Ditemukan 981095 data
404 — 282
50 — 11
tersebut.Menimbang, bahwa setelah beberapa kali penundaan persidangan yaitutanggal 27 Agustus 2012, 10 September 2012, 24 September 2012, 08 Oktober2012, 22 Oktober 2012, 05 November 2012, 19 November 2012, 03 Desember2012, 17 Desember 2012, 07 Januari 2013, 21 Januari 2013, 04 Februari 2013, 10Februari 2013, dan 28 Februari 2013, dimana Penuntut Umum tidak sanggup lagiuntuk menghadirkan terdakwa dan saksi kedepan persidangan untuk pemeriksaanyang berkaitan dengan kasus terdakwa dan juga mengajukan tuntutan
pidana tanpaalasan yang sah dan jelas.Menimbang, bahwa adanya sikap Penuntut Umum yang tidak menghadirkanterdakwa dan tidak mengajukan tuntutan pidana ( vide pasal 182 ayat (1) huruf aKUHAP ) dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang sah dan jelas,menunjukkan adanya sikap Penuntut Umum dengan sengaja memperlambat prosespenyelesaian perkara ini.Bahwa tindakan Penuntut Umum ini sangat jelas telah melanggar asasperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
310 — 180
141 — 34
102 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 13
201 — 84
SudirmanBalipapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/KAHD/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 dan yang telahdidaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakandengan Nomor Register : 17/ SK/Pid/2012 tanggal 27 Maret2012 ;Telah membaca berkas perkara serta segala surat yangdiajukan dan berkaitan dengan perkaraTelah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwadipSersidangan ; s+ = $s SSS SS SS SS SS SeTelah melihat barang bukti yang diperlihatkan olehTelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan
Ijazah serta tidak benarada percakapan supaya saksi DEDDY RISWANDI Bin MISYANTOdengan pokok penyampaian dari terdakwa jika saksi DEDDYRISWANDI Bin MISYANTO berhasil mengambil uang supaya saksiDEDDY RISWANDI Bin MISYANTO membaginya dengan terdakwa ;~Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalamperkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkanMenimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan
186 — 404 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 71
145 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 38
Nomor85/Pen.Pid.B/2011/PN.Pwt. tentang Penunjukan Ketua Majelisbaru. yang memeriksa perkara Terdakwa ;Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara AcaraPemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri PurwokertoNomor : B579/0.3.14/Ep.1/4/2011 tanggal 15 April 2011 atasnama terdakwa tersebut diatas ;Setelah membaca berkas perkara dan surat surat lainnyayang berkaitan ;Setelah mendengar keterangan saksi saksi, keteranganterdakwa dan memeriksa barang bukti di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan
tidak terpenuhidan sebagaimana uraian pertimbangan diatas Majelis telahberkesimpulan bahwa adalah benar Terdakwa memiliki barangberupa sertifikat hak milik No. 811 Desa Karangsalam Kidul,Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas milik saksi SitiNarsilah dan menjualnya kepada saksi Sutomo, dan Majelisberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti akantetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus47dilepaskan dari segala tuntutan
Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel sertifikat hak milik No. 811 ;dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksiDr.
139 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhi unsur pasal 53 ayat (2c)UndangUndang No. 5 Tahun 1986, dimana pada waktu mengeluarkan atautidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan,seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut ;bahwa Keputusan Tergugat No. 60/1277.3082/X/PHI.72003 tertanggal31 Juli 2003 pada dasarnya mengubah Keputusan Panitia PenyelesaianPerburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung yang berbunyi : Menolak tuntutan
MM 2100 Cibitung Bekasi, mengenai kenaikan uangtransport ; Putusan ini besifat mengikat baik bagi Pengusaha maupun Serikat Pekerja; Pelaksaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi ;bahwa Keputusan Tergugat No. 60/1277.3082/X/PHI.72003 tertanggal31 Juli 2003 telah merubah Keputusan Panitia Penyelesaian PerburuhanDaerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 565/Pts.110/BPPKD tangal 25Maret 2003 sehingga menjadi sebagai berikut : Mengabulkan sebagian tuntutan
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan putusan yang baruyang isinya menyatakan menolak tuntutan kenaikan uang transport PUKSPEE SPMI PT. Shinmei Electrik Indonesia, beralamat di Kawasan IndustriMM 2100 Blok O3 Cibitung Bekasi ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 311/G.TUN/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Juli 2004 yang amarnya sebagai berikut :1.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan putusan yang baruyang isinya menyatakan menolak tuntutan kenaikan uang transport PUKSPEE SPMI PT. Shinmei Elektric Indonesia, beralamat di Kawasan IndustriMM 2100 Blok O3 Cibitung bekasi ;4. Menjadikan Penetapan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatanggal 16 Februari 2004 tentang penundaan pelaksanaan putusan Tergugatdalam sengketa ini tetap sah dan berlaku sampai adanya putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;5.
diatur dalam UndangUndang No. 22 Tahun 1957, maka produk yangdikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut merupakan putusanatau bukan merupakan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga putusan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta.Jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untukmenilai putusan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut ;Dari Segi Materi :1.Bahwa tuntutan
739 — 520 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Dalam hal putusan Mahkamah Agung conformTuntutan JPU sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan JudexFacti berbeda dengan barang bukti dalam tuntutan JPU, putusan Kasasi harussesuai dengan barang bukti dalam putusan Judex ... [Selengkapnya]
Dalam hal putusan Mahkamah Agung conformTuntutan JPU sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan JudexFacti berbeda dengan barang bukti dalam tuntutan JPU, putusan Kasasi harussesuai dengan barang bukti dalam putusan Judex Facti.