Ditemukan 3765 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor nonok noor nono nonor norno norton nolmor noroni
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2014 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 460/Pdt.G/2014/PN Bdg.
Tanggal 15 Oktober 2015 — YETI HERAWATI,dkk LAWAN Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar (MABES) TNI AD cq. KODAM III SILIWANGI
52 — 28
  • Udama, Tertanggal 29Mei 1999, disaksikan oleh Kepala Desa Rancabango, R.A.Mansur,telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.I.II 4;Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594.32012/61 7/1998,diterbitkan oleh Kepala Desa Rancabango, KecamatanTarogong, Kabupaten Garut, telah diberi tanda P.I.II 5;Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nornor 5952012/523Des/99, tertanggal 30 Nopember 1999, diterbitkan oleh Kepala DesaRancabango, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tanggal 3September 2014
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
240 — 1072
  • Bahwa kalau Judex Facti tidak mempertimbangkan' secara rindsyaratsyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERDAProvinsiMaluku Nornor: 14 Tahun 2005 Jo Pasal 2, Pasal 3 PERDAMalukuTengah Nomor: 01 Tahun 2006 untuk menilai apakah Wahai(Terbanding/Penggugat) dan Sawai (Pembanding/Tergugat adalahNegeri Adat, tentunya hal ini mempunyai alasan pembenaran secarateoritis yang berhubungan dengan BEBAN PEMBUKTIAN,karenaapabila syaratsyarat Negeri Adat menjadi beban pembuktian yanghanya dipikul oleh Terbanding
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
155 — 108
  • tanggal 31Maret 2009;(3) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi kepada JAP di Kecarnatan Molawe,Kabupaten Konawa Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara denganluas 703 ha tanggal 13 Agustus 2013;(4) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayan IUPOperasi Produksi PT JAP (KWO08 NPPO40) dengan luas 574ha tanggal 20 Februari2014;(5) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nornor
    Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nornor 50 Tahun2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP040).adalah persoalan yang telah memasuki perkara pokok pidana yangharus dibuktikan pada pemeriksaan Perkara Pokok Pidana untukmembuktikan bahwa apakah kegiatan yang dilakukan oleh Pemohonmemiliki Perizinan Berusaha serta apakah Pemohon telah memilikiPerizinan dibidang Kehutanan sehingga bukan merupakan materi yangdapat diperiksa pada
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 08-11-2016 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Srg
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 56
  • Tuntutan FARA PENGGUGAT tidak jelas apakah dasar GUGATAI WARIS,Perbuatan Melawan Hukum ataukah Sengeketa TUN; 3.Bahwa dalam Posita Nornor 22.1 s/d 22.4 pada halaman 12 s/d14 PARA PENGGUGAT rnenyatakan PARA TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT telah melakukan Perbuatan rnelawan hukurn dan sengketaTUN.; Bahwa judul Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Warisnamun dalam posita gugatan poin 11 sld 11.4 PARA BENGGUGATmengacu terhadap keabsahan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh PPATKecamatan Parnarayan Berarti
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPKl2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — -DODI JUNAEDI, SE Bin (AIm) ANANG SUTEJA -DAD UN, S.IP Bin (AIm) HONI
74 — 13
  • Nilai Kontraksebelurn PPN untuk setiap hari kalenderketerlarnbatan.Pernbayaran prestasi pengadaan dilakukanberdasarkan termijn pre stasi pengadaan danpersyaratan yang ditetapkan dalarn SSKK,dan setelah Penyedia Barang menyarnpaikantagihan.Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa IDODI JUNAEDL SE Bin (AIm)ANANG SUTEJA dan Terdakwa II DADUN,S.IP Bin (AIm) HONI, padapelaksanaan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan untuk SD telahmenyalahi dan bertentangan dengan :Peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nornor
    Rosidayati Rozalina, MM, terdakwa dalarn perkara terpisah telahrmernbuat / rnenanda tangani Berita Acara Serah Terirna Barang / Pekerjaan Nornor: 027/BA.STB/050Buku SDIDisdik tertanggal 14 Desernber 2010 seolaholah PT.Rernaja Rosda Karya (Pihak Kesatu) telah rnenyerahkan barang/pekerjaan berupabuku perpustakaan kepada saksi Drs. H.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 390/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 25 Januari 2018 — BADAN PERTAHANAN NASIONAL, DKK VS ROSMEINI, DKK
76 — 42
  • Dijualoleh TERGUGAT (MARULI SIRAIT) kepada HASAN CHANDRAorang tua TERGUGAT II (HENRY TJANDRA).Bahwa terbukti Sertipikat Hak Milik Nornor 171/Tanjung Muliatertanggal 8 Juni 1972 atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT 1)seluas 120.000 M2. Vide BUKTI T.II,IIIl1.C.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-08-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) VS 1. MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. MENTERI KEHUTANAN RI., 3. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI., 4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., 5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
146 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu tidak dapat diterima pendapat bahwa PeraturanBersama: Nomor 79 Tahun Nornor PB.3/MENHUT 11/2014 Nomor 17 PRT/M/2014 Nomor 8/SKB/X/2014 bertentangandengan Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 terkait denganpembagian urusan pemerintah bidang kehutananBahwa terhadap dalil Pemohon (vide Permohonan Pemohonangka 16.2 halaman 4245) yang berbuny/:"Pengaturan tentang tata cara peruntukan kawasan hutan danperubahan fungsi kawasan hutan diatur dalam Perundangundangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah
    Hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 67 serta penjelasan Pasal 67 UndangUndang nomor 41 Tahun 1999;Dalil pemohon terse but adalah tidak tepat karena Pasal 67UndangUndang nornor 41 Tahun 1999 Hanya mengaturmengenai pengelolaan sumber daya alam dan fungsi kawasanhutannya, sedangkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun2015 salah satu tujuannya adalah pengakuan terhadap hakhakmasyarakat hukum adat atas tanahnya (melalui tahapantahapanoleh Tim
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 18-02-2013 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 4/PDT.G/2013/PN.BKN.
Tanggal 27 Nopember 2014 — YAYASAN RIAU MADANI melawan GUSTI TERKELIN SURBAKTI,dkk
203 — 502
  • Bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang perkebunan dan telahditerbitkannya UndangUndang Nornor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350 /5/2002 sudah tidak sesuailagi dan untuk menjndaklanjuti Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat(7), dan Pasal 22 ayat (3) Undang'Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-03-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Maret 2012 —
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Nornor : CU 037518tanggal 1 Maret 2004 sejumlah Rp. 150.030.000 000, (seratus limapuluh juta tiga puluh ribu rupiah);Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Nomor : CV 117493tanggal 25 Maret 2004 sejumlah Rp. 200.030.000, (dua ratus jutatiga puluh ribu rupiah);Aplikasi Kiriman Uang Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tok tanggal 1 Maret 2004 kepada Polsri Program KerjasamaSertifikasi, Jl Srijaya Negara, Nomor Rekening : 034201000206Hal. 68 dari 81 hal.
Pengadilan PN TOBELO Perdata
Register : 18-01-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 7/Pdt.G/2018/PN TOB
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 32
  • sesuka hati oleh Penggugatsebesar Rp.20.000.000.000,, (Dua Puluh Milyar Rupiah) sudah sepatutnyaditolak;Bahwa Tergugat menolak dalil dalam "perbaikan gugatan angka 6 hal. 5tentang sita jaminan terhadap aset dari Tergugat karena bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.255 Tahun 2017 tanggal 23 Februani 2017, dimana Kepala Kantor exofficiosebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Peraturan MenteriPerhubungan Nornor
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Bkn
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
1.Ir. Mangatur Pardede
2.Armawaty Butar Butar
3.Haris Kristanto Pardede
Tergugat:
Hj.Marlaini
Turut Tergugat:
1.Maryono
2.Zulwardi
3.Zaipul
4.Yelita Okviyeni
5.Kepala Desa Karya Indah
Intervensi:
1.Ruwaida
2.Fauzi Anwar
3.IRZAY ANWAR
4.Azizah
128 — 173
  • Tentu hal tersebut sangat keliru, karena sebenarnyayang dimaksud da 1 am Peraturan Petnerintah nornor 24 tahun 1997tersebut adalah pendaftaran tanah oleh siapapun yang merasamemiliki hak atas tanah ke negara melalui Badan/Kantor Pertanahanagar tercatat dan dapat ditingkatkan menjadi ,sertifikat baik itusertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hakpengelolaan, hak pakai, wakaf dan lainlain dengan tujuan agar tertibadministrasi serta memberikan kepastian hukum bagi siapapun yangmerasa
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 25-01-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2018
Tanggal 6 Juli 2018 — I Wayan Aditya, S.IP., Kolonel Czi
395 — 973
  • Menetapkan barang-barang bukti berupa :Surat-surat1) 4 (empat) lembar surat dari Irdam IV/Dip Nornor R/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Hash l audit verifikasi dalam rangka sertijab Asrendam IV/Dip an. Kol Czi I Wayan Aditya, Sip.
    Mohon agar barangbarang bukti berupa :Suratsurat :1) 4(empat) lembar surat dari IrdamIV/Dip Nornor: R/05/VV2015 tanggal 29 Juni2015 tentang Hash audit verifikasi dalamrangka sertijab Asrendam IV/Dip an. Kol Czi Wayan Aditya, Sip.
    Menetapkan barangbarang bukti berupa :Suratsurat1) 4 (empat) lembar surat dari Irdam IV/Dip Nornor R/05/VV2015Hal 202 dari 208 hal Put No :10K/PMTII/AD//2018tanggal 29 Juni 2015 tentang Hash audit verifikasi dalam rangkasertiiab Asrendam IV/Dip an. Kol Czi Wayan Aditya, Sip.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 28-05-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 81/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat II : SURYAWAN SANTOSA
Terbanding/Penggugat : EKA HALIM
Terbanding/Turut Tergugat I : LIE POUW MIN
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. SURYANI DARMADI d h TAN LIANG NIO
Terbanding/Turut Tergugat III : ABU TAFSIR S.H., M.KN., PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : EDISON JINGGA
Terbanding/Turut Tergugat V : INDRA GUSTIA
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN
Terbanding/Turut Tergugat VII : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Cq. Kepala Kecamatan Kalideras
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Cq. Kepala Kelurahan Kamal,
Turut Terbanding/Tergugat I : GIMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat
57 — 32
  • Kamal (sisa) seluas 3.441 m2, terletak diKampung Prepedan RT 002 RWO07, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres.Perlu Turut Tergugat VI sampaikan bahwa Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 6414/Kamal atas nama Lie Pouw Min (kini atas nama Eka Halim) telahdibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiDKI Jakarta tanggal 4 April 2014 Nomor 12/HGB/BPN.31Btl/2014, yang terbitsebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dengan register perkara Nornor
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 2 Juni 2014 — Drs.EKA WIRAWAN
69 — 15
  • Menyatakan terdakwa Srs.EKA WIRA W AN tidak terbukti secara sah danrneyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nornor 31 Tahun 1999tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskanterdakwa dari Dakwaan Primair ;2. Menyatakan terdakwa Drs.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 93/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
HAERUDDIN B
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makasar
203 — 106
  • CaturNusa Kalindo), sehingga Majelis Hakim memperoleh pengetahuan mengenai letaksertipikat objek sengketa yang berada di atas tanah yang dikuasai sebagian olehPenggugat ;Menimbang, bahwa dihubungkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Jo. 14ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Waris Islam
Register : 16-09-2013 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 893/Pdt.G/2013/PA.Ptk
Tanggal 20 Januari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
53 — 21
  • Syarat terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yangberkekuatan hukum tetap;Bahwa benar terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan pengadilansebagai berikut : Putusan pada tingkat pertama (Pengadilan Agama Pontianak),sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nornor 61 /Pdt.G/2006/PA.Ptk, tanggal 13 Juli 2006 M, bertepatan tanggal 16jumadis Tsani 1427 H, dengan amar putusan sebagai berikut :MENGADILI ;Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat.Dalam Pokok Perkara:1.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Putus : 02-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 199/Pdt.G/2017/PN Rap
Tanggal 2 Agustus 2017 — Perdata - MULYONO Lawan - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDEMPUAN
55 — 21
  • debiturterkait pelaksanaan lelang yang dibuktikan melalui Surat PemberitahuanLelang Nomor:120/031/BSSe Coll/RP/IX/1 6tanggal2iSeptember2016.14.Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapidengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahansetempat, maka terhadap objek lelang telah diterbitkan Surat KeteranganPendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan TapanuliSelatan yaitu suret Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 7/2016 tanggal04 Mei 2016 sampai Nornor
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 01-07-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 71-K/PM.I-02/AD/VII/2019
Tanggal 7 Oktober 2019 — Maulizar Serda NRP 31930626390573.
85 — 31
  • Putusan Nomor 123K/PM.1I02/AD/VIII/201818.UndangUndang Republik Indonesia Nornor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa terhadap Terdakwa sempat tidak dilakukan pengusutanhingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019sekira pukul 04.45 WIB, petugas BNN RI yang berada di Prov.Sumsel telah berhasil menangkap Saksi6 (Sdr.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT
Register : 20-01-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 3 Desember 2015 —
41 — 16
  • Barat.Halaman 34 dari 93 halamanTergugat D juga melakukan pengecekkan kepada Tergugat F, danberdasarkan hasil pengecekan (ceking) di tempat Tergugat F temyatatanah seluas + 25.455 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.5,Gambar Situasi No.42/1974 tanggal 24 Mei 1974 atas nama TergugatB tersebut terbukti diterbitkan Tergugat F sesuai dengan ketentuanhukum Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 jo Peraturan Pemenntah Nornor
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
120 — 70
  • Denganpengangkatan pejabat yang lebih cakap danlebih mampu maka tujuan penetapan Keputusanaquo akanterwujud ;Pejabat yang diangkat dipandang cakap danmampu serta memenuhi syarat untuk pencapaianVisi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang termuatdalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nornor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun20142019 e Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KeputusanTergugat Nomor : 821.23.1602015 tanggal 16Maret 2015 saling bertentangan