Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tNomor : 64/Pen/Pid.TPK/2016/PT.BGI sejak tanggal 27 November 2016sampai dengan tanggal 26 Desember 2016.7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 20 Desember 2016 Nomor :64/Pen/Pid.TPK/2016/PT.BGI sejak 27 Desember 2016 sampai dengantanggal 25 januari 2017;Bahwa Terdakwa Liza Heriani, Amd. Binti Mardin didampingi oleh PenasihatHukum;1. SUMITRO,SH.2.

B3400/N.8.10/Ft.1/08/2011 tanggal 08 Agustus 2011 berkasperkara atas nama Terdakwa .b Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 09/Pen Pid.TPK/2011/PN.TK tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim danPanitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;c Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 09/Pid/TPK/2011/PN.TK tanggal 19 Agustus 2011 tentang penetapan hari dan tanggalpersidangan serta perintah pemanggilan saksisaksi

dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telahmerintangi proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana KorupsiPengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diDitjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi(P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran2008 atas nama Neneg Sri Wahyuni, yang mana dalam perkara Neneng SriWahyuni yang sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor : 21/PID.TPK

akandipertimbangkan bersamasama dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masingmasing telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Surat PemberitahuanNomor W.18U1/1941/Pid.TPK

PPU.Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain pada kasus yang sama (split).8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000 , ( sepuluh ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Samarinda di Samarinda No.1/PID.TPK/2016/PT.SMR, tanggal 3 Maret 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara ini ;Menimbang, Pengadilan Tinggi

dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telahmerintangi proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana KorupsiPengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diDitjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi(P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran2008 atas nama Neneg Sri Wahyuni, yang mana dalam perkara Neneng SriWahyuni yang sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor : 21/PID.TPK

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 Pebruari2013 s/d tanggal 11 Maret 2013;4 Penuntut Umum tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor : Print04/N.8,16/Ft. 1/02/2013,sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Pebruari 2013;5 Perpanjangan penahanan Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 19 Pebruari 2013,No.03/Pen.Pid/PN.KTA/2013, sejak tanggal 25 Pebruari 2013 s/d tanggal 26 Maret2013;6 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 13Maret 2013, Nomor. 17/PID.TPK

/2013/PN.TK sejak tanggal 13 Maret 2013 s/dtanggal 11 April 2013 ;7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjung Karang, tanggal 28 Maret 2013, Nomor 17/PID.TPK/2013/PN.TK sejaktanggal 12 April 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengantegas tidak ingin di dampingi Penasehat Hukum, dan akan menghadapi sendiri dalampemeriksaan perkara ini;.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung

Terdakwatidak menyatakan banding atas putusan aquo, melainkan mengajukan kontraMemori Banding pada Tgl.16Februari2015, yang telah diserahkan pulakepada Jaksa/Penuntut Umum tgl.24Februari2015.Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke PengadilanTinggi Samarinda, maka kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, seperti ternyata dengan Surat Nomor.W18UI/628/PID.TPK

IRAWAN SUTANTAlebih dari 5 (lima) tahun atau setidaktidaknya sama dengan pidana yangdijatunkan kepada Dessy Rostyati (penuntutan terpisah) dalam putusanpidana No. 02/PID.TPK/2013/PT.BABEL. tanggal 07 Maret 2013 yaitudengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Tanjungkarang Nomor : 12/Pid.Tpk/2014/PN.TK. jo.

,MH, 2.ALIMINLUBIS, SH, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum SARBAINI &ASSOCIATES yang beralamat di jalan T.Sulaiman /Lrg Setiabudi No.23 RT.26Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi , berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 09/Pid.Sus/SKK.S.A/X/.2014 tanggal 14 Oktober 2014,didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: .48/SK/Pid.Tpk/2014/PN.Jmb pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014;PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan

Kutai Timur Energi ; Foto copy sesuai salinan asl Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor :228/Pid.B/2010/PN.SGT ; Foto. copy Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor229/Pid.B/2010/PN.SGT ; Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor14/PID.TPK/2011/PT.KT.SMDA ; 22 222 22222 oooFoto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaBontang tentang Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23,Nama : PT.

UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaksebagaimana mestinya;e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya 01/PID.TPK/2015/PT.SMR tanggal 27 Februari 2015 yang membatalkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.

Sejak Tgl. 28 Oktober 2013 s/d. tgl. 26Nopember 2013;4 Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabumi tgl. 21 Nopember 2013 No.Print 11 / N.8.13 /Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d. tanggal 10Desember 2013;5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2013 No: 57 /Pid.Tpk / 2013 / PN.TK.sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;6 Ketua Pengadilan Tipikor Sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014Dipersidangan.

,Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masingmasing telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Surat PemberitahuanNomor W.18U1/1889/Pid.TPK.01.6/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh H.

UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya.e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalamPutusannya Nomor 09/PID.TPK/2015/PT.SMR tanggal 12 Agustus 2015yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda tanggal26 Mei 2015, sekedar mengenai penerapan pasal, dalam memutus

Bukit Bulan)Kav. 3 Lantai Il Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11Desember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Jambi Nomor 73/SK/Pid.TPK/2015/PN.Jmb tanggal 14 Desember2015;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb tanggal 04Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Jambi denganNo. 01/SK/PID.TPK/PN.Jmb. tanggal 27 Januari 2016;PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriJambi Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb tanggal 7 Januari 2016tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb tanggal8Januari 2016 tentang Penetapan Hari sidang

dapat diterima.Bahwa Para Penggugata quoselaku Tersangka/Terdakwa/Terpidanaberusaha untuk melepaskan diri dari upbaya penegakan hukum oleh aparatpenegak hukum (Penyidik, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor) dengan caramembatalkan LHPKKN yang diterbitkan Tergugatll yang mana LHPKKNtersebut telah terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimanadinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014tanggal 10 Juli 2014jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta Nomor : 33/Pid.TPK

sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal12 Februari 2016;10.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 13Februari 2016 s/dtanggal 12 April 2016;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 3/Pid.TPK