Ditemukan 4004 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
225148
  • DI sudahmenggunakan SAP (System Application & Procedure) yangmensyaratkan proses verifikasi berlapis di beberapa Direktorat; Tidak mungkin ada seorang individual (bahkan Direktur Utamasekalipun) untuk meminta proses pembayaran dilaksanakantanpa ada verifikasi dan akuntabilitas;2. Saksi IBNU BINTARTO (Manager.
    DI sudahmenggunakan SAP (System Application & Procedure) yangmensyaratkan proses verifikasi berlapis di beberapa Direktorat; Tidak mungkin seorang Kepala Divisi Pemasaran danPenjualan/ Kepala Divisi Penjualan/ Kepala Divisi Pemasaranmeminta atau melakukan perintah bayar kepada DivisiPerbendaharaan, karena seluruh proses tersebut sudah diatur(di regulasi) oleh system SAP;Halaman 137 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGDengan demikian mengenai pernyataan bahwa para Mitra Penjualantidak
Register : 31-07-2019 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor : 67/Pid.Sus-TPK / 2018/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2018 —
5019
  • pemberian apa saja darisiapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan ataupekerjaanya.Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif , maka dalam dakwaan ini Majelis berpendapatdakwaan Alternatif yaitu bentuk dakwaan ini terdapat beberapa Dakwaan yangdisusun secara berlapis
Register : 14-03-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 30 Mei 2016 — Jan Nenotek, SH
7950
  • Dan terdakwa harus dinyatakantidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yangdisusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsurunsur pidana sebagaiberikut
Register : 31-07-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor : 66/Pid.Sus-TPK / 2018/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2018 — IRFAN RUSYE RAHMAN, S. Sos
247110
  • pemberian apa saja darisiapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan ataupekerjaanya.Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif , maka dalam dakwaan ini Majelis berpendapatdakwaan Alternatif yaitu bentuk dakwaan ini terdapat beberapa Dakwaan yangdisusun secara berlapis
Register : 20-01-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.
Tanggal 24 April 2014 — ABDURANI Bin BIRHANSYAH
4417
  • Demikian sebaliknya apabiladakwaan primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secaraberturutturut;Menimbang, bahwa keterbuktian baik dalam surat dakwaan Subsidaritas maupunAlternatif walaupun disusun secara berlapis namun yang diterapkan kepada Terdakwahanya satu dakwaan. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan antara dakwaan yang disusunsecara Subsidaritas dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif.
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
15740
  • Perlu Tergugat Il sampaikan bahwa putusan tersebut merupakanputusan dalam perkara pidana tindak pidana korupsi dan tindakpidana pencucian uang yang dakwaannya disusun berlapis Dengandemikian, Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan kontruksidakwaan sebagai berikut:DAKWAAN KESATU:PRIMAIR Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.
Register : 12-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
AGUS BUTAR BUTAR ST SH MM MH
328239
  • tempatkedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itudilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan ternyata tempat kediaman sebagian besar SaksiSaksi yangdipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikianberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut maka PengadilanNegeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanCampuran antara Komulatif dan Subsideritas (berlapis
Register : 05-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — DRS. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
13576
  • tanggal 10 tiap bulannyakemudian di PP 105 diatur pengguna anggaran bertanggung jawabterhadap seluruh kebenaran pencairan jadi adidalam pertanggungJawaban ini semua beban diletakkan kepada pengguna anggaran, sistemhukum kita seperti itu karena sistem pelaporannya tiap tanggal 10 Hal 70 dari 111 Hal (Putusan No 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)dilaporkan jadi kalau bukti pertama belum ada maka anggaran keduatidak bisa cair kemudian tahap yang terakhir Pengawasan, sistempengelolaan keuangan itu dibuat berlapis
Putus : 03-05-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/PID.SUS/2013/PN.TIP.SMG
Tanggal 3 Mei 2013 — AGUNG ROFIANTO
6020
  • melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan terhadapnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari suratdakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa diperhadapkan oleh PenuntutUmum ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secaraberlapis atau dakwaan subsidairitas, sehingga untuk mempertimbangkanSurat dakwaan yang disusun secara berlapis
Putus : 22-03-2012 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 22 Maret 2012 — SOERENI ADI,SE.MM
5310
  • melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak,maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana faktafakta hukum di atas, kesemuanya telah memenuhi unsurunsur tindakpidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara Berlapis
Register : 26-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 4 Nopember 2015 — BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG alias EDI
169151
  • Danterdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair,dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atasHalaman 105 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGdakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsurunsur pidana sebagai berikut
Putus : 03-02-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK
Tanggal 3 Februari 2015 — IR. LULUK EDI PRIONO, MM
12560
  • 80hal, Ptsn.Pkr.Tipikor No.36/Pid,Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.e Dan atas terbuktinya kesalahan terdakwa dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah, hakim harus pula memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana tersebut benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukansuatu tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu suatutehnik penyusunan surat dakwaan berlapis
Register : 13-01-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
WILLEM PIETER MAYOR
24384
  • satu unsur dari dakwaan Primairtidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsurunsur dakwaan Primairlainnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwaharus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, dan dibebaskan dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, maka atas dakwaan yangdisusun secara subsidairitas ini (berlapis
Putus : 29-08-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — RICHARD LATIEF
11891 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1300 K/PID.SUS/2012Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ;Pasal 6 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ;Bahwa dakwaandakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang berlapis,Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dakwaan tersebut masih berkaitandengan objek keuangan PT.
Putus : 24-06-2011 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Juni 2011 — DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI (TERDAKWA)
5414
  • (3) sampai denganAyat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsur 89 unsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalamSurat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Berlapis
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IDAY HUDAYA Bin ENJU WIRAPRAJA
9960
  • Pasal 64 KUH Pidana ;/ Menimbang ; 107 Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas (berlapis), olehkarenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara pembuktian Majelisakan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan tersebut denganketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaanSubsidair dan lebih subsider tidak perlu. dipertimbangkan lagisebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akandibuktikan dakwaan Subsidair, demikian
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
14058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : Verordnung and Autonomie Satzung (Aturan Pelaksanadan Aturan Otonom).Dengan demikian, dalam konsep Kelsen yang dielaborasikan denganNawiasky, maka di dalam suatu negara terdapat sistem norma hukum yangberjenjang dan berlapis.
Register : 04-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS, SP
9133
  • Ssuatu kareteristikpenyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan suatu ancaman pidanayang paling berat, sehingga berdasarkan hal tersebut, kini Mayjelis Hakimmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaantersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan subsidairnya;Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat
Putus : 06-12-2018 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 59/PID.SUS.Tpk/2018/PN.Mks
Tanggal 6 Desember 2018 — - Andi Djuliawan Vs. - FAKHRUL FAISAL, S.H,M.H (JPU )
10035
  • hukum yang terungkap dipersidangan, baikdari keterangan saksisaksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan buktisuratsurat/ barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untukmenentukan sejauh manakah faktafakta hukum yang terungkap didepanpersidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalammenentukan perbuatan yang memenuhi unsurunsur yang didakwakan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwadipersidangan dengan dakwaan disusun secara Subsidairitas (berlapis
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mlg
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
LITIANSYAH KING, SE.
14238
  • Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatifkesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yangterbukti Secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan makadipilin atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbuktimaka dakwaan alternatif kKedua atau seterusnya yang dipertimbangkan,seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidaritas ;3.