kemanfaatan yang berpeluang ada;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa ikatan lahir batin memaknai suatu perkawinan ada,terjadi, dan dapat berlangsung jika suami dan isteri in casu Pemohon denganTermohon tetap dan masih memiliki jalinan emosional yang timbal

Bukan sarana untuk dipermainkan apalagidirekayasa sekehendak hati dengan mencaricari cara untuk mengakhirinya ataumemutuskannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ikatan lahir batindimaksud telah tidak dapat ditemukan lagi terjalin timbal balik di antara Pemohondengan Termohon;Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antarasuami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;Menimbang

Sedangkan menurutPemohon Banding bahwa jasa yang Pemohon Banding lakukan adalah jasaangkutan udara luar negeri dari Pelalawan (Indonesia) ke Singapura dansebaliknya, dimana jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal) dalamhubungan penerbangan Internasional dan penyerahan jasanya dilakukan diluar Daerah Pabean sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,sebagai berikut:a) UUPPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 4a (3) huruf i:Jenis jasa yang

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari PemohonBanding telah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Balik (Asas Resiprositas)dalam hukum penerbangan Internasional yaitu adalah jasa angkutan udaraLuar Negeri tidak terutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas, jetasbahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakan salah satubentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan di luar DaerahPabean dan bukan merupakan jasa persewaan pesawat udara

Lagi pula jasa dimaksud merupakan jasa angkutan udarayang dikecualikan berdasarkan asas timbal balik (reciprocal) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4Aayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 13PP Nomor 144 Tahun 2000;b.

Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga11adalah kondisi batiniyah yang tercipta dari keterikatan batinsecara timbal balik antara suami dan istri.

Tidak adanyaketerikatan batin antara penggugat dan Tergugat menunjukkanantara keduanya tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalamrumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suamiistri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dipahami bahwaikatan batin secara timbal balik antara suami istri sebagaiunsur penentu kebahagiaan

Dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatanbatin secara timbal balik antara suami merupakan unsur penting dalammewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Berdasarkan fakta selamapersidangan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berceraimenunjukkan bahwa sudah tidak ada ikatan batin di antara Pemohondan Termohon.

Tidak adanya ikatan batin secara timbal balik suamiister) Menunjukkan pula bahwa perkawinan antara Pemohon denganTermohon tersebut telah pecah (marriage break down), sehinggasubstansi perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 KompilasiHukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapatdiwujudkan lagi.

Dalam Perjanjian Timbal Balik MasingMasing Dibebani Kewajiban untukMemenuhi Prestasi Secara Timbal Balik (Exceptio non adimpleti contractus)1. Bahwa dalam perjanjian timbal balik masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, artinyaseseorang tidak berhak menggugat. Apabila dia sendiri tidak memenuhiapa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.2.

Majelis Hakim PengadilanNegeri Magelang yang mengadili perkara a quo untuk menolak atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard) ; GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSI NON ADIMPLETICONTRACTUS).a.Bahwa Para Pelawan tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkanTerlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada ParaPelawan, sementara fakta hukum & substansi

Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah telahdisepakati antara Pelawan dengan Terlawan terkandung unsurperjanjian timbal balik dimana masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu secara timbal baliksebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakatiantara Pelawan dan Terlawan..

Bahwa karena masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhiprestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhikewajibannya dalam pernanjian tidak berhak menggugat & Terlawandapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus (vide M. YahyaHarahap, SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461, PenerbitSinar Grafika, Cetakan ke V april 2007);h.

Sebagaimana dalilbantahan Terlawan dalam eksepsi di atas, bahwa timbulnya hubunganhukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari Terlawan kepadaPelawan Il didasarkan pada hubungan timbal balik yang didudukkandalam suatu Perjanjian Kredit yang dibuat secara sah berdasarkanHalaman 25.

Sedangkan menurutPemohon Banding bahwa jJasa yang Pemohon Banding lakukan adalah jasaangkutan udara luar negeri dari Pelalawan (Indonesia) ke Singapura dansebaliknya, dimana jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sesuai dengan asas timbal batik (reciprocal) dalamHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1212/B/PK/PJK/2017hubungan penerbangan Internasional dan penyerahan jasanya dilakukan diluar daerah pabean sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;Bahwa dasar Hukum

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari Pemohon Bandingtelah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Batik (Asas Resiprositas) dalamhukum penerbangan Internasional yaitu adalah jasa angkutan udara luarnegeri tidak terhutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas, jelasbahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakan salah satubentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan di luar daerahpabean dan bukan merupakan jasa persewaan pesawat udara

Lagi pulajasa dimaksud merupakan jasa angkutan udara yang dikecualikanberdasarkan asas timbal balik (reciprocal) dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000;Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1212/B/PK/PJK/2017b.

bahwa merujuk maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwaperkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yangbahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan lebih dari itudalam perspektif hukum islam perkawinan dideskripsikan dengan terminologimitsaqgan ghalidzan atau suatu ikatan yang sangat kuat antara suami dan isteri.Menimbang, bahwa untuk menuju tujuan mulia perkawinan sebagaimnadimaksud dibutuhkan hubungan timbal

balik antara suami istri, harus ada rasasaling cinta, saling menghormati dan menunjukan kepedulian satu sama lain,yang kesemuanya dapat menjadi indikator untuk menakar tercapai atau tidaknyatujuan perkawinan tersebut.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat salah satu parameteruntuk mengetahui adanya hubungan timbal balik dzhohir maupun bathin sebagaidimaksud yaitu dengan melihat apakah pasangan suami istri in casu Pemohondengan Termohon tinggal serumah atau tidak, karena tinggal bersama dalam

saturumah adalah syarat dan atau suatu keniscayaan (aksioma) guna menumbuhkanrasa timbal balik tersebut, oleh sebab itu meskipun saksisaksi yang diajukan olehPemohon tidak ada yang pernah melihat langsung Pemohon bertengkar denganTermohon, dan tidak pula mengetahui dengan pengetahuan yang sah secarahukum perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Permohondengan Termohon, namun demikian Majelis Hakim menilai cukup dengan melihatfakta hukum perihal pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon

Perjanjian Timbal balik, sering disebut juga perjanjian bilateral (perjanjiandua pihak), yakni perjanjian yang menimbulkan kewajibankewajiban (danHal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibanitu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya;c.

Perjanjian Timbal balik tak sempurna, yakni pada dasarnya adalahperjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salahsatu pihak saja, tetapi dalam halhal tertentu dapat timbultimbulkewajiban pada pihak lain;Jika, mengacu hal tersebut di atas Surat Keterangan PT Bale Bandung(Tergugat dK) Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P12)dapat dipandang sebagai Perjanjian Timbal balik tidak sempurna, yakniPemohon PK mendapatkan hak untuk mencarikan investor untukbekerjasama sedangkan

ditemukannya bukti bertanda PKImenunjukkan bahwa para Termohon PK terutama PT Bale Bandung telahmelakukan sebagian pembayaran komisi kepada Pemohon PK ataspenjualan sahamsaham PT Bale Bandung selaku demikian putusanputusan a quo haruslah dikaji ulang dan Pemohon PK memohon kepadahakim peninjuan kembali mengadili sendiri mengabulkan gugatanPenggugat dK untuk seluruhnya;Terkait Surat Keterangan PT Bale Bandung (Tergugat dK) Nomor56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P12), dipandang sebagaiPerjanjian Timbal

Bahwa, Surat Keterangan PT Bale Bandung (Tergugat dK) Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P12), dipandang sebagaiPerjanjian Timbal Balik Tak Sempurna, meski hanya ditandatangani olehsatu pihak in casu PT Bale Bandung, namun hal tersebut tetap mengikatkedua belah pihak in casu Pemohon PK dan para Termohon PK, karenaperjanjian pemberian kuasa atau penugasan tidak terikat pada formailitas,bandingkan Pendapat Prof. R.

Substansi perkawinan dalam ketentuan tersebut dipahamimerupakan ikatan lahir batin secara timbal antara suami istri sehingga dapatmencapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia. Maknaa contrarionya adalah jika tidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balikantara suami istri itu, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Jika tujuanperkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahirbatin secara timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaituuntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddahwarahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

./1994 dan Surat Terbanding Nomor S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, sedangkan menurutPemohon Banding bahwa jasa yang Pemohon Banding lakukan adalah jasaangkutan udara luar negeri dari Pelalawan (Indonesia) ke Singapura danHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1215/B/PK/PJK/2017sebaliknya, dimana jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal) dalamhubungan penerbangan Internasional dan penyerahan jasanya dilakukan diluar daerah

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari Pemohon Bandingtelah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Balik (Asas Resiprositas) dalamHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1215/B/PK/PJK/2017hukum penerbangan Internasional yaitu adalah jasa angkutan udara LuarNegeri tidak terhutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas, jelasbahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakan salah satubentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan di luar daerahpabean

quo pada dasarnya merupakannilai penyerahan jasa yang hanya akan diperhitungkan bila pesawatditerbangkan dan Jangka Waktu Pengoperasian Pesawat dilakukansepanjang waktu selama Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) masih melakukan Kegiatan Usaha Jasa Angkutan Udara sehinggajasa yang dilakukan bukan merupakan Jasa Persewaan Barang Bergerak.Lagi pula jasa dimaksud merupakan jasa angkutan udara yang dikecualikanHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1215/B/PK/PJK/2017berdasarkan asas timbal

Maybank IndonesiaFinance sebagai Kreditur dalam hubungan hukum Perjanjian PembiayaanDengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia bernomor Kontrak57201151382. sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki alashukum mengajukan gugatan a quo.Exceptio non adimpleti contractusBahwa eksepsi ini diterapbkan dalam gugatan yang bersumber padaperjanjian timbal balik. Bahwa masing masing pihak dibebani kewajiban(obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.

tujuh belas ribu rupiah) untuk jangka waktu 6 tahun dan telahberjalan selama 47 bulan dan sekarang oleh karena keadaan ekonomiHalaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN JmbPenggugat mengalami penurunan maka Penggugat tidak bisa lagi melakukanpembayaran kredit tersebut :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara baik danseksama dalil posita gugatan penggugat maka dapat dipahami hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah masuk dalam ranah hukumperikatan timbal

Sebab rukunnya suami isteri adalah keinginan bersama secara timbal balikuntuk hidup bersama antara suami isteri itu. Apabila Penggugat sebagai isteri telahnyata tidak ingin lagi berdamai lagi dengan Tergugat sebagai suaminya, maka sudahada bukti bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumahtangga.Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo.

terjadinyaperselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinanPenggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang No. 1Tahun 1974ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria denganseorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sertakekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salahsatu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin secara timbal

kemanfaatan yang berpeluang ada;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa ikatan lahir batin memaknai suatu perkawinan ada,terjadi, dan dapat berlangsung jika suami dan isteri in casu Pemohon denganTermohon tetap dan masih memiliki jalinan emosional yang timbal

Bukan sarana untuk dipermainkan apalagidirekayasa sekehendak hati dengan mencaricari cara untuk mengakhirinya ataumemutuskannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ikatan lahir batindimaksud telah tidak dapat ditemukan lagi terjalin timbal balik di antara Pemohondengan Termohon;Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antarasuami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;Menimbang

Dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatanbatin secara timbal balik antara suami merupakan unsur penting dalammewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Berdasarkan fakta selamapersidangan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berceraimenunjukkan bahwa sudah tidak ada ikatan batin di antara PemohonHal 9 dari 13 halaman Putusan No. 1975/Pdt.G/2018/PA.JSdan Termohon.

Tidak adanya ikatan batin secara timbal balik suamiisteri menunjukkan pula bahwa perkawinan antara Pemohon denganTermohon tersebut telah pecah (marriage break down), sehinggasubstansi perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 KompilasiHukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapatdiwujudkan lagi.

Bahwa faktanya Perjanjian Kartu Kredit adalah Perjanjian PinjamMeminjam Uang yang termasuk perjanjian timbal balik, bukan perjanjiansepihak, dimana Penggugat adalah debitur sedangkan Tergugat adalahkreditur, dan karena syarat sahnya perjanjian timbal balik dalamperjanjian a quo yaitu syarat objektif dan subjektif telah teroenuhi semua,maka secara yuridis perjanjian timbal balik kartu kredit antara Penggugatdengan Tergugat Vil adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagaiUndangUndang bagi Penggugat

Hukum Perdata itu berhubungan denganhubungan hukum antara individu.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut maka secara yuridishubungan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat VII adalahhubungan hukum yang didasarkan pada Perikatan yang bersumber dariPerjanjian timbal balik cq. Perjanjian Kartu Kredit yang termasuk dalamlingkup Hukum Perjanjian cg.

:Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkanUndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatjasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan danyang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.e Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memilikiunsurunsur:1. luran dari rakyat kepada negara.Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebutberupa uang (bukan barang);2.

Unsur perbuatan tersebut melawan hukum;Bahwa perbuatan Tergugat VIl dalam mencampur adukkan danmenggabungkan antara Hukum Publik (hubungan hukum Tergugat VIl dengan Negara terkait pelunasan pembayaran pajak cq. pajaknegara cq. bea materai cq. benda meterai) kedalam perikatan yangbersumber dari Perjanjian timbal balik cq.

Hukum Publik;Menyatakan demi hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat VII terkait Perikatan timbal balik yang bersumber dariPerjanjian timbal balik cq. Perjanjian Kartu Kredit adalah termasuk dalamHukum Perjanjian cq.

saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpamemperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemnberitahuan, tuntutan, protes, permohonanapapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapunjuga (termasuk narmun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalampasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal

A.2GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK DALAM KATEGORIEXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS. 910Bahwa dalam Perjanjian yang bersifat timbal balik, terdapathak dan kewajiban pada masingmasing pihak, sehinggaapabila salah satu pihak telah lebih dahulu melakukanwanprestasi (Penggugat telah wanprestasi sehinggapembiayaannya macet) maka sangat tidak relevanPenggugat sebagai pihak yang Cidera Janji (Wanprestasi)malah mengajukan gugatan dalam perkara a quo ini.

Masingmasing pihak dibebani kewajiban(obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. PadaPerjanjian seperti itu, Seseorang tidak berhak menggugat,apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadikewajibannya dalam Perjanjian. Dalam permasalahan yangdijadikan materi gugatan perkara aquo, TERGUGAT sudahmelaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan,yaitu. mencairkan sejumlah dana yang disepakati dalamPerjanjian Pembiayaan untuk keperluan Penggugat.

Hal mana akan mengusik dan melukai perasaankeadilan yang hidup dalam masyarakat; Sebagaimana diketahui bahwa exceptio non adimpleti contractus dapatdiajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masingmasingpihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secaratimbal balik. Pada perjanjian seperti itu, Seseorang tidak berhakmenggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadikewajibannya dalam perjanjian.

balik antara Penggugat dengan Tergugat, dimanaapabila Penggugat yang telah wanprestasi maka Penggugat tidak bolehmengajukan gugatan;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa apakah benar ada suatu perjanjian timbal balik sertaHalaman 36 dari 46 Putusan No.161/Pdt.G/2020/PN Pbr apakah ada pihak yang telah melakukan prestasi/janji dan adakah pihakyang telah ingkar janjijwanprestasi masih membutuhkan pembuktian daripara pihak, hal mana baru akan dapat ditentukan setelah

S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, sedangkan menurutPemohon Banding bahwa jasa yang Pemohon Banding lakukan adalah jasaangkutan udara luar negeri dari Pelalawan (Indonesia) ke Singapura dansebaliknya, dimana jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sesuai dengan asas timbal balik (reciprocal) dalamhubungan penerbangan Internasional dan penyerahan jasanya dilakukan diluar Daerah Pabean sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,sebagai berikut:a) UndangUndang

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari PemohonBanding telah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Balik (Asas Resiprositas)dalam hukum penerbangan Internasional yaitu adalah jasa angkutan udaraLuar Negeri tidak terutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas, jelasbahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakan salah satubentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan di luar DaerahPabean dan bukan merupakan jasa persewaan pesawat udara

Lagi pula jasa dimaksud merupakan jasa angkutan udarayang dikecualikan berdasarkan asas timbal balik (reciprocal) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4Aayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 13PP Nomor 144 Tahun 2000;b.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbal akibat perkara itneneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Pengwhen agar Ketua Pengadilan Agama Boionegoro memeriksa dan mengadili perkini, selanjutnya rnenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;i; 6. Berdasarkan alasan/dalildaid thaws, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untukugatra 2.

Exceptio Non Adimpleti Contractus.Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah eksepsi yang dapatditerapkan dalam perjanjian timbal balik.Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam PerjanjianPembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan Sewa Balik (SaleAnd Lease Back) dengan nomor : 9019024701/SMSF/SGU/06/2017tanggal 16 Juni 2017. Dalam perjanjian tersebut telah diatur hak dankewajiban para pihak serta halhal lain apabila salah satu pihak tidakmemenuhi kewajibannya.

Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah eksepsi yang dapat diterapkandalam perjanjian timbal balikMenimbang, bahwa Tergugat pertama yang menyatakan bahwa GugatanPenggugat Obscur libel karena tidak memuat dan disertai dengan kesimpulanyang jelas dan tertentu dalam kepentingan beracara Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugatsudah jelas bahwa yang menjadi objek sengketa adalah pinjaman pihakPenggugat kepada pihak Tergugat dimana

MHRRN173061500046 danNomor Polisi : DB 1917 AU atas nama : Fahria Bahmid, Warna : Hitam Metalik,Tahun pembuatan 2006 akan tetapi karena pihak Penggugat menunggakangsuran kredit mobil tersebut sehingga Tergugat menarik mobil tersebut sehinggaMajelis Hakim berpendapat Gugatan Pengugat tidak kabur, maka EksepsiTergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolakMenimbang, bahwa Tergugat kedua yang menyatakan bahwa GugatanPenggugat Non Adimpleti Contractus adalah eksepsi yang dapat diterapkan dalamperjanjian timbal

balik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Exceptio Non Adimpleti Contractus pada hakekatnyamempunyai hubungan kausalitas yang sangat erat dengan pemutusanperjanjian (termination of agreement, beeindiging van de overeenkomst) dalamkonteks perjanjian yang timbal balik (reciprocal agremeent), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1266 KUHPerdata, yang berbunyi: Syarat batal dianggapselalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satupihak tidak memenuhi