sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:3e 5 ealArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:welled) le bys ls) lead eArtinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi:dalla, byte te 5) ke ala a jutArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 508/30/X1I/1983 tanggal 13November 1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanJiwan Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; Bahwa biodata para Pemohon berupa nama dan tempat tanggal

L9l> 15 Gale zlo wl olArtinya: Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirteryjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan; Kaidah Fighiyah sebagai berikut;Wheaol ul> isle fo 20 sw laoJls 50Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan; Kaidah Fightyah sebagai berikut:Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangansebagai

ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(53 5 salArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Hal. 7 dari 10 hal Pen.0042 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .clea cols Gye 151 auliall 6 53Artinyas*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dala b sis die 5) cle play Ca SicArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 305/61/1977 tanggal 22 Juli 1977yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon, biodata wali nikah Pemohon dan biodataAlmarhum

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:ellieall ls Gs a15l aulall 2 59Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

Ca 4ca'Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 205/84/VIII/1996 tanggal 25 Agustus 1996yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, KabupatenJombang, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu Pemohon I: nama Rochim, nama ayah Parman,tidak sesuaidengan biodata Pemohon yang sebenarnya sebagaimana

dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAOG6N6NG 1606C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:oaukKs=vb/IONGAS CAata6YSCOGIS Adetiddi 404CA0a606C 4616Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi:ESOONGOYS CiAa6CA6 U6A6i CANG6UiG6ESAGAGeOH EGC AUASOUAGIGESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0712/111/IX/2011 tanggal 26September 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanMojoroto, Kota Kediri, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa nama Pemohon yang

ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:JIG jalArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbuny/i: = dlaall Gls %o si awlaall 255 Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 10Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:asliaall bots afc $l le playil ZaferArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0393/40/X1/1983 tanggal02 Mei 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto,Kota Kediri, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH tidak sesuai dengannama yang

:Wlasdl w> le orto rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 Volo Clix U,c1a cighl sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka

berkesimpulan bahwa anak para pemhon yang bernamaDina Mardiana binti Subadi dapat diberikan dispensasi untuk menikah denganseorang perempuan bernama Budiono bin Yamudi, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakimsependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybahWannazhaiir halaman 128 sebagai berikut :arbas) L bogie at JI We plo Yo a;Artinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya

berkesimpulan bahwa anak para pemhon yang bernamaDina Mardiana binti Subadi dapat diberikan dispensasi untuk menikah denganseorang perempuan bernama Budiono bin Yamudi, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974;15Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2013/PA.Smd.Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakimsependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybahWannazhaiir halaman 128 sebagai berikut :Artinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya

pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemhon yang bernamaDina Mardiana binti Subadi dapat diberikan dispensasi untuk menikah denganseorang perempuan bernama Budiono bin Yamudi, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakimsependapat dengan qaedah figqhiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybahWannazhaiir halaman 128 sebagai berikut :Artinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya

kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Hal. 7 dari 10 hal Pen 106/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .Jib 9 allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:clea iS Gs 15) aeliall 5:Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalioalls b pis Ate SI) le Alay) CaisArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 412/20/X1I/1999 tanggal 12 Nopember1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Ji allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:lied) ls Ge A15l aulall 2 59Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai:Hal. 8 dari 10 hal Pen 101/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 201/17/VII/1986 sebagaimana DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : B28/Kua.13.34.06/PW.01/9/2018 tanggal 17September 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanPilangkenceng, Kabupaten

kesulitan sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:3s 5aArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:wed) ls Be Is) taal 2 8Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

Ca ialArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 206/05/X/2000 tanggal 03Oktober 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan SaradanKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon II: Isro'ul Marfu'ah binti Munasir, Nomor 0109 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn halaman

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAOBZONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauadYOCO6ld Adzuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUA6&6CA6 Uda) CANBOUGID6ES AOa6ROAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Nomor 0091/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 8 dari 12bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 327/40/XII/1976 tanggal 16 Desember1976 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo,Kabupaten Nganjuk, adalah milik Pemohon;bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah

als Ge sl awlaall 55Hal. 8 dari 11 hal Pen.0056/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:< o +s a 2 . asle JL b 2 ars 3JI le play 2g He rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@6NONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCOdl Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUA6&6CA6 Uda) CANBOUGID6ES AOa6ROAEdCaUad0UAOIOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

No.5/Pdt.P/2017/PA.SjArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemenntah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf (d) dan (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Uycid sigh snuolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;10Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah figih dalamKitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagaipertimbangan hukum sebagai berikut :aalocdL bogie arc JI le 19 ,s0ill12Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi

P/2018/PA.Kab.Mn .cellicall ils Gyo AG aulaall 2 58Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny/i:istaall bigs Mie 5) le pla GnasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/

U,c1a cigle sVosolnaArtinya :Kebiyjakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(33 bssArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Hal. 8 dari 9 hal Pen 0018 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:coll Sal Bee lg sell 6 SsArtinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:faba Leys Me SU) le Ll Sa SotArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah 467/15/III/1982 Tanggal 14 Mei 1982 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames.