Ditemukan 368 data
TIARMA PASARIBU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
H. PELLY YUSUF.
179 — 53
Setempat tanggal 4 November 2019) tidak masuk dalam lokasitanah yang diukur Saat itu; 00n enon nn nn nn nn nn nn noneBahwa Saksi tidak mengetahul jika di sebagian tanah Tergugat II Intervensitersebut telah terbit sertipikat lain atas nama Penggugat; Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan tanah Tergugat IIIntervensi tersebut, Saksi mengetahui dari keterangan Ketua R.T bahwa tanahyang akan diukur tersebut dulunya milik Aminullan Asaari yang dijualnyakepada Tergugat II Intervensi; 2ennonn nc nc nonen
181 — 83
4 (empat) : Menyatakan sah danherharga Penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarakan atas obhyek sengketa ;Y Bahwa terhadap petitum poin 4 (empat) tersebut, olehkarena selama persiddngan perkara ini berlangsungPengadilan Negeri Tarakan tidak pernah melakukanpenyitaan terhadap tanah objek sengketa maupun terhadapbendabendalainnya, maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk menolak petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 4 (empat) tersebut ; 5) Petitum poin 5 (lima) :nonen
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
153 — 44
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39Tahun 2007.Akan tetapi Bendahara Penerima atas persetujuan Kepala KPPN jugadapat membuka rekening (rekening khusus); Bahwa untuk pelayanan di Pelabuhan, sifatnya harus transparan yaitudengan adanya SOP terhadap pelayanan tersebut dan harus bisadiketahui oleh umum;Atas keterangan Ahli, Terdakwa menanggapi, bahwa semua prosedurpembayaran PNBP tersebut tidak ada kaitan atau hubungan dengan tugasTerdakwa selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP);nonen
bersifat alternatif sehingga jika salahsatu elemen telah terbukti, maka unsur inipun telah terpenuhi;wonea= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupansosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;nonen
Moeljatno, SH, pasal55 ayat (1) ke1 KUHP menyebutkan, dipidana sebagai pembuat (dader)sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukandan yang turut serta melakukan perbuatan;nonen= Menimbang, bahwa mengenai katakata mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersifatalternatif; Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang ada kaitannya ataurelevansinya dengan perkara ini adalah yang melakukan dan yang turut sertamelakukan;weceee
463 — 608
Rt01/01 Gunamekar 1628/X1/2004 2,000,000 20.4 2,244,000 4,244,000535 Noneng/Enok Cibayongbong Gunamekar 1801/XII/2004 5,000,000 20.4 5,610,000 10,610,000536 Enok/Noneng Cibayongbong Gunamekar 1801/XII/2004 6,000,000 20.4 6,732,000 12,732,000537 Enok Cibayongbong Gunamekar 028 1/11/2006 2,000,000 20.4 2,244,000 4,244,000538 Noneng Suryani Cibayongbong Gunamekar 0815/V/2005 2,000,000 20.4 2,244,000 4,244,000539 Noneng/NanaR Cibayongbong Gunamekar 0830/V/2005 5,000,000 20.4 5,610,000 10,610,000540 Nonen
ELVIANDRI
Tergugat:
BUPATI KERINCI
314 — 346
menerbitkan objek sengketaa quo sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa junctis Pasal 41 ayat (5) huruf c dan Pasal 46Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 44 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 TentangPemilihan Kepala Desa;2 nonen
86 — 10
MAT DATUK,, tersebutterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIANDALAM KEADAAN MEMEBERATKAN ; 727 22222 nonen nen en ennae Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjaraselama: 5 (lima) bulan; e Memerintahkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya darilamanya pidana yang dijatuhkantersebut; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;e Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL ;e Membebankan biaya dalam perkara
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
106 — 48
Halmahera Barat Nomor700.04.X1/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020.nonen= Bahwa Perbuatan Terdakwa SEFIYANTO TANGONO sebagaimana diaturdan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999.
1.FAJAR HIDAYAT, SH
2.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
3.SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH
4.M. ASYHARI WAISALE, SH
5.JUNAEDY. SH
6.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
Hi. USMAN Hi. DJAFAR
148 — 215
KARABALA PRATAMAsecara melawan hukum yang mengatur dirinya selaku Pejabat Pembuat Komitmendan Kontraktor Pelaksana pada Pembangunan Gedung Kantor KementerianAgama Kota Ternate Tahap Tahun 2014 sehingga merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah / Kantor Kementerian AgamaKota Ternate sebesar Rp.324.361.296, (tiga ratus dua puluh empat juta tigaratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam).nonen= Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2