Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tennang tongang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-07-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1271 K/Pdt/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — AMIRUDDIN, dkk. VS BOAT, dkk.
64 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tertanggal 2 September 1957 kepada seorangperempuan bernama Rajani bersuku Jambak Nagari Kasang(kKaum/ahli warisnya adalah Tergugat.l) dengan batasbatasnyapada waktu itu adalah: Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum itu juga; Sebelah Barat berbatas dengan sawah kawan tanah ini juga; Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah kaum Unuik sukuChaniago; Sebelah Utara dengan sawah wali Siantar/Sumedi:Menyatakan Para Tergugat telah bersalan melakukan perbuatanhukum dan bertanggung jawab secara bersama/tengang
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 25-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Ptk
Tanggal 16 Juli 2018 — Pemohon:
VONNIE CHRISTIEN
29 — 4
  • untuk mengembalikan Akta Kelahirananak pemohon No. 926/KHG/2007 tertanggal 27 April 2007 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaPontianak atas nama GLACELY CENTELA , lahir di Pontianak padatanggal 1 September 1999 anak kesatu perempuan luar kawin dariTELTY SAFRANSISCAHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 225/Padt.P/2018/PN Ptk3.4.Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan sah daripenetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Pontianak tengang
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama
Register : 29-08-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 21-05-2020
Putusan PA KUNINGAN Nomor 1744/Pdt.G/2016/PA.Kng
Tanggal 28 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 4
  • Oleh karenanya telah benar danmempunyai /egal standing Penggugat mengajukan perkara ini ke PengadilanAgama Kuningan, sesuai dengan dengan maksud pasal 4 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tengang Peradilan Agama sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 06-10-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 206/Pid.Sus/2015/PT SMG
Tanggal 6 Oktober 2015 — KHOE GIANTO RAHARJO Bin Alm. KHOE TING TJONG
420 — 37
  • untuk mempelajari berkasperkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing tanggal 18Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SIt yang telah diputus Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 6 Agustus 2015sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus2015 dan Terdakwa tanggal 11 Agustus 2015 dengan demikian permintaanbanding dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 01-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 23-11-2021
Putusan PA Ngamprah Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Nph
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
  • Bahwa terjadi tengang tempat antara Pemohon dan Termohondan hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara keduanya,sehingga Pemohon merasa kurang nyaman dengan hal tersebut;b. Bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa denganpria idaman lain, bahkan Termohon diketahui telah menikah dengan priatersebut, sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak dapatmempertahankan hubungan dengan Termohon.6.
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 11-07-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PA SLEMAN Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Smn
Tanggal 17 Mei 2017 — Pemohon
94 — 43
  • Bahwa orang yang dimohonkan Mafqud meninggalkan hak kebendaan ataukeperdataan dengan orang yang mengajukan permohonan perkara Mafqud;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dimuat diHarian Umum Kedaulatan Rakyat, ternyata yang dimohonkan Mafqud Ny.Siswodiharjo (Juwariyah) telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali berturutturut masingmasing dengan tengang waktu 3 bulan, namun yang bersangkutantidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain ataukuasanya untuk hadir
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama Perceraian
Register : 27-06-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 234/pdt.G/2012/PA.TR
Tanggal 12 Nopember 2012 —
8 — 4
  • hanya salah satu pihak ( penggugat ) yang hadir,sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 01-03-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 61/PID/2016/PT BDG
Tanggal 2 Mei 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : KRISNA SESNITA, SH.
Terbanding/Terdakwa : USMAN GUNAWAN alias UWEK bin OOM
56 — 12
  • Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan / Akta memeriksaberkas perkara ( inzage ) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriCibadak, masing masing pada tanggal 15 Februari 2016 Nomor W11.U.18 /217 / HN / 11.01 / Il / 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepadaTerdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa danHalaman 7 dari 9 Halaman Putusan Pidana No.61/Pid/2016/PT.BDG.mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di KepaniteraanPengadilan Negeri Cibadak dalam tengang
Pengadilan PT YOGYAKARTA
Register : 28-10-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 101/PDT/2013/PTY
Tanggal 6 Januari 2014 —
36 — 25
  • permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dalamMemori Bandingnya tertanggal 21 Pebruari 2013 menyatakan yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :e Bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat Pembandingsepatutnya diterima, karena masih dalam tengang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 165/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 24 Agustus 2017 — OKTOBERTA SRI SULASTRI; WILLY LEONORA APITULEY; KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA; KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA;
92 — 22
  • HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor199/G/2016/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 16 Maret 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 199/G/2016/PTUN.JKT tersebut, Kuasa Para Penggugat/ParaPembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-07-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 422/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat VII : Gatot Tri Waluyo, S.H., selaku Wakil Ketua Presidium Kongres VII IPPAT
Pembanding/Tergugat VIII : Elis Nurhayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Presidium Kongres VII IPPAT
Pembanding/Tergugat X : Julius Purnawan, S.H. MSi, selaku Calon Ketua Umum Pengurus Pusat IPPAT
Terbanding/Penggugat I : Tagor Simanjuntak, S.H.
Terbanding/Penggugat II : Yenny E Manoppo, S.H
Terbanding/Penggugat III : Taufan Fajar Riyanto, S.H
Terbanding/Penggugat IV : Zulkifli Rassy, S.H., MKn.,
Terbanding/Penggugat V : Sri Rahayu Kuswatiningsih, S.H., MKn
Terbanding/Penggugat VI : Cahriani, SH
Terbanding/Penggugat VII : Novrial Bahrun, S.H.,MKn DT Suri Maharajo,
Terbanding/Penggugat VIII : Eva Margaretha T., S.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat IX : Wahyuni Asih, S.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat X : Ellies Daini, S.H.
Terbanding/Penggugat XI : I Made Dermawan, S.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat XII : Mulyono, S.H.,
Terbanding/Penggugat XIII : Andreas Joko Bintarto, S.H., M.Kn<
302 — 225
  • Berlian II/25 RT.001 RW.010 Tingkir Tengang, KecamatanTingkir Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT II / TERBANDINGIl ;3. Taufan Fajar Riyanto, S.H., pekerjaan PPAT, beralamat Jl. CatelyaGarden No.18 Mega Resident RT.016 RW.006 Pudakpayung, Kec.Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai sebagai PENGGUGAT III/ TERBANDING III;4. Zulkifli Rassy, S.H., MKn., pekerjaan PPAT, beralamat JI.
Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama
Register : 01-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0967/Pdt.G/2019/PA.RAP
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
  • Putusan No.0967/Padt.G/2019/PA.RAPMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondan atau diwakilil Kuasanya serta Termohon in person datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal,oleh karenanya, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016 Tengang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, berdasarkanLaporan Mediator (Drs.
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PA MAGETAN Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA.Mgt
Tanggal 25 September 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
13 — 9
  • Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, yang apabilamelakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebin dahulu dariPejabat ( vide Pasal 3, PP 10, Tahun 1983 jo Pasal 3 PP 45Tahun 1990 ) ;Bahwa Penggugat mendalilkan karena Penggugat sudah MPP makatidak perlu izin, akan tetapi dalam Pasal 10 Tahun 1983 maupundalam PP 45 Tahun 1990 sama sekali tidak ditemukan aturantentang PNS yang sudah MPP, dengan demikian PNS yang sudahMPP masih perlu memperoleh izin lebin dahulu dari pejabat ;Bahwa dalam perkara a quo tengang
    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas ternyataTergugat telah mengajukan Eksepsi disamping menyampaikan jawaban ataspokok perkara, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah1. bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, yang apabila akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebin dahulu dariPejabat ( vide Pasal 3,PP 10, Tahun 1983 jo Pasal 3 PP 45 Tahun1990 ) dengan demikian seharusnya perkara tersebut dimaksimalkanterlebih dahulu tengang
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-05-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Skt
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
YUNAIDA KISWANDARI MUSLIKAH, SH
Terdakwa:
SETYO BUDI WAHYU TOMO als YUYUK
71 — 17
  • strong> SETYO BUDI WAHYU TOMO als YUYUK tersebut dari dakwaan PRIMAIR dan dakwaan Subsidair tersebut ;
  • Menyatakan Terdakwa SETYO BUDI WAHYU TOMO als YUYUK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tengang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 498/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 21 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat I : Ossi Indra Wardhani Diwakili Oleh : Ossi Indra Wardhani
Pembanding/Tergugat II : PT. Gunung Subur Sentosa Diwakili Oleh : Ossi Indra Wardhani
Terbanding/Penggugat : Widi Sagita Abadi, ST
47 — 33
  • Bkstanggal 23 Februari 2018 dan tanggal 09 Oktober 2018 kepada kedua belahpihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi di Bandung ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembandingsemula Tergugat dan Tergugat II, diajukan masih dalam tengang waktu danmenurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang,oleh karena itu permohonan banding tersebut
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 29-12-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 1521/PID/2021/PT SBY
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : WAHYUNING DYAH WIDYASTUTIK.,S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa : BUDI UTOMO Bin KARTOMOJAN
57 — 27
  • Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Blitar, telah diajukan dalam tengang waktu dan menuruttatacara sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang, dan karenanyamemenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang, sehinggapermintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut,JaksaPenuntut Umum tidak mengajulkan Memori Banding, sehinga Majelis HakimTingkat Banding tidak mengetahui apa alasan dasar dari Jaksa
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 17-06-2014 — Putus : 27-09-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 89/B/2014/ PT.TUN.MKS.
Tanggal 27 September 2014 — 1. AGUSTINUS SORO, 2. HAROLD EMIL SORO, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;----------- M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------------TERGUGAT/TERBANDING;------------ 2. LIES RAMANDEY., Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;---
30 — 7
  • PT.TUN.MKSterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding yang tidak ditujulangsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannyadirugikan maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3, tanggal 09 Juli 1991 yangmengatur : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tengang
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PT KENDARI Nomor 34/PID/2015/PT KDI
Tanggal 8 Juli 2015 — - H. MADA AMING alias MADA AMING Bin ABUBAKAR ;
56 — 15
  • Penasehathukum para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan NegeriAndoolo Nomor:W23U6/515/HK.1/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 telah diberikesempatan masingmasing kepada para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumuntuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 28Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Tanah
Register : 28-07-2011 — Putus : 17-01-2011 — Upload : 11-09-2012
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 38/PDT/2011/PT.PR
Tanggal 17 Januari 2011 — PIMPINAN PUSAT PERSERIKATAN MUHAMADIYAH, dkk. (Tergugat/Pembanding/Terbanding) Melawan : HANAN SETIADI (Penggugat/Terbanding/Pembanding)
52 — 23
  • : 41/Pdt.G/2010/PN.PL.R. yang dibuat olehJuruSita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya(Mangisi Gultom) telah memberi kesempatan kepadaPembanding/Pengggugat/Terbanding, Pembanding / Tergugat I,II, III/ Terbanding masingmasing tertanggal 27 Mei 20114selama 14 hari sebelum berkas' perkara dikirim kePengadilan Tinggi ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding telah diajukan dalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2010 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/PIDSUS/2010
Tanggal 9 Juni 2010 — SARIDI bin MACHTORI
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke1KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair ;3.
    Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tengang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo.Pasal 55 (1) ke1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalamdakwaan Primair ;.