Bahwa Saksi menyerahkan penyelesaian perkara Terdakwa kepadaMajelis Hakim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dalam perkara ini telah memberikanketerangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutantelah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun tidakdapat hadir kepersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal155 UndangUndang Republi Indonesia

bahankimia, Bahan Biologis, bahan Peledak, alat dan atau caradan atau Bangunan yang dapat merugikan adn ataumembahayakan kelstarian Sumber daya kan dan ataulingkungannya di wilayah pengelolaan Perikanan RI, jadikegiatan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahanpeledak tidak boleh dilakukan karena telah melanggarUndang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananyang Ketentuan pidanaya diatur dalam Pasal 84 ayat (1)dan ayat (2);Ayat (1) berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah perikanan Republi

karenamengikuti perintah Terdakwa.Bahwa Saksi menyerahkan penyelesaian perkara Terdakwa kepadaMajelis Hakim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa para Saksi yang tidak hadir dalam perkara ini telah memberikanketerangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutantelah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun tidakdapat hadir kepersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal155 UndangUndang Republi

Bahwa benar yang dimaksud dengan barang siapa yaitusetiap orang warga Negara Republi donesia yangtunduk kepada undangundang danRepublik Indonesia dan dapat berdiri Terdakwa sebagai ang tingkat pertama perkaraPrajurit yangdan Terdakwa adalah(Prajurit dari golongan Bintara)liter Il13 Madiun berwenangn Majelis Hakim berpendapat bahwaSetiap orang telah terpenuhi.Dengan sengaja.menurut M.V.T yang dimaksudkan Denganatau. kesengajaan adalah menghendaki danenginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.jau

Apalagi Peraturan Presiden Republi Indonesia Nomor 65Tahun 2006 juga tidak berlaku dalam hal pembebasan tanah untukperkantoran pemerintah, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, secara otomatis tidak dapatditerapkan dalam hal jual beli tanah untuk perkantoran pemerintah,karenanya ransaksi jual beli tanah Pemohon Peninjauan Kembali sudahbenar karena mamakai KUHPerdata sebagai undangundang yang lebihtinggi; Bahkan sekarang sudah diatur dengan undangundang

dimutasi/dipindah tugaskan tergugat bertugas secara baik/tanpacacat hukum/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/diskorsing selama 21Tahun dan atau bahwa penggugat dimutasikan/dipindah tugaskan Tergugatbukan karena Demosi sebagaimana ketentuan didalam BAB 1 ketentuanUmum Pasal 1 angka 26 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 TentangKode Etik Profesi Polri (KEPP) dan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri No19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode EtikProfesi Kepolisian Negara Republi

Putusan No. 218/G/2020/PTUNJktP27P28P29P30P31P32P33P34P35P36UndangUndang republi Indonesia Nomor: 2 tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(Sesuai dengan fotokopi);Peraturan Penenteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2009 tentangPedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas PerumahanDan Permungkinan Di Daerah (Sesuai dengan fotokopi);Peraturan Daerah Kota Depok Nomor: 14 tahun 2013 tentangPenyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan DanPermungkinan Di Kota

. : (fotokopi darifotokopi); Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republi IndonesiaNomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan BeberapaKetentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi darifotokopi);Fotokopi Daftar Hitam Aktif, sumber : http://inaproc.id/daftarhitam . (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Justifikasi keadaan Cuaca Kota Sabang tanggal 26 Mei2016 yang diterbitkan oleh BMKG. .

keberatan maupun oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;Menimbang, bahwa oleh karena upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugattidak ditanggapi/dijawab Tergugat dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 77UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, maka secara hukum Penggugat telahmenempuh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 maupun Peraturan Mahkamah Agung Republi

UndangUndang Republi Indonesia Nomor 23 Tahun2014Tentang Pemerintahan Daerah;b. Tidak tertib administrasi dan melalaikan hak administrasiterhadap prosedur sesuai lampiran Permendagri No 54Tahun 2011); 222222 nnn nn nnn eee eeeC. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 TentangSatuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja.;15.

Referensi harga alatalat kesehatan Ponek diperoleh tersangka Dra.NURHASIANTA MANIK, Apt dan tersangka MIKO LESTARI MARBUNdari perusahaan yang bukan merupakan perusahaan Distributor AlatKesehatan, sehingga penyusunan HPS dan Spesifikasi BarangPengadaan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam ketentuan Pasal66 ayat (7) Peraturan Presiden Republi Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga prosespenyusunan HPS dan Spesifikasi Barang Pengadaan tidak dapatdipertanggungjawabkan

Braga No. 137 Kota Bandung atasetidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandungyang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindakpidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RINomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana KorupsiJo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republi Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal O1 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri

mempunyaikekuasaan atau wewenang untuk mengadili Perkara Perselisihan Hasil PemilihanUmum Daerah (PHPUD) Provinsi Banten Tahun 2011 yang tercatat dalamRegister Perkara Konstitusi Nomor : 114/PHPU.DIX/2011 tanggal3 November2011, Nomor : 115/PHPU.DIX/ 2011 tanggal 3 November 2011 dan Nomor :116/PHPU.DIX/2011 tanggal3 November 2011, dengan maksud agar menolakketiga permohonan perkara PHPUD tersebut ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 13 UndangUndang Republi

Atman Suzatman (Tergugat V) telah mengeluarkan suratketerangan dalam kapasitasnya selaku kepala desa Rawarengaspada tahun 2002 yang telah merugikan kepentingan hukumPenggugat, bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat Vtersebut nomor 474/102/2005/Ds.RR/2002, tertanggal 1 Juli 2002telah dikirim kepada Badan Pertanahan Nasional Republi Indonesiakantor Wilayah Propinsi Banten (Turut Tergugat VI) yang kemudiandijadikan bahan pertimbangan oleh turut Tergugat VI dalammenyikapi permasalahan sengketa

yang ada dan menjadi Peserta didik padaPKBM Alena Smart School adalah ada yang memang mendaftarnamun ada yang Terdakwa daftarkan pada dapodik PKBM AlenaSmart School dengan cara memasukan data pelajar yang putussekolah Kelembaga PKBM Alena Smart School yang Terdakwamiliki;Bahwa Terdakwa mendaftarkan Peserta didik yang belummendaftar pada Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat AlenaSmart School bertentangan dengan pedoman pengisian Aplikasidata dapodik yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan danKebudayaan Republi

Inspektorat, Rapat tgl22/12549 1 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Pemudadan OlahRaga Republi Indonesia Nomor: PW.01/0204/DPRRI/I/2011 tanggal 13Januari 2011 hal Raker Komisi X DPR RI tgl 19 Januari 2011 dan 1 lembar asliLembar Disposist SESMENPORA tanggal 13 Januari 2011550 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI denganMenteri Pemuda dan OlahRaga RI Senin, 17 Januari 2011 (pukul 14.4518.30551 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Komite Pembangunan

Inspektorat, Rapat tg 22/12Barang bukti No. 549 berupa : (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPRRI kepada Menteri Pemuda dan OlahRaga Republi Indonesia Nomor:PW.01/0204/DPRRI/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 hal Raker Komisi X DPRRI tgl 19 Januari 2011 dan 1 lembar asli Lembar Disposisi SESMENPORAtanggal 13 Januari 2011Barang bukti No. 550 berupa : (satu) lembar fotocopy Keputusan Rapat KerjaKomisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan OlahRaga RI Senin, 17 Januari2011 (pukul 14.4518.30Barang bukti

.A/MENPORA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 hal: Persetujuan Struktur OrganisasiPanitia Pelaksana SEA Games XXVI tahun 2011 dan lampirannyaBarang bukti No. 540 berupa : 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen KeikutsertaanIndonesia dalam Asian Games 2010 di GuangzhouChina & Persiapan PelaksanaanSea Games dan ASEAN Para Games 2011, Bahan Raker Menpora dengan Komisi XDPR RI 15 Desember 2010.Barang bukti no: 549 berupa :1 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RIkepada Menteri Pemuda dan OlahRaga Republi

Inspektorat, Rapat tg 22/125491 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Pemuda danOlahRaga Republi Indonesia Nomor: PW.01/0204/DPRRI/I/2011 tanggal 13 Januari2011 hal Raker Komisi X DPR RI tgl 19 Januari 2011 dan 1 lembar asli LembarDisposisi SESMENPORA tanggal 13 Januari 20115501 (satu) lembar fotocopy Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan MenteriPemuda dan OlahRaga RI Senin, 17 Januari 2011 (pukul 14.4518.305511 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Komite Pembangunan

Inspektorat, Rapat tgl22/12549 1 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Pemudadan OlahRaga Republi Indonesia Nomor: PW.01/0204/DPRRI/I/2011 tanggal 13Januari 2011 hal Raker Komisi X DPR RI tgl 19 Januari 2011 dan 1 lembar asliLembar Disposist SESMENPORA tanggal 13 Januari 2011550 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI denganMenteri Pemuda dan OlahRaga RI Senin, 17 Januari 2011 (pukul 14.4518.30551 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Komite Pembangunan

Akta tersebut telahdisetujui oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republi Indonesia denganNo. AHU85664.AH.01.02. Tahun 2008tanggal 13 November 2008 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan, melakukan kegiatan usaha dibidang pembangunan, perdagangan,Hal. 66 dari 152 hal. Put. No. 378K/Pdt.Sus/2011perindustrian seperti kegiatanpemborongan, konstruksi gedung sertausaha jasa seperti jasa rumah makan,konsultasi. Pemeliharaan dan kebersihan(vide bukti C57.C58);1.1.2.4.

Inspektorat, Rapat tgl 22/12.1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada MenteriPemuda dan Olah Raga Republi Indonesia Nomor : PW.01/0204/DPRRI/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 hal Raker Komisi X DPR RI tg!

Inspektorat, Rapat tgl 22/12.549. 1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada MenteriPemuda dan Olah Raga Republi Indonesia Nomor : PW.01/0204/DPRRI/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 hal Raker Komisi X DPR RI tg!

Inspektorat, Rapat tgl22/12.1 (satu) lembar foto copy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada MenteriPemuda dan Olah Raga Republi Indonesia Nomor : PW.01/0204/DPRRI/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 hal Raker Komisi X DPR RI tgl549.550:551.352.553.554.555:556.557.558.19 Januari 2011 dan 1 lembar asli lembar Disposisi SESMENPORAtanggal 13 Januari 2011.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RIdengan Menteri Pemuda dan OlahRaga RI Senin, 17 Januari 2011(pukul 14.4518.30).1 (satu) lembar foto

seteol ae aVinwctier of CL ras Pegamalr OH Hoe abe eervd oo any Earuutir Uinevase andsites (nostra Chane Pome few Riceys Chevckapnere Chanute Lesa(Peach Conde 7 itoies Apel At Minch C14Aoeevarcners echeo pend Dan selanjutnya, fakta tersebut dipertegas denganpernyataan resmi COSL melalui The Stock Exchange ofHong Kong Limited yang pada pokoknya menyatakanbahwa CNOOC merupakan pemegang sahampengendali COSL, sebagaimana berikut:COSLOP i 9 2China Oilfield Services Limited(Incorporated tn the People Republi

Fotokopi Putusan No. 844/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel tertanggal 22Desember 2014 atas nama Terdakwa Agun Iskandar Alias Agun Bin Nana(Bukti P35) ;47.Fotokopi Berita Acara Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pengambilansumpah Otto Cornelis Kaligis, SH sebagai Pengacara (Bukti P36) ;48.Fotokopi Surat dari Mahkamah Agung Republi Indonesia Nomor : 052/KMA/HK/01/I11/2011 tertanggal 23 Maret 2011 (Bukti P37) ;49.Fotokopi Surat dari Kantor pengacara Otto Cornelis Kaligis Nomor 1357/OCK.VII/2014 tertanggal 21 Juli