Ditemukan 1530 data
57 — 23
kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 14 Nopember 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum tidak menyatakan banding ;Menimbang bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaBarakati Nur Paind Bin La Dere masingmasing telah diberi kKesempatanuntuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 22 Nopember2013 sampai tanggal 02 Desember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh terdakwa telah diajukan dalam tengang
55 — 8
Ketua PengadilanNegeri Denpasar agar dalam tengang waktu yang tidak terlalu lamadapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelahpemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakimdapat menetapkan yang amarnya brbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anakPemohon yang semula bernama GUSTI AYU DWI ROSITA SARImenjadi GUSTI AGUNG AYU DWI ROSITA SARI;3.
24 — 21
Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusanPerceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya dicatatkan dalamdaftar yang diperuntukan untuk itu, dengan tengang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukumtetap ;6.
Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
115 — 51
;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor 43/G/2019/PTUN.BJM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 11 Desember 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa hukumPenggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor 43/G/2019/PTUN.BJM tersebut, Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2019;Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang
19 — 0
Fotokopi surat keterangan nomor 474.3/PEM/2012 tertanggal 15 Februari2012 yang diterbitkan Kelurahan Kedaung Kecamatan Ciputat, KotaTangerang, atas nama Sri Supartini bermeterai cukup (bukti P8) ;10.Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomorKp.00.03.1.1.1383 tengang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipiltanggal 2 Maret 2011, atas nama Mohamad Taufiq Nugroho, S.E.bermeterai cukup (bukti P9) ;11.
16 — 0
dalam kutipan akta perkawinan nomor 05/A/KCS/2004 pada tanggal 30 Agustus 2017 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;
- Memerintahkan kepada Penggugat dalam tengang
9 — 6
hanya salah satu pihak ( pemohon ) yang hadir,sedangkan termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah danpatut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang
82 — 45
tanpa izin, dinyatakan bersalah dan dihukum ;= Bahwa selain PT.TKA, Bupati Dhamasraya pernah juga menegur PT GMS untukmenyelesaikan masalah dengan PT TKA dan masyarakat dan sampai saat ini tidakdiindahkan oleh PT GMS;= Bahwa benar terdakwa diajukan ke Pengadilan ini karena membuat perjanjian barudengan PT TSS sekitar 3 tahun yang lalu;Hal 37 Putusan Pidana No.29/Pid.B/2013.PN.PDG.3838= Bahwa alasan terdakwa membuat perjanjian baru dengan PT TSS karena BupatiDhamasraya telah metegur PIT GMS dalam tengang
GMS diadili dan dijatuhi hukum di Pengadilan Negeri Muaro;Bahwa benar Terdakwa diadili di Pengadilan ini karena Koperasi Pilar membuatperjanjian baru dengan PT TSS sekitar 3 tahun yang lalu ;Bahwa terdakwa adalah Anggota Koperasi Pilar;Bahwa alasan Koperasi Pilar membuat perjanjian dengan PT TSS karena walaupunPT.GMS telah ditegur oleh Bupati Dhamasraya agar dalam tengang waktu 3 bulanuntuk menyelesaikan masalah dengan PT TKA dan masyarakat tetapi tidakmengindahkannya sehingga izin ekspliotasi untuk
dilakukan oleh Direktur PT.GMS nama Budi Satriadi yaitupidana masalah penambangan tanpa izin, dinyatakan bersalah dan dihukum ;Bahwa selain PT.TKA,Bupati pernah juga menegur PT GMS untuk menyelesaikanmasalah dengan PT TKA dan masyarakat dan sampai saat ini tidak diindahkan olehPT GMS;Bahwa betul Terdakwa diajukan ke Pengadilan ini karena buat perjanjian barudengan PT TSS sekitar 3 tahun yang lalu ;Bahwa alasan Terdakwa buat perjanjian baru dengan PT TSS karen BupatiDhamasraya telah tegur PIT GMS dalam tengang
37 — 12
tidak menyebutkan batasbatas tanahdan Kepala Kelurahan Tanjung Kasuari tidak meregister jual beli tersebutbagaiman bisa terbit sertifikat apabila tanah yang dilakukan jual beli tidakmempunyai batasbatas tanah dan tidak di register oleh Kelurahan dari manaBadan Pertanahan Nasional Kota Sorong mendapat batasbatas tanah tersebut dandiduga tidak ada berita cara pengukuran yang ditanda tangani oleh pemilik yangberbatasan langsung sebab setelah ada masalah barulah patok dibuat oleh BPN KotaSorong dan tengang
Fakdawer tidak menyebutkan batasbatas tanah dan Kepala Kelurahan TanjungKasuari tidak meregister jual beli tersebut bagaiman bisa terbit sertifikat apabilatanahyang dilakukan jual beli tidak mempunyai batasbatas tanah dan tidak deregister olehKelurahan dari mana Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong mendapat batasbatastanah tersebut dan diduga tidak ada berita cara pengukuran yang ditandatangani olehpemilik yang berbatasan langsung sebab setelah ada masalah barulah patok dibuat olehBPN Kota Sorong dan tengang
10 — 6
hanya salah satu pihak ( penggugat ) yang hadir,sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang
47 — 12
Tergugat telah mengakuidalildalil gugatan Penggugat, namun meskipun dalildalil gugatanPenggugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara initentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terusmenerus, maka berdasarkan Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tengang
MUH. ZULFIQAR LUKMAN, S. Kom
Tergugat:
MELDA WOLFF
50 — 0
dengan MELDA WOLFF sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor Kutipan 7371-KW-22082016-0010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;
- Memerintahkan kepada Penggugat dalam tengang
10 — 6
Bapak KetuaPengadilan Negeri Denpasar agar dalam tengang waktu yangtidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelahpemeriksaan dianggap cukup pemohon memohon agar dapatmenetapkan permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagaiberikutMENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2. Menetapkan Pemohon (NI WAYAN SUANDRI) : Perempuan,Tempat Tanggal lahir : Badung, 24 Juli 1972, WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu Alamat :JI. Kayu Aya 19 A Br.
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon, dengan ini mengajukankasasi sebagai mana dengan akta permohonan kasasi Nomor:28/PDT.G/2010/PTAMDN, Tanggal 8 Juli 2010, maka dengan demikianPermohonan Kasasi masih dalam tengang waktu yang ditentukan olehundangundang, dan dengan demikian permohonan kasasi ini dapatditerima secara formil, dan alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasiadalah sebagai keberatan atas putusan Judex Facti (Pengadilan TinggiAgama Medan jo.
59 — 14
maka dia termasuk orang yangdhalim dan gugurlah haknya.Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakimdengan menasehati penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan tergugattidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang
24 — 13
pernyataanbanding tersebut ;Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kolakatertanggal 06 Juli 2011 telah memberitahukan kepadaTerdakwa /Penasihat dan Jaksa Penuntut Umum bahwa berkasperkara telah diminutasi dan terhitung mulai hari inidiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;Menimbang, bahwa permitaan akan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwatelah diajukan dalam tengang
64 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertanggal 2 September 1957 kepada seorangperempuan bernama Rajani bersuku Jambak Nagari Kasang(kKaum/ahli warisnya adalah Tergugat.l) dengan batasbatasnyapada waktu itu adalah: Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum itu juga; Sebelah Barat berbatas dengan sawah kawan tanah ini juga; Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah kaum Unuik sukuChaniago; Sebelah Utara dengan sawah wali Siantar/Sumedi:Menyatakan Para Tergugat telah bersalan melakukan perbuatanhukum dan bertanggung jawab secara bersama/tengang
Terbanding/Terdakwa : RICKY SAMSUL SALEH Als RIKI Bin SAMSUL SALEH
54 — 16
Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 07 Mei 2013 Nomor:W.18U6/414/PID.01.6/5/2013 yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa yang memberitahukan secara patut serta memberi kesempatan untukmemeriksa / mempelajari berkas perkara banding dalam tengang waktu 7 ( tujuh )hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei2013 sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurdi Samarinda, secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa
420 — 37
untuk mempelajari berkasperkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing tanggal 18Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SIt yang telah diputus Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 6 Agustus 2015sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus2015 dan Terdakwa tanggal 11 Agustus 2015 dengan demikian permintaanbanding dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa telah diajukan dalam tengang
26 — 4
untuk mengirimkan salinan putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu dan mengirimkan pula sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang disediakan untuk itu;
- Memerintahkan kepada Penggugat dalam tengang