Djoni sebagai Pengganti antar Waktu Anggota DPRD KotaLubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009 2014;4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketaTata Usaha Negara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 36/G/2013/PTUNPLG., Tanggal 12Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Pengugat untuk Seluruhnya;e Menyatakan batal Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat

/G/2013/PTUNPLG., tanggal 12 Februari 2014 yang dimohonkan banding;Mengadili Sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Mencabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Penetapan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/G/2013/PTUNPLG., tanggal 29November 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor 660/KPTS/II/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Sdr.Djoni sebagaiPengganti antar waktu anggota DPRD Kota Lubuk Linggau masa

/G/2013/PTUNPLG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang.

/G/2013/PTUNPLG., Tanggal 12 Pebruari 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajariJawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasankasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka TermohonKasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum

/G/2013/PTUNPLG., Tanggal 12 Pebruari2014;MENGADILI SENDIRI,e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat Berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkandalam perkara ini;Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 36/G/2013/PHI.Sby., tanggal 2 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PengadilanNegeri Surabaya dalam putusan perkara Nomor 36/G/2013/PHILSBY.

/G/2013/PHLSBY., dan perkara Nomor 37/G/2013/PHILSBY., ditanggani oleh Majelis Hakim yang sama pula ini jelasmelanggar hukum kepatutan juga keadilan dalam menggambil keputusankarena tidak bisa ada perbandingan dalam memutuskan jelaspastiputusannya sama;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaPengadilan Hubungan Industrial baik yang berkenaan dengan eksepsi paraTergugat maupun

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut amar di atas putusan PHI a quoharus ditambahkan dengan menghukum Tergugat membayar upah proseskepada kedua Tergugat masingmasing dengan perhitungan 6 xRp1.257.000,00 = Rp7.542.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 36/G/2013/PHI.Sby., tanggal 2 September 2013 dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan

IMAM FAUZI, tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/G/2013/PHI.Sby., tanggal 2 September2013 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Pengugat dan para Tergugatdinyatakan putus sejak tanggal 5 Juni 2012;3.

/G/2013/PTUN.PTK, tanggal 13 Maret 2014, buku tanah yang atas namaTERGUGAT yang ditunjukkan oleh TURUT TERGUGAT II luas tanahTERGUGAT benar 6.800 m2.

/G/2013/PTUN.PTK, tanah dan bangunanyang dikuasai oleh TERGUGAT III, IV, Tergugat I, Il mengatakan bangunandan tanah tersebut adalah milik TERGUGAT I, dan sewaktu perkara diHal. 5 dari 64 Hal....

SP) dengan tanah Penggugat(GOUW IE IE Alias TRI WAHYUNINGSIH) yang juga sebagaiPenggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakRegister Nomor : 36/G/2013/PTUN.

di PengadilanNegeri yang dalam hal ini di Pengadilan Negeri Mempawah.Adalah DALIL GUGATAN YANG TELAH MEMANIPULASIPERTIMBANGAN HUKUM Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak, dalam putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.PTK,tanggal 13 Maret 2014, yang terlan berkekuatan hukum tetap.

/G/2013/PTUN.PTK,pada halaman 53 alinia ke 4 sampai dengan halaman 54, yang kami kutibsebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap dialildalil Penggugatdalam gugatan.

kepada Penggugat sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalat memenuhi isi putusanterhitung sejak putusan diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap;Menyatakan putusan perkara PHI ini dapat dijalankan lebih dahulu walauTergugat verzet, banding atau kasasi;Menghukum Tergugat membayar perkara;Walaupun Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 36

/G/2013/ PHIMdn tanggal 24 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karenaPenggugat mengundurkan diri;3 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangpenggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan yang diperhitungkansebagai berikut:Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatane 15 % x (9x Rp1.650.000,00) + (5 x Rp1.650.000,00)e = 15% x (14.850.000,00

Nomor 36/G/2013/PHI.Mdn yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 04Februari 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan

padatanggal 11 Februari 2014;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya adalah:Putusan pengadilan PHI Medan Nomor 36/G/2013/PHI/MDN berdasar hukumpemutusan hubungan industrial

MA 141976Nomor 701 K/Sip/1974;e Bahwa dengan adanya putusan PHI Nomor 36/G/2013/PHIMDNyang hanya berdasarkan buktibukti foto copy tanpa dapatdiperlihatkan aslinya maka Pemohon Kasasi/Penggugat menganggapputusan tersebut harus dibatalkan dengan cara mengadili sendiri olehMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI;e Bahwa dengan demikian hakhak yang akan diberikan kepadaPemohon Kasasi/Penggugat yaitu berupa:Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan rinciansebagai berikut:e 15%

Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwewenangmengadili/menangani perkara ini, oleh karena sebagaimana gugatanPenggugat, Tergugatnya beralamat di Jakarta Selatan, sedangkanPenggugatnya beralamat di Payakumbuh Sumatera Barat, yang manaseharusnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan dimanatempat Tergugat tinggal, actor sequitor forem rei;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 36

/G/2013/PHI.PBR tanggal 10 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menetapan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak 17 Januari 2013, dengan alasan Tergugat tidakbersedia mempekerjakan Penggugat lagi; Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa: Pesangon: 2 x 4 x Rp4.400.000,00 Rp35.200.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp4.400.000,00

masukkerja maka tunjangantunjangan tersebut akan dipotong, dengan demikianPemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimKasasi di Mahkamah Agung untuk menetapkan upah Termohon Kasasidahulu Penggugat sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);.Bahwa atas uraian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon agar YangMulia Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung untuk dapatmempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 36

/G/2013/PHIPBR, tanggal 10Januari 2014 karena pertimbangan yang demikian tidak membuktikan bahwaJudex Facti telah teliti, cermat dan sempurna dalam memeriksa perkara aquo.Oleh karenanya putusan Judex Facti tidak memberi pertimbangan yang cukupdan kewajiban untuk memberi pertimbangan (motivering) yang cukup padasuatu putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 ayat (1)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yangberbunyi lengkapnya sebagai berikut:* Segala putusan

PUTUSANNomor 36/G/2013/PA SlyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkarayang diajukan oleh:EE Urur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ci xeee, Kabupaten KepulauanSelayar, selanjutnya disebut penggugat.melawanPe, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMP, pekerjaan petani,

dan 6tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 2 yakin Majelis Hakim lebin memahamidan mengetahuinya, oleh karenanya Tergugat II Intervensi 2 mohon kepadaMajelis Hakim berkenan menyatakan menerima eksepsi Tergugat IlIntervensi 2 untuk seluruhnya, kemudian berkenan pula menyatakanmenolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima untuk seluruhnya, selanjutnya Tergugat II Intervensi 2 mohonputusan sela;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor 36

/G/2013/PTUN.BJM. tanggal 18 Desember 2013 adalahsebagai berikut:DALAM PENUNDAAN: Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA:1.

tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 449 K/TUN/2014 tanggal 22 Desember 2014 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 26Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin pada tanggal 26 November 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 36

/G/2013/PTUNBJM. jo Nomor45/B/2014/PT.TUN.Jkt. jo Nomor 449 K/TUN/2014 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, permohonan tersebut diikutialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin tersebut pada tanggal 08 Desember 2015;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan JawabanMemori

Putusan Nomor 18 PK/TUN/2016putusan yang dimohonkan peninjauan kembali in casu Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 36/G/2013/PTUNBJM., tanggal 18Desember 2013 pada tanggal 26 Maret 2015.

Busro bin Sidik TIDAK DISALAHGUNAKAN lagioleh pihak manapun juga, hal ini terbukti telah disalahgunakan baikpada perkara aquo dan sejenisnya maupun pada perkara sebelumnyapada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin register nomor :36/G/2013/PTUN.BJM tanggal 18 Desember 2013 jo. putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor45/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 29 April 2014 jo. putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 449 K/TUN/2014 tanggal 22Desember 2014 jo. putusan PK Mahkamah Agung

;Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada MenteriKeuangan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi:mengangkat dan mempekerjakan kembali Penggugat pada kedudukansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menjatuhkan hukuman disiplinberupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibatadanya gugatan ini;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 36

/G/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Juli 2013 adalah sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M.

Putusan Nomor 50 PK/TUN/2015Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADANPERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEKk) tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 36/G/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Juli 2013;MENGADILI SENDIRIMenolak gugatan Penggugat;Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biayaperkara

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/G/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Juli 2013 diberitahukan kepada TermohonKasasi/Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014, kemudian terhadapnya olehTermohon Kasasi/Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

ternyataTergugat Konvensi pernah menjadi pihak terhadap gugatan yangdiajukan oleh seorang bernama Ali Akbar yang mengaku pemilik sahdengan alas hak yang sama tersebut telah mengajukan gugatan melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan terhadap perkaraHalaman 8 dari 53Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bjbtersebut telah mendapatkan putusan tingkat pertama hingga putusankasasi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde),sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 36

/G/2013/PTUN.BJM tanggal 18 Desember 2013 jo. putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor45/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 29 April 2014 jo. putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 449 K/TUN/2014 tanggal 22Desember 2014, dan sekarang ini perkara dimaksud oleh Ali Akbar(Pemiliknya/Penggugatnya) tersebut masih diajukan lagi upaya hukumluar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang mana hingga sekarang atasperkara yang diajukan PK tersebut masih berproses dan belummendapatkan putusan PK,

masih SD;Menimbang,bahwa atas keterangan para saksi Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il akan menanggapinya pada kesimpulan;Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkali gugatan tersebut makauntuk menguatkansangkalan gugatanpenggugat, tergugat mengajukan bukti surat berupa :Bukti bertanda T.+1Bukti bertanda T.'2Bukti bertanda T.F3Bukti bertanda T.H4Bukti bertanda T.15Bukti bertanda T.16Berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RL tingkatPeniniauan Kembali (PK) No. 18 PK/TUN/2016 atasPerkara No. 36

/G/2013/PPTUN.BJM jo.

/G/2013/PTUN.BJM(sebanyak 103 lembar fotocopysesuai ASLinya).: Berupa Salinan Putusan Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara(PT.TUN) Jakarta No. 458/2014/PT.TUNJKT atas tingkatBanding Perkara No. 36/G/2013/PTUN.BJUM (sebanyak 14lembarfotocopysesuai ASLhya).: Berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Rl No. 449K/B/TUN/2014 atas iingkat Kasas Perkara No.36/G/2013/PTUN.BJM jo.

Putusan Nomor 118 PK/TUN/2015maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebutseluruhnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 36/G/2013/PTUN.MDN, tanggal O07 Oktober 2013, adalahsebagai berikut:MENGADILIDALAM EKSEPSI;Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA;le2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara SekretariatDaerah Provinsi Nomor 012/729 bertanggal 31 Januari 2013, yangditandatangani

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 258K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 Maret 2015, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi /Terbanding/Penggugat diajukan permohonan PeninjauanKembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medanpada tanggal 22 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 36

/G/2013/PTUNMDN juncto Nomor 258K/TUN/2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan, permohonan tersebut disertai dengan alasanalasannya diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 22Juli 2015;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukanJawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata usahaNegara Medan pada halaman 1215, yang membatalkan Putusan PTUNMedan Perkara Nomor 36/G/2013/PTUNMDN, didasarkan kepadaketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 40Tahun 1994 tentang Rumah Negara,yang menyebutkan bahwa: RumahNegara Golongan Ill adalah Rumah Negara yang tidak termasukGolongan dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninva;3.

tidak ada penambahan luas tanah 160M2 sebagaimana dalil Penggugat tersebut (lihat Bukti T.II.Int.1) ;Oleh karena itu obyek gugatan dalam perkara ini menjadi tidak jelas dankabur, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima;Berdasar alasanalasan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatanPenggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 36

/G/2013/PTUN.Smg, tanggal 20 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi;e Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara;e Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.382.500, (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya dengan PutusanNomor 78/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Mei 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 16 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 36/G/2013/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Semarang.

dalildalil Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatanPenggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum) karena antaraposita dan petitum yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum) karena antara posita dan petitumnyaterjadiInkonsistensi;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 36

/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24September 2013 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesarRp65.500,00 (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 24 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugatdiajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2013 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Nomor 36/G/2013/PT.TUN.JKT yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Batara Girsang, MM, akan tetapi Tergugat secara diskriminatif dan tanpalandasan hukum telah menolak permohonan Penggugat tersebut, sehinggauntuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan, Penggugat terpaksamengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan pada tanggal 23 April 2013 yang didaftar dalam register perkara No.36/G/2013/ PTUN.MDN.

;Bahwa ternyata dalam proses gugatan No. 36/G/2013/PTUN.MDN tersebut,Tergugat dengan tidak menghomati proses Pengadilan, dan tidakmenjawab/menanggapi Surat Penggugat sebelumnya, Tergugat telahdengan sengaja menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objeksengketa TUN ic.

Substitusi Nomor : SKU01/WPJ.14/2012,tanggal 10 Oktober 2012 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIII /TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/B/2013/PT.TUN.JKT tertanggal 01 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa ini; 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Desember2012, Nomor 11/G/2012/PTUN.SMD, 3 Berkas perkara banding Nomor 36

/G/2013/PTTUN.JKT, dan surat surat lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tertanggal 19Desember 2012, Nomor 11/G/2012 /PTUN.SMD, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:MENGADILIDalam EksepsSi : 002nnn nnn nn nena nnn enema nen nnnnennnnn Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II angka 1, Tergugat III angka 1 ; Dalam Pokok Perkara : Menyatakan

BataraGirsang, MM, akan tetapi Tergugat secara diskriminatif dantanpa landasan hukum telah menolak permohonanPenggugat tersebut, sehingga untuk memperoleh kepastianhukum dan keadilan, Penggugat terpaksa mengajukan gugatanterhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan1312.13.14.pada tanggal 23 April 2013 yang didaftar dalam registerperkara No. 36/G/2013/ PTUN.MDN.

;Bahwa ternyata dalam proses gugatan No. 36/G/2013/PTUN.MDNtersebut, Tergugat dengan tidak menghomati prosesPengadilan, dan tidak menjawab/menanggapi Surat Penggugatsebelumnya, Tergugat telah dengan sengaja menerbitkan SuratKeputusan yang menjadi obyek sengketa TUN ic.

Bahwa perlu kami beritahukan kepada Majelis Hakim Kasasi bahwa perkaraini sangat janggal juga penuh dengan kepentingan karena ada dua (2)Perkara dalam perusahaan yang sama juga masalah yang sama yaituPerkara Nomor 36/G/2013/PHILSBY. dan Perkara Nomor 37/G/2013/PHILSBY., di tanggani oleh Majelis Hakim yang sama pula ini jelasmelanggar Hukum kepatutan juga keadilan dalam menggambil keputusankarena tidak bisa ada perbandingan dalam memutuskan jelas pastiputusannya sama;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan

tanggal 1162004);Yurisprudensi No. 482 K/TUN/2003, tanggal 1882004 tersebut di atastelah diikuti juga oleh beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara dalamperkara dengan obyek gugatan yang sama yaitu tentang SK KepalaDaerah terkait Pilkades diantaranya:> Pengadilan Tata Usaha Bandung yaitu dalam perkara No.68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan TataUsaha Bandung;> Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam perkara No.75/G/2008/PTUN BDG; dan> Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara No. 36

/G/2013/PTUN.SRG.

Tanggal 29 April 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 06 Juni 2014, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, Tanggal 24 Juni 2014 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada Tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 36/G/2013/PTUN.BJM., yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

BDG Tanggal 8 Oktober 2007 Di Pengadilan TataUsaha Bandung ;> Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam perkara No. 75/G/2008/PTUNBDG; dan> Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Perkara No. 36/G/2013/PTUN.SRG.