Ditemukan 3891 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
140 — 33
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
140 — 33
dankesepakatan bersama untuk APBD tahun 2015 antara DPRD denganwalikota dan pembahasan tersebut dilakukan pada bulan September2014 serta untuk APBD tahun 2015 dilakukan pad bulan nopemebr2014;Bahwa saksi menerangkan sebelum bulan juli 2014, SKPDmenyerahkan rancangan kegiatan dalam bentuk KUAPPAS yangkemudain diserahkan kepada masing masing komisi di DPRDBalikpapan terkait kegiatannya kemudian dibahas nantinya olehmasing masing komisi DPRD Balikpapan dengan Mitra (SKPD)dan penyusunan PPAS tersebut merupakan domain
Putus : 13-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1866 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 — KARTONO, SH.
148 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam konteks melawan hukum Administrasi, means reanya adalah melakukan tindak pidana dengan cara melawan hukumAdministrasi, maka kedudukan Hukum Administrasi tersebut adalahpersiapan untuk melakukan kejahatan ;Kesimpulannya, kapan Hukum Administrasi tersebut menjadi HukumPidana, adanya Itikat buruk yang kriminal ;Untuk membedakan domain itikat buruk biasa dalam cabang hukumAdministrasi dengan itikat buruk yang kriminal tersebut adalah dilihatdari sebelum terjadinya perobuatan (ante factum), pada
Register : 06-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 21 Desember 2015 — Pidana Korupsi
- YULKASMIR
194 — 88
194 — 88
Dan Saksi tidak mengetahui detail sistempergeseran anggaran yang diajukan oleh Direksi karena itu domaindireksi.Bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil revisi anggaran dariDireksi, Menteri keuangan atau DPR.Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukanpengurusan di DPR RI untuk pergeseran atau revisi anggaranTahun 2012 yang jelas itu domain direksi dan jajarannya.Bahwa Dewan Pengawas menerima surat tanggal 27 Desember2012 dari Anggota Dewan Pengawas Sdr.
Putus : 29-08-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 —
230 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
Elnusa Tbk adalah domain bersifatperdata. Kerugian dalam kegiatan perseroan PT. Elnusa Tbkmerupakan kerugian bersifat perdata yang dapat dituntut dengancara melakukan tuntutan perdata ke pengadilan atau kerugianakibat perbuatan tindak pidana di dalam KUHP;Hal. 267 dari 273 hal. Put.
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
MALIKI, S.PD
122 — 94
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
MALIKI, S.PD
122 — 94
Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Mtr kompetensi siswa;kompetensi, pencetakan ijazah dan sertifikatkompetensi serta biaya penguji/ assessoreksternal (institusi lain). 9 Penyelenggaraan praktek kerja Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerjaindustri (dalam negeri) industry dalam negeri bagi siswa.10 Langganan daya dan jasa Biaya untuk membayar langganan dayalainnya; dan jasa yang mendukung kegiatan belajarmengajar seperti : listrik, telepon, air, internet,sewa domain apabila belum dapat dipenuhioleh
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 16 September 2013 — SENTOT SUSILO,SH
NANA SUPRIYATNA
112 — 169
112 — 169
Kemudian di petaTata Ruang Bappeda, terindikasi dalam lahan 112 ha tersebut ada hutanproduksi tetap dan lahan basah ;e Bahwa dalam melakukan kajian saksi tidak meminta masukan dari Perhutani(Peta Perhutani), tetapi hanya berdasarkan peta RTRW yang ada di Bappeda ;e Bahwa tidak ada atensi dari Bupati terkait agar rekomendasi segera dikeluarkan,karena domain Bappeda dalam hal tata ruang; Bahwa dipersidangan saksi telah membenarkan terhadap barang bukti yangditunjukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Barang
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi
- YOGI PARYANA SUTEDJO
134 — 26
134 — 26
Kemudian prosesselanjutnya menjadi domain Satker PDSP.
empatrupiah) walaupun belum dilengkapi denganberita acara penyelesaian pekerjaan dan beritaacara serah terima pekerjaan, karena saksimendasarkan pada interpretasi saksi terhadapketentuan sebagaimana tersebut pada pointdiatas, tanpa adanya tekanan atau paksaan daripihak manapun;Bahwa sepengetahuan saksi Jaminan bank(bank garansi) dari BRI Kantor CabangPancoran No.039017100177 senilai kontrakyaitu Rp 85.787.244.180,00 tanggal 8 Desember2010, jaminan Bank Garansi tersebut benar danhal hal tersebut adalah domain
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015 Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
438 — 389 — Berkekuatan Hukum Tetap
438 — 389 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jl jelasjelas merupakan domain hubungan hukum keperdataan; diatur secara jelas dalamUndangUndang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995; dibenarkan oleh KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang kemudiandiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 135/PMK.05/2005tanggal 27 Desember 2005 tentang Perubahan atas KMK Nomor: 424/Hal. 233 dari 328 hal. Put.
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses
penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti
nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA,
beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR.
Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman
Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar,
S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat
yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di
The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar
Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN
I/ dahulu TERLAPOR I;
PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi
ââ¬Ã
ÂTPIââ¬ÃÂ), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya
Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman
Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar,
S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat
yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di
The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar
Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN
II/ dahulu TERLAPOR II
Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu
TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/
Pdt.I.D.9.2
Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL
dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut
ââ¬Ã
ÂPARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA
TERLAPORââ¬ÃÂ.
Lawan:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL.
Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2737 — 4993
2737 — 4993
Bahwaberdasarkan hal tersebut Termohon Keberatan telahmenerbitkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentangPedoman Tindakan Administratif :Bahwa sanksi administratif yang dijatunkan TermohonKeberatan, merupakan domain dan kewenangan MedjelisKomisi, dengan melihat situasi dan kondisi masing masingkasus.
Putus : 03-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 3 April 2014 — Prof. EDY YUWONO,Ph.D., Bin SUYATMAN ;
Ir. BUDI RUSTOMO, M.Rur.Sc., PhD., Bin SUDARNO ;
WINARTO HADI, SU. Bin SOEPRAYITNO
243 — 1031
243 — 1031
.~ Bahwa apabila perjanjian yang merupakan domain hukum privat yangternyata dibungkus dengan kamuflase yang kemudian bisa disorotdengan Hukum lain maka Hukum lain itu menurut ahli dalam hal inihukum publik tidak melakukan intervensi tetapi bisa masuk kedalampermasalahan tersebut; Bahwa dalam pemberian hibah melalui pihak ketiga apabila terjadikecurangan misalnya bantuan untuk membangun masjid ataumembangun gereja ternyata masuk ke kantongnya sendiri maka dalamhal ini berlaku Hukum lain (obukan hukum
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
279 — 103
279 — 103
administrasi, yang berlaku untukpanitia pengadaan barang dan jasa; dan (2) hukum perdata, terkait denganhubungan hukum antara pemenang lelang dengan panitia pengadaan barangdan jasa, lalu dibuatkan kontrak;Bahwa jika terjadi pelanggaran administrasi, maka penyelesaiannyaberdasarkan hukum administrasi, jika ada pembatalan lelang atau pembatalandalam konteks tertentu yang penyelesaiannya di hukum administrasi, namunjika terkait dengan adanya pembatalan perjanjian antara pemenang lelang,maka menjadi domain
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
343 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidikarenakan bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalampetitum angka 18 dapat diartikan/dipersamakan bahwa Penggugatmemohon agar Pengadilan Negeri Semarang menghapus asset tanahtanah HPL dari daftar asset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;Bahwa oleh karena penghapusan asset / kekayaan negara bukantermasuk domain/kewenangan pengadilan; maka tindakanHalaman 126 dari 349 hal. Put.
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
164 — 45
164 — 45
menyatakan secara tegas bahwa perbuatan melawan hukumtersebut harus diuji,apakah perbuatan tersebut ada bertentangan denganperaturan perundangundangan,dan pasal 3 tidak menyebut perbuatanmelawan hukum namun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,sarana karena kedudukan atau jabatan dan dengan terpenuhinyapenyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana maka dengan sendirinyaterdapat perbuatan melawan hukum.Bahwa ketika masuk pada tahap penyidikan maka harus ditentukan apakahperbuatan tersebut masuk ke domain
Putus : 05-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2363 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 5 Juli 2012 — ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pid.Sus/201 1Bahwa menurut Ahli, tidak ada peran Legislatif dalam skemapengelolaan keuangan ;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, ketika berbicara mengenaiperencanaan, perencanaan itu dilakukan dalam kedudukan DPRDdalam fungsi anggaran dan fungsi legislasi dan outputnya adalahberupa Perda APBD ;Bahwa apabila perkara ini berada dalam tahap perencanaananggaran maka DPRD akan terlibat, namun jika perkara ini beradadalam tahap pelaksanaan, maka pertanggungjawaban dan pengawasan sepenuhnya berada dalam domain
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
138 — 52
138 — 52
Selama belum ada penyerahanTanah Negara oleh bekas pemegang Hak (HGU), maka tanahtersebut masih dalam penguasaan bekas pemegangnya, walaupunitu terjadi selama 100 (seratus) tahun;Bahwa sejak berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 maka sebagaipemilik hak atas tanah yaitu WNI dan Badan Hukum Indonesia,sehingga Azas Domain yang terkandung pada jamankolonialBelanda sudah tidak berlaku lagi dan Penyerahan Tanah Negara olehbekas pemegang HGU bisa saja dilakukan di hadapan Camat.
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
372 — 77
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
372 — 77
01/TEM/LITBANGBMKG/2014,hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014Bahwa saksi dan Tim PPHP tidak mengetahui kapan mulai dilakukanpemasangan/instalasi peralatan sistem monitoring prekursorGempabumi karena domain tugas PPHP memeriksa ketika barangdikirim di Tahap 1 dan barang sudah teriinstal di Tahap 2.
Register : 07-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 18 Januari 2017 — RAFAEL DANIS (Terdakwa)
221 — 41
221 — 41
Kota Batam terhadapPengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Dalam Rangka MenujuPelayanan Kelas Dunia TA 2014 pada RSUD Embung Fatimah yaituPakta Integritas, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri(HPS), Spesifikasi Alat.Bahwa dalam pengadaan ini tidak ada disyaratkan harus dalam keadaanready stock, yang Terdakwa membutuhkan alatalat tersebut.Bahwa tidak ada kroscek kembali terhadap Surat Dukungan kepada PT.Alexa Mandiri Utama karena hal tersebut adalah bagian dari lelang yangbukan domain
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
265 — 119
265 — 119
kekuasaan maupun administratif, Perouatan MelawanHukum pada tindak Pidana Pasal 2 semua harus terpenuhi, disiniPerbuatan Melawan Hukum dimana Perbuatan Melawan Hukum diluarpasal 2 ;Kalau terjadi penyimpangan maka Perbuatan melawan Hukum masukdalam pasal 2 Tindah Pidana Korupsi untuk melihat itu ultimum miredium,untuk melihat kalau mampu menyelesaikan tidak ada tindak Pidana, kalautidak menyelesaikan ia masuk hukum Pidana ;Pasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi para meter tindak hukumPidana tapi domain
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
122 — 84
122 — 84
Yang menjadi RADENTOEMENGGOENG SASTRANAGARA berkuasa pada tahun 1854. dan Faktaini dapat diketahui dari Arsip Negara yang tersimpan di Arsip Nasional RepublikIndonesia (ANRI) pada data Arsip Binnenlandsch Bestuur no. 2201 TanahTegalwaroe Landen adalah Tanah Kroon Domein (Tanah Radja) atas namaPraboe Wira Sastranagara tahun 1853 dan tertulis Tanah Kroon Domain TanahTagalwaroe Landen; Bahwa berdasarkan data Arsip Negara yang tersimpan di Arsip NasionalRepublik Indonesia (ANRI) Hooge Regering No.
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Lawan
PT NATIONAL SAGO PRIMA
817 — 1030
817 — 1030
Peristiwakebakaran hutan dan lahan tergolong dalam kategori bencana/krisis sehingga bersifat peka waktu;Bahwa hotspot merupakan informasi titiktitik panas yangdideteksi dari rekaman data satelit penginderaan jauh, sehinggatermasuk dalam domain remote sensing.