Putusan Nomor 97 PK/TUN/2018dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 236K/TUN/2017, tanggal 16 Mei 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dariPemohon Pemohon Peninjauan Kembali Pojianna diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Maret 2018,sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 53/G/2016/P.TUN.MDN yang dimohonkan peninjauan kembalidiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal30 Agustus 2017;Menimbang,

., PerkaraNomor: 53/G/2016/PTUNJKT masingmasing pada tanggal 20 Juni 201 7;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 298/G/2016/PTUNJKT yang dimohonkan banding diucapksidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 201 1 dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding ataupun kuasa Hukumnya3;*+=:*+Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebu diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding sesuai dengan

Putusan Nomor 5 PK/TUN/2019diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebutpada tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana BeritaAcara Sumpah Nomor 53/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 8 Juni 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang

Perkara a quo yang telah diterbitkanIMB atas milik Tergugat Il Intervensi dan Para Penggugat tidak adamenjelaskan sama sekali kerugian materiil atau kerusakan bangunanatas pembangunan gedung olahraga bulutangkis yang dibangun olehTergugat Il Intervensi, dimana Para Penggugat hanya keberatan atassurat keputusan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimilikioleh Tergugat II Intervensi;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 53

/G/2016/PTUNMDNtanggal 1 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak EksepsiEksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Sengketa:1.

2017Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor225/B/2016/PT.TUNMDN, tanggal 19 Januari 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Februari 2017, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53

/G/2016/PTUNMDN JunctoNomor 225/B/2016/PT.TUNMDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Medan.

Putusan Nomor 236 K/TUN/2017undang/hukum (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yang telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 Juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009), maka sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor225/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 19 Januari 2017 dan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2016/PTUN.MDN tanggal 1November 2016 a quo harus segera dibatalkan pada tingkat kasasi, danselanjutnya agar Mahkamah Agung

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTb Terkait dengan logo yang diklaim Penggugat tersebut, telahditegaskan dalam Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKT.

Organisasi Pengusul tidak mungkin menggunakanlogo pihak lain sebab Organisasi Pengusul juga memiliki logo sendirisebagaimana fakta yuridis dalam Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKT;Bahwa kekeliruan Gugatan Penggugat berikutnya tertera pada huruf b danc Posita pada butir 15 (halaman 6), Tergugat tidak pernahmerusak siapasiapa terkait rekruitmen Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial padaMahkamah Agung.

(Fotokopi dari fotokopi);: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :53/G/2016/PTUNJKT., tanggal 21 September 2016.

(Fotokopi sesuai dengan asili);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 53/G/2016/PTUNJKT., tanggal 21September 2016. (Fotokopi sesuai dengan salinan);Surat dari Muchtar Pakpahan kepada Peserta RapatPleno DEN KSBSIL., tanggal 2 Desember 2012, Hal :Keluar dari KSBSI yang dipimpin Sdr. Mudhofir.

Jakarta serta suratsurat lainnya ya ubungan dengansengketa ini, bahwa Majelis Hakim tingkat Ba dalam musyawarahnyamenyatakan sependapat dengan pertim hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara a quo yang telah memberipertimbangan hukum terhadap pokok perkara dalam perkara quo,dengan alasan pertimban hukum yang pada pokoknya sebagaimanaterurai dibawah ini ; +=:=+ 202222 nn nnn nn nn nc ne nneeMenimbang,ssbahwa dengan memperhatikann bukti P13 A berupaPutusan an Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 53

/G/2016/PTU , tanggal 24 Agustus 2016 dan bukti P13 B berupa putusanlan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 328/B/2017 /PT.TUN.JKT. tanggal 05 Januari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,yang amarnya menyatakan batal dan mewajibkan untuk dicabut pencantumandalam daftar hitam atas nama Penggugat/Terbanding oleh Kepala Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bogor , maka penerbitan obyeksengketa Nomor : 865 tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang sanksiPencantuman Dalam

Olehkarena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, makagugatan Penggugat harus dinyatakan telah melampaui tenggangwaktu yang ditentukan;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 53/G/2016/PTUN.Mdo,Tanggal 10 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:.

Tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 23 Juni 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat melalui perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 13 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 53/G/2016/PTUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Manado.

Bahwa mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI (JudexJuris) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memutusdalam pertimbangan hukumnya menyatakan: penerapan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 53/G/2016/PTUN.Mdo,tanggal 10 November 2016 jo.

Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan5Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kKesempatan untuk melihatdan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan MelihatBerkas Perkara masing masing tertanggal 12 Mei 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 53 / G /2016

SBSI (Konfederasi Serikat BuruhSejantra Indonesia)Putusan PTUN No. 53/G/2016/PTUN.

Bahwa Perkara 53/G/2016/PTUN.Bdg yang telah diputuspada tanggal 26 Nopember 2018 dan telah berkekuatan hukum yangtetap dengan amar Putusan sebagai berikut:Halaman 10 dari 29 halaman. Putusan Nomor 391/PDT/2019/PT.BDG.MENGADILIDalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi tentang tenggang waktu mengajukangugatan telah lewat waktu dari Tergugat dan Tergugat II Intervensiditerima;Dalam Pokok Sengketa:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (NietOntvankelijk verklaard);2.

;Perkara Nomor 53/G/2016/PHI.Sby.;Perkara Nomor 61/G/2016/PHI.Sby.;Perkara Nomor 65/G/2016/PHI.Sby.;Perkara Nomor 66/G/2016/PHI.Sby.;Perkara Nomor 68/G/2016/PHI.Sby.;Perkara Nomor 70/G/2016/PHI.Sby seharusnya gugatan tersebut diajukanoleh 59 orang sesuai dengan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya.

(fotokopi sesuai dengan asili) ;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 53/G/2016/PTUNJKT, tanggal21 September 2016. (fotokopi sesuai denganasll) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua)orang saksi fakta yang bernama CARLOS RAJAGUKGUK dan ABDULLAHSANI yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :.

Sedangkan dengan Carlos saksi terbina hubunganbatin;Bahwa saksi tahu ada gugatan di PTUN No. 53/G/2016/PTUNJKTdan gugatan tersebut disebabkan adanya Putusan MA No. 378yang terbit di bulan November 2015, dan mereka mengajukangugatan kepada Kementerian Tenaga Kerja, kami katakana agarmereka tidak memakai lagi nama SBSI, akan tetapi merekamengatakan berhak untuk menggunakannya lalu. merekamengajukan gugatan dan menarik Sudin Tenaga kerja Jakpussebagai Tergugat.

Surabaya nomor : 69/PHI/IX/2015, tertanggal 03September 2015 itu untuk 59 orang sedangkan dalam gugatan Penggugathanya 2 orang, bahkan secara nyata beberapa pihak pekerja dari sejumlah 59Orang tersebut saat ini mengajukan gugatan terpisah sebanyak 10 gugatanyang sudah tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya yaitu Perkara nomor : 36/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor :44/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor : 46/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor : 51/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor : 53

/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor : 61/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor : 65/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor : 66/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor : 68/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor : 70/G/2016/PHI.Sby seharusnya gugatan tersebut diajukan oleh 59 orang sesuaidengan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Ahli Pengadaan, memberikanketerangan apabila kondisinya penyedia sedang masuk daftar hitam, danterhadap pencantuman dalam Daftar Hitam tersebut Penyedia Barang/Jasasedang mengajukan gugatan ke Pengadilan atau melakukan keberatan, dansudah diketahui hasilnya maka hasil dari Putusan Pengadilan yangmembatalkan pencantuman dalam Daftar Hitam itulah yang akan dilaksanakanuntuk tindakan selanjutnya;Menimbang, bahwa mencermati buktiobukti P13 A, berupa PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 53

/G/2016/PTUNBDG,tanggal 24 Agustus 2016, bukti P13 B berupa Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 328/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Januari2017, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum adanyaputusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pencantuman dalamDaftar Hitam atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bogor NomorHalaman 85 dari 92 halaman.

Kedua surat itu, selainditerima DEN KSBSI, juga dimuat di www.muchtarpakpahan.com, dandimuat juga dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 53/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 21 September 2016, hal. 2129;Halaman 18 Putusan nomor 579/PDT/2021/PT DKI5.4. Sdr. Muchtar Pakpahan mendeklarasikan pembentukan SBS1 baruPada tanggal 2 Desember 2012 Sdr. Muchtar Pakpahan, dkkmendeklarasikan pendirian/pembentukan organisasi buruh barubernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, disingkat SBSI.

);Invoice Nomor: 11090 tanggal 12 Nopember 2014,(Fotokopy darifotokopy);Invoice Nomor: 110381 tanggal 15/3/2014, (Fotokopy dari fotokopy);Invoice Nomor: 11018 tanggal 10/2/2014, (Fotokopy dari fotokopy);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor:45/G/2013/PTUNSRG tanggal 11 Februari 2014, (Fotokopy darifotokopy);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor:92/G/2015/PTUNBDG. tanggal 6 Oktober 2015, (Fotokopy darifotokopy);Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung, Nomor:53

/G/2016/PTUN/,BDG/2016, tanggal 24 Agustus 2016, (Fotokopydari Fotokopy);Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangdalam perkara Nomor: 07/G/2017.PLG.