AgamaPanyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkaraini ke Kantor Urusan Agama tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

tindak pidana yang telah dilakukannya, karena ituharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang,bahwa undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikamenganut pemidanaan bersipat kumulatif, artinya selain dijatuhkan pidana penjarakepada pelaku dijatuhi juga pidana denda, karena itu terhadap terdakwa akandiajtuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini terdakwadilakukan penahanan maka sesuai dengan ketenuan

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI bin LAMORISU berupa pidanadenda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketenuan apabilapidana denda tidak dapat dibayar terdakwa, terdakwa dijatuhi pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan;4.

(lima juta rupiah)dengan ketenuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM.

keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon danTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan dengan ketentuanpasal 145 R.Bg jo 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohonhadir secara inperson dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadiran Termohontanpa alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa danmemutus perkara tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketenuan

6120 milik terdakwa.e Bahwa terdakwa membuat akun face book tersebut agar banyak orangyang menghubungi Saksi Selvia sehingga Saksi Selvia menjadi malu.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa, 6 (enam) lembar print out foto akun face book, 1 (satu) buah HandPhone Nokia seri E90 warna abuabu dengan nomor IMEI : 353660011082314, 1 (satu)buah Hand Phone Nokia seri 6120 warna hitam dengan nomor IMEI352719/04/433595/70580172, yang telah disita sesuai dengan ketenuan

Nomor 2663 K/Pdt/2016segala tanggungan akan tetapi bisa menjual aset dan untuk menutuppinjamanya;Bahwa dalam perjanjian seorang nasabah tidak akan memperdaya danjanji yang tidak pas maka secara de facto dan de jure mempertanggungjawabkan segala akibat dan aset dapatlah di jual demi pinjamanya;Demikian memori kasasi kami sampaikan dalam tenggang waktu dantempo yang sah menurut ketenuan undangundang yang berlaku.Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan PengadilanTinggi Semarang mohon

nafkah iddah dan mutah, meskipun Termohon tidak ada mengajukantuntutan melalui gugatan rekonvensi, maka hal tersebut dapat dipertimbangkanoleh majelis hakim secara ex oficcio sebagai berikut :Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

dilaksanakan menurut tata cara agamaIslam dan pernikahannya tersebut juga tidak ada melanggar laranganperkawinan menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telahmengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI Il, keduanyatidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara inidan masingmasing telah memberikan keterangannya secara terpisah dansendirisendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syaratfomal saksi sesuai ketenuan

pengadilan.Menimbang, bahwa permohonan penetapan Isbath Nikah dariPemohon dan Pemohon II telah diteliti dan ternyata Pemohon II masihdalam masa iddah dengan suami pertama, meskipun telah diumumkan olehJurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso dengan pengumuman nomor17/Pdt.P/2020/PA Ars. tanggal 06 Maret 2019, sehingga telah sesuai denganmaksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampaihari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, namun ketenuan

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan pernikahannyatersebut tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telahmengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI Il, keduanyatidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara inidan masingmasing telah memberikan keterangannya secara terpisah dansendirisendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syaratfomal saksi sesuai ketenuan

selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak bain atau nusyurdan dalam keadaan tidak hamil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketenuan Pasal 149 KompilasiHukum Islam tersebut di atas, dan sesuai kesanggupan Tergugat rekonpensisebagaimana terurai di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat rekonpensidihukum untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat rekonpensi berupanafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) dan mutah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurutkemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikianitu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karenaseringbertengkar seiak bulan Juni 2008 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkahyang la yak kepada Penggugat karena hasil keyanya untuk kepentingan dirinya sendiri.Tergugat suka mabukmabukan. dan pencemburu. dan akibatnva seiak Maret 2010Penggugat dan Tergugat pisah sampai diaiukan gugatan imi selama lebih kurang 2(dua) tahun 5 (lima) bulan tidak pemah kumpul lagi. alasan mana menurut hukumsebagaimana diatur dalam ketenuan

Dengan demikian Majelis Hakim TingkatBanding berkesimpulan, bahwa diantara Pemohon dengan Termohon tersebuttidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, olehkarena itu tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undangundang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamdalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa berdasarkan ketenuan Pasal 33 Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perakawinan, bahwa suami

Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp. 103.766.326,384(seratus tiga juta tuuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam koma tiga delapan empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek.Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,12maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

No 97/Pdt.G/2020/PA.Ngpdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349yang artinya : Dan wajib nafkah untuk perempuan

Yk. tanggal 11 Januari 2016 namun tetap tidakberhasil, maka telah terpenuhi ketenuan Pasal 130 HIR, Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, sertaPeraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnyaPenggugat gugatannya diteruskan dan diputuskan;Menimbang, bahwa dalildalil serta alasan yang diajukan Penggugat,disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian ini adalah karena antara suamiistri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapathnlam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yangANdak senang kepada suaminya, maka hakim dapatpada isteri dengan talak satu.prena tergugat tidak pemah hadir di persidangan,fara yang sesuai Undangimdang, dan gugatantwan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)hbulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitun) Primer yang mohon agar perkawinan penggugatrceraian adalah bersifat umum, maka setelahmenghubungkan dengan petitum Subsider, makalan sesuai pula dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan