48.a/ITV/2010/ Bareskrimtanggal 21 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;T5 :Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/48.b/IV/2010/Bareskrim tanggal21 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;T6 :Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Agungdari Bareskrim tanggal 5 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya);T7a : Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Syahril Djohan tanggal 21April 2010, 22 April 2010, 27 April

SP.Sidik/48 a/IV/2010/Bareskrim tanggal21 April 2010 (vide bukti T4) serta Surat perintah Tugas kepada 10 (sepuluh) orangpenyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas No.. SP.Gas/48 b/IV/2010/Bareskrimtertanggal 21 April 2010 (vide bukti T5) untuk melaksanakan tindakan kepolisiandalam rangka penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan No.

SP.Sidik/48 a/IV/2010/bareskrim tanggal 21 April 2010, maka penyidik telah melakukan pemeriksaanterhadap saksi Syahril Djohan pada tanggal 21 April 2010, tanggal 22 April 2010, dantanggal 27 April 2010 (vide bukti T7a), saksi Haposan Hutagalung, SH tanggal 21April 2010, tanggal 24 April 2010, tanggal 24 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010 (videbukti T7b), saksi M.