Ditemukan 3744 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kelahiran kehakiman kelahitan kelairan kelahian kelaiman kerahiman kenaziran
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
103 — 52
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
100 — 53
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
137 — 330
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
101 — 71
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
124 — 75
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
148 — 57
  • dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukurpengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja.Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalahbertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnyaditerapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan katalain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan UndangUndang, namun tidakbertentangan dengan kepatutan dan kelaziman
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RUDOLF IMAM SANTOSO
150 — 91
  • Secara melawan hukum;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang kita kenal disiniadalah mencakup pengertian melawan hukum secara formil maupun materil;Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil ialah apabilaseluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengansendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;Menimbang, bahwa melawan hukum secara materil ialanh bukanperbuatan yang bertentangan dengan UndangUndang saja, tetapi juga yangbertentangan dengan kepatutan, kelaziman didalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1548 — 1230
  • TPK/2019/PN.Jkt.Pstatau kyai untuk jabatan adalah sebuah kelaziman untukmemberikan masukan.Bahwa kyai Asep jabatannya di NU adalah kyai yangdisepuhkan, ketua perkumpulan guruguru Nahdathul Ulamase Indonesia.Bahwa pernah menyampaikan ke MUAFAQ peran utamaTerdakwa sehingga MUAFAQ dapat di angkat, saksi berasumsidengan dasar keyakinanBahwa saat menjabat sebagai PIt MUAFAQ adalah satu yangsaksi jadikan kandidat ututk diusulkan, saat mengusulkannama MUAFAQ seingat saksi sebelum diperkenalkan kepadaTerdakwa.Bahwa
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
121 — 29
  • untuk kasus tidak tahu, saksi di PPATK di lingkup bagian hukum,yang menangani hal yang demikian adalah Bagian Analisis ;Bahwa tentang seseorang apabila menerima aliran dana dalam transaksikeuangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak tahu atau tidak paham,apakah dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana secara pasifsebagaimana pasal 2, 3 UndangUndang tersebu maka apabila tidak adaunsur menyembunyikan, menyamarkan, dia hanya menggunakan sajadan ketidak tahuan tersebut dikembalikan kepada kelaziman
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
290 — 378
  • menghasilkan hartakekayaan;Menimbang, bahwa apa bila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalamsuatu perbuatan pidana dimaksud sebagaimana peraturan perundangantersebut, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan katalain harta kekayaanhasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah "telahdiketahuinya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan patut diduganya adalahsuatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkandata atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1990 — 1703
  • Jadi perbuatanlain itu dapat berupa tindakan apa saja, tetapi akandisebut sebagai pencucian uang apabila perbuatan laintersebut tujuannya untuk menyembunyikan,menyamarkan, mengaburkan asal usul harta kekayaanyang berasal dari pidana, dan apabila perbuatan laintersebut tidak untuk tujuan seperti itu maka bukantermasuk pencucian uang.Bahwa apabila tindakan lain tersebut dikaitkandengan perbuatan memindahkan uang dari kamar tidurke kamar sebelah, menurut ahli perlu dilinat apakahmerupakan suatu kelaziman
    Sebagai contoh, apabilamemindahkannya ke loteng misalnya, sudah tentuloteng bukan merupakan suatu kelaziman ataukewajaran seseorang dalam menaruh uang, jadiapabila itu dilakukan dapat diduga ada maksud untukmenyembunyikan.Bahwa asalusul darimana harta kekayaan diperoleholeh seorang terdakwa merupakan salah satu yangharus dibuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukanHalaman 795 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST796berasal dari pidana, tetapi tujuan dari transaksi atasharta kekayaan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
191 — 68
  • Sebaliknya, arti melawan hukum secaramateriel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undangundang saja,tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalampergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., dalam bukunya Korupsi dan HukumPidana, Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
157 — 24
  • Tpg.700Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yangbertentangan dengan undangundang saja, tetapi juga perbuatan yangbertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakatdipandang sebagai perbuatan melawan hukum.Bahwa menurut Wirjono Podjodikoro, dalam bukunya PerbuatanMelawan Hukum, cetakan ke 7, Sumur Bandung, 1990, halaman 7 8,memberikan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanyasebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
367 — 85
  • berdampakbagi saksi karena dengan sikap yang saksi perlihatkan tersebut hampirsaja saksi dipecat dari jabatan saksi sebagai pimpinan dewan, partailahyang menentukan seseorang untuk dapat menduduki jabatan tersebut.Setelah kejadian tersebut, secara berturutturut terdapat pemberianuanguang lagi kepada saksi; Bahwa saksi sangat meyakini bahwa tidak pernah APBD dikaitkandengan pemberian uang, bahkan pemberianpemberian tersebutdilakukan jauh setelah pengesahan APDB, karena pemberian uangsudah merupakan kelaziman
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - NURLIYANA (TERDAKWA)
93 — 20
  • ZAINAL ARIFIN RITONGA, S.Ag, M.Si, dibawah sumpah menurut agama Islam padapokoknya menerangkan sebagai berikut:42.Bahwa keterlibatan saksi pada kegiatan perjalanan dinas selama tahun 2013 adalah mengikuti perjalanan dinas;Bahwa uang biaya perjalanan dinas yang saksi terima tersebut saksi terima dari staf pendamping dimana biayaperjalanan dinas tersebut diambil oleh staf pendamping langsung dari Bendahara Sekretariat DPRD dan hal tersebutmerupakan kelaziman / kebiasaan yang terjadi pada setiap perjalanan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
74 — 15
  • ZAINAL ARIFIN RITONGA, S.Ag, M.Si, dibawah sumpah menurut agama Islam padapokoknya menerangkan sebagai berikut:42.Bahwa keterlibatan saksi pada kegiatan perjalanan dinas selama tahun 2013 adalah mengikuti perjalanan dinas;Bahwa uang biaya perjalanan dinas yang saksi terima tersebut saksi terima dari staf pendamping dimana biayaperjalanan dinas tersebut diambil oleh staf pendamping langsung dari Bendahara Sekretariat DPRD dan hal tersebutmerupakan kelaziman / kebiasaan yang terjadi pada setiap perjalanan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
316 — 213
  • dalam dan di luar negeri.Melakukan usaha penukaran atau penjualan dan pembelian valuta asing.Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yang berhubungandalam transaksi perbankan dalam dan luar negeri menurut kelazimanyaberlaku dalam dunia perbankan nasional dan internasional.Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentukdengan Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bankdidalam negeri dan di luar negeri menurut kelaziman
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
143 — 35
  • Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yangbertentangan dengan undangundang saja, tetapi juga perbuatan yangbertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakatHalaman 614 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pikdi pandang sebagai perbuatan pelawan hukum. (vide Jur.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
172 — 49
  • ternyata barang tersebut adalah barang impor,maka kita bisa mendapatkan info harga dari pabrikan/ distributor tunggal;Bahwa di dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tidak ada ketentuandistributor/agen dilarang ikut dalam pengadaan barang jasa, karena justruyang seharusnya berkompetisi adalah distributor dengan distributorbukan makelar dengan makelar sehingga akan didapatkan harga yangsesungguhnya/penyedia yang sebenarnya;Bahwa adanya pemahaman bahwa distributor tidak boleh ikut dalampengadaaan adalah kelaziman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Dr. Rene Setyawan, MA Bin Moh Nuh
145 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suatutransaksi Repo hanya akan menjadi derivate apabila dan hanya apabilaperjanjian atau kontrak Repo itu dapat diperjualbelikan dan dibagian atasperjanjian atau kontrak sebagaimana kelaziman di pasar Keuangan harustertera katakata Dapat Diperjualbelikan atau Negotiable DapatPEMOHON KASASI sampaikan bahwa di pasar keuangan Repo tidaklazim diperjualbelikan ;Semua perjanjian atau kontrak Repo Saham antara PT Askrindo danpihak Manager investasi tidak pernah mencantumkan katakata DapatDiperlualbelikan