dinyatakan tidak diterima;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat denganpertimbangan hukum/pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakanbahwa tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan Objek Sengketa a quo dariaspek prosedural dan subtansial tidak sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangUndangan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan melanggar azas

kecermatan dankepastian hukum;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Barru Nomor888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang pemberhentian karena melakukantindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan atas nama Andi Wawo, S.Sos.

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara danketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat/Pembanding telahmelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan, dengan demikian berdasarkan pada bukti P10, P11 dan T3, T4 tersebut diatas Penerbitan Objek Sengketa tersebut tidakbertentangan dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku maupunazas kepastian dan azas

kecermatan, karena Tergugat/Terbanding mengeluarkanKeputusan tersebut berdasarkan amanat/perintah peraturan PerundangUndangan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 102/G/2019/PTUN Mks.

.3 Tahun 2011, Tentang PengelolaanPengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dalam Pasal 67 ayat 1d,oleh karenanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebutharuslah dinyatakan batal atau tidak sah;.Bahwa selain itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugatatas objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundanganyang berlaku dan AzasAzas umum Pemerintahan yang Baik sepertiyang telah diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 khususnya Azas

Kecermatan Formal, AzasProfesionalitas, Azas Kepastian Hukum Formal dan Materiil, antara lain :e Azas Kecermatan Formal, yaitu bahwa seharusnya Tergugat selalubertindak cermat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 486/DesaBansari dan seharusnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaandata fisik dan data yuridis dari datadata tanah yang ada di kantorDesa Bansari, karena sampai sekarang objek sengketa Leter C.No.546, Klas D.IV, Persil No.65, dengan Luas keseluruhan = +3.230 M?

Putusan Nomor 216 K/TUN/2016Tahun 1997 dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya AzasKepastian Hukum, Azas Kecermatan, dan Azas Akuntabilitas;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan JudexFacti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat menyangkal telah menjual tanah lokasi objeksengketa kepada Diman (Harmanto Pardiman) ayah Tri Gayatri (Tergugat

Azas Kecermatan Formal :Yaitu pada waktu mempersiapkan Keputusan Tata Usaha Negara,Tergugat harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenaisemua fakta dan kepentingan yang relevan, termasuk mendengarketerangan para pihak yang terkait; bahwa ternyata Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa a quo tidak pernah meminta keterangandan penjelasan dari Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugatmelanggar Azas Kecermatan Formal ;Azas Kepatutan dan Kebijaksanaan (Sapientia) :Bahwa, Tergugat sebagai atasan

Pemohon Kasasi karena sebagai penjamindianggap ikut serta melakukan tindak pidana sehingga perbuatan tersebutterjadi bukan sekehendaknya ;Bahwa, ternyata Termohon Kasasi sebelum menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa belum mengumpulkan semua faktafaktayang relevan, maka dengan demikian surat keputusan objek sengketa a quotelah diterbitkan oleh Termohon Kasasi secara sewenangwenang telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, knususnya AzasLarangan Berbuat SewenangWenang, Azas

Kecermatan dan AzasPermainan Yang Layak ;Bahwa, Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa a quo telahmengabaikan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diaturdalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Jo.

kepentinganpemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yangtelah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1),sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik No.278 tanggal 19 Nopember2009, Surat Ukur No. 127 / Nambakor / 2009 tanggal 18 Nopember 2009, atasnama Maski, tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang sebenarnya ;Bahwa selain melanggar peraturan perundangan, tindakan Tergugat tersebut jugamelanggar Azas Umum Pemerintah Yang Baik, yaitu ;a Azas

Kecermatan Formal yaitu : pada waktu mempersiapkan suatukeputusan, maka Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) sebelummenerbitkan kedua Surat Keputusan tersebut harus bersikap jujur.

, yang secarahukum Sertifikat diterbitkan untuk pemegang hak yang bersangkutansesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam bukutanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1) Peraturan PemerintahNo. 24 tahun 1997, akan tetapi temyata terbitnya Sertifikat tersebut tidaksesuai dengan data fisik dan data yuridis yang sebenarnya;4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali selain telah melanggar Peraturanperundangundangan juga telah melanggar Azas Umum Pemerintah Yang Baikantara lain :a Azas

Kecermatan formal, jadi dalam hal ini Termohon PeninjauanKembali dalam melaksanakan tugasnya harus jujur dan cermat sertasesuai dengan adanya data fakta hukum yang ada, akan tetapi ternyatatindakan Termohon Peninjauan Kembali bertolak belakang dengan azastersebut;b Azas Kepastian hukum, dalam hal melaksanakan tugasnya TermohonPeninjauan Kembali harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku, akantetapi ternyata tindakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali telahmelanggar peraturan perundangundangan

Bertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahan yang baik,terutama azas kecermatan formal, dan azas kecermatan material;Bahwa putusan Tergugat in litis Keputusan Bupati SukoharjoNo. 888/05/2014 tanggal : 29 03 2014 tersebut bertentangandengan azas kecermatan formal, yaitu Tergugat masih mendasarkanketentuanketentuan formal dari undangundang yang sudah dicabutdan sudah tidak berlaku.

No. 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat in litis KeputusanBupati Sukoharjo No. 888/05/2014 tanggal : 29 03 2014 tbertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahan yang baik,terutama azas kecermatan formal dan azas kecermatan material.Hal. 13 dari 106 hal. Putusan Nomor :054/G/2014/PTUN.Smg.2.

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilBahwa dengan demikian keputusan Tergugat in litis KeputusanBupati Sukoharjo No. 888/05/2014 tanggal : 29 03 2014bertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahan yang baik,terutama azas kecermatan formal, dan azas kecermatan material; 3.

Bertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahanyang baik, terutama azas kecermatan formal,dan azaskecermatan material; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka kesalahanPenggugat tidak memenuhi kriteria untuk diberhentikan dengan tidakhormat seperti dimaksud pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun ketentuanHal. 15 dari 106 hal.

Bertentangan dengan azasazasumum pemerintahan yang baik,terutama azas kecermatan formal danazas kecermatanmaterial. Dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur karena Penggugattidak menjelaskan peraturan perundangundangan mana yangbertentangan.

Pada Pasal 3 Undangundang No.28Tahun 1999 mengatakan bahwa Azasazas Umum Penyelenggara Negara meliputiKEPASTIAN HUKUM Dalam hal ini TERGUGAT telah melanggar Azas BertindakCermat atau Azas Kecermatan dimana azas ini menghendaki agar Tergugatbertindak.............bertindak cermat dalam melakukan proses penerbitan objek sengketa sehinggatidak menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan jika Tergugat hendakmengeluarkan Keputusan untuk menerbitkan objek sengketa harusmempertimbangkan akibatakibat hukum

Dengan demikian maka Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukumuntuk bertindak cermat atau Azas Kecermatan yang diatur di dalam UndangundangNo.28 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 serta PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pasal 2 ayat (2) Nomor.9 Tahun 1999 dan pasal 41 ayat (8) Nomor. 3 Tahun 1997 ;Bahwa berdasarkan alas analasan yang diuraikan diatas, mohon Bapak KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Medan cq.Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus

Pasar Kabupaen14Kebumen cacat hukum, karena tidak cermat dalampembentukannya, jabatan Penggugat pada saatditerbitkannya Surat KeputusanTata Negara yang menjadiobyek sengketa bukan Head Teller, tetapibagian Tagihan dan Pelayanan KreditPensiunanPensiunan serta Penghimpunan dana di Lingkungan PNS,sehingga seandainya Tergugat mau memberhentikan HeadTeller, mestinya bukan Penggugat yang diberhentikan,sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebutbertentangan dengan azaz umum pemerintahan yang baikyaitu azas

kecermatan(Zorgvuldiheid); rrr rrr errr.

BPR Bank Pasar Kebumen adalah Direksi PDBPR Bank Pasar Kebumen bukan Tergugat , maka keputusanTergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidakhormat tersebut merupakan keputusan yang bertentangandengan asas kepastianhukum ; c cr rere eee eeBahwa sehingga selain keputusan Tergugat bertentangandengan peraturan perundangan yang berlaku, Surat15Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugattersebut merupakan supatu keputusan yang bertentangandengan azas azas umum pemerintahan yang baik,khususnya azas

kecermatan dan azas kepastian hukum,sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf b UU Nomor5 Tahun 1986 Jo.UU Nomor g Tahun2004; +e ee eee eee eee ee ee ee eBahwa karena Surat Keputusan Tergugat diterbitkanbertentangan dengan peraturan perundangan yang berlakudan asasasaS umum pemerintahan = yang baik, makaPenggugat mohon agar Surat keputusan Tergugat tersebutdinyatakan batal atau tidak sah menuruthukum; 9.

atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tindakanTergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo telah mengakibatkankepentingan Para Penggugat dirugikan berupa Pemindahan/ Penempatan PenggugatI s/d Penggugat XVII yang diberhentikan dari Kepala Sekolah dan Penggugat XVIIIs/d Penggugat XX yang diberhentikan sebagai Pengawas Sekolah menjadi Gurubiasa yang sangat tidak sesuai dengan Azas kepatutan dan Azas

Kecermatan karenaberdasarkan penilaian/prestasi Para Penggugat selama menjabat sebagai KepalaSekolah/Pengawas Sekolah yang setiap tahunnya selalu berkinerja bagus baik untukkesetiaan dan penilaian prestasi sekolah dan jabatan Para Penggugat sesuai denganobyek sengketa a quo Para Penggugat merasakan sebagai hal yang menimbulkanketidaknyamanan Para Penggugat dalam melakukan pekerjaan sebagai PegawaiNegeri Sipil serta pemindahan Para Penggugat tersebut tidak atas dasar permintaanPara Penggugat dan

Dalampertimbangan Judex Facti mengatakan Azas kecermatan merupakan salah satu azasformal di dalam Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Azas Kecermatan di sinidimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktumenyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semuafakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semenamena, adil, menghormati hakhak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar manusia dan kalauperlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;Azas Kecermatan mensyaratkan bahwa pihak yang berkepentingan, di dengar(kewajiban mendengar), sebelum Pejabat

Adapun azas kecermatan material esensinya adalahmenghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian seseorang akibat adanyaKeputusan Tata Usaha Negara.11. Bahwa Judex Facti keliru dalam penerapan hukum karena adalah sesuatu yang tidakmungkin untuk mendengarkan pendapat orang yang akan dimutasikan oleh PemohonKasasi, disamping penerapan hukum pada perkara in casu tidak benar juga tidakmungkin untuk dilaksanakan oleh Pemohon kasasi.12.

Menyatakan perbuatan Tergugat I, Il yang mengklaim tanah perkara danperbuatan Tergugat Ill, IV yang melakukan perbuatan yangbertentangan dengan azas kecermatan dan kurang hati hati dalamproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tahun 2013 atas namaManta Silalahi adalah tindakan yang tidak sah dan merupakanperbuatan melawan hukum;5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tahun 2013 atas nama MantaSilalahi atas tanah milik Penggugat adalah cacat hukum dan tidakberkekuatan hukum;6.

Nomor 204 PK/PDT/2020Menyatakan perbuatan Tergugat I, Il yang mengklaim tanah perkaradan perbuatan Tergugat Ill, IV yang melakukan perbuatan yangbertentangan dengan azas kecermatan dan kurang hati hati dalamproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tahun 2013 atasnama Manta Silalahi adalah tindakan yang tidak sah;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tahun 2013 atas namaManta Silalahi atas tanah milik Para Penggugat adalah cacat hukumdan tidak berkekuatan hukum;:Menghukum Tergugat , Il,

Azas Kecermatan Formal :Yaitu pada waktu mempersiapkan Keputusan Tata Usaha Negara,Tergugat harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenaisemua fakta dan kepentingan yang relevan, termasuk mendengarketerangan para pihak yang terkait; bahwa ternyata Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa a quo tidak pernah meminta keterangandan penjelasan dari Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugatmelanggar Azas Kecermatan Formal ;c.

Pemohon Kasasi karena sebagai penjamindianggap ikut serta melakukan tindak pidana sehingga perbuatan tersebutterjadi bukan sekehendaknya ;Bahwa, ternyata Termohon Kasasi sebelum menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa belum mengumpulkan semua faktafaktayang relevan, maka dengan demikian surat keputusan objek sengketa a quotelah diterbitkan oleh Termohon Kasasi secara sewenangwenang telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya AzasLarangan Berbuat SewenangWenang, Azas

Kecermatan dan AzasPermainan Yang Layak ;Bahwa, Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa a quo telahmengabaikan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diaturdalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Jo.

Jelasjelas dilakukan tanopa adanya penelitian yang cermat sehingga Tergugattelah melanggar azas pemerintahan yang baik (general principles of goodgovernment) terutama azas ketelitian dan azas kecermatan sertasewenangwenang sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian terhadapmasyarakat dan dalam hal ini dialami oleh Penggugat.

Putusan Nomor 150/B/2017/PTTUN Mks.ketelitian dan azas kecermatan serta sewenangwenang sehinggamengakibatkan timbulnya kerugian terhadap masyarakat dan dalam halini dialami oleh Penggugat.

Azis, SE, MM telah diteliti dan telahditerbitkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dibidang Pertanahanterutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah junctoPeraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, oleh karena itu sama sekalitidak melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan danAzas Pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 poin a UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang

No. 164/B/2015/PTTUN.MKS .Tanah juncto Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, olehkarena itu sama sekali tidak melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaiman dimaksud dalamPasal 53 ayat 2 poin a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaBahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding membantah dalil gugatanPenggugat/terbanding tersebut dengan menyatakan

Azis, SE,MM. yang telah diteliti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan PerundangUndanganyang berlaku dibidang Pertanahan terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3Tahun 1997, yang oleh karena itu tidak melanggar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yangHalaman 15 dari 18 hal. Put.

Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat ;Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard) ;Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomo 8909/Kel.Bintara Jaya terbit tanggal 23 Oktober 2011, dengan Surat Ukur Nomor076/Bintara Jaya/2012 tanggal 20 September 2012 seluas 203 m2 tercatat atasnama Dra.Tia Aryati, telah sesuai dengan aturan yangberlaku ;Menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melaksanakan AzasAzasUmum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas

kecermatan dan ketelitiansehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu MajelisHakim Tinggi mohondipertimbangkan ;Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara yangBahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah mengajukan memoribanding tertanggal 18 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada

NietOnvankelijk Verklaard) ;e Menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding adalah Penggugat yang tidakmempunyai itikad yang baik sebagai Penggugat ;e Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomor 8909/Kel.Bintara Jaya, diterbitkan tanggal 20 September 2012 seluas 203 m2 tercatatatas nama ODra.Tia Aryati, telah sesuai dengan aturan yangberlaku ;e Menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan KotaBekasi) telah melaksanakan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya azas

kecermatan dan ketelitian sehingga telah memenuhi ketentuanPasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsahae Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara yangBahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingtertanggal 21 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraHal. 9 dari hal. 14 Put.

IV, KelurahanPetogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan tindakanyang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku danmelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukumsertipikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagiserta dinyatakan tidak berlaku, Posita 19 Bahwa tindakan hukum yangdilakukan oleh Tergugat II tersebut telah melanggar AzasAzas UmumPemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehatihatian

IV, Kelurahan Petogogan, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan,yang didalilkan melakukan tindakan yangbertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggarasasasas umum pemerintahan yang baik sehingga merugikan Penggugatmaka Majelis juga diharuskan mengkaji dan mempertimbangkan apakahtindakan Tergugat II Tersebut bertentangan dengan peraturan perundanganyang berlaku dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baikterutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehatihatian sebagaimanadimaksud

IV,Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,yangdidalilkan diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIFJAKARTA SELATAN, dengan bertentangan dengan peraturan perundanganyang berlaku dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baikterutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehatihatian sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang dituntut untukdibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai

isteritanpa ikatan yang sah,Bahwa akan tetapi izinizin yang disyaratkan oleh peraturan tersebut tidakada dilakukan oleh Sihotang, Mula sehingga patut untuk diduga bahwadatadata yang dibuat untuk mengajukan Akta Perkawinan In litis adalahhasil rekayasa belaka sehingga tentunya patut dan diduga pula bahwaTergugat sebagai pejabat negara yang membuat suatu keputusan tatausaha negara itu wajib mengetahui keabsahan data yang didapatkannyasebelum mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara, hal initentunya azas

kecermatan dalam bertindak tidak dilaksanakansebagaimana mestinya sehingga berdampak pada ketidakpastian hukumterhadap suatu keputusan tata usaha negara tersebut;Bahwa selain daripada itu Tergugat yang dalam menerbitkan Surat AktaPerkawinan In litis telah bertentangan dengan Azasazas UmumPemerintahan Yang Baik, yaitu :a.

Azas Kecermatan (zurgvuldingheid)c. Azas Kepastian Hukum (recht zakerheid)ad.a.

kepada penggugat akhirakhir ini, beserta banyak kejanggalan lainnya disamping menuruthukum yang berhak mengeluarkan Akta Nikah atau AktaPerkawinan adalah Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil danKeluarga Berencana Kotamadya dan Kabupaten, bukan Kecamatanakan tetapi Tergugat tidak melakukannya seperti hal terurai diatas,sehingga dalam hal ini Tergugat telah melakukan tindakankebohongan yakni pemanipulasian data dan tidak jujur sehinggatidak melaksanakan Azas Kejujuran (principle of fair play);Azas

Kecermatan (zurgvuldingheid) ; jelas terbukti bahwa Tergugatselaku pimpinan pemerintah kecamatan dalam melakukan tugasnyatidak cermat sehingga menerbitkan Surat Akta Perkawinan kepadaSihotang, Mula dengan Sumiyatun dengan sangat ceroboh baik itudari sisi status Sihotang, Mula maupun tempat dan kedudukanperkawinan itu dilangsungkan persyaratanpersyaratan yang harusdipenuhi dan lainlain, sehingga pada akhirnya surat AktaPerkawinan In litis sangat merugikan Penggugat beserta segalaakibat hukum daripadanya

Kabupaten Aceh Timur /sekarang Aceh Tamiang, telah menerbitkan1011121314Sertipikat Hak milik No.33 tahun 2007 dengan Surat ukur No. 03 tahun 2007tanggal 30 Maret 2007 atas nama TERGUGAT II, berdasarkan batasbatas antaralain Besi I s/d VI, seharusnya TERGUGAT IV, dalam surat ukurnya memberikanbatas batas tanah sesuai dengan Akta Hibah Nomor. 53/PPAT/1983, atas namaCANDRA WIBHAWA kepada ANJASMARA CANDRA;Bahwa tindakan hukum TERGUGAT IV tersebut telah meknggar AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik terutama Azas

kecermatan dan ketelitian atau hatihati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (i) huruf e Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagiPENGGUGAT dan PENGGUGAT adalah sebagai pemilik sah berdasarkan AktaHibah Nomor; 53/PPAT/1983 ;Bahwa sebagai Pemilik Hak Atas sebidang tanah yang haknya diambil olehTERGUGATI seluas 2,5 M mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehinggaPENGGUGAT menuntut agar TERGUGATI mengembalikan tanah yang menjadimilik PENGGUGAT

Pertanahan Kabupaten AcehTimur /sekarang Aceh Tamiang, telah menerbitkan Sertipikat Hak milik No.33 tahun2007 dengan Surat ukur No. 03 tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 atas namaTERGUGAT II, berdasarkan BatasBatas antara lain Besi I s/ d VI seharusnyaTERGUGAT IV dalam surat ukurnya memberikan batas batas tanah secara jelas ;Bahwa pada dalil gugatan PENGGUGAT terdahulu pada point 9 (Sembilan) berbunyi:9 Bahwa tindakan hukum TERGUGAT IV tersebut telah melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas

kecermatan danketelitian atau hatihati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (i)huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang11Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT danPENGGUGAT adalah sebagai pemilik sah berdasarkan Akta HibahNomor; 53/PPAT/1983;Dirubah/diperbaiki menjadiBahwa tindakan hukum TERGUGAT IV tersebut telah melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hatihatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)

Azas Kecermatan :bahwa Para Penggugat telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan keduakeputusan tersebut, sehingga secara substansial kedua keputusan tersebut sangatmerugikan pihak Para Penggugat karena diterbitkan tidak sesuai dengan data fisikdan data yuridis, terbukti dengan tanpa meneliti lebih dahulu ternyata luasan tanahyang tercantum dalam Sertipikat wakaf melebihi luasan tanah yang diwakafkansehingga sekarang Para Penggugat tidak memiliki akses jalan yang layak menujurumah dan makam orang

pribadi yangbukan tanah wakaf dimasukkan kedalam luasan tanah wakaf sehingga merugikanPara Pemohon Kasasi ;dengan penjelasan tersebut maka jelaslah gugatan ini telah terbukti memenuhiketentuan pasal 53 ayat (2)a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, sehinggacukup beralasan untuk dikabulkan ;Bahwa tindakan Termohon Kasasi I menerbitkan keputusan obyek sengketa jugatelah terbukti melanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)khususnya yaitu :e Azas

Kecermatan : dimana Termohon Kasasi I telahbertindak tidak cermat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketakarena diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis,terbukti dengan tanpa meneliti lebih dahulu ternyata luasan tanahyang tercantum dalam Sertipikat wakaf melebihi luasan tanah yangdiwakafkan sehingga sekarang Para Pemohon Kasasi tidak memilikiakses jalan yang layak menuju rumah dan makam orang tua ParaPembanding ;e Azas Kepastian Hukum :Bahwa tindakan Terbanding dalam menerbitkan

obyek sengketa dalamperkara ini telah melanggar perundangundangan yang berlaku dankeadilan, sehingga kedua Keputusan Tata Usaha Negara justrumenimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan kepentinganPembanding, antara lain karena melebihi luasa tanah yang diwakafkan ;e Azas Kecermatan :Bahwa Terbanding telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkankeputusan tersebut, dengan tidak memperhatikan seluruh aspektermasuk sejarah terjadinya permasalahan, sehingga secara substansialKeputusan tersebut

TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa Keputusan Bupati Tapin Nomor 862.5/002/BKD tanggal 29 Desember2010 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilsangat merugikan kepentingan Penggugat yang mana hal tersebut telahmelanggar UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53ayat (2) hurup b, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan AzasAzas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu azas

Kecermatan danAzas Kepastian Hukum yakni Surat Keputusan Bupati Nomor 862.5/002/BKDtanggal 29 Desember 2010 tersebutl tidak cermat karena salah dalam penulisanpangkat dan golongan ruang Penggugat yang semestinya III/d tetapi ditulis II/cserta telah salah dalam penulisan Nomor Induk Pegawai atau NIP darisemestinya 19650303 198910 1 003 tetapi ditulis 19660303 198910 1003sehingga tidak ada kepastian dan kejelasan status Penggugat.

Kecermatan dan AzasKepastian Hukum, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak cermat dan kelirukarena salah dalam penulisan pangkat dan golongan ruang Penggugat yang semestinya II/d tetapi dituliskan I/c dan dalam hal pemberhentiannya menggunakan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetapipada dictum kedua keputusan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian SK

objek sengketa yangditerbitkan Tergugat tersebut bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB) khususnya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum ;Menimbang, bahwa setelah meneliti SK objek sengketa a quo Majelis Hakimberkesimpulan tidak cermat dan keliru yang dimaksud Penggugat dalam penulisan pangkatdan golongan ruang serta penyebutan peraturan perundangundangan yang dijadikan dasarpertimbangan penerbitan SK objek sengketa a quo adalah merupakan suatu kekeliruan26didalam penulisan

Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum tidakberalasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan Tergugat dalam menerbitkan SK objek sengketa telah sesuai dengankewenangan, prosedur dan tidak melanggar peraturan perundangundangan maupun AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Azas Kecermatan dan AzasKepastian Hukum oleh karenanya beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolakseluruhnya;Menimbang, bahwa

Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1977 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang menyebabkan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya,sehingga perbuatan Tergugat telah melanggar hukum dan ketentuansebagaimana diatur pada pasal 53 ayat (2) huruf (b) tentang AzasAzasUmum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kecermatan, karenaperalihan Objek Sengketa harus dibatalkan dan dicabut

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertipikat PeralihanObjek Sengketa bertentangan pula dengan Azas Kecermatan dimanaTergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan data fisik dandata yuridis dan pula tidak pernah ada pengumuman, baik oleh Tergugatataupun melalui Kepala Desa, bahwa akan diterbitkan Sertipikat PeralihanHak Objek Sengketa sehingga pihakpihak yang berkepentingan dapatmengajukan keberatan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan

Bahwa selain melanggar peraturan perungangundangan yang berlaku,penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan prinsippemerintahan yang baik, yaitu azas kecermatan. Azas kecermatan yangdimaksud adalah bahwa setiap keputusan yang diambil harusdipersiapkan dan diambil dengan cermat. Fakta yang terjadi dalampenerbitan objek gugatan, tergugat yang jelasjelas melakukan penelitiandengan cermat meneliti kepemilikan tanah tersebut sebelum menerbitkansetipikat.