Bahwa dalam materi Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 Mei2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Utara tanggal 30 Mei 2018 dibawah Register Nomor1001/SK/HK/2018/PN.Jkt.Utr, terbukti tidak mencantumkan secarategas (expressis verbis) adanya Para Pihak in litis yang ditariksebagai Tergugat sampai dengan Tergugat VII serta yang ditariksebagai Turut Tergugat Il sampai dengan Turut Tergugat VI (kecualiTurut Tergugat ic.

Bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 2 Agustus 2018 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor 429/PdtG/2018/PN,kKt,Utr berikut denganperubahan dan/atau perbaikannya adalah gugatan yang Cacat Formil,karena didasarkan pada Surat Kuasa yang TIDAK SAH;5, Bahwa dalam materi Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 Mei 2018yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaUtara tanggal 30 Mei 2018 dibawah Register Nomor1001/SK/HK/2018/

., PPAT dengan daerah kerja KotaSemarang; Pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan SHGB Nomor1001/ Jangli (Obyek Hak Tanggungan) telah sah secara hukum,karena selama proses mulai dari pembuatan SKMHT tidak ditemukanadanya permasalahan hukum atas jaminan SHGB NomorHal 14 dr 89 hal. Put.No.1938/Pdt.G /2018/PA.Smg4.1001/Jangli sebagai Obyek Hak Tanggungan seperti tidak sedangdalam penyitaan pengadilan, sengketa ataupun pemblokiran.

diberitahukan kepada ParaPenggugat;Bahwa Nilai Limit Lelang tertanggal 23 Februari 2018 ditetapkan olehTergugat Isebesar Rp.2.798.600.000, (dua milyar tujuh ratussembilan delapan juta enam ratus ribu rupiah) adalah mendasarkanpada hasil penilaian sesuai dengan Nilai Pasar yang dilakukan olehKJPP Firmansyah & Rekan dengan Laporan File nomor : 1218/FIRREG/NISP/PEN/IX/2017 tanggal 14 September 2017;Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak ada yangmengajukan penawaran sehingga Obyek Lelang SHGB Nomor1001

Surat Peringatan II dan Panggilan Nomor1001/UKCOLL/IX/2017tanggal 19 September 2017;h. Surat Peringatan Ill dan Panggilan Nomor 1149/UKCOLL/XI/2017tanggal 7 November 2017i. Surat Pernyataan bBertanggung Jawab Gugatan Nomor038/EM/LEG/I/2019 tanggal 10 Januari 2019;12. Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam Surat PernyataanWanprestasi dari Tergugat tanggal 10 Januari 2019, debitur in casu Penggugattelah dinyatakan wanprestasi.13.

(delapan ratus meter persegi),Persil lyo. 48/5.N, blok Bangke, Kohir Nomor C.542, MB Nomor1001/CKP/PS/ 593/1991;45) Akta Jual Beli Nomor 691/2007 tanggal 16 Nopember 2007untuk tanah seluas 815 m? (delapan ratus lima belas meterpersegi), Persil Nomor 48/S.IV, blok Bangke, Kohir Nomor C.23,AJB Nomor 471/CKP/PS/593/1992;46) Akta Jual Beli Nomor 757 / 2007 tanggal 21 NopemberHalaman 16 dari 78 hal.Put. Nomor 1963 K/Pdt/20172007 untuk tanah seluas 2.070 m?

(delapan ratus meter persegi), PersilNomor 48/ 5.1V, blok Bangke, Kohir Nomor C.542, AJB Nomor1001/CKP/ PS/593/ 1991;45) Akta Jual Beli Nomor 691 / 2007 tanggal 16 Nopember 2007untuk tanah seluas 815 m? (delapan ratus lima belas meter persegji),Persil Nomor 48/S.IV, blok Bangke, Kohir Nomor C.23, MB Nomor471/CKP/PS/593/1992 ;46) Akta Jual Beli Nomor 757 / 2007 tanggal 21 Nopember 2007untuk tanah seluas 2.070 m7?

268/ Pdt/2021/PT.DKI1.Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2018 yangtelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utaradi bawah Register Nomor 429/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr berikut denganperubahan dan/atau perbaikannya adalah gugatan yang CACATFORMIL karena didaftarkan pada Surat Kuasa yang TIDAK SAH.Bahwa dalam materi Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 Mei 2018yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaUtara tanggal 30 Mei 2018 dibawah Register Nomor1001

Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudari Elisuwita,Sarjana Hukum, Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan HukumSuara Keadilan yang beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 18Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim denganSurat Penetapan Nomor 1001/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 14 Januari 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor1001

Ridwan Desa/Kel : Pangkal Kasai Kecamatan Seberida milikPenggugat yang dijaminkan kepada Tergugat sebagai jaminan kredit yangmana obyek lelang eksekusi tersebut ternyata telah pula diikat dengan HakTanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor1001/2015 tanggal 12 Oktober 2015, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor1000/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor1005/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dimana Tergugat sebagai pemegang HakPeringkat tersebut sehingga

Fotokopi Akta Cerai Nomor 1866/AC/2017/PA.Dpk tanggal 14Agustus 2017 dan dilampiri Salinan Penetapan Nomor1001/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Depok (bukti T.1);2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. atas nama Nyonya NAMA, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan (bukti T.2);3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan danPemusnahan Limbah B3 (bukti T.3);A.

Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 17 Desember 2018;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor1001/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 19 September 2018 tentangpenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 19September 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 32 hal

Abdul Madjid, Sertifikat Hak Milik Nomor 861 /Bangka Belitung, dengan surat ukur Nomor1001 / 1978 tanggal 3Oktober 1978 seluas 404 M2, kemudian dipisah dan dijual kepada:Adijanto, Sertifikat Hak Milik Nomor 7523 / Bangka Belitung seluas 231M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 7524 / Bangka Belitung seluas 45 M?,dan Sertifikat Hak Milik Nomor8138 / Bangka Belitung seluas 128 M?kemudian beralih kepada ahli warisnya:1. Ang Tje Kiang (Pemohon Kasasi VII/ Tebanding XII/ Tergugat XII);2.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1001 K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973, yang pada pokoknyaberbunyi sebagai berikut:"Dengan tidak memenuhi kewajibannya untukmelaksanakanperikatanmaka Debiturtelahwanprestasisehingga berkewajiban untuk penggantian biaya kerugiankerugian dan bunga.f.

BPKB SPM VarioNopol H 4660 VM atas nama Suliyah.5) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansipembelian tanah tertanggal 15 Januari2010.6) 1 (satu) lembar foto copy SPPTatas nama Susilo.7) 1 (satu) lembar leter C Nomor1001 tanggal 12 Pebruari 2011 atas namaSusilo.b. Barangbarang : (satu) unit sepeda motor HondaVario Nopol H 4660 VM.Mohon ditentukan statusnya.2.

Yeh Sumbul Jembrana tersebut adalah 2 (dua) bidangtanah sebagaimana SHM Nomor 998 seluas 6400 M2 dan SHM Nomor1001 seluas 4050 M2 atas nama terdakwa Ni Made Ratmini, SE berlokasi diDesa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana ;Hal 21 dari55 halaman Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2015/PN Dps10.

2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialjJuncto Pasal 178 Ayat (8) HIR. juncto putusan MahkamahAgung tertanggal 24 Mei 1991 Nomor 29 K/Sip/1950;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan lebih daripermohonan Termohon Kasasi/Penggugat juga telahmelanggar azas ultra petita;13.Bahwa pokok putusan Mahkamah Agung di atas merupakanYurisprudensi tetap dan berulang, sebagaimana ternyatadalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1001

PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor1001/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel, antara PT Inti Insan Santosa(Penggugat) melawan Para Ahli Waris Hasan bin Taudji(Tergugat) yang amar putusannya sebagai berikut"Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat (PT Inti InsanSantosa) seluruhnya."1.5. Akta Pelepasan Hak antara Para Ahli Waris Hasan binTauadji dengan PT Indah Bumi Bosowa tan ggal 26 Juni2008 Nomor 49, dilmat dihadapan Nurman Rizal, SH,Notaris di Jakarta Selatan.2.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1001/K/Pdt/1994 tanggal 15 Juli 1999 yang bernama NangansilaiTubun bila Kepala Desa Olilit Raya bermaksud hendak menyerahkandi atas bidang tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten MalukuTenggara Barat untuk dibangun Kantor Bupati, DPRD, Rumah DinasKediaman Bupati dan Taman Kota, maka seharusnya objek tersebutharus dicantumkan dalam surat pernyataan bersama untuk memenuhisyarat dan ketentuan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata, akan tetapiterbukti tidak

Konpensimendalilkan bahwa yang menjadi alas hak tanah sengketa adalah sertifikat hak milikNomor 1004 atas nama Lukas Tapaha Duka (Vide T14) yang diterbitkan atas dasarsurat jual beli tanah antara Lukas Tapaha Duka selaku pembeli dan Bani Mungselaku penjual, Tanggal 19 Februari 1956 (Vide T1);Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi,bahwa letak tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1004 atas nama Lukas TapahaDuka berada di sebelah timur dari tanah sengketa dengan sertifikat hak milik Nomor1001

Intv 4818 Jakarta Pusat. ( Fotokopi Sesuai DenganAsli) ;Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Tanggal28 Pebruari 2003 dalam Perkara Nomor 07/PDT/2003/PT.DKI antara Lie MHaryantosebagai Pembanding / Penggugat melawanPangdam Jaya / Jayakarta melawan LucasMulia Suryadi. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli);Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28Nopember 2007 dalam Perkara Nomor1001.K/Pdt/2005 antara Pangdam Jaya /Jayakarta sebagai Pemohon Kasasi jugaTermohon Kasasi melawan Lucas MuliaSuryadi. ( Fotokopi Sesuai

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan kembali Surat Nomor1001/JKT/TYEKPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 Perihal tanggapanatas surat S10028/WPUJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 mengenaiPenjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor00005/204/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya JakartaPusat dimana sampai saat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menerima Keputusan Keberatan dengan nomorKEP tersebut

Nomor 606 PK/Pdt/2017melebihi tuntutan disebut Ultra Petitum Partium, hakim yangmengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telahmelampaui batas wewenang atau Ultra Veres yakni bertindak melampauiwewenang, Konsekuensi yuridis dari putusan yang mengandung UltraPetitum adalah dinyatakan putusan tersebut cacat atau invalid secarakeseluruhan, walaupun dilakukan hakim dengan itikad baik, hal yangdemikian telah ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1001 K/Sip/1972 juncto Yurisprudensi