Selama Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkatpejabat pelaksana harian;Penggugat telah salah memahami maksud dari Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015,tanggal 26 Agustus 2015, karena keputusan tersebut telah sesuai denganketentuan Peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian atausudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk kelancaranpemeriksaan

Maksud dari ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran pidana meskipun belum adaputusanpengadilan, atau tidak diproses di Pengadilan, sepanjang yang bersangkutanmengakui perbuatannya dan didukung dengan buktibukti yang cukup, makaterhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin;Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 Nomor 12 dan 12.5 tidak perluditanggapi karena sepenuhnya kewenangan Menteri Kesehatan RI bukankewenangan Tergugat/Bapek;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal

Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir, lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013, sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi

Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi

., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkanKeputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157BKD/2013 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkungan PemerintahKabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni Tahun2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktuwaktu

VENNY IRIAN AMALIAH, M.M., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkanKeputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157BKD/2013 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkungan PemerintahKabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktusekitar bulan Juni Tahun2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014

juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu Tergugat rekonvensimempunyai kemampuan untuk nafkah 2 orang anak sebesar sepertiga darigaji setiap bulan;Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT. 7502AH benar pernah memilikinya namun sudah lama terjual kepada orang lain;Bahwa biaya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensijumlahnya sangat tidak wajar dan jumlah tersebut diluar kKemampuanTergugat rekonvensi sebab Tergugat rekonvensi hanya Pegawai Negeri Sipilyang

AMINSUBAGIO, MP tersebut diatas selaku PNS dan juga yang diberikanamanat dan tanggung jawab selaku PPK, jelas sangatbertentangan atau melanggar ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menegasakan bahwa Setiap PNS wajib menaati segalaketentuan peraturan perundangundangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Vide Bukti P30 ) ; sence nennennnn= Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, Penjelasan Pasal 23 Ayat (4 ) menyebutkan bahwa : Diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantungkepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipilyang

No. 182/6579/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018) ;Bahwa pemberlakuan terhadap diri Penggugat yang diberhentikantidak dengan hormat karena melakukan kejahatan dalam jabatan,perlu Penggugat ketahui sejak berlakunya Keputusan BersamaMenteri (SKB3) menteri adalah merupakan Pengecualian dariketentuan yang terdapat dalam aturanaturan tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus olehPengadilan dan telah berkekuatan hukum

danmempertimbangkan permasalahan pertama mengenai Prosedur dalampenerbitan objek sengketa a quo berdasarkan atas dalildalil dari Penggugat;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakanbahwa Tergugat telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 karena pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harusmelalui usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

pendidikan tersebut sepatutnya digabungkan,tidak perlu ada pemisahan j ~777 77777 rrrMenimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaMAHENDRA FADEL PRATAMA, lahir tanggal 22 Maret 2006, saat iniberada dalam asuhan Penggugat dan duduk di bangku sekolah TamanKanakkanak Raudhatul Athfal "Masyithoh sebagaimana ditunjukkanoleh bukti P.7, maka di samping memerlukan nafkah, juga telahmemerlukan biaya pendidikan ; 77777377 3773733535555 55 5 5Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Hal ini berbeda denganhukuman disiplin sebagaimana dimaksud dengan ayat(3) huruf a, b, c serta dan ayat (4) huruf a, b,c, d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengharuskan ditetapkan dengan SuratKeputusan oleh Pejabat yang berwenang menghukum;13.2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.4.

Peraturan Pemerintahnomor 45/1985 yang mengatur pembagian gaji atas Pegawai Negeri Sipilyang melakukan percearaian, kepada anak 1/3 gaji, kepada istri 1/3 gajiadalah ketentuan yang tepat sehingga layak dijadikan acuan;8. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon telahmengasuransikan biaya pendidikan anak ANAK dengan angsuran sebesarRp. 503.000, (bukti P8); maka hal tersebut perlu dipertimbangkan sebagaipengurangan;9.

Saksi Muhammad Fitriansyah Hidayat bin Muhammadiyah dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Bahwa saksi mengatakan benar kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 15Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di JI Pangeran Antasari No 02Kelurahnan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kab HSS tepatnya diKantor DPRD Kandangan Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri Sipilyang ditempatkan

itu Tergugat masih terikat perkawinan denganistri pertama Tergugat yang bernama Sriwati;Bahwa selanjutnya adanya pernyataan Penggugat dengan menyatakanTegugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,lagilagi Penggugat telah berkata bohong dan tidak jujur semoga Allah SWTsenantiasa melindungi Penggugat akibat dari perkataan Penggugat sendiriyang tidak menunjukkan sebagai seorang istri yang shalehah dan islami;Bahwa sekedar Penggugat ketahui saja bahwa status Pegawai Negeri Sipilyang

Tukimo, SKM ;foto copy sesuai asli Putusan PidanaPengadilan Negeri Samarinda Nomor773/Pid.B/2008/PN.Smd tanggal O05 Pebruari2009foto copy sesuai asli Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.26293/TUUA/BKD perihal Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (Sdr.

P7 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor153/KEP/2018 Tentang : Penegakan Hukum Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018

Sungai Beduk Tanjung Uncang Kota Batamselama lebih kurang 2 minggu karena Terdakwa hendak mencaripekerjaan di Kota Batam;Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ruslan, ada saksi sipilyang melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu Pak RTyang mana pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisianmenemukan 4 (empat) paket yang dibungkus plastic yang berisi narkotikagolongan bukan tanaman jenis sabu;Bahwa pemilik dari 4 (empat)

Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Klas APekanbaru untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan Kantor Kependudukandan Catatan Sipil tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHONdilansungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;4. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON;Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.PbrDALAM REKOVENSI1.

aslinya dan hanya dapat dipercaya jikaaslinya bukti tersebut diperlihatkan;Menimbang, bahwa bukti P19 sampai P21 (fotokopi surat pernyataanakan memberitahu tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya,surat pernyataan akan memberi hibah dan surat pernyataan akan memberikanasuransi kesehatan dan pendidikan) telah dinazagelen dan dicocok denganaslinya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Pemohon II di atas meterai.Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipilyang

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T.1,T.2, T.5, T.6, T.7, T.8 dan P.8 bila dikaitkan denganketerangan saksi di atas adalah = sangat bersesuaian(conform)Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa tindakan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah melakukan beberapa pelanggaransebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d, g,i, k, 1, x dan y Peraturan Pemerintah Nomor : 30 TahunMenimbang, bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kalimelakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

mengingkari fakta hukum bahwaPenggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan hukumPositif yang berlaku di Indonesia yaitu Penggugat telahmelakukan pelanggaran pelanggaran tindak pidanakejahatan terhadap Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sehingga Penggugat~ dijatuhi hukumanpidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor87/Pid.B/2008/PN.P.Bun.Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tidak diatur tentang Pegawai Negeri Sipilyang

Dalam Keputusan Gubernur Jawa TengahNo.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 tidakada klausul Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yaitu :bagian memutuskan menetapkan, tidak ada point yangmenyatakan apabila tidak ada keberatan, makakeputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belasterhitung mulai tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima surat keputusan ini .Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30tahun 1980 maka seharusnya bagian memutuskanmenetapkan, terdapat point yang menyatakan