Ditemukan 3917 data
109 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu ataulebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaranterukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakanpengarahan sumberdaya baik yang berupa personal (Sumber dayamanusia), barang modal termasuk peralatan dan tehnologi,dana,ataukombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
denganbukti yang lengkap dan sah;Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab ataskebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud:Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 39 PeraturanPemerintah Nomor 58 tahun 2005, yang dimaksud dengan KEGIATANadalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unitkerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur padasuatu program dan terdiri dari sekumpulan
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
195 — 99
akibat adanya tukar menukar atau barter, hibah,hadiah, pemakaian sendiri, pemberian CumaCuma, penyerahan daripusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang.Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatanusaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkanbarang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usahajasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1anga 14 UU PPN).Badan adalah sekumpulan
83 — 29
., hlm. 8182).Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itupembentuk undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakanpelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapatterjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. (vide : Drs. P.A.F.
68 — 20
Dalam hal pengelolaan APBD tersebutdilakukan dengan pola demikian oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) danbendahara pengeluaran maka pejabat pengelola keuangan tersebut dapat dimintaipertanggung jawabannya ;Bahwa Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebihunit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatuprogram dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yangberupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk
ABDUL BASIR
Terdakwa:
ALI MURTOPO
181 — 88
waktu saksi menjadi wakilbupati, dimana Terdakwa sebagai pembisnis.Bahwa Saksi tidak mengetahui ERYK ARMANDO TALLA sebagaitim sukses atau tidak dalam pencalonan saksi sebgai Buapti tahun2010, namun saksi mengenal ERYK ARMANDO TALLA sebagairekanan.Bahwa dalam pilkada saksi tidak pernah meberikan tugas dalamrangka pemenangan pencalonan saksi sebagai Bupati dalampilkada tahun 2010.Bahwa tim sukses yang terdapat di KPU, dimana ada yangdinamakan sebagai Rendra Center adalah tim relawan yang terdiridari sekumpulan
58 — 15
Selain itu yang juga dimaksud sebagaikorporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orangyang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukanHal 275 dari 388 halaman, No. 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.
158 — 87
Soesilo, op.cit, hlm. 8182) ;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64KUHP itu pembentuk undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagaiprilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, danbahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindakpidana yang sejenis. (vide: Drs. P.A.F.
286 — 113
Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukanpasal 64 KUHP itu pembentuk Undang undang hanya mensyaratkan bahwasebagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusanyang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadidari sekumpulan tindak pidana sejenis (Drs.
559 — 618
Terlapor sebagai PelakuUsaha di bidang Perbankan sebagaimana diamanatkanoleh UU Perbankan;Dengan didasari kebutuhan tersebut, maka dalamhubungan hukum antara Pemohon Keberatan/DahuluTerlapor dan perusahaan asuransi, PemohonKeberatan/Dahulu Terlapor adalah sebagai pemegangpolis dan penerima manfaat, sementara para debitur KPRBRI sebagai Tertanggung (asuransi kumpulan);Asuransi Kumpulan adalah: asuransi yang memberikanpertanggungan kepada seorang pemberi kerja atau pihaklain untuk risiko asuransi sekumpulan
65 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu ataulebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukurpada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahansumberdaya baik yang berupa personal(sumber daya manusia), barangmodal termasuk peralatan dan tehnologi,dana,atau kombinasi dari beberapaatau kesemua jenis sumber daya
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.Pasal butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu ataulebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukurpada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahansumberdaya baik yang berupa personal(sumber daya manusia), barangmodal termasuk peralatan dan tehnologi,dana,atau kombinasi dari beberapaatau
108 — 42
Mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Bahwa perbuatan Terdakwa mengutus sertipikat tanah Depo C, H dan K atasperintah PPD bukanlah perbuatan pidana dan tidak melanggar Bahwa oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagaiperbuatan berlanjut dari sekumpulan tindak pidana sejenis ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding terhadapputusan Majelis Hkim tingkat pertama akan tetapi hingga perkara ini diputuskan,ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
286 — 214
dengan Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undangundang mensyaratkan bahwa berbagaiperilaku itu haruslan merupakan pelaksanaan "satu keputusan yang terlarang, danbahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan
203 — 110
akibatadanya tukar menukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri,pemberian CumaCuma, penyerahan dari pusat ke cabang atausebaliknya, dan penyerahan antar cabang.Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahaatau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksporbarang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidakberwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, ataumemanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN).Badan adalah sekumpulan
NELLY, SH
Terdakwa:
FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
63 — 37
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilaidari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesualikewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi sebagaimana Pasal1 Ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Korporasi adalah sekumpulan
87 — 37
Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, tetapiperbuatan berulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalulama;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu) pembentuk undangundang hanyamensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu) haruslah merupakanpelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatanberlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yangsejenis;Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwasebagaimana
561 — 243
., BKP:Bahwa ahli menjelaskan wajib pajak berdasarkan UU KUP dan PeraturanPerpajakan yang berlaku adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan;Bahwa yang dimaksud badan adalah sekumpulan orang/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidakmelakukan usaha yang meliputi PT.
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
NURHIDAYAH, S.Pd. Als. BUK NUR
110 — 53
Soesilo.hlm. 8182).Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu) pembentuk undangundang hanyamensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslan merupakan pelaksanaansatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanyadapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganPara Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh faktahukum bahwa perbuatan tersebut
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
146 — 86
Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ; Menimbang, bahwa didalam memori penjelasan pembentukanpasal 64 KUHP , pembentuk UndangUndang mensyaratkan bahwaberbagai perilaku itu) haruslah merupakan pelaksanaan satukeputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yangberlanjut itu) dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yangSGIENIS j~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHalaman 298 dari 324 halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2018/PN Mtr Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala DesaDoropeti Kecamatan
98 — 50
entang kriteriayang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwabeberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut ;Hal 263 dari 275 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN Dps.Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undangundang hanyamensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaansatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut ituhanya dapat terjadi dari sekumpulan
241 — 81
tersebutberupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnyaantara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungandimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda datde verschillende feiten de uiting ziijn van een ongeoorloofd besluit en dat eenvoogezett gelijksoortige feiten yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harusmerupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatanyang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan