Ditemukan 378 data
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
AKMAL ZEN Bin ZAINAL
101 — 20
dilaksanakan, menjelang dilaksanakannyaPengadaan Barang/Jasa;b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi olehBadan Pusat Statistik (BPS);c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi olehasosiasi terkait dan sumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkan;d) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa@ yang dikeluarkan olehpabrikan/distributor tunggal;e) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang beralan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya;f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga benalan
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
ISKANDAR,.Amkl Bin ALI NATAMARGA
107 — 17
Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi olehBadan Pusat Statistik (BPS);c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi olehasosiasi terkait dan sumber data lain yang dapatdipertanggungjawabkan;d) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan olehpabrikan/distributor tunggal;Halaman 17 dari 154 Putusan Nomor: 3/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmbe) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang beralan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya;f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga benalan
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
555 — 348
Sehingga, apabila kurangdari nilai tersebut akan menjadi kewenangan lembaga lain.Hal demikian berimplikasi pada peran KPK dalam agendapemberantasan korupsi sehingga tidak dapat benalan secaraoptimal.
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
263 — 159
Bahwa faktafakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU PeradilanTUN yang dikutip sebagai berikut :Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agarpelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ituditunda selama pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara sedang benalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukumtetap.Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dandapat diputus terlebih dahulu dari pokoksengketanya.Ayat (4) : Permohonan
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
SULI HANDOKO Bin SUKIR
94 — 21
Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasadiproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannyaPengadaan Barang/Jasa;b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS);c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasiterkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;d) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributortunggal;e) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang benalan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
181 — 188
Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga benalan dan/ataukurs tengah Bank Indonesia.7. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yangdilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.8. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultanperencana (engineers estimate).9.
97 — 34
Jadi di sembari ini iya kan. 00:01:17(Back sound male: benalan) 00:01:278771 Oh iya lah. 00:01:289998 Oh untuk itu lah oke ketok kita lepas tapi kalau tidak jangan toh. 00:01:288771 lyaya Pak iya. 00:01:31Daripada maksudnya endak ji masalah DPR ntar bilang boleh9998 enggak setiap saat tibatiba dia harus ada kan endak mungkin 00:01:32toh.8771 lyaya Pak iyaheeh. 00:01:399998 Ah itu, kalau kau kan aman sebenernya. 00:01:418771 (Tertawa) lya Pak heeh. 00:01:439998 Saya sudah baca SMSnya juga Irene. 00
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
170 — 157
., Notaris di Jakarta, maka Perkara perdata Perkara Nomor :101/PDT.G/2020/PN.JKT.PST tersebut berkaitan erat dengan kepentingandan hakhak keperdataan, itulah sebabnya dengan memperhatikanketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Reglement op deRechtvordering (RV), yang menyebutkan :Barangsiapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdatayang sedang benalan antara pihakpihak lain dapat menuntut untukmenggabungkan airi.Maka untuk membela dan mempertahankan hakhak dan kepentinganhukumnya
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1634 — 3224
Undangundang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang memberikandasar bagi Pemohon untuk memohon penundaan pelaksanaan objekgugatan Tata Usaha Negara.Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN menegaskan:(2) Pemohon dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaanSengketa Tata Usaha sedang benalan, sampai ada putusanpengadilan yang berkekuatan
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : jumanto suratno & Relan
Terbanding/Tergugat : ELIAWATI als. LIE CHENG SWAN
209 — 147
Hartabersama itu, selama perkawinan benalan, tidak boleh ditiadakan ataudiubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803/k/SIP/1970, tanggal 5 Mei 1970apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama,Halaman 125 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMBmaka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barangitu dibeli atau dibangun berasal dari pribadlYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448k/SIP/1974 menyebutkan sejak
1.MARINA,
2.ROSNI
3.MUKHDI SYAFI'IE
4.ROSDIANA
5.ROSLENA
6.ROSYATI
7.MARYADI
8.SAMSURIZAL
9.MAHDANI
10.MAHRONI
11.MAHYANI
Tergugat:
1.JEFFRY HAKIM
2.LINAWATI HASAN, SH, M.Kn. selaku Notaris Pengganti dari H. MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, SH
3.Linawati Hasan, SH.M.Kn
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
2.ERWIN,SH.MH,M.Kn
Intervensi:
Agusta Salim
401 — 144
Bahwa konsep Intervensi pada dasarnya diatur dalam Pasal279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang berbuny/i:Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdatayang sedang benalan antara pihakpihak lain, dapat menuntut untukmenggabungkan diri atau campur tangan3. Bahwa lebih lanjut, dalam praktik acara perdata telah dikenal 3 (tiga)bentuk Intervensi yaitu:a.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
284 — 177
Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara,memberikan delegasi kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggarauntuk melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerjadan Anggaran Biaya yang diajukan oleh Perusahaan Pemegang IUP OperasiProduksi yang ada di Sulawesi Tenggara, hal tersebut tertuang didalam ketentuanPasal 19, hal mana berbunyi sebagai berikut :Pasal 19:(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ataupemurnian wayib:a. menyampaikan RKAB pada tahun benalan
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
311 — 221
Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara,memberikan delegasi kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggarauntuk melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerjadan Anggaran Biaya yang diajukan oleh Perusahaan Pemegang IUP OperasiProduksi yang ada di Sulawesi Tenggara, hal tersebut tertuang didalam ketentuanPasal 19, hal mana berbunyi sebagai berikut :Pasal 19:(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ataupemurnian wayib:a. menyampaikan RKAB pada tahun benalan
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1289 — 1644
Kdi(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ataupemurnian wayib:a. menyampaikan RKAB pada tahun benalan kepada Gubernurmelalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 14 harikerya setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus pengolahandan/atau pemurnian;(2) RKAB dan Laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurniansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernurmelalui kepala dinas dengan tembusan kepada Menteri;(3) Gubernur melalui kepala dinas melakukan evaluasi
Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara,memberikan delegasi kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggarauntuk melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerjadan Anggaran Biaya yang diajukan oleh Perusahaan Pemegang IUP OperasiProduksi yang ada di Sulawesi Tenggara, hal tersebut tertuang didalam ketentuanPasal 19, hal mana berbunyi sebagai berikut :Pasal 19:(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ataupemurnian wayib:a. menyampaikan RKAB pada tahun benalan
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
328 — 222
Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara,memberikan delegasi kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggarauntuk melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerjadan Anggaran Biaya yang diajukan oleh Perusahaan Pemegang IUP OperasiProduksi yang ada di Sulawesi Tenggara, hal tersebut tertuang didalam ketentuanPasal 19, hal mana berbunyi sebagai berikut :Pasal 19:(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ataupemurnian wayib:a. menyampaikan RKAB pada tahun benalan
151 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan selanjutnya, ditegaskankembali oleh Pasal 25 ayat (3) Ketentuan Peralihan PM Nomor 32bahwa perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi secara analogtetap benalan sesuai dengan Pengumuman PeluangPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta JasaPenyiaran Televisi Secara Analog melalui Sistem Terestrial.
TIDAKMEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KEPASTIAN HUKUMBAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT/UMUM YANG LEBIH BESAR.C.1 Pemohon Kasasi VI keberatan atas pertimbangan hukum MajelisHakim pemeriksa Perkara a quo terkait Permohonan Penundaanpelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Termohon Kasasidalam Halaman 933 Putusan PTUN Nomor 119, bahwa oleh karenakepentingan proses Termohon Kasasi masih benalan dengandiajukannya ui materiil PM Nomor 32, dan selain itu ternyata dari dalilJawaban Tergugat II Intervensi
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
158 — 51
Mangkubuana HutamaJaya, pada saat saksi menandatangani surat tersebut saksiLukman Hadi mengatakan kepada saksi pak PekeraanPembangunan Pasar Modern (1 Paket) dikantor di KabupatenNatuna saat ini sudah benalan, yang kerja di sana adalah sar.IRFAN, ST sebagai penanggungjawab dan sdr.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
138 — 23
Mangkubuana HutamaJaya, pada saat saksi menandatangani surat tersebut saksiLukman Hadi mengatakan kepada saksi pak PekeraanPembangunan Pasar Modern (1 Paket) dikantor di KabupatenNatuna saat ini sudah benalan, yang kerja di sana adalah sar.IRFAN, ST sebagai penanggungjawab dan sdr.