• Dikembalikan kepada pihak Bandar Udara Pogogul Buol melalui saksi M Djiddin Hasania Alias Jidin yang merupakan perwakilan dari Pihak Bandar Udara Pogogul Buol;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

  ABDULLA alias ULENG bersama dengansaksi AMIR HUSAIN Alias AMER (dilakukan penuntutan secara terpisah,karena saksi AMIR HUSAIN Alias AMER dibawah umur maka dilakukan diversidi tingkat penyidikan / Kepolisian dan upaya diversi berhasil) baik bertindaksendirisendiri maupun secara bersamasama pada hari Rabu tanggal 15 April2015 sekitar jam 20:00 Wita dan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitarjam 20:00 Wita atau setidaktidaknya pada bulan April 2015, bertempat di ArealLandasan Pacu Bandara Udara

  lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukankejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan denganmerusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjutyang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagaiberikut :e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwabersama saksi AMIR HUSAIN Alias AMER masuk ke dalam ArealLandasan Pacu Bandara Udara

  Kemudian saksi AMIRHUSAIN Alias AMER membenturkan kaca lampu landasan Pacu untukmengambil lensa yang berada didalam lampu landasan pacu BandaraBuol lalu Terdakwa bersama dengan saksi AMIR HUSAIN Alias AMERmeninggalkan landasan pacu bandara Buol dan pulang kerumahnya.Kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 20:00 WitaTerdakwa bersama saksi AMIR HUSAIN Alias AMER kembali masuk keke dalam Areal Landasan Pacu Bandara Udara Pogugul Buol di DesaMangubi Kecamatan Momunu Kabupaten Buol

  s/d 05.00 Wita di area landasan Pacu Bandara Pogogul Desa Mangubi,Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;Menimbang, bahwa ketika pada waktu dan tempat tersebut diatasTerdakwa masuk ke dalam Areal Landasan Pacu Bandara Udara Pogugul Buoldi Desa Mangubi Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan cara memanjatpagar bandara kemudian Terdakwa dudukduduk di Landasan Pacu BandaraUdara Pogugul Buol.

  Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;onMenetapkan barang bukti berupa:5 (lima) buah balon lampu merk OSRAM 150W6,6A.e 3 (tiga) buah lampu AFL yang dirusak.Dikembalikan kepada pihak Bandar Udara Pogogul Buol melalui saksiM Djiddin Hasania Alias Jidin yang merupakan perwakilan dari PihakBandar Udara Pogogul Buol;6.

• (Persero) Angkasa Pura Nomor :KEP.59/KU.20.2.4/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang ralatKeputusan Direksi Nomor KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentangKegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udarayang di kelola PT. (persero) Angkasa Pura I.Surat Keputusan Direksi PT. (Persero)Angkasa Pura Nomor :KEP. 15/KB.03/2010 tentang Usaha Kegiatan Pelayanan jasaterkait Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang dikelolaPT. (persero) Angkasa Pura I.10.Akte Pendirian PT.

  (Persero) Angkasa Pura NomorKEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentangTarif Pas (Tanda Ijin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yangdikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I.13.Surat Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali /Media Nomor :057/PAPPark/PSB/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentangPengelolaan Parkir dan Pelayann Pas Orang/kendaraan diArea Kargo Domestik dan International Bandara Ngurah Rai14.Surat Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT.

  (Persero) Angkasa Pura Nomor :Kep105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan PenunjangBandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang di Kelola PT(Persero) Angkasa Pura .18.Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura Nomor :Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan PengadaanBarang dan atau Jasa di Lingkungan PT.(Persero) Angkasa19.Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura Nomor :Kep.58/KU.20.6/2005 tentang Tarif Biaya Parkir KendaraanBermotor di Kantor Cabang PT.

  .Addendum 2 Nomor : 156/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 10Agustus 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama PengelolaanParkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005. 28.Addendum 3 Nomor : 224/SPPP/KU.20.6/2008 tanggal 07Oktober 2008 atas Surat Perjanjian Kerjasama PengelolaanParkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005. 29.

  Penata Sarana BaliNo.0014/PSB/Dir/Xl/2007 tanggal 29 Oktober 2007, pada point b adalahmengatur pengiriman dokumen dengan segera, dan apabila Terdakwatidak melaksakan tugas dan tanggunga jawab mengantarkan dokumenlaporan hasil pendapatan perkir setiap hari kepada PT (Persero) AngkasaPura Cabang Bandar Udara Ngurah Rai Bali, baru dapat dinyatakanterdakwa dengan melawan hukum yang berakibat tidak dilaksananya SuratPerjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandara Udara Ngurah Rai BaliNo.225/SPKPP/KU

• Awaluddin dalam rangka melamar/mendaftar pekerjaan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara).3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

  Awaluddin akan melamar/mendaftar pekerjaan di KotaMakassar Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Tentara Nasional Indonesia(Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara).4. Bahwa keberadaan, Muh.

  Awaluddin dalam rangkamelamar/mendaftar pekerjaan di Kota Makassar Propinsi SulawesiSelatan sebagai Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, AngkatanLaut, Angkatan Udara).3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri, dan atas pembacaan permohonannya Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk memperkuatpermohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :1.

  Awaluddin dalam rangkamelamar/mendaftar pekerjaan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatansebagai Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut,Angkatan Udara).3.

• Termasukdalam pengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasaangkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut;c) PP no. 28 Tahun 1988, pasal 1 ayat 2 huruf j :Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didaerah pabean RepublikIndonesia dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya olehPengusaha Jasa Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan WNilai,kecualli:J.

  Jasa angkutan udara luar negeri;bahwa di dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 huruf menyebutkan bahwa:Jasa angkutan udara luar negeri dikecualikan sesuai dengan kebiasaandalam hubungan penerbangan Internasional.

  dengan nama dan dalam bentuk apapun.Termasuk penerbangan luar negeri adalah pelayanan angkutan udaraluar negeri ke beberapa tempat di Indonesia atau sebaliknyasepanjang pelayanan angkutan udara tersebut menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari pelayanan jasa angkutan luar negeri; Butir 3.1, Dasar Pengenaan PajakDasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa angkutan udaraadalah penggantian atau jumlah biaya angkutan udara yangtercantum dalam harga tiket, tagihan atau Surat Muatan Udara (AirWaybill)

  Jelasjelas disebutkan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf i UndangundangPPN bahwa jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri termasukjasa yang tidak dikenakan PPN (bukan objek pengenaan PPN).c.

  Namun demikian jasaangkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN, karena penyerahanjasatersebutdilakukan di luar daerah pabean, termasuk dalampengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udaradalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasaangkutan udara luar negeri tersebut;d.

• Warung Jati / belakangKomplek Perhubungan Udara RT.009/004 Kel. Kalibata, Kec.

  Warung Jati / belakangKomplek Perhubungan Udara / Jl. NN RT.009/004 Kel.

  Warung Jati / belakangKomplek Perhubungan Udara / JI. NN RT.009/004 Kel.

  WarungJati / belakang Komplek Perhubungan Udara / JI. NN RT.009/004 Kel.Kalibata Kec.

• berpendapat bahwaatas jasa pelabuhan udara yang dilakukan oleh Pemohon Banding diBandar Udara dalam Daerah Pabean terutang PPN.

  Butir b di atas memiliki analogi yangsama terhadap jasa angkutan udara, dimana terdapat hubungan integralantara jasa pelabuhan (kebandarudaraan) dengan jasa angkutan udara luarnegeri ;Referensi lainnya ;14Bahwa dalam Buku Hukum Pajak Internasional Indonesia oleh Prof.

  Namun demikian jasa angkutan udaraluar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karenapenyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean.Termasuk dalam pengertian jasa angkutan udara luar negeriadalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeritersebut" ;6.8.

  Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara disebutkanbahwa "Angkutan udara adalah setiap kegiatan denganmenggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang,kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandarudara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara ;.17.

  Angkutan Udara adalah berbeda denganJasa Kebandarudaraan juga dapat dilihat dari pihak pemberi danpenerima jasanya.

• /SPMK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara danPengendalian Pencemaran Udara antara HERMINTA SEMBIRING, SKMselaku Pengguna Anggaran dan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV.Mutiara Aisanis, dengan ketentuan antara lain :3.1.

  Pasal9 TanggungjawabKelengkapan penyusunan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratanberupa dokumendokumen, kebenaran perhitungan berikut penjelasanserta ketepatan waktu penyelesaian dari Pekerjaan PengadaaanSarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan PengendalianPencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup KabupatenLangkat Tahun 2011 menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.4.

  SYAFIl dan ROBERTAGUSTIN dari saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT tertanggal 3Nopember 2011 sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) yangdijadikan pembayaran uang muka pembelian alatalat Laboratorium untukPengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara danPengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 kepadaPT. HAS Environmental dan selanjutnya oleh ROBERT AGUSTIN uangtersebut ditransfer ke rekening milik PT.

  Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan suratnomor : 45/CV.MA/XIV11, dengan pertimbangan dengan telahselesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana PemantauanKualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor : 02706.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesarRp. 909.930.909, (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tigapuluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).9.2.

  HAS Environmental mengirimkan kembali seluruh barang yang dibeliuntuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara danPengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alatalat LaboratoriumKimia) Tahun Anggaran 2011, hal sesuai Delivery Order tertanggal 16Desember 2011 DO Number : 115/DO/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011.PO/SPK No.: 047/HASAR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barangtersebut dikirimkan ke alamat Drs. SYAFIl Jl.

• Namun demikian jasaangkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN, karena penyerahanjasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean. Termasuk dalampengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udaradalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasaangkutan udara luar negeri tersebut;PP No. 28 Tahun 1988, Pasal 1 ayat (2) huruf j:Halaman 3 dari 17 halaman.

  Termasukpenerbangan luar negeri adalah pelayanan angkutan udara luar negerike beberapa tempat di Indonesia atau sebaliknya sepanjang pelayananangkutan udara tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripelayanan jasa angkutan luar negeri"; Butir 3.1, Dasar Pengenaan Pajak:Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa angkutan udara adalahpenggantian atau jumlah biaya angkutan udara yang tercantum dalamharga tiket, tagihan atau Surat Muatan Udara (Air Waybill), harga kontrakpenerbangan borongan

  (Charter Flight), dengan nama dan dalam bentukapapun yang diminta oleh pengusaha jasa angkutan udara dalam rangkapelaksanaan pemberian jasa angkutan udara baik langsung aupunmelalui agen atau Biro Perjalanan;Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Terbanding yangmenggunakan KEP05/PJ./1994 yang menyebutkan bahwa persewaanpesawat udara dikenakan PPN dan Pemohon Banding juga tidak setujudengan dasar koreksi Terbanding yang menggunakan S3480/PJ.531 /1997yang menyebutkan bahwa jasa charter

  pesawat terbang termasuk sebagaijasa persewaan Barang Bergerak, dengan dasar sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan angkutan udara niaganasional yang bergerak pada bidang jasa angkutan udara luar negeri.

  Namun demikianjasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN, karenapenyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean,termasuk dalam pengertian jasa angkutan udara luar negeri adalahjasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut;d.

• Rencananya tahun ini kantor BLH langkatmau pengadaan peralatan analisa kualitas udara.

  Mutiara Aisanis, untuk mengikuti :Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana PemantauanKualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara padaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran2011.2. Surat Dukungan Nomor 258/SKHAS/X/2011 tanggal 26Oktober 2011 untuk CV. Gita Lestari, untuk mengikuti :Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana PemantauanKualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara padaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran2011.3.

  No. 926 K/Pid.Sus/2016transaksi penjualan alatalat Pemantauan udara dari CV.

  Udara Tahun 2011.

• TURMUDI.Dikembalikan pada Koperasi Simpan Pinjam Udara Jawa Timur.4.

  Bahwa terdakwa menggunakan uanguang pembayaran dari paranasabah yang dibayarkan melalui terdakwa namun oleh terdakwa uanguang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kekantor KSP Udara JawaTimur namun uanguang tersebut digunakan oleh terdakwa untukdipinjamkan lagi kepada nasabah yang lain (diluar KSP Udara JawaTimur) tanpa sepengetahuan pihak kantor KSP Udara Jawa Timur danterdakwa mengatakan kepada para nasabah pribadi terdakwa kalau uangyang terdakwa pinjamkan tersebut adalah uang kantor KSP namun

  MARSUDI YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Saksi adalah Pimpinan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Udara JawaTimur sejak tahun 2006 sampai sekarang;KSP Udara Jawa Timur telah berbadan hukum, berkedudukan diPerum Magersari Permai Blok AD09 Kelurahan MagersariKabupaten Sidoarjo, dan mempunyai bidang usaha simpan pinjam;Saksi bertugas memimpin karyawan dan menjalankan usahakoperasi;Terdakwa juga karyawan KSP Udara Jawa Timur sejak tahun 2013sebagai petugas lapangan atau AO (Accound

  , Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;Saksi Marsudi Yanto adalah pimpinan KSP Udara Jawa Timur, saksiMoch.

  pinjaaman dan kredit fiktif sertamemperlakukan barang itu layaknya milik Terdakwa sendiri; seharusnyabarangbarang tersebut disetor kepada KSP Udara Jawa Timur atau tetapberada dalam kekuasaan koperasi tetapi Terdakwa justru membawa pulangke rumah Terdakwa yang kemudian dipergunakan sendiri oleh Terdakwatanpa mendapat persetujuan pengurus KSP Udara Jawa Timur.

• Namun dalam suratpermohonan keberatan, Pemohon Banding (Pemohon Banding) menyatakan bahwa biayapengiriman barang eksport melalui udara maupun laut (biaya airfreight atau seafreight) bukanmerupakan objek pajak Pajak Pertambahan Nilai karena biaya tersebut timbul di luar daerahpabean yaitu setelah barang eksport berada di atas kapal udara atau kapa laut, sehingga menurutTerbanding alasan Pemohon Banding dalam surat permohonan keberatan tidak sesuai dengandasar koreksi Pemeriksa;bahwa Pemohon Banding

  telah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas pendapatanPemohon Banding yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai sedangkan untuk biayapengiriman barang ekspor melalui udara maupun laut berupa biaya air freight, sea freight yangtimbul di luar daerah pabean tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan mengacu padaperaturan sebagai berikut:a).

  Namun demikian jasa angkutan udara luar negeri tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luarDaerah Pabean. Termasuk dalam pengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasaangkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasaangkutan udara luar negeri tersebut;c).

  maupun laut (biaya airfreight atau seafreight) bukan merupakan objek pajak Pajak Pertambahan Nilai karena biaya tersebut timbul diluar daerah pabean yaitu setelah barang eksport berada di atas kapal udara atau kapa laut,sehingga menurut Terbanding alasan Pemohon Banding dalam surat permohonan keberatantidak sesuai dengan dasar koreksi Pemeriksa;bahwa menurut Terbanding Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

• dahulu bernama Pelabuhan Udara Talang BetutuPalembang merupakan Pelabuhan Udara (sekarang yang menjadiBandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang)yang dikelola oleh Direktorat Kementerian Perhubungan Udara;b.

  Penyebutan Talang Betutu sebagai pelabuhan udara tidakserta merta menghapuskan kedudukan Pangkalan TNI AU Sri MulyonoHerlambang (dahulu Palengkalan TNI AU Palembang) sebagaiPangkalan Udara.

  Sedangkan daftardaftarnama pangkalan udara selain pangkalan udara yang disebutkansebelumnya, saat ini selain dipergunakan sebagai pangkalan udara militerjuga dipergunakan bersama untuk pelayanan penerbangan sipil.Bahwa pada Lampiran B pada kesepakatan bersama tersebutmenyebutkan daftardaftar nama pelabuhan udara.

  Secara nyata, padalampiran B tersebut juga terdapat namanama pangkalan udara yang jugadipergunakan juga sebagai pelabuhan udara dan melayanipenerbanganpenerbangan baik penerbangan militer ataupunpenerbangan sipil, diantaranya adalah pelabuhan udara Halim P.,Pelabuhan udara Penfui, Kupang (saat ini Lanud El Tari), Pangkalan Bun(saat ini Lanud Iskandar), Polonia (medan), Tabing (padang), Pekanbaru,serta Talangbetutu (saat ini Lanud Sri Mulyono Herlambang).

  Perhubungan Udara, Gambar Situasi No.05/1984 tanggal 30 Maret 1984, Luas 179.960 m?

• Selembar baju kemeja Warna merah bertuliskan MJL dan Kopkartel Mappadeceng;
• Sebuah ID Card bertuliskan Telkom Indonesia MJL atas nama ARIEF beserta gantungannya berwarna hitam;
• 26 (dua puluh enam) ikat potongan Kabel udara 60, yang isi tembaganya sudah tidak ada yang tersisa pembungkus luar berupa karet berwarna hitam;
• Sebuah tangga besi;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Arif Bin H. Rani.

6.

RANI juga telah mengambilkabel udara milik PT. Telkom (masingmasing dituntut dalam berkasperkara lain), sehingga jumlah total kabel udara PT. Telkom yang hilangadalah + 520 (lima ratus dua puluh) meter.Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil kabel udara tipe 60 serabutyang berisikan tembaga kuning yang dilapisi aluminium foil yang padabagian luarnya berlapiskan karet berwarna hitam tersebut tanpa izin dansepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT.

PinBahwa kabel udara tersebut terpasang diatas tiang lalu Para Terdakwamemotong sekitar 13 gawang yang terdiri dari 520 (lima ratus dua puluh )meter lalu Para Terdakwa mengupas kabel udara tersebut lalu diambilisinya yang merupakan tembaga kemudian dijual;Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa menjual dengan harga berapanamun harga kabel udara tersebut yang terdiri dari 520 (lima ratus duapuluh) meter tersebut menurut pada PT Terkom Harganya Rp.38,000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah);Bahwa pada

Rani juga telahmengambil kabel udara milik PT. Telkom, sehingga jumlah total kabeludara PT.

Rani juga telah mengambil kabel udara milik PT. Telkom,sehingga jumlah total kabel udara PT.

• Al menelphon saksi dan mengatakan ada orang yangmengambil kabel udara telephon milik PT.

  Telkom di Lohong Kuranji Hilir;Bahwa kabel kabel udara telephon milik PT. Telkom yang hilang tersebutsebanyak 2 (dua) gawang atau lebih kurang panjangnya 100 (seratus)meter;Bahwa harga permeter kabel udara telphon adalah sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa sudah 5 (lima) kali terjadi pencurian kabel udara telephon milik PT.Telkom di lokasi Kecamatan Sungai Limau tersebut;Bahwa tujuan terdakwa mengambil kabel udara telephon milik PT.

  3 (tiga) gulungan;e Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengambil kabel udara telephon, akantetapi saksi baru sekali itu saja mengambilnya berdua dengan terdakwa;e Bahwa tujuan saksi dan terdakwa mengambil kabel udara telephon milikPT.

  /PN.PRMe Bahwa setelah kabel udara telephon tersebut terpotong, kemudian saksiAnwar Pgl.

  Bujang mengambil kabel udara telephon tersebut;Menimbang, bahwa pada saat saksi Anwar Pgl.

• Saksi ENNY KURNIAWATY :: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari Pemohon ; Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 10 Oktober 2009 di Surabaya ; Bahwa dari perkawinannya, Pemohon mempunyai seorang anak Lakilaki yangbernama MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE ; Bahwa MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE dilahirkan pada tanggal 08 Juli 2010di Surabaya ; 22 22 22222 Bahwa benar MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE adalah anak kandung Pemohondan saksi ; 2 Bahwa anak Pemohon dari kecil belum mempunyai

  Saksi PARTINI : 22222000222 2 2222 ce nee e ences Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ; Bahwa Pemohon menikah dengan KENNY KURNIAWATY pada tanggal10 Oktober 2009 di Surabaya ; Bahwa dari perkawinannya, Pemohon mempunyai seorang anak Lakilaki yangbernama MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE ; Bahwa MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE dilahirkan pada tanggal 08 Juli 2010di Surabaya ; 2222222 2 2222 2222222 =e Bahwa benar MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE adalah anak kandung Pemohondan

  Oleh karena itu Penggadilan Negeri Surabaya berwenang menyidangkan perkarapermohonan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi ENNY KURNIAWATYdan saksi PARTINI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai seoranganak Lakilaki yang bernama MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE yang dilahirkan padatanggal 08 Juli 2010 di Surabaya.

  Benar MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE adalahanak kandung Pemohon dan ENNY KURNIAWATY dan anak Pemohon dari kecil belummempunyai Akte Kelahiran ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yaitu Surat Kelahiran dari Bidan PraktekSwasta Ny.

  NUNUK T, Amd.Keb, tertanggal 08 Juli 2010, yang menerangkan bahwa padahari Kamis tanggal 08 Juli 2010 jam 01.30 Wib telah lahir anak Lakilaki anak ke satu, diberinama MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE ; Menimbang, bahwa ternyata benar bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Surat dariDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya No. 474.1/444/436.6.7/2012, PerihalInformasi Pencatatan Akta Kelahiran, tertanggal 10 Pebruari 2012, yang menerangkan bahwaanak Pemohon yang bernama MUHAMMAD UDARA ISLAMIZAKIE, yang

• Tanggal 20/7 Halaman 1 dari 19 Hal.Putusan2012 No. 58, di mana kegiatan usahanya antara lain, adalah Jasa PerusahaanAngkutan Udara Niaga, dan telah mendapatkan perizinan di bidang transportasiudara/angkutan udara niaga, seperti Sertifikat Operator Pesawat Udara (AirOperator Certificate) No. 121048 serta Surat Izin Angkutan Udara Niaga TidakBerjadwal Nomor: SIUAU/NTB063;2.

  Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 antara PENGGUGAT dan TERGUGATtelah menanda tangani Perjanjian Charter Pesawat Udara (Aircraft CharterAgreement dated 03 December 2013), dimana Tergugat mencharter/menyewapesawat udara milik Penggugat untuk mengangkut tamutamu Tergugat dariDenpasar (DPS) Bali ke Bandar Udara Maranggo (MRG) Pulau Tomia,Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebaliknya;3.

  Bahwa dalam Perjanjian Charter Pesawat Udara (Aircraft Charter Agreementdated 03 December 2013) ini telah diatur dan disepakati antara Penggugat danTergugat antara lain termasuk dan tidak terbatas pada :i. Jenis pesawat udara, jumlah seater,ii. Harga Charter,iil. Jangka waktu Perjanjian Charter Pesawat Udara berlaku sampaidengan 31 Desember 2014;4.

  Bahwa berdasarkan kesepakatan TERGUGAT dengan PENGGUGAT tersebut,PENGGUGAT harus menyiapkan Pesawat Udara, awak Pesawat Udara, teknisi,suku cadang, dan persiapan lainnya guna melaksanakan penerbangan pesawatyang dicharter oleh TERGUGAT tersebut, dan juga mengajukan S/ot TimeFlight" kepada Coordinator Slot Time Flight".

  Bahwa dengan telah disepakatinya Jadwal Penerbangan, Nilai Charter, dantujuan atau destinasi penerbangan dari bandara Denpasar (DPS) ke bandaraMaranggo (MRG), Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi untuk periodepenerbangan charter Tahun 2015, maka, untuk penerbangan tersebut,Penggugat telah menyiapkan satu unit pesawat udara, Fokker F50 dengannomer registrasi PKTNC, awak pesawat udara, spare parts pesawat udara (Sukucadang pesawat uara) asuransi pesavatlAviation Insurance udara dan S/ot TimeFlight, di Denpasar

• yang dibuat oleh Terdakwa Il, Terdakwa IIIdan Terdakwa IV selesai, Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 diwilayah Dusun Pucung Sari, Kelurahan Adiwarno, Kecamatan SelomertoTerdakwa I menerbangkan balon udara tersebut dengan cara bagian atas balonudara dikaitkan pada bambu dan didirikan, lalu tempurung kelapa yang diberisolar dinyalakan dalam tungku yang sudah dipersiapkan di bawah balon udarapenuh terisi udara atau asap maka balon kemudian dilepaskan;Bahwa pesawat udara adalah setiap mesin

  atau alat yang dapat terbangdi atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udaraterhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

  Balon udarabaik yang dikendalikan oleh awak ataupun bebas tanpa awak adalah termasukPesawat Udara, karena balon udara terbang dan bergerak karena gaya angkatreaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yangdigunakan untuk penerbangan;Bahwa balon udara yang digantungi petasan seperti yang merekaTerdakwa, Terdakwa Il, Terdakwa Ill, dan Terdakwa IV buat dan diterbangkandapat membahayakan pesawat juga mengancam keselamatan orang lain;Halaman 3 Putusan Nomor 529Pid/2020/PT SMGBahwa

  balon udara yang bebas tanpa awak tidak dapat dikendalikandan pergerakannya tergantung pada arah angin kemana angin bergerak.Apabila balon udara tersebut tersangkut pada jalur transmisi listrik maka akanmengganggu distribusi listrik, dan bila balon udara itu jatuh menimpa orang ataubarang milik orang lain akan menjadi korban;Bahwa balon udara yang diterbangkan tanpa tambatan dapat terbangtinggi dan terbawa angin serta melintas di jalurjalur penerbangan sehinggadapat mengganggu operasi penerbangan

  ;Balon udara yang terbang bebas tanpa awak akan terbang kemanaarah angin bertiup dan akan membahayakan pesawat udara yang sedangterbang.

• selaku Penyedia Jasadalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di KabupatenNunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital PulauNunukan tahun anggaran 2012 dalam pelaksanaan tugasnyamempedomani:a.

  650/744/SP/ PANSELEKSIFOTO UDARA/DPUHal. 49 dari 117 hal.

  Keperluanuntuk Pembayaran MC 02 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital PulauNunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan.Hal. 62 dari 117 hal. Put.

  Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan TahunAnggaran 2012.4. Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau NunukanTahun Anggaran 2012.Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan;7.

  / SP/PANSELEKSIFOTO UDARA/DPUPR/X/2012.

• jalur penerbanganinternasional yang dilakukan di beberapa Bandar Udara Internasional diIndonesia.

  Termasuk dalam pengertianjasa angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udara dalamnegeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutanudara luar negeri tersebut."

  nyatanyatamencampuradukkan pengertian jasa angkutan udara denganjasa kebandarudaraan (hal ini terlihat dari pemakaian kata"angkutan udara luar negeri" untuk menunjuk ke pengertian"jasa kebandarudaraan").

  Dengan mencampur adukanpengertian tersebut, maka patut untuk diduga bahwa MajelisHakim Pengadilan Pajak berusaha untuk mengarahkanbahwa tidak ada perbedaan pengertian antara Jasa AngkutanUdara dengan Jasa Kebandarudaraan, sehingga ketentuanJasa Angkutan Udara dapat digunakan untuk mengatur jasakebandarudaraan.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan PemerintahNomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara disebutkanbahwa "Angkutan udara adalah setiap kegiatan denganmenggunakan pesawat udara untuk

  mengangkutpenumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebihdari satu bandar udara ke bandar udara yang lain ataubeberapa bandar udara."

• Termasukdalam pengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasaangkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut;c) PP Nomor 28 Tahun 1988, Pasal 1 ayat 2 huruf j:Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didaerah pabean RepublikIndonesia dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya olehPengusaha Jasa Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,kecuali:J.

  Jasa angkutan udara luar negeri;Bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 ayat 2 huruf menyebutkan bahwa:Jasa angkutan udara luar negeri dikecualikan sesuai dengan kebiasaandalam hubungan penerbangan Internasional.

  ), harga kontrak penerbangan borongan (Charter Flight),dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diminta olehpengusaha jasa angkutan udara dalam rangka pelaksanaanpemberian jasa angkutan udara baik langsung ataupun melalui agenatau Biro Perjalanan";Halaman 4 dari 15 halaman.

  Jelasjelas disebutkan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf i UndangUndangPPN bahwa jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagianyang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri termasukjasa yang tidak dikenakan PPN (bukan objek pengenaan PPN);c.

  Putusan Nomor 1016/B/PK/PJK/2015angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN, karena penyerahanjasa tersebut dilakukan di luar daerah pabean, termasuk dalampengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udaradalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasaangkutan udara luar negeri tersebut;d.