Nomor 114 tahun 2014 tentang pedomanpembangunan desa dan RPJMD ini penting dibuat guna pencairan APB Desakarena jika tidak ada RPJMD maka anggaran Desa tidak dapat dicairkan;.Menimbang, bahwa dapat tidaknya diterima penawaran kegiatan pelatihanbagi aparatur pemerintah Desa di Yogjakarta dan penawaran kegiatan Bimtekbagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekabupaten Rokan Hulu di Batamtahun anggaran 2015 yang ditawarkan oleh Saksi Faisal Umar, bukanlahkewenangan dari Terdakwa karena yang mempunyai kewenang

jika tidak ada RPJUMD maka anggaran Desa tidak dapat dicairkan;.Menimbang, bahwa dapat tidaknya diterima penawaran kegiatan pelatihanbagi Aparatur Pemerintah Desa di Yogjakarta dan penawaran kegiatan Bimtekbagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekabupaten Rokan Hulu di BatamHalaman 172 dari 200 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Pbr.tahun anggaran 2015 yang ditawarkan oleh Saksi Faisal Umar, bukanlahkewenangan dari Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerimtahan Desa danKelurahan karena yang mempunyai kewenang

yangmenjadi persoalannya, jabatan yang telah berakhir, adanya penetapanyang melanggar persyaratan, maka itu batal demi hukum, pergantian ituharus menurut Undang Undang; Bahwa Persoalan pengisian jabatan, pada pasal 426 ayat (1) huruf(c). apabila KPU memriksa sesuai dengan pasal tersebut, itu tidak akanjadi masalah, dan apabila suara terbanyak itu terjadi permasalahan makasuara dibawahnya yang akan diangkatHalaman 128 dari 175 HalamanPutusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.JBI Bahwa Kewenangan KPU, adalah kewenang

Eksepsi Kewenang Mengadili (Kompetensi Absolut)Bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat pada dalil posita gugatanpoint 3, yang dimohon dalam petitumnya pada angka 3 s/d angka 5 yangpada pokoknya tentang permohonan Penggugat mengenai pengesahansecara hukum tentang Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor:030/Kep.229Aset/2010 tanggal 17 Juni 2010 jo Berita Acara Serah TerimaPemindahtanganan Aset Nomor: 030/912/Aset tanggal 1 Juli 2010 jo SuratKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung

batasumur 50 tahun;Bahwa Saksi menyatakan Saksi tahu ada berapa Wakil Rektor di UI, saatSaksi menjabat ada 3 Wakil Rektor kKemudian karena ada peraturan baru jadimaksimum 4 Wakil Rektor;Bahwa Saksi menyatakan ketika Saksi mengangkat Wakil Rektor itupenunjukan ;Bahwa Saksi menyatakan dalam penunjukan itu wewenang Rektorberdasarkan analisis dan penilaian seperti saat itu Saksi mengangkat Prof.Salim Saleh pada bidang Riset karena mempunyai trek yang baik padabidang Riset;Bahwa Saksi menyatakan sepenuhnya kewenang

PeutariTanisa, dengan tujuan Penggunaan untuk Investasi pengembangan danrehabilitasi Kilang Padi / Penggilingan Padi Besar (PPB), yang dituangkan dalamPerjanjian Kredit nomor: 048/KATT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Plafondkredit sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah), padahal group PT.Peutari Tanisa telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit sehinggamelebihi limit kewenang Bank BPD Cabang Lhokseumawe akan tetapiPemberian fasilitas kredit tidak mendapat persetujuan dari Dewan Komisarissebagaimana

PeutariHalaman 55 dari 258 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Lsm.Tanisa, dengan tujuan Penggunaan untuk Investasi pengembangan danrehabilitasi Kilang Padi / Penggilingan Padi Besar (PPB), yang dituangkan dalamPerjanjian Kredit nomor: 048/KATT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Plafondkredit sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah), padahal group PT.Peutari Tanisa telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit sehinggamelebihi limit kewenang Bank BPD Cabang Lhokseumawe akan tetapiPemberian fasilitas

Dimana dasar gugatannya tersebut sama sekali tidak ada hubungannyadengan tanah milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang dimasukkan sebagaiboedel pailit terhadap Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II ; Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat RekonpensiI/Tergugat Konpensi I dengan mendasarkan pada penghinaan bukan merupakan ruanglingkup kewenang Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya, hal tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal angka 1 UU Kepailitan

HUKHUASA NDRURU, M.AP yangmenjabat selaku Wakil Bupati Nias Selatan, sebelum Tim identifikasi dibentuk,saksi diajak oleh Bupati yang dijabat oleh IDEALISMAN DACHI (abangHalaman 81Putusan Pengadilan TIPIKORNo.27/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdnkandung saksi Firman Adil Dachi sebagai pemilik tanah) meninjau lokasi tanahuntuk dibeli oleh Pemda dan untuk pelaksanaannya saksi selaku Wakil Bupatidiberikan delegasi kewenang oleh Bupati untuk membentuk Panitia PengadaanTanah dengan alasan karena tanah yang akan dibebaskan

diajukan Pemohon Kasasihal tersebut merupakan kekeliruan yang fatal dari sini membuktikan kalaudalam pertimbangan hukumnya berpihak kepada Termohon Kasasi yangberakibat batalnya putusan;Bahwa mengenai buktibukti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti kelirukarena sebagian surat bukti berupa print out dan fotoccopy tidak adaaslinya, oleh karena Judex Juris tidak lagi memeriksa buktibukti olehkarena bukan wewenangnya namun oleh karena Judex Facti salah menilaikeabsahkan surat bukti adalah menjadi kewenang

Bahwa benar saksi tidak tahu karena kewenang KPA dan wang yang keluar itusekaligus. Setelah uang keluar saya tidak tahu penggunaannya karena itu kewenangan KPA. Bahwa benar Yang mempunyai kewenangan terhadap isi brangkas adalah KPA danBendahra. Kebijakan yang diambil oleh Sekretaris adalah kebijakan yang diambil sendiri olehSekretaris (terdakwa). Bahwa benar saksi mempunyai hubungan kerja dalam hal surat menyurat saja. Bahwa benar saksi tanda tangan SPPD satu kali.

Yang menjadi sandaran pada gradasi ini sejaun manapengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibatlainnya yang mungkin terjadi.Bahwa unsur dengan sengaja di sini haruslah mencakup unsur yang mengikutinya yaitu secaratanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang mengakibatkan luka berat.Yang dimaksud dengan tanpa hak artinya pada seseorang/si pelaku terse but fidak ada kewenang anatau ijin atau kKuasa untuk melakukan perbuatan yang mengikuti unsur ini.Yang dimaksud

Dimana dasar gugatannya tersebut sama sekali tidak ada hubungannyadengan tanah milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang dimasukkan sebagaiboedel pailit terhadap Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Konpensi II ; Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat RekonpensiI/Tergugat Konpensi I dengan mendasarkan pada penghinaan bukan merupakan ruanglingkup kewenang Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya, hal tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal angka 1 UU Kepailitan

mau digabungkan atas nama siapa44 sertifikat yang saksi serahkan ke Notaris Butario Tigristersebut ;Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau 44 sertifikat itudijadikan jaminan sewaktu saksi diperiksa di Mabes dan kebetulanmemang saksi pegang dokumen kreditnya ;Bahwa benar saksi mendapakant dokumen kredit sertifikattersebut dari kantor pusat ;Bahwa benar saksi berhak memegang dokumen perjanjian kredittersebut ;Bahwa benar saksi tidak membaca dokumen perjanjian kredittersebut waktu itu karena bukan kewenang

.= Laporan kemajuan pisik pekerjaan .78Bahwa dana tersebut sudah masuk kedalam rekening SKPD DPA SKPD Dinaspendapatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kab Kepahiang dan telah dibayarkan kepada Rubianto ST.selaku wakil direktur CV.Citra Malino;Bahwa tugas dan kewenang saksi dalam proses pencairan dana adalahmembuat usulan SPD, membuat berita acara membayar, membuat kwitansipembayaran dan menanda tangani SPP LS selaku bendahara pengeluaran;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa

Jadi yang dibiayai itu kan 65 %dari nilai proyek jadi nilai proyeknya lebih kurang Rp 1,7 triyun, kalausaksi tidak salah ingat;e Bahwa bisa saja pertimbangan menolaknya itu dengan pertimbanganpemegang kewenang kredit bermacammacam, misalnya pengalamandia sebagai kontraktor baru 1 tahun, ibaratnya dianggap debitumyabelum kapable. Dapat saksi jelaskan bahwa peran kami di bisnis danRisk itu adalah sampai dengan persetujuan plafon kredit saja.

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis berpandangan untuk lebih dahulumembuktikan unsur yang ketiga dari dakwaan subsidair dan jika terbukti, kemudian barumembuktikan unsur yang kedua dari dakwaan subsidair tersebut;3.Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang adapadanya karena Jabatan atau Kedudukan :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah meng gunakan kewenang

Jadi yang dibiayai itu kan 65 %dari nilai proyek jadi nilai proyeknya lebih kurang Rp 1,7 triyun, kalausaksi tidak salah ingat;e Bahwa bisa saja pertimbangan menolaknya itu dengan pertimbanganpemegang kewenang kredit bermacammacam, misalnya pengalamandia sebagai kontraktor baru 1 tahun, ibaratnya dianggap debitumyabelum kapable. Dapat saksi jelaskan bahwa peran kami di bisnis danRisk itu adalah sampai dengan persetujuan plafon kredit saja.

Bahwa dalil Termohon tersebut sejalan pula dengan pandangan MahkamahAgung RI yang menyatakan secara limitatif kewenang Praperadialansebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi2007, Mahkamah Agung RI (2009), halaman. 256), dimana disebutkan:Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmemutus:a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;b.

Pstperundangundangan yang berlaku, sehingga untuk kuasa direktur tidakdapat menandatangani dokumen Indemnity Agreement karena di luarperusahaan;Bahwa Surat kuasa blokir adalah surat kuasa yang diberikan oleh terjaminkepada PT. asuransi Asei Indonesia untuk diberikan kewenang melakukanblokir rekening terjamin, namun untuk dapat melakukan pemblokirankepada rekening terjamin maka PT.

Dalam PutusanPengadilan Militer O08 Jakarta Nomor: 242K/PM It08/AD/IV2014. ( Vide Bukti T68 )Bahwa dari Ketiga putusan tersebut secara konsisten BadanPeradilan berpendirian apabila seorang terdakwa seorang anggotaTNI yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer makaPenyidikannnya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer sedang orangsipil yang termasuk yustisiabel Peradilan Umum penyidikannyamenjadi kewenang penyidik kepolisian dan pemisahan pemeriksaanperkara pidana yang demikian tidak menyebabkan dakwaan

menyatakan bahwa CFR Packsudah direview oleh bagian Compliance yang bertugas untuk memeriksakesesuaian antara proses pemberian plafond kredit dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain apabila adaketentuan perundangundangan yang dilanggar seharusnya yang menjadiTerdakwa adalah bagian Compliance, menurut hemat Majelis Hakim bukanlahkewenangan Majelis Hakim dalam menetapkan ada tidaknya bagian Complianceyang patut dijadikan Tersangka ataupun Terdakwa, karena kewenang