• Para) Pemegang Saham menyetujui dilakukanperubahan bentuk hukum PD.PK Bogor menjadi PT.LKM Bogor;2. Para Pemegang Saham memberikan kuasa penuhkepada Dewan Pengawas PD.PK untuk melakukanpercepatan perubahan bentuk hukum PD.PK menjadiPT. LKM beserta kepengurusannya;3.

  Biaya pengurusan perubahan bentuk hukum dibebankankepada lembaga PD.PK Bogor;Bahwa berdasarkan amanah RUPSLB sebagai organPD.PK Bogor yang merupakan kekuasaan tertinggidalam PD.PK Bogor, maka sesuai dengan hasilpembahasan RUPSLB pada angka 2 sebagaimana tersebutdiatas, Dewan Pengawas PD.PK Bogor kemudianmelakukan percepatan pengurusan perubahan bentukHalaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 260/PDT G/2015/PN. Cbi3.2.0.3.2.6.47hukum PD.PK Bogor menjadi PT.

  Bahwa oleh karena hingga sampai saat ini para Tergugat Rekonpensibelum membuat neraca penutup PD.PK Bogor sebagai bentukpertanggungjawaban kepada pemilik PD.PK Bogor (dhi.

  ) Bogor, in casu sebagai pimpinan ataupengurus Perusahaan Daerah .Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Bogor;.

  Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan(PD.PK) Bogor Cabang Cisarua.

• Yanto Cahyanto selaku Pimpinan PD.PK Tarogongyang telah mempergunakan dengan tanpa hak dana nasabahPDPK Tarogong semasa menjabat sebagai Pimpinan PDPKTarogong, sehingga akibat dari perbuatan sdr.

  Bukankah pada saatmenyimpan dana di PD.PK Tarogong, para Termohon Kasasimembuat perjanjian dengan Pimpinan PDPK Tarogong? Bukankahpada saat itu Pimpinan PDPK Tarogong yang menjabat adalah sdr.Yanto Cahyanto? Lalu mengapa para Termohon Kasasi tidakmenarik sdr.

  Yanto Cahyanto yang pada waktu itumenjabat sebagai Direktur PD.PK Tarogong, bahwa tabungansaksi telah di /oss assetkan atau ditiadakan dan kemudian saksikedua yang diajukan oleh para Termohon Kasasi atas nama TitoHendriyanto, SE., yang dalam kesaksiannya memberikanketerangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim PengadilanNegeri Garut, bahwa apa yang menjadi dasar alasan bahwanasabah PD.PK Tarogong tidak dapat mengambil tabunganmaupun depositonya (dimuat di dalam putusan PN Garut No. 04/PDT.G/2010/

  YantoCahyanto selaku Pimpinan PD.PK Tarogong periode 2003 s.d.2007;Bahwa fakta tersebut semakin memperkuat keyakinan paraPemohon Kasasi bahwa sdr. Yanto Cahyanto seharusnya ditarikHal. 103 dari 109 hal. Put. No. 216 K/Pdt/2012sebagai pihak di dalam perkara ini, karena bagaimana pun jugakeberadaan sdr.

  selakunasabah dan PD.PK Tarogong selaku penghimpun dana, masingmasingmempunyai hak dan kewajiban dan sejak itulah telah terjadi perikatan antarapara nasabah dari dengan PD.PK Tarogong tersebut;Oleh karena ternyata kemudian PD.PK Tarogong tidak dapat mengembalikandana milik para nasabah, maka sejak itu terjadilah wanprestasi yang dilakukanPD.PK Tarogong tersebut, sehingga wajib membayar ganti rugi yang besarnyamasingmasing sesuai dengan besarnya nominal simpanan/deposito masingmasing;Menimbang, bahwa

• ) Perkreditan Kecamatan(PK) Cibinong yang merupakan lembaga keuangan non bank, untuk melakukandeposito dana berupa uang di PD PK Cibinong, dengan menjanjikan sukubunga spesial sebesar 1,5 % atau diatas aturan baku PD PK tersebut, kemudianatas tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi Yuliana Idrus melakukan depositouang ke PD PK Cibinong sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) secara bertahap melalui Transfer Tunai ke Rekening Bank BJB denganNomor Rekening 0002332523100 atas nama PD.PK

  sekitar tahun 2012;Bahwa saksi Ketika itu ditawarkan oleh Terdakwa special suku bungasebesar 1,5% sedangkan suku bunga di PD PK Cibinong biasanyadibawah 1,5%, disamping itu juga saksi diperlinatkan bilyet giro;Bahwa Terdakwa dengan cara menawarkan kepada saksi DepositoBerjangka tersebut, yang kemudian saksi tertarik dan melakukantransfer sejumlah uang;Bahwa saksi mendepositokan uangnya beberapa kali, diantaranyamelalui transfer tunai ke rekening Bank BJB dengan Nomor Rekening0002332523100 atas nama PD.PK

  Cbi.Bahwa Terdakwa dengan cara menawarkan kepada saksi Yuliana IdrusDeposito Berjangka tersebut, yang kemudian saksi tertarik dan melakukantransfer sejumlah uang;Bahwa saksi Yuliana Idrus mendepositokan uangnya beberapa kali,diantaranya melalui transfer tunai ke rekening Bank BJB dengan NomorRekening 0002332523100 atas nama PD.PK Cibinong yaitu yang pertamasekitar bulan Feburari 2009 saksi Yuliana Idrus transfer sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta) rupiah, yang kedua sekitar bulan Maret 2009saksi

• ;

• Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Terdakwa II ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
• Menyatakan barang bukti berupa :
• 1 buah spanduk bertuliskan FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE 2005 s/d 2015 KASUS KORUPSI BUMD KAB SERANG PT SMB KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 Milyar PD.PK

  CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1.864.594.658

• 1 (satu) buah spanduk bertuliskan DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG.

• ;

• Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Terdakwa II ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
• Menyatakan barang bukti berupa :
• 1 buah spanduk bertuliskan FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE 2005 s/d 2015 KASUS KORUPSI BUMD KAB SERANG PT SMB KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 Milyar PD.PK

  CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1.864.594.658

• 1 (satu) buah spanduk bertuliskan DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG.

• 2017;

  37. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2018;

  38. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Bulanan PD.PK Ciomas Kabupaten Serang Periode Desember 2019;

  39. 1 (satu) bundel Fotocopy Slip Setoran Simpanan Nasabah yang diparaf Sdri.

  Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016;

  55. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Serang Nomor : 573/Kep.199-Huk/2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serang kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016;

  56. 1 (satu) fotocopy buku Kas PD.PK Ciomas terhitung tanggal 1 Oktober 2012 s/d 30 Januari 2017;

  57. 1 (satu) fotocopy buku Kas PD.PK Ciomas terhitung tanggal

  Serang;

  60. 1 (satu) bundel fotocopy Profil Badan Usaha Milik Daerah PD.PK Ciomas Kab. Serang tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015;

  61. 1 (satu) bundel fotocopy Proyeksi Laporan Posisi Keuangan tahun 2017;

  • Proyeksi arus kas.
  • Proyeksi rasio-rasio keuangan.
  • Proyeksi perhitungan deviden laba TH. Buku 2016 PD.PK Ciomas.
  • Proyeksi perhitungan deviden laba TH. Buku 2017 PD.PK Ciomas.

62. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penyertaan Modal, Aset dan Deviden Badan Usaha Milik Daerah;

• Proyeksi kerja keuangan PD.PK Ciomas per 31 Desember 2016.
• Evaluasi kinerja keuangan PD.PK Ciomas SD 31 Desember 2015.
• Rekapitulasi penyertaan modal aset dan deviden Badan Usaha Milik Daerah.

  Serang;

  74. 1 (satu) bundel fotocopy Slip Penarikan Simpanan tahun 2016;

  75. 1 (satu) bundel fotocopy laporan dewan pengawasan PD.PK Ciomas;

  76. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 821.1/kep.99/PD.PK.Cms Tentang Tugas Pokok dan fungsi Kepala Bagian pada perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas Kabupaten Serang;

  77. 1 (satu) buah fotocopy odner meliputi:

• BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) dan PDPK (Perusahaan DagangPerkreditan Kecamatan), adalah Pemilik Modal PD.PK yang menjadi BPR, yaituPemenintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan PT.Bank Jabar, dengan perbandingankepemilikan saham sebagat berikut:a. Pemerintah propinsi sebesar 35 %.b. Pemerintah Kabupaten sebesar 50 %.c.

  BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) dan PDPK (Perusahaan DagangPerkreditan Kecamatan), adalah Pemilik Modal PD.PK yang menjadi BPR, yaituPemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan PT.Bank Jabar, dengan perbandingankepemilikan saham sebagai berikut:a. Pemerintah propinsi sebesar 35 %.b. Pemenintah Kabupaten sebesar 50 %.c.

  BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) dan PDPK (Perusahaan DagangPerkreditan Kecamatan), adalah Pemilik Modal PD.PK yang menjadi BPR, yaituHal 18 dari 30 halaman perkara No. 39/Tipikor/2011/PT.BdgPemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan PT.Bank Jabar, dengan perbandingankepemilikan saham sebagai berikut:a. Pemerintah propinsi sebesar 35 %.b. Pemerintah Kabupaten sebesar 50 %.Cc.

• dilakukanpembukuan karena saksi tidak menerima pemberitahuan dari Terdakwasehingga ada saldo pinjaman yang belum terbayarkan oleh Terdakwa kepadalembaga keuangan lainnya sebesar Rp. 264.462.098, (dua ratus enam puluhempat juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah)dengan rincian sebagai berikut : NO NAMA DEBITUR JUMLAH (Rp)1 BPR Cisurupan 26.580.0002 BPR Limbangan 12.662.5183 BPR Malangbong 59.240.0004 BPR Karangpawitan 25.500.0005 BPR Kadungora 31.951.6006 BPR LPK Sukawening 23.775.0007 PD.PK

  sehinggaada saldo pinjaman yang belum terbayarkan oleh Terdakwa kepada lembagakeuangan lainnya sebesar Rp. 264.462.098, (dua ratus enam puluh empat jutaempat ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rinciansebagai berikut :halaman 81 dari 96 halaman putusan No. 30/TIPIKOR/2012/PT.Bdg NO NAMA DEBITUR JUMLAH (Rp)1 BPR Cisurupan 26.580.0002 BPR Limbangan 12.662.5183 BPR Malangbong 59.240.0004 BPR Karangpawitan 25.500.0005 BPR Kadungora 31.951.6006 BPR LPK Sukawening 23.775.0007 PD.PK

• Serang No. 822.2/11/II/09/PD.PK Coimas tentang penetapan dan alih tugas jabatan pegawai di lingkungan PD. PK Ciomas Kab. Serang atas nama Neneng Nurhasanah sebagai Kepala Bagian Umum Perusahaan daerah Perkreditan Kec. Ciomas (PD>PK) Kab. Serang ditetapkana di Ciomas tanggala 02 Februari 2009 ditandataangani oleh TB. Boyke F Sandjadirdja, S.Sos;

• Surat Perintah Pimpinan Perusahaan Daerah Perkreditan Kec. Ciomas (PD.PK) Kab. Serang No. 880/Kep/76/PD.PK memerintahkan kepada Sdri.

• BPR (Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat) dan PDPK (Perusahaan Dagang PerkreditanKecamatan), adalah Pemilik Modal PD.PK yang menjadi BPR, yaituPemenintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan PT.Bank Jabar,dengan perbandingan kepemilikan saham sebagat berikut:a. Pemerintah propinsi sebesar 35 %.b. Pemerintah Kabupaten sebesar 50 %.c.

• BPR(Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) dan PDPK (Perusahaan Dagang Perkreditan Kecamatan),adalah Pemilik Modal PD.PK yang menjadi BPR, yaituPemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan PT.Bank Jabar, dengan perbandingan kepemilikan sahamsebagai berikut :a. Pemerintah propinsi sebesar 35 %.b. Pemerintah Kabupaten sebesar 50 %.C.

• 1996 tentang PERUSAHAANDAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT;P763 Jadwal Kegiatan Penanganan PD BPR Bungbulang (Likuidasi)yang dikeluarkan/dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Garut (SekretarisDaerah);P764 Daftar Hadir Pembahasan PD BPR Bungbulang tanggal 30 Maret2010;P765 Kronologis Perjuangan yang ditempuh para nasabah PD BPRBungbulang tertanggal 28 Januari 2009;Surat Keputusan Bupati No. 584.3/Kep.241/Prek/2008 tentangPenetapan Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten GarutPada PD.BPR, PD.BPRLPK dan PD.PK

• Bungbulangsesuai dengan bunyi pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat Il Garut No. 9 Tahun 1996, tugas Dewan Pengawasdiantaranya :Menetapkan kebijaksanaan umumMenjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadapPD BPRDewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah(Pasal 24).Bahwa benar dasar pengangkatan saksi sebagai Dewan Pengawasyaitu Keputusan Bupati Garut No.584.2/Kep.127Perek/2006 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas PD BPR/PD/BPR.LDK dan PD.PK

• penggunaan dana Taktis/penunjang operasional bupatiyang berasal daridana bantuan keuangan/sosial Tahun 2005 padaanggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten kutaikertanegara.pengadaan bantuan bahan rumah untuk korban kerusuhan poso pada Dinassosial Provinsi sulawesi tengahRuislag dan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan Eks Kantor Bupati Lombok BaratTahun 2004,penyalahgunaan keuangan pada PD.BPR LPK Bojong picung kabupaten cianjurTahun 20062011Dugaan TPK pada perusahaan Daerah perkreditan kecamatan (PD.PK

• Taktis/penunjang operasional bupatiyang berasal daridana bantuan keuangan/sosial Tahun 2005 padaanggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten kutaikertanegara. pengadaan bantuan bahan rumah untuk korban kerusuhan poso padaDinas sosial Provinsi sulawesi tengah109o Ruislag dan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan Eks Kantor Bupati LombokBarat Tahun 2004,o penyalahgunaan keuangan pada PD.BPR LPK Bojong picung kabupatencianjur Tahun 2006201 1o Dugaan TPK pada perusahaan Daerah perkreditan kecamatan (PD.PK

• B ti K IDaerah (Pasal 24).Bahwa benar dasar pengangkatan saksi sebagai Dewan Pengawas yaituKeputusan Bupati Garut No.584.2/Kep.127Perek/2006 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas PD BPR/PD/BPR.LDKdan PD.PK di Kabupaten Garut;Bahwa benar selama saksi menjabat selaku Dewan pengawas, saksi adamembuat laporanlaporan antara lain sebagai berikut :Laporan semesteran yang dikirim ke Bank Indonesia;Laporan semesteran yang dikirim ke Pemilik (Pemda Garut);Laporan yang sifatnya insidentil;Sesuai