Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113450.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00026/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017tentang Keberatan

Bahwa SKPKB Nomor 00025/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015atas nama PT Sago Prima Pratama tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 adalah tidak benar dan cacathukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen PajakNomor KEP00026/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013Nomor 00025/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas nama PTSago

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Mei 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00026/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 9 Maret 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00025/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas nama Pemohon Banding,NPWP 02.371.594.9012.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp/68.130.942,00; adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 9 halaman.

masa pajak berikutnya :Dikompensasikan ke masa pajak ............. 16.024.296.7646 PPN yang masih/ (lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115641.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00034/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2014 Nomor00037/207/14/017/16 tanggal O5 April 2016, atas nama PT CiscoTechnologies Indonesia, NPWP 03.070.087.6017.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 5, Jalan T.B.

Menyatakan bahwa Surat KEP00034/KEB/WPJ.30/2017 tanggal24 Mei 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00037/207/14/017/16 tanggal O05 April 2016, atasnama PT Cisco Technologies Indonesia, NPWP 03.070.087.6017.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 5,Jalan T.B.

Putusan Nomor 2447/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00034/KEB/WPJ.30/2017, tanggal 24 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2014, Nomor:00037/207/14/017/16, tanggal 05 April 2016, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 03.070.087.6017.000

Jumlah (atb) 13.429.178.734 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113451.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00021/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017tentang Keberatan

Bahwa SKPKB Nomor 00026/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015atas nama PT Sago Prima Pratama tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 adalah tidak benar dan cacathukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen PajakNomor KEP00021/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00026/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas nama PTSago

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00021/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 9 Maret 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00026/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.371.594.9012.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.347.817.630; adalah yang secara nyatanyataHalaman 4 dari 9 halaman.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113455.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00022/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017tentang Keberatan Pemohon

Bahwa SKPKB Nomor 00030/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015atas nama PT Sago Prima Pratama tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2013 adalah tidak benar dancacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan DirjenPajak Nomor KEP00022/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00030/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00022/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 9 Maret 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00030/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas namaPemohon Banding, NPWP 02.371.594.9012.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp2.787.086.532,00, adalah yang secaranyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 9 halaman.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113456.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00025/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017tentang Keberatan Pemohon

Bahwa SKPKB Nomor 00031/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015atas nama PT Sago Prima Pratama tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 adalah tidak benar dancacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan DirjenPajak Nomor KEP00025/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00031/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atasnama

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00025/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 9 Maret 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00031/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas namaPemohon Banding, NPWP 02.371.594.9012.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp7.245.870.542,00, adalan yang secaranyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan:a.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113447.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00020/KEB/WP4J.30/2017 tanggal 9 Maret 2017tentang Keberatan

Bahwa SKPKB Nomor 00022/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015atas nama PT Sago Prima Pratama tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 adalah tidak benar dan cacathukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen PajakNomor KEP00020/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00022/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas nama

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kemballdari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00020/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 9 Maret 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00022/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas nama PemohonBanding, NPWP 02.371.594.9012.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp208.291.442,00, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Unit GPS 128i Merk Garmin; - 1 (satu) Unit Kompas Basah; - 1 (satu) Unit Mesin Lampu Merk Fuso / Dinamo 50 Kg; - 6 (enam) Buah Piber Lobang Dua; - 80 (delapan puluh) Buah Lampu Sorot Kapal; - 1 (satu) Eksemplar Pas Besar PK 205/61/KSOP.TBS 13 dikeluarkan di Teluk Bayur tertanggal 17 Desember 2013; - 1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam negeri No. 553/Aaa dikeluarkan di Teluk Bayur tertanggal 16 April 2012; - 1 (satu) Eksemplar Surat Persetujuan Berlayar no registrasi : PPK.29/I/30

/2017 dikeluarkan di Syahbandar Teluk Bayur tertanggal 17 Desember 2013; - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mil) No.

satu)1 (satu)1 (satu) Unit Kompas Basah;((((satu) Unit Mesin Lampu Merk Fuso / Dinamo 50 Kg;e 6(enam) Buah Piber Lobang Dua;e 80 (delapan puluh) Buah Lampu Sorot Kapal; 1 (satu) Eksemplar Pas Besar PK 205/61/KSOP.TBS 13 dikeluarkandi Teluk Bayur tertanggal 17 Desember 2013;e 1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam negeri No. 553/Aaa dikeluarkan diTeluk Bayur tertanggal 16 April 2012;Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Gst1 (satu) Eksemplar Surat Persetujuan Berlayar no registrasiPPK.29/V/30

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa, adalahberupa :Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Gste 1 (satu) Eksemplar Pas Besar PK 205/61/KSOP.TBS 13 dikeluarkandi Teluk Bayur tertanggal 17 Desember 2013;1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam negeri No. 553/Aaa dikeluarkan diTeluk Bayur tertanggal 16 April 2012;1 (satu) Eksemplar Surat Persetujuan Berlayar no registrasiPPK.29/V/30/2017 dikeluarkan di Syahbandar Teluk Bayur tertanggal 17Desember 2013;e 1 (satu) Lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mil

Sembari 02 Gt. 60No.553/Aaa, adalah berupa :1 (satu) Eksemplar Pas Besar PK 205/61/KSOP.TBS 13 dikeluarkandi Teluk Bayur tertanggal 17 Desember 2013;1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam negeri No. 553/Aaa dikeluarkan diTeluk Bayur tertanggal 16 April 2012;1 (satu) Eksemplar Surat Persetujuan Berlayar no registrasiPPK.29/V/30/2017 dikeluarkan di Syahbandar Teluk Bayur tertanggal 17Desember 2013;1 (satu) Lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mil) No.PK.686/10/07/AD.TBS2010 an.YUSMARDI tertanggal 29 September2010

/2017 dikeluarkan di Syahbandar Teluk Bayur tertanggal 17Desember 2013; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mil) No.PK.686/10/07/AD.TBS2010 an.YUSMARDI tertanggal 29 September2010; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan kecakapan (60 Mil) No.PK.686/12/20/AD.TBS2011 an.

/2017 dikeluarkan di Syahbandar TelukBayur tertanggal 17 Desember 2013, 1 (satu) Lembar Surat Keterangankecakapan (60 Mil) No.

Putusan Nomor 4249/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111797.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00007/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaMasa Pajak Desember

PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111797.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 untuk seluruhnyaterkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.Os 23. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00007/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00011/407/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama: PT OTP GeothermalServices Indonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat diRecapital Building Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya

PeninjauanKembali pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00007/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 5Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00011/407/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015 atas namaPemohon Banding, NPWP 03.088.631.1064.000; sehingga pajak yang lebihdibayar menjadi Rp1.155.063.061,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000213.15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 21 Pebruari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00054/KEB/WPJ.30

/2017,tanggal 25 Oktober 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00001/506/13/064/16, tanggal 14 September 2016, atas nama PT AgroSejahtera Manunggal, NPWP 02.596.770.4064.000, beralamat di JalanMelawai Raya Nomor 10 RT 003/001 Blok M, Melawai, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Neto (rugi) (Rp. 15.879.118.355)Kompensasi Kerugian Rp. 0Penghasilan Kena Pajak Rp. 0PPh Terutang Rp. 0Kredit

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00054/KEB/WPJ.30/2017, tanggal 25 Oktober 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00001/506/13/064/16, tanggal 14 September 2016, atas nama PTAgro Sejahtera Manunggal, NPWP 02.596.770.4064.000,beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10 RT 003/001 Blok M,Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang

PeninjauanKembali pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00054/KEB/WPJ.30

/2017, tanggal 25 Oktober2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00001/506/13/064/16, tanggal 14September 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.596.770.4064.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 4250/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00006/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00001/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015,atas nama: PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEPO0006/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00001/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015, atas nama: PTHalaman 4 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 4250/B/PK/Pjk/2019Keputusan Terbanding Nomor KEP00006/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JasaKena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00001/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015 atas nama PemohonBanding, NPWP 03.088.631.1064.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan

Pasal 13 ayat (2) UU KUP 57.413.668 57.413.668Jumlah PPN yang masih harus dibayar 194.112.876 194.112.876 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.111790.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00005/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 5Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2013 Nomor 00005/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015, atasOTP Services NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5, JalanAdityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga PPNnama PT Geothermal Indonesia,Halaman 2 dari 10 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00005/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00005/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015, atas nama PT OTP GeothermalServices Indonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat diRecapital Building Lantai 5, Jalan Adityawarman

PeninjauanKembali pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00005/KEB/WP4J.30

/2017 tanggal 5Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JasaKena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2013 Nomor00005/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015 atas nama PemohonBanding, NPWP 03.088.631.1064.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:Halaman 5 dari 10 halaman.

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponaanPemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulayar, akantetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya denganalasan keponaan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalamSurat Penolakan Nomor: kua.19.01/08/7/Pw.01/30/2017, maka olehkarena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menangdapat memberikan dispensasi kawin kepada keponaan Pemohon tersebut;.

Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dari KantorUrusan Agama Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat NomorKUA.19.01/08/PW.01/30/2017 tanggal 12 Januari 2017, (bukti P.2);3.

ketentuan pasal 6 ayat(2) dan 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinankeponakan Pemohon dengan Martini bin Mahsun calon istrinya di KUAKecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi KUA yangbersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkanpernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai lakilai kurang dari19 tahun, dengan surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratanpernikahan Nomor: KUA.19.01/08/PW.01/30

/2017 tanggal 12 Januari 2017(P.2);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami, calon istri,orangtua calon istri dan keterangan saksi antara keponakan Pemohon dancalon istri Keponakan Pemohon tidak ada halangan secara hukum untukmelangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabatsemenda, maupun karena sesusuan, hal ini sebagaimana yang dijelaskandalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturanperundang undangan yang berlaku, disamping itu kKeponakan Pemohon

AGUS 300,000,06/21/2017 ER VIA PPU 1590100668162SME BANK Cl SUBANDRIO 00.00RTGS =LSO5BIAYA6/21/2017 BIAYA JASA EBANKING TRANSFER 25,000.00SMETRANSFER VIA IBSME KE 7000513738 FANNY 250,000,06/21/2017 Panelindo GIRO 250000000.00 IDR NIRMALA DJUN 00.006/22/2017 TRANSFER VIA IBSME KE 4840266899 KEVIN 300,000,0 Halaman 8 Putusan Nomor 6/PID/2021/PT DKI GIRO 300000000.00 IDR TANDRAWAN 00.00TRANSFER VIA IBSME KE 0021610622 HILDA NARU 50,000,006/30/2017 50000000.00 ss aTAHAPAN IDR HALIM 0.00TRANSFER VIA

IBSME KE 4666788788 DAVID 20,000,006/30/2017 20000000.00 GIRO IDR GUNAWAN 0.00TRANSFER VIA IBSME KE 5470260094 50,000,006/30/2017 50000000.00 = ie RULI RIANTOTAHAPAN IDR 0.00TRANSFER VIA IBSME KE 2370078991 100,000,06/30/2017 = BENUNANTAHAPAN 100000000.00 IDR 00.006/30/2017 BIAYAADM 30,000.00AGUNGTRANSFER VIA IBSME KE 6390033344 185,000,07/11/2017 DHAMMARATAGIRO 185000000.00 IDR Kids 00.00TRANSFER VIA IBSME KE 4840266899 KEVIN 35,000,007/11/2017 35000000.00 GIRO IDR TANDRAWAN 0.00TRANSFER VIA IBSME

/2017 BIAYA ADM 30,000.00PEMINDAHAN TUTYTRSF KE10/3/2017 LANGSUNG GIRO SETIA 330,000,000.005210116941KE TAHAPAN WATYPEMBAYARAN10/9/2017 KIBCA 130,451,389.50PINJAMANTRANSFER VIA IB 630188888810/11/2017 400000000.00 TEDDY KURNIAWAN 400,000,000.00SME KE TAPRES IDRTRANSFER VIA IB 286158158810/13/2017 100000000.00 = DHANI ANDRIAWAN P 100,000,000.00SME KE TAHAPAN IDRREFTRAN KidKU KELUAR VIA IB 0190017PT.

PANIN SFER10/25/2017 PPU 2299900 M2k 200,000,000.00VIA IBSME B VIA=MWRTGSY7BIAYA JASA E BIAYA TRANSFER10/25/2017 50,000.00BANKING SMETARIKAN TUNAI10/25/2017 150,000,000.00GIRO10/26/2017 NDLAINNYA BY PRINT MUTASI 50,000.00TARIKAN TUNAI10/27/2017 400,000,000.00GIROB:PEMBAYARAN 3406910/30/2017 TIME LOAN 34,069,374.94PINJAMAN 374.9410/31/2017 BIAYA ADM 30,000.00TARIKAN TUNAI10/31/2017 400,000,000.00GIROTARIKAN TUNAI11/1/2017 350,000,000.00GIROPEMBAYARAN11/7/2017 KIBCA 131,196,759.88PINJAMANNDBIAYA11/

/2017 BIAYA ADM 30,000.0012/7/2017 NDLAINNYA BAYAR ANGS Ki/I 128,854,167.30TARIKAN TUNAI12/14/2017 215,000,000.00GIROB:PEMBAYARAN 7128512/18/2017 TIME LOAN 71,285,625.00PINJAMAN 625.00TARIKAN TUNAI12/19/2017 200,000,000.00GIROB:PEMBAYARAN 1583312/20/2017 TIME LOAN 15,833,333.36PINJAMAN 333.36 Halaman 17 Putusan Nomor 6/PID/2021/PT DKI B:PEMBAYARAN12/22/2017 D TIME LOAN 79166 7,916,666.70PINJAMAN66.70PEMBAYARAN BUNGA KREDIT12/27/2017 D 21,465,110.85PINJAMAN LOKALB:PEMBAYARAN 3406912/29/2017 D TIME

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran SITTI PATIMAH dengan No 6372LT051020180028 tertanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :Nama : SITTI PATIMAHDan Pemohon yang bersangkutan ingin melakukan perubahan nama padaKutipan Akta Kelahiran menjadi :Nama : SIT SABRINAKarena sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor072/26/30/2017 tertanggal 24 Maret 2017 dan keinginan pemohon untukmengganti arti / makna nama Pemohon.4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/26/30/2017 atas nama MASHUDI danSITI SABRINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten BaritoSelatan, tertanggal 24032017, yang selanjutnya diberi tanda P 3 ;. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITTI PATIMAH Nomor 6372LT051020180028 tertanggal 5 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasHalaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 237/Padt.P/2018/PN BjbKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberitanda P 4;5.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00047/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 10 Oktober 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor:00034/406/14/012/16 tanggal 29 Agustus 2016 atas nama: PT.Blackberry Indonesia, NPWP.03.088.639.4012.000, beralamat diGedung One Pasific Place Lantai 11, The Executive Centre UnitHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1060/B/PK/Pjk/202035, SCBD JI. Jend.

PeninjauanKembali pada tanggal O08 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00047/KEB/WPJ.30

/2017 tanggal 10 Oktober 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakHalaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00055/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 10 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2053 B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2015 Nomor 00006/407/15/013/16 tanggal 18 Agustus 2016, atasnama PT Asian Paints Indonesia, NPWP 72.118.728.4013.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 17, Jalan SultanIskandar Muda Kav.

PeninjauanKembali pada tanggal 8 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00055/KEB/ WP4J.30

/2017 tanggal 10 November2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00006/407/15/013/16 tanggal 18 Agustus 2016, atas nama PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa pada tanggal O05 Januari 2007, setelah Tergugatmemasrahkan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugattanopa pamit kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 10 tahunlamanya tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar beritanya dantidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, sebagaimana suratketerangan dari Kepala Desa Musuk, nomor 30///2017, tanggal 30Januari 2017;.

Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat dari Kepala Desa Musuk,Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali Nomor 30/2017, tanggal 30Januari 2017, bermeterai cukup (bukti P3).Putusan : 0216/Pdt.G/2017/PA.BiHalaman 3 dari 8Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pulamenghadapkan saksi, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksimemberikan keterangan sebagai berikut :Saksi: Kirjono bin Prapto Pardi. Saksi adalah tetangga Penggugat .

Batwa sajak bulon Desembor tahun 2014 sna wraas Torqvat eed pada butan Al an 30 2017,T Terqugat perp! mening IkiPenggugat pada aismat setagaiman tecnavutch the! wating camia solarang inl telah berpisah tempat tinggal selama: fobih kuratig 7 bulan,selma veyman foriebut anton Perapuget dengan Tengugat sudihDont deh antgue ih wh isnenatpn tap toveneSaiensdengan Tergugat:. Bahwa ea a perkara ini sesual dengan n lanidi/dalidadl tersebut di alas.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2005 Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang,Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 802/Pat.G/2018/PA.PrgProvinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : Kk.21.01.4/PW.01/30/2017 tertanggal 10 Juli 2017.2.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kk.21.01.4/PW.01/30/2017 yang diterbitkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXKabupaten Pinrang tertanggal 10 Juli 2017 sebagai bukti PB. Saksi: 1.

2018; (fotocopy Legalisir)

/ 2017 tanggal 30 Agustus 2017; (fotocopy Legalisir)

Dan Desa untuk ADD TriwulanIII 2019 Kota Tidore Kepulauan Nomor : 412.2/ 485/30/2019 tanggal 29 November 2019; (fotocopy Legalisir)

/2017 tanggal 26 April 2017; (fotocopy Legalisir)