Binatama Akrindo berikan Action Plan terkaitkerusakan ETFE (Material Pengganti dan Durasi Waktu).8. Proses klaim asuransi sedang di proses, jika ada biaya yang tidakdicover akan dibicarakan bersama9. Di dokumen manual book tidak ada penjelasan antisipasi terhadapkemungkinan terburuk yang terjadi (ada tertulis tergantung listrik). Halini seharusnya sudah diperhitungkan pada saat desain.10.

Dokumen tahapan action plan sangat mendesak (desain, order,produksi, on site dan pemasangan) sehingga dapat dijelaskan keowner. Durasi waktu pekerjaan pengganti ETFE tanoa menungguasuransi11. Action plan (metode & time frame) Binatama Akrindo (Tergugat) akanSubmit ke TATA (Penggugat) Senin 8 Agustus 2016.12.

Biaya deductable asuransi ditanggung Binatama 3050 Juta.Berdasarkan program pembicaraan tersebut di atas ternyata pihakTergugat tidak melakukan langkahlangkah yang nyata untuk upayapenggantian dari konstruksi yang jebol tersebut termasuk tidakmelakukan submit (menyerahkan) action plan rencana perbaikan kepadaPenggugat.c.

Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menggunakan mekanisme atauprosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang sudah diakuidalam doktrin hukum dan peraturan perundangundangan di Indonesia,yaitu Para Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri tetapi sekaligusjuga mewakili kKelompok masyarakat konsumen korban PT. Bank CenturyTbk;5.

BankCentury Tbk;Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanismeatau prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) makaperwakilan Kelompok (Class Representatit) dan anggota kelompok (ClassMember) kelompok masyarakat konsumen korban PT. Bank Century Tbk,dapat dibagi menjadi beberapa kategori subclass :a.

Penggugat merupakan Perwakilan Kelompok (Class Action) untuk subclass anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT.Bank Century Tbk, yang berdomisili di Jakarta Pusat dan sekitarnya;b. Penggugat II merupakan Perwakilan Kelompok (Class Action) untuk subclass anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT.Bank Century Tbk yang berdomisili di Jakarta Selatan dan sekitarnya;c.

Penggugat III merupakan Perwakilan Kelompok (Class Action) untuk subclass anggota kelompok masyarakat kKonsumen (nasabah) korban PT.Bank Century Tbk yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya;d. Penggugat IV merupakan Perwakilan Kelompok (Class Action) untuk subclass anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT.Bank Century Tbk, yang berdomisili di Jakarta Utara dan sekitarnya;e.

Penggugat V merupakan Perwakilan Kelompok (Class Action) untuk subclass anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT.Bank Century Tbk, yang berdomisili di Palembang dan sekitarnya;Halaman 5 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Padt/201413.14.lo.f. Penggugat VI merupakan Perwakilan Kelompok (Class Action) untuk subclass anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT.Bank Century Tbk, yang berdomisili di Tangerang dan sekitarnya;g.

---------------------

. : B/58/QA/QJR/IV/ 2015 tanggal22 April 2015 berkesimpulan bahwa Barang bukti senjata api danamunisi ters milik terdakwa tersebut diatas adalah Sistim kerja senjataapi tersebut adalah sengel action/tembakan satusatu, senjata apibarang bukti tersebut tidak dapat bertfungsi karena pegas pemukulnyalemah, senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan, dimanafungsi leras dimodifikasi menjadi kaliber 5, 56 mm, dan amunsi/pelurubarang bukti tersebut setelah diuji balistik dan ditembakan, terbuktimasih

Pindad( persero ) di Bandung melalui Surat Nomor : B/58/QA/QJR/IV/ 2015tanggal 22 April 2015 berkesimpulan bahwa Barang bukti senjata apidan amunisi ters milik terdakwa tersebut diatas adalah Sistim kerjasenjata api tersebut adalah sengel action/tembakan satusatu, senjataapi barang bukti tersebut tidak dapat bertfungsi karena pegaspemukulnya lemah, senjata api tersebut merupakan senjata apirakitan, dimana fungsi leras dimodifikasi menjadi kaliber 5, 56 mm,dan amunsi/peluru barang bukti tersebut setelah

judicio)Halaman 7 dari 31 halaman Putusan NOMOR 90/PDT/2020/PT KDIBahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 15 Juni 2020cacat dalam memenuhi syarat formil suatu gugatan karena dalam uraiangugatan a quo kedudukan Para Penggugat yang ditempatkan sebagaisubjek hukum masyarakat Desa Warinta, Keecamatan Pasarwajo,Kabupaten Buton dan merupakan Tokoh adat dalam kelembagaan Adat diDesa Warinta, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dikarenakangugatan aquo bukan merupakan kualifikasi gugatan class action

Hal ini juga diperkuatdengan asas hukum point de interest point de action, yang dapat diartikantidak ada gugatan tanpa adanya kepentingan.

hukum para Penggugat yang dalamgugatannya menyebutkan selaku masyarakat dan selaku Tokoh Adat terhadaptanah/ Tempat Pemakaman Umum/Objek Sengketa, maka dengan demikianterbukti bahwa para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum/ Legal Standingdalam kapasitas mewakili masyarakat mengajukan gugatan dalam perkara ini ;Menimbang bahwa untuk mengajukan gugatan Perwakilan Kelompoksemestinya Para Penggugat memperhatikan mekanisme Perma Nomor 1 Tahun2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action

Namun apabila tidak memilin gugatan perwakilankelompok (class action) model Perma Nomor 1 Tahun 2002, maka paraPenggugat harus mendapatkan surat kuasa dari semua anggota kelompok, hal iniuntuk menghindari permasalahan hukum (baru) yang mungkin muncul pada saatpelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap;Menimbang bahwa untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (classaction), Ssesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002,dipersyaratkan bahwa selain para Penggugat harus memenuhi persyaratanpersyaratanformal

apabila hakimrnernutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakantidak sah,maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, oleh karena kedudukan para Penggugat yang mewakili Masyarakat DesaWarinta Kecamatan Pasarwajo terhadap tanah/ tempat Pemakaman Umum yangmemiliki keluarga yang dimakamkan dalam Pemakaman Umum di Desa Warintatidak menggunakan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action

Menetapkan barang bukti berupa : - Fotocopy 1 (satu) bendel Proposal kegiatan peningkatan kualitas guru & manajemen sekolah melalui pelatihan penyusunan usulan tindakan kelas (Classroom Action Research) Kabupaten Sampang ;- Fotocopy 1 (satu) bendel Proposal kegiatan peningkatan kualitas demokrasi dengan cara pelatihan saksi pemilu di Pamekasan ;- Fotocopy 1 (satu) bendel Proposal kegiatan peningkatan penghasilan masyarakat dengan pelatihan pembuatan kecap dari air kelapa di Sumenep.- Fotocopy

puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;- 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Jatim atas nama I Komang Ivan Bernawan No Rekening. 0017052608 tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah divalidasi ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;- 1 (satu) Bendel asli Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Peningkatan kualitas guru & manajemen sekolah melalui pelatihan penyusunan usulan tindakan kelas (Classroom Action

Holidin ;Bahwa yang membuat materi / makalah dalam kegiatan tersebut adalah saksi sendiri.Untuk pembuatan materi / makalah saksi tidak mendapatkan honor ;Bahwa tema dari materi/makalah yang saksi berikan adalah Penelitian tindakan kelas(class action research), selanjutnya saksi serahkan makalah tersebut melalui emailkepada salah satu dari dua orang staf sdr.

Holidin, akan tetapi untuk fotocopy darimakalah tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun seingat saksi peserta yang datangpada kegiatan tersebut mendapatkan makalah ;Bahwa setahu saksi pemateri untuk kegiatan class action research di Kab. Sampanghanya saksi saja ;Bahwa foto yang ada di dalam gambar 1 yang ditunjukkan di depan persidangankepada saksi adalah foto saksi bersama dengan Sdr.

HOLIDiN saksi pernah bertemu kembali sekitar dua Minggusetelah kegiatan di Sampang dimana saat itu mereka menghubungi saksi untukberkenan menjadi pemateri pelatihan class action researeh di Kertosono dan padasaat di Kertosono barulah saksi berkenalan dengan sdr.

Denny SB Yuherahawan, SH.MS padahari Minggu pada tanggal 04 Januari 2009 di Pelatihan Class Action Reserch ;e Bahwa saksi kenal dengan sdr. Andri yang merupakan staf Pak Edy Dwiriyanto, SS.,MHum dan saksi tidak mengetahui apa sdr Andri juga ikut melaksanakan kegiatan ClassAction Research di Sampang ;e Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari dr. I Komang Ivan Bernawan dalam kegiatanP2SEM, saksi hanya diminta Pak Edy Dwiriyanto,SS.Mhum untuk memberikan nomerrekening I Komang.

Kegiatan Peningkatan Kualitas Guru & Manajemen Sekolah melalui PelatihanPenyusunan Usulan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) diKab.Sampang sebesar Rp. 125.000.000, dengan SP2D No : LS/006005/2008tanggal 14112008 ;2. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Demokrasi dengan cara Pelatihan SaksiPemilu di Kab. Pamekasan sebesarRp. 125.000.000, dengan SP2D No LS/0016851/2008 tanggal 21112008 ;3.

Bahwa Penggugat sebelumnya telah telah mengajukan gugatanperwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan Negeri JakartaPusatdengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, namun karenaketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga gugatan parapenggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagaigugatan perwakilan Kelompok (Class Action) sehingga pemeriksaanperkara dihentikan , oleh karena itu penggugat mengajukan gugatankembali di pengadilan Negeri Purworejo;9. bahwa benar Penggugat

selanjutnya disebut POJK11/2020) merupakan peraturan yang mengikat Lembaga Perbankansedangkan Tergugat merupakan Lembaga Jasa Keuangan NonBanksehingga Tergugat tidak terikat terhadap POJK 11/2020;13Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 8 (delapan) dalamgugatannya, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam dalinya Penggugatmendalilkan Ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehinggagugatan para penggugat dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhisyarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action

Bahwa tentang kesamaan fakta (Question of Law) atau dasar hukum,gugatan Para Penggugat tidak merincikan secara jelas dan detail tentangpersamaan fakta yang dialami secara konkret yang menimbulkankerugian baik bagi wakil kelompok maupun anggota kelompok;Atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan tidakmemenuhi Kriteria yang ditentukan dalam pasal 2 dan 3 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002

secara jelas unsurunsur yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara dan gugatanserta jawaban jawaban kedua belah pihak dalam perkara ini, ternyatabahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat atas adanyaperbuatan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Tergugatkarena Tergugat tidak mengindahkan peraturan OJK No.11/POJK.03/2020.Disisi lain ternya Penggugat bersama dengan pihak lainnya telah pernahmengajukan gugatan perwakilan kelompok (Class Action

Bahwa telah terjadi aksi korporasi (corporate action), berupa perubahankepemilikan perusahaan (pengambilalihan atau akuisisi) PT.

Bahwa telah terjadi aksi korporasi (corporate action), berupaperubahan kepemilikan perusahaan (pengambilalinan atau akuisisi)PT.

EHP merupakanperusahaan public (Perseroan Terbatas Terbuka) yang sahamnyatercatat pada Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange),sehingga aksi korporasi (corporate action) yang menyangkut perubahanpemegang saham di level PT.

EHP merupakanperusahaan public (Perseroan Terbatas Terbuka) yang sahamnyatercatat pada Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange),sehingga aksi koporasi (corporate action) yang mennyangkutperubahan pemegang saham di level PT.

Penggugat sampai sekarang ini ;Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa, Penggugat tidak dapat melakukan proses Permohonanpenerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut ;Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat sah untukbertindak selaku Penggugat guna mengajukan gugatan aquo kepadaTergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negaraobyek sengketa yang membawa akibat hukum merugikankepentingan Penggugat sesuai dengan asas point d interot danpoint d action

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT sah untukbertindak selaku PENGGUGAT guna mengajukan gugatan ;e. aquo kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan ;Tata Usaha Negara obyek sengketa yang membawa akibat hukummerugikan PENGGUGAT sesuai dengan asas Point de Interet dan Pointde Action atau yang mempunyai kepeningan yang dapat bertindaksebagai PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UUPeratun 2004 jo Sema No.2 Tahun 1991 bagian V angka 3;berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat

Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan Pointde Interet, Point de Action. Artinya, tidak ada kepentingan tidak ada aksi;(linat: Dr. S.E.

Agustus 1976;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Kuasa Penggugat membantahdengan alasan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentangGugatan Perwakilan Kelompok pada pokoknya memperkenankan selamaterdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yangdigunakan, serta kesamaan jenis tuntutan dengan anggota kelompoknya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan Penggugatatas eksepsi ini yangmenyatakan bahwa dalam praktek persidangan dikenal adanya gugatanperwakian kelompok atau class action

sebagaimana diatur dalam Perma No. 1Tahun 2002, namun lebih lanjut harus dipahami terlebin dahulu mengenaiprosedur gugatan class action dimana dipersyaratkan adanya unsurunsursebagai berikut:1.

Secara tegas menyatakan mengajukan gugatan secara class action;2. Proses sertifikasi, artinya Hakim menilai apakah syaratsyarat gugatanclass action telah dipenuhi sehingga gugatan dapat diperiksa secaraclass action;3. Pemberitahuan tentang adanya gugatan class action kepada classmember, dan ada kesempatan class member untuk menyatakan ikutatau keluar dari gugatan tersebut;4. Tahap Pemeriksaan dan pembuktian;5.

Tahap Pelaksanaan Putusan;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dalam Gugatan yangdiajukan Kuasa Para Penggugat menyatakan gugatan yang diajukan adalahGugatan Ganti rugi tanah atas perbuatan melawan hukum dan tidak secarategas dinyatakan pengajuan gugatan ini secara class action hal tersebutditandai dengan tidak adanya class representative maupun class memberdalam gugatan ini sehingga sejak awal Majelis Hakim tidak melakukansertifikasi banwa perkara ini diperiksa secara class action.Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis menilai dalil Penggugatyang menyatakan pengabungan /komulasi gugatan walaupun subyek maupunobyek tidak memiliki hubungan hukum adalah diperbolehkan karena adaPeraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara GugatanPerwakilan Kelompok adalah suatu dalil yang keliru karena nyatanya Gugatanini diajukan secara gugatan biasa dan tidak secara tegas dinyatakan sebagaigugatan yang dimohonkan untuk diperiksa dengan acara Gugatan PerwakilanKeompok (class action

Selanjutnya antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT setuju dan sepakat, kalau Biaya Honorarium danBiaya Operasional (Legal Action Cost) untuk mengerjakan perkara pidana a quoadalah sejumlah : Rp.50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah) ;4. Bahwa PENGGUGAT kemudian membuat Surat Kuasa untuk mengerjakan PerkaraPidana tersebut. Surat Kuasa dimaksud pun ditandatangani oleh PENGGUGAT danTERGUGAT pada tanggal 2 Februari 2015 ;(Bukti P : 1, Surat Kuasa Perkara Pidana) ; 5.

Hand Phonemiliknya, yakni : 0821 7446 2949, dan 0812 6032 8647, untuk membicarakanmasalah Pembayaran Honorarium dan Biaya Operasional (Legal Action Cost) untukmengerjakan Perkara Pidana a quo adalah sejumlah : Rp 50.000.000., (Lima PuluhJuta Rupiah) sesuai dengan kesepakatan awal yang telah diperbuat secara lisan ;9. Selanjutnya TERGUGAT kembali datang ke Kantor Hukum PENGGUGAT padatanggal : 6 Februari 2015 untuk membicarakan persoalan a quo.

Dan didalampembicaraan tersebut TERGUGAT mengakui kalau dirinya dalam keadaanKesulitan Uang, dan bermohon kepada PENGGUGAT agar berkenan untukmenangguhkan dahulu Pembayaran Biaya Honorarium dan Biaya Operasional(Legal Action Cost) atas Perkara Pidana yang telah dikerjakan PENGGUGAT ;10.Selanjutnya TERGUGAT membuat Surat Pernyataan pada tanggal : 6 Februari2015.

Isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah menerangkan kalau TERGUGATbersedia untuk memberikan Pembayaran Honorarium, Pembayaran BiayaOperasional (Legal Action Cost), dan Pembayaran Jasa Hukum kepadaPENGGUGAT sebagai Penerima Kuasanya, yakni sejumlah : 50% (Lima Puluh)dari Nilai Hak Milik Atas Asset atau Kekayaan TERGUGAT yang berhasildiperjuangkan ;Putusan No.: 149/ Pdt.G/2016/PN.Mdn. halaman 3 dari 3811.Bahwa dalam membuat Surat Pernyataan pada tanggal : 6 Februari 2015,TERGUGAT membawa saksi saksi

Akan tetapi PENGGUGATmemberi syarat dan ketentuan, kalau Biaya Honorarium dan Biaya Operasional(Legal Action Cost) untuk mengerjakan Perkara Perdata tersebut adalah sejumlah :Rp.50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah), atau kalau TERGUGAT tidak memilikiUang, maka Success Fee atas Jasa Hukum dari pekerjaan tersebut adalah sesuaidengan Isi dari Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2015, yang diperbuatTERGUGAT ;15.Bahwa terhadap persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan atau yang diminta olehPENGGUGAT

pergantian kepemilikan perusahaan terbuka dapatterjadi setiap saat, bahkan beberapa kali dalam sehari sebagaimana di bursasaham atau pasar modal terjadi jual beli saham, maka setiap hari akan terjadipekerja/buruh dapat menyatakan kehendaknya untuk tidak bersedia melanjutkanhubungan kerjanya karena terjadinya perubahan status atau perubahankepemilikan sehingga akan dapat terjadi kekacauan didunia usaha;Bahwa dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang lazim apabila terjadi aksikorporasi (corporate action

Dengan aksi koporasi tersebutpengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/Serikat buruh, dan pemerintah harusmengusahakan agar tidak sampai terjadinya pemutusan hubungan kerja sebagaimana semangat yang diatur dalam Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan;Bahwa pemutusan hubungan kerja karena alasan adanya corporate action,Perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja bilamana telah dilakukanrestrukturisasi organisasi karena adanya perampingan (down sizing) dan efisiensisumber daya manusia atau dilakukan

didalam pasal 163 ayat (1) UUHalaman 21 dari 24 halaman, Putusan No.35/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jmbketenagakerjaan, namun apabila setelah dilakukan restrukturisasi oranisasidan/atau perampingan, namun tidak terjadi perubahan syaratsyarat kerja dan/atautidak dilakukan rotasi atau reposisi termasuk mutasi, promosi dan/atau demosi dankaryawan masih nyaman dalam bekerja, maka pekerja atau buruh yangbersangkutan tidak berhak untuk menyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungankerja dengan alasan corporate action

;Bahwa dengan terjadinya corporate action sebagaimana dalam Pasal 163 UUKetenagakerjaan, tidak sertamerta pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja(PHK) terhadap pekerja/buruh, atau sebaliknya tidak sertamerta pekerja/buruhtidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan meminta untuk diputus hubungankerjanya tanoa adanya reposisi seperti: rotasi, mutasi, demosi maupun promosisehingga terjadi perubahan ketentuan yang disepakati dan terjadi perubahansyaratsyarat kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja

Bahwa dalam qualifikasi gugatan formil perdata harus memuat pihak yangbersengketa secara lengkap dan menyeluruh, sehingga apabila salah satu pihaktidak ditarik dalam sengketa maka gugatan menjadi kurang pihak dan karenanyasudah seharusnya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenanuntuk memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (POINT DINTEREST POINT D ACTION/NO INTEREST NO ACTION).654.

Star Busmanndalam bukunya yang berjudul Hofdstukken van burgelijke rechsvoderingcetakan kedua, 1955, Penerbit De Erven F.Bohn N.V, Haarlem, halaman 114antara lain menulis : Als bijzonder vereiste voor ontvankelijkeheid derrechvodering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daabij een genoegzaambelang moet hebben: point dinterest, point d action (sebagai syarat khususuntuk dapat diterimanya suatu gugatan adalah bahwa Penggugat harusmempunyai kepentingan cukup berdasar :point dinterest,point d action

Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentinagnyang cukup kuat adalah meripakan suatu penyalah gunaan hak dan karenanyaharus ditolak.Azas point dinterest,point d action tersebut dalam praktek dipegang teguh olehPengadilan ternyata antara dari Putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Pebruari1986 Reg.

harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, maka nampak jelas bahwa gugatankonpensi dari Tergugat d.r/Penggugat d.k sepanjang ditujukan kepada Penggugat d.r/Tergugat.II d.k adalah salah alamat dan tidak berdasar, serta tidak dilandasi suatukepentingan yang cukup kuat (genoegzaam), sehingga oleh karenanya harus ditolak,oleh karena melanggar tertib acara yang baik (geode process orde) yaitu melanggarazas point d interet poin d action

/NO INTEREST NO ACTION).e Bahwa hubungan hukum tersebut baru akan tercipta antara Penggugat denganTergugat.I manakala plat jalan LL R.E.

(Franchisor) kepada PT GRAHA FORTUNA KENCANA selaku PenerimaWaralaba (Franchisee) berdasarkan Perjanjian Waralaba RE/MAXIndonesia No. 018/RMI/W/X/2014 tanggal 26 Oktober 2014 (PerjanjianWaralaba).Bahwa saat ini ada permasalahan di internal PT GRAHA FORTUNAKENCANA selaku Franchisee serta Pemegang Saham RE/MAX Action(d/n RE/MAX Fortune) lalai dan/atau gagal melaksanakan kewajibannyasesuai Perjanjian dan/atau Manual RE/MAX.6.

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, masingmasing selaku Direkturdan Komisaris serta Pemegang Saham RE/MAX Action, tidak terlibat lagisecara aktif dalam manajemen dan/atau pengawasan dalam semuakegiatan operasional yang diiakukan RE/MAX Action.7.

Bahwa saat ini RE/MAX Action sudah tidak lagi melakukan usahaperantara perdagangan properti oleh karena permasalahan internaltersebut dan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar biayabiayasebesar Rp 193.673.482,(seratus sembilan puluh tiga juta enam ratusHalaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 581/Pdt/2018/PT DKI.tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah), dengan perincian :Tanggal No.

. = 24 Jun 2015 0056/SPIMD/06/2015 2 pcs polo shirt Rp 130.000,24 08 Jun 2015 10059/SPIMD/07/2015 1 box kartu nama Suratman Rp 75.000,20 14 Agt 2015 10069/SPIMD/07/2015 1 box kartu nama Hadi dan/Rp 78.000,ne23 = 02 Okt 2015 10095/SPIMD/07/2015 Rp 120.000,2 box kartu nama Westri24 =/4 Feb 2016 0018/SPIMD/07/2015 1 pcs Stample Action Rp 195.000,Jumlah Rp 1.458.000,Royalti unit Knhusus25 Royalti dan SSDF untukpenjualan unit ISPI danreas TOF Rp 16.332.163,Penalti26 Rp 150.000.000,Penalti atas penutupan

Bahwa dengan adanya bukti pembayaran pada kelompok keduajuga menjelaskan kekuatan pembuktian berdasarkan bukti transaksisehingga sesuai Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang UndangPerlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan Undangundang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatankelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenardirugikan dan dapat dibuktikan secarahukum, salah satudiantaranya adalah adanya bukti transaksi.27.

Istilan tim paneldapat ditemukan pada gugatan class action (gugatan perwakilankelompok). Dalam hal ini, Para Penggugat bermaksud untuk mengajukangugatan class action di Pengadilan Negeri Kendari.Bahwa sebagaimana Pasal 3 huruf (0) PERMA Nomor 1 tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menyatakan gugatan harusjelas didefinisikan deskripsi kelompok yang terlihnat dalam gugatan ClassAction yang diajukan.

Berdasarkan Pendapat Prof.Muhammad Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdatamenyatakan untuk menentukan kategori apakah suatu gugatan dapatdiajukan atau diproses melalui gugatan class action atau gugatan perdatakonvensional ditentukan oleh kesamaan faktor :a. Kesamaan elemen antara wakil kelompok dengan anggotakelompokb.

Bahwa dalam gugatan para penggugat halaman 14, Parapenggugat meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonanpembentukan tim panel, dimana istilan tim panel hanya dapatditemukan pada gugatan Class action, namun dalam gugatannya parapenggugat sama sekali tidak mendeskripsikan kelompok yangdimaksud secara rinci dan spesifik, dalm posita Para penggugat tidakmenjelaskan secara spesifik dasar kesamaan apa yang dimiliki parapenggugat apakah kepentingan, kesamaan penderitaan ataukesamaan tujuan sebagai

Bahwa di dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Penggugat Pasal 3secara jelas menyatakan bahwa kegitan Penggugat adalahMelestarikan hutan dan lingkungan hidup dan menekan laju kerusakanhutan hutan dan lingkungan hidup serta melakukan class action,menggugat para perusak hutan dan lingkungan hidup ;.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point A angka(2) dan (3) halaman (2) sebagai Yayasan Lingkungan Dan BantuanHukum Rakyat (YLBHR), yang merupakan suatu organisasi bidangkehutanan yang berbentuk badan hukum serta dalam AnggaranDasarnya bertujuan untuk kepentingan melestarikan hutan danlingkungan hidup serta melakukan class action, menggugatpara perusak hutan dan lingkungan hidup ;8.

Bahwa didalam praktek peradilan apabila terdapat gugatanorganisasi maka proses acaranya mengikuti gugatan perwakilankelompok (class action) sebagaimana diatur dalam Perma No.1Tahun 2002, sedangkan Penggugat tidak ada memuat ketentuanPerma tersebut didalam dalildalil gugatannya dan sebaliknyamengajukan gugatan perdata secara umum tentang gugatanperbuatan melawan hukum ;9.

NURSAMRAN SUBANDI,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yangpada pokoknya menyimpulkan bahwa :1 Barang bukti bong, (BB dalam wadah fresh action; Kristal beningdan pipet kaca / pireks) dan urine milik ABD. AZIS ALIAS ASIBIN DARUSI tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2 Barang bukti tablet warna merah milik ABD.

NURSAMRAN SUBANDI,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yangpada pokoknya menyimpulkan bahwa :1 Barang bukti bong, (BB dalam wadah fresh action; Kristal bening danpipet kaca / pireks) dan urine milik ABD. AZIS ALIAS ASI BINDARUSI tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2 Barang bukti tablet warna merah milik ABD.

NURSAMRAN SUBANDI, M:Si,selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, disimpulkan bahwae Barang bukti bong, (BB dalam wadah fresh action;Kristal bening dan pipet kaca / pireks) dan urinemilik ABD. AZIS ALIAS ASI BIN DARUSItersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.18e Barang bukti tablet warna merah milik ABD.

saaat ini menjadi incaran oleh Negara asing ;Bahwa ketentuan pasal 102 Undang Undang Nomor ; 31 Tahun2004,tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah mensayaratkan adanyaPerjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negarayang bersangkutan, dalam hal ini Pilipina ;Bahwa dalam perkembangannya ada beberapa kerjasama / perjanjianantara Pemerintah Indonesia dengan Pemereintah Pilipina denganmasalahperikanan, antara lain : Regional Plan of Action

perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 105 / Pid.Sus / 2015 / PN.Tar. tanggal30 April 2015, ternyata alasan alasan yang dikemukakan oleh PenuntutUmum dalam Memori Bandingnya tersebut dapat dibenarkan ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan olehPenuntut Umum didalam Memori Bandingnya, ternyata dalamperkembangannya ada beberapa kerjasama / perjanjian antara PemerintahIndonesia dengan Pemereintah Pilipina dengan masalah perikanan, antaralain : Regional Plan of Action

Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam Toko, terdakwa lalumengambil barangbarang berupa :1. 2 (Dua) unit senapan angin jenis marauder PCP OD 382. 1 (Satu) unit Senapan Angin Jenis BJ Hunter PCP3. 1 (Satu) unit Senapan Angin Jenis Sanaji PCP4.1 (Satu) unit Senapan Angin jenis Jawaru Ace DeluxeUpgraded. 1 (Satu) unit Senapan Angin jenis Tiger Upgraded. 2 (Dua) unit Senapan angin Shap Inova. 3 (Tiga) buah Tele Scop merk Bushnell 39x40567. 2 (Dua) buah Pisau garpu89. 1 (Satu) buah Tele Scop merk Action

PN Sdn Bahwa barangbarang milik Saksi yang hilang adalah : 2 (dua)unit Senapan angin jenis marauder PCP OD 38,1 (satu) unit SenapanAngin jenis BJ Hunter PCP, 1 (Satu) unit Senapan Angin jenis SanajiPCP, 1 (satu) unit Senapan Angin jenis Jawaru Ace Deluxe Upgraded,1 (Satu) unit Senapan Angin jenis Tiger Upgraded, 2 (dua) unitSenapan angin Shap Nova, 2 (dua) buah Pisau garpu, 3 (tiga) buahTelescop merk Bushnell 39x40, 1 (Satu) buah Telescop merk Bushnell39x40 (Second), 1 (Satu) buah Telescop merk Action

barang yang Terdakwa ambil bersama Sahdan Anshori adalah2 (dua) unit Senapan angin jenis marauder PCP OD 38,1 (satu) unitSenapan Angin jenis BJ Hunter PCP, 1 (satu) unit Senapan Angin jenisSanaji PCP, 1 (satu) unit Senapan Angin jenis Jawaru Ace DeluxeUpgraded, 1 (satu) unit Senapan Angin jenis Tiger Upgraded, 2 (dua) unitSenapan angin Shap Nova, 2 (dua) buah Pisau garpu, 3 (tiga) buahTelescop merk Bushnell 39x40, 1 (Satu) buah Telescop merk Bushnell 39x40 (second), 1 (Satu) buah Telescop merk Action

bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama SahdanAnshori adalah 2 (dua) unit Senapan angin jenis marauder PCP OD 38,1(satu) unit Senapan Angin jenis BJ Hunter PCP, 1 (satu) unit Senapan Anginjenis Sanaji PCP, 1 (satu) unit Senapan Angin jenis Jawaru Ace DeluxeUpgraded, 1 (Satu) unit Senapan Angin jenis Tiger Upgraded, 2 (dua) unitSenapan angin Shap Nova, 2 (dua) buah Pisau garpu, 3 (tiga) buah Telescopmerk Bushnell 39x40, 1 (satu) buah Telescop merk Bushnell 39x40(second), 1 (Satu) buah Telescop merk Action

Putusan Perkara Pidana Nomor 332/Pid.B/2018/PN SdnTelescop merk Bushnell 39x40, 1 (Satu) buah Telescop merk Bushnell 39x40 (second), 1 (satu) buah Telescop merk Action 4x32, 1 (Satu) buahTelescop merk Spike 312x40, 1 (Satu) buah tegulator scuba 900x16, 1 (Satu)buah telescop merk Hako, 2 (dua) buah senter Kepala, 5 (lima) buah pisauA7 Columbia, 3 (tiga) celana camo sinai, 1 (Satu) celana camo blackhawk, 3(tiga) celana Blackhawk polos, 5 (lima) buah tas senapan, 3 (tiga) buahperedam merk Bushnell,

Padahal asas hukum acara yang berlaku di Indonesiamemberikan hak kepada setiap orang untuk mempertahankankepentingannya apabila merasa kepentingannya akan dirugikan, sesuai asas "Point de interest Poin't de action;Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa Para Pemohon dan ParaTermohon di lembaga arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC)tersebut diatas, ternyata pula sebelum itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah diajukan sengketa atau gugatan perdata terdaftar dibawah Register

Apalagi PerkaraPerdata Nomor 1100/ Pdt.G/ 2008/ PN.JKT.SEL sampai saat ini masihdalam proses pemeriksaan dan belum berkekuatan hukum tetap ;Pelanggaran terhadap asas hukum acara yang berlaku di Indonesiayang memberikan hak kepada setiap orang untuk mempertahankankepentingannya berdasarkan asas "Poin't de interest Poin't de action"; Pelanggaran terhadap asas " Audi Et Alteram Partem " karenamenghilangkan atau tidak memberi kesempatan seseorang untuk membela hak dan kepentingannya ;Menimbang, bahwa