Limited dan PT MNCSkyvision Tbk untuk Penjualan dan Pembelian Modul Blutether untukDiintegrasikan dalam Dekoder Indovison yang baru dan yang sudahada yang telah diperbaharui (Sale and Purchase Agreement by andbetween Blutether Limited and PT MNC Skyvision Tbk for Purchaseand Sale of Blutether Modules for Integration inti New RetrofittedExisting Indovision Set TopBoxes) (Perjanjian SPA) tertanggalSeptember 2014 tidak bertentangan dengan ketentuan UndangUndangNomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan (UU Bendera);PELAWAN TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PANGGILAN SIDANGDARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARATPerlu Pelawan tegaskan kembali adanya fakta bahwa Pelawan tidakpernah menerima surat panggilan sidang (re/aas) dari Jurusita PengadilanNegeri Jakarta Barat.

;Bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan hinggakini belum diatur secara lengkap dalam sebuah peraturan perundangundangan, ...;UndangUndang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negaraseria Lagu Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum,keselarasan, keserasian, standardisasi dan ketertiban didalampenggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagukebangsaan.

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berdasarkankesepakatan Blutether Limited dan PT MNC Skyvision TBK yang memilihHal.30 dari 54 hal.

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan melaluiKuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surattertanggal 4 Oktober 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPELAWAN DAHULU TURUT TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK HUKUM(LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN (VERZET)1.

Perjanjian Pinjaman dan Promissory Note sebagai Lampiran A TidakTunduk Pada Hukum Indonesia;Bahwa baik Perjanjian Pinjaman maupun Promissory Note tidak dapatdiperiksa dan diadili menurut hukum yang berlaku di Indonesia karenamelanggar ketentuan UndangUndang No. 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yakniPasal 31, yang dikutip sebagai berikut:Pasal 31(1) Bahasa Indonesia watib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi

atau perjanjian yangmelibatkan perorangan warganegara Indonesia termasuk Terbanding semulaTergugat yang juga sebagai warganegara Indonesia, oleh karenanyaseharusnya Promessory Note harus dibuat dengan bahasa Indonesia,sehingga Promessory Note yang ditulis dalam bahwa Inggris dan dijadikandasar gugatan untuk menggugat Terbanding semula Tergugat adalah tidaksesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 174 KUHD, Pasal 175KUHD dan Pasal 31 Undangundang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, menurut pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim TingkatBanding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim TingkatPertama, sehingga diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, olehkarenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2017,Nomor 405/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;36.

Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;Bahwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanbahwa Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal HandlingSystem and Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW,Pelabuhan Ratu, Sukabumi Project (Package II & Package Ill) S/CT3108SCOR003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to Contract Agreement No. 13108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan Addendum

T3108SCOR003B, dibuat dan ditandatangani olen Pemohon dan Termohon IIpada tanggal 1 Mei 2009, sedangkan faktanya, berdasarkanketentuan Pasal 74 UU RI No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasadan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, UU tersebut baru berlakupada tanggal 9 Juli 2009.Sehingga dengan demikian, UU RI No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan tidak berlaku surutdan tidak dapat diberlakukan terhadap Contract Agreement For Civil WorksCoal Handling

T3108SCOR003B, yangdibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon II pada tanggal 1 Mei2009, bertentangan dengan ketentuan pasal 31 UU RI No. 24 Tahun 2009Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan,adalah dalil yang sangat naif dan tidak memiliki dasar hukum, karenabertentangan dengan ketentuan pasal 74 UU No. 24 tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan jo.

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;7. BUKTI Pem7: Penjelasan Umum alinea 18 UU R.I No. 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;8.BUKTI Pem 8: Surat PT. ADHI KARYA, Nomor 808/PR/EXT/VI/12, tanggal28 Juni 2012, perihal pemutusan sambungan listrik(TERMOHON' Il) kepada PT. TRUBA JAYAENGINEERING (PEMOHON) ;9.BUKTI Pem9: Surat PT.

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan(Bukti P136) yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 31 ayat 1 UU 24 tahun 2009 :Bahasa Indonesia wajibdiqgunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahRepublik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warganegara Indonesia.maka oleh karena Perjanjianperjanjian (Vide Bukti P134 dan P135)bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 UU 24 tahun 2009 atau Batal DemiHukum, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan Pembatalan

Tng37.38.39.40.Bahwa kemudian dasar Penggugat untuk membatalkan perjanjian ATA danperjanjian CA sebagaimana pada angka 13 halaman 10 pada Gugatan aquo,adalah Pasal 31 ayat (1) Undangundang Nomor 24 tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yangkemudian Penggugat menerapkan kebatalan karena kausa atau sebab yangterlarang berdasarkan ketentuan Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata sehinggatidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320KUHPerdata, adalah tidak

Dengan kata lain, rasio dari laranganlah yangmenentukan nasib perjanjian atau dengan cara bagaimana perjanjiantersebut melanggar undangundang.Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat terhadap ketentuan Pasal31 ayat (1) Undangundang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yaitu:Pasal 31(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahRepublik Indonesia, lembaga swasta

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,merupakan suatu kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia padasuatu perjanjian, namun apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, undangundang tersebut tidak secara tegas menentukan batalnya suatu perjanjianyang hanya menggunakan Bahasa Inggris atau tidak mempunyai akibathukum, yaitu batalnya suatu perjanjian yang menggunakan BahasaInggris tanpa Bahasa Indonesia;BAHWA PERJANJIAN CA TELAH MENGATUR DAN MENGAKOMODASIKANPARA PIHAK UNTUK PEMBUATAN PERJANJIAN CA

DAN ATAUPERJANJIAN ATA DALAM BAHASA INDONESIA42.43.44,Bahwa para pihak dalam perjanjian ATA dan perjanjian CA tidak sama sekalimemiliki maksud untuk tidak menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuanPasal 31 ayat (1) Undangundang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, meskipun ketentuantersebut tidak memiliki akibat hukum berupa batalnya perjanjian yang hanyadibuat dalam Bahasa Inggris;Bahwa telah ada kesepakatan bagi para pihak agar diakomodasikanpembuatan

Penggugat telah melanggarPasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UUBahasa).

dinyatakan batal demi hukum sesualKetentuan Pasal 1335 BW.Bahwa Perjanjian Appointment Letter for the Position of Head of Vertical Salestertanggal 13 Juni 2017, bahwa perjanjian kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugatdalam Konvensi adalah dalam bahasa asing dalam perkara aquo adalah dalambahasa Inggris,Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melanggarPasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa).

Tergugat Kovensi/PenggugatRekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknyamendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, yaitu membuat/menandatangani Perjanjian Kerja yangternyata bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 31 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan; Pasal 38 ayat (2)Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang HAM.; Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera,Bahasa, dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Pasal 23ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015, tentang KewajibanPenggunaan Rupiah diwilayah Negara Indonesia;Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum apabila telah memenuhi syarat yaitu : Ada perbuatan; Ada kerugian; Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Rekonvensinya tersebutPenggugat

Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksa perkara a quo, lagipula perjanjian harus dibuat dalam bahasaIndonesia menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Perjanjian harusdibuat dalam bahasa Indonesia jika dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitubahasa Indonesia dan bahasa asing, jika terdapat perbedaan penafsiran,Hal 7 dari 10 hal Put.

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang unsurunsumya sebagai berikut:1.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud menghina Bendera Negara telahterbukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, makaperbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umumdan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 66 UU RI No. 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu kebangsaan, yang kualifikasinyaakan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti,maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus lahdikesampingkan;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana (strafuitsluitingsgrondens) pada diri Terdakwa, baik berupa alasanpembenar dari tindakan

Terdakwa telah melukai hati dan perasaan masyarakat Indonesia;Halhal yang meringankan:Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf secara tertulis di depanpersidangan Majelis Hakim tertanggal 05 Desember 2013;Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyadikemudian hari;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 66 UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan beserta peraturan lain yangbersangkutan;12MENGADILI:Menyatakan Terdakwa BRODERICK CHIN TECK FUI Als.

Hal ini bertentangandengan Pasal 31 ayat (1') UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah adanya wan prestasi atas sewaruangan dan jasa service yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il(selanjutnya disebut Para Tergugat) berdasarkan perjanjian sewa TataService Office Rental Agreement tanggal 1 Mei 2014 yang selanjutnyadisebut Perjanjian (vide titel gugatan dan posita angka 4 halaman 2gugatan).3.

PerjanjianTata Service Office Rental Agreement dibuat dan ditandatangani diIndonesia dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia.Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor. 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,dinyatakan :Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahRepublik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseoranganwarga negara Indonesia .4.

ketentuan sebagai berikut :Hal. 17 dari 23 hal.Put.Nomor 254 K/Pdt.SusPHI/2013Pasal 1320Untuk sahnya persetujuanpersetujuan diperlukan 4 (empat) syarat :I sepakat mereka yang mengikatkan dirinyaNOkecakapan untuk membuat suatu perikatan3 suatu hal tertentu4 suatu sebab yang halalPasal 1337suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang, atauapabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.Bahwa dalam Pasal 31 UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Tambahan Bukti P60)diatur ketentuan sebagai berikut :Pasal 31Il Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjianyang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia,lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam :e Pasal 57 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dane Pasal 31 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera,

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jis.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang UndaTahun 2001;Pemohon yang beriktikad baik adg mereknya secara layak dan jujur, Nanya ada niatmembonceng, meniru, menjiplak ketengranmerek pihak lain demikedaulatan dan kehormatan Negara sebagaimana yang termaktub didalamPasal 36 ayat 3 Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, yangberbunyi : "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan ataugedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran

bahasa Indonesia;Bahwa dalam KUHPerdata diatur ketentuan sebagai berikut:Pasal 1320Untuk sahnya persetujuanpersetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. suatu hal tertentu;4. suatu sebab yang halal;Pasal 1337suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang, atauapabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;Bahwa dalam Pasal 31 UndangUndang RI Nomor 24 tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan(Tambahan Bukti Bukti P68) diatur kKetentuan sebagai berikut:Pasal 31Hal. 19 dari 25 hal.Put.Nomor 252 K/Pdt.SusPHI/20131) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahRepublik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseoranganwarga negara Indonesia;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam:VIII.Pasal 57 UndangUndang RI Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan danPasal 31 UndangUndang RI

Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jis.

Bahwa kesepakatan tertulis antara 2 (dua) badan hukum swasta / privatIndonesia yang tidak menggunakan bahasa Indonesia adalah bertentangandengan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 1335KUH Perdata jo.

Pasal 1337 KUH Perdata, terbukti sebagai berikut :> Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, secara tegasmengatur : Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahamanatau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah RepublikHalaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBYIndonesia, lembaga Swasta Indonesia atau Perseorangan Warga NegaraIndonesia.> Ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, mengatur sebagai

Bahwa dikarenakan PO tanggal 19 Oktober 2018 telah melanggar ketentuanPasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka mutatis mutandisPO tanggal 19 Oktober 2018 bukan merupakan suatu Perjanjian Yang Sahsebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata, sehingga karenanya harus PO tanggal 19 Oktober 2018 harus dinyatakan batal demi hukum.I.

Artinya para pihak telah sepakatterhadap isi kesepakatan yang tertuang dalam Purchase Order;Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU No.24/2009) yang dimaksud dengan perjanjian adalah termasuk perjanjianinternasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur olehhukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasiHalaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT

subjectamendmenthereof shall be binding on theParties unless made and agreedThisto mutually in writing.3.2.Governing Law and Choice ofForumAgreement shall ~ibeHal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR3.3dan ditafsirkanberdasarkan, hukumnegara Republik Indonesia.Para Pihak dengan inisepakat untukmenyelesaikan sengketasehubungan dengan atauyang timbul dari Perjanjiandi Pengadilan NegeriBatam.Ketentuan BahasaUntuk mematuhi UndangUndang Republik Indonesianomor 24 tahun 2009tentang Bendera, Bahasa,dan

Lambang' Negara,serta Lagu Kebangsaan(UU 24), Perjanjian iniditandatangani dalamBahasa Inggris dan BahasaIndonesia.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan berbunyisebagai berikut:(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahamanatau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansipemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesiaatau perseorangan warga negara Indonesia.(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalambahasa

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yangmenyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam notakesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, InstansiPemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atauperseorangan Warga Negara Indonesia.Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Error in Objecto maka harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenaobjek gugatannya tidak ada/menyalahi aturan hukum Indonesia.

Lambang Negara,Serta Lagu Kebangsaan, atas sikap Tergugat Konvensi tersebut Majelis HakimHalaman 110 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2020/PN Cbimemaknai Penggugat Konvensi harus menundukkan diri Secara utuh pada aturanformiil dan materiil sesuai ketentuan Hukum Nasional Indonesia;Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,Serta Lagu Kebangsaan berbunyi sebagai berikut:(1) Bahasa Indonesia

UndangUndang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa artinya dalam melakukan perbuatan hukum ataupunperjanjian yang melibatkan pihak asing baik di dalam maupun diluar wilayahIndonesia, maka kepada diri subyek hukum Indonesia baik perorangan ataupunbadan hukum Indonesia, maka kepadanya melekat/wajib ketentuan Pasal 31 ayat(1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan tersebut karenaketentuan tersebut sifatnya imperatif

;Menimbang, bahwa dapat disimpulkan kepada siapapun yang melakukanperjanjian/kesepakatan dengan subyek hukum Indonesia berlaku ketentuan Pasal31 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan tidakterkecuali dalam kesepakatan yang dibuat olen Penggugat Konvensi dan TergugatKonvensi;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkanketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor24

Gugatan a quo, kecuali terhadap dalildalil yang diakuikebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;Bahwa, halhal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggapdan diberlakukan mutatis mutandis, dalam pokok perkara ini;STANDARD GROUND HANDLING AGREEMENT (SIMPLIFIEDPROCEDURE) A QUO SEBAGAI OBYEK GUGATAN INI BERTENTANGANDENGAN UNDANGUNDANG YANG BERLAKUKewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak/PerjanjianKetentuan Pasal 31 UndangUndang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera,Bahasa, dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UUNo. 24/2009) menyebutkan bahwa:Ayat (1):Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau penanjianyang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia,lembaga swastalndonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.Ayat (2):Nota kesepahaman atau penanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmelibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebutdan/atau bahasa Inggris.Bahwa Penggugat

Putusan Nomor 408/PDT/2018/PT DKISemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undangundang bagimereka yang membuatnya.Syarat Keempat suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikansesuatu. yang dilarang undangundang atau yang bertentangan denganhukum, nilainilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata);IATA SGHA OF JANUARY 2008 DALAM PERKARA A QUO ADALAH HANYAATAU MELULU DALAM BAHASA INGGERISBahwa, pada pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan

Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009),diatur/ditentukan kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalamkontrak/perjanjian:Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau penanjianyang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia,lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.Jadi, untuk kontrak yang para pihaknya merupakan WNI atau Perusahaan yangdidirikan berdasarkan perundanganundangan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, WAJIB untuk

/JASGATARI AIR/III/2011,Between PT GATARI AIR SERVICE and PT JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk,Effective from 1 April 2011, bahwa SGHA tersebut hanya dibuat dalam bahasaInggeris dan tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, adalah perjanjianyang bertentangan dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 31 ayat(1), yang mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam setiap perjanjian,karenanya perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia

Agreement Between CarlsonHotels Asia Pacific PTY Limited dengan PT Catur Jaya For The ParkInn By Radisson Makassar (Vide Bukti P1 (c));Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata, yang dikutip sebagai berikut:persetujuanpersetujuan tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegasdinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatpersetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundangBahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yangdikutip sebagai berikut:(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahHalaman 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 262/PDT/2019/PT.DKI13.14.15.16.17.Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseoranganWarga Negara IndonesiaBahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata, jelas bahwa persetujuanpersetujuan atau perjanjianperjanjian antara Penggugat dengan Tergugatwajib tidak bertentangan

Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,maka demi hukum sudah selayaknya seluruh Perjanjian batal demihukum;Bahwa frase diharusnya oleh undangundang pada Pasal 1339KUHPerdata jelas merupakan keharusan bahwa Perjanjian dilarangbertentangan dengan UndangUndang, sedangkan frase WAJIB dalamPasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 adalah mutlak danharus dilaksanakan sehingga tidak terdapat peluang untuk melakukanmulti tafsir;Bahwa berdasarkan

Pasal 40 UndangUndang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan (selanjutnyadisebut UU Bahasa) menyebutkan :Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39diatur dalam Peraturan PresidenSebagaimana kita ketahui peraturan presiden mengenai tata carapelaksanaan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diaturdalam pasal 26 sampai dengan pasal 39 UU Bahasa belumditerbitkan dan mengenai konsekuensi

Kutipan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.Hh.Um.01.0135 tahun 2009 tentangPermohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU nomor 24tahun 2009 tertanggal 28 Desember 2009 adalah sebagai berikut :Pasal 31 Undangundang nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera,Bahasa dan lambang Negara serta Lagu kebangsaan yangmewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yangmelibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia,penandatanganan perjanjian privat komersial (private

Indonesiasebagaimana di amanatkan Pasal 31 ayat 1 UU 24/2009 tidakmenjadikan Perjanjian Conference and Event Agreement No ContractWRIGA 100318 menjadi batal demi hukum, sebab pengaturanmengenai kewajiban tersebut masih ditangguhkan sebab peraturanturunan atas Pasal 31 ayat 1 UU 24/2009 tersebut masih belumditetapkan sehingga Pasal 31 ayat 1 UU 24/2009 belum berkekuatanhukum, sebagaimana dapat Pemohon Banding rangkum sebagaiberikut:o Pasal 40 UndangUndang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan

lambang negara serta lagu kebangsaan (selanjutnyadisebut UU Bahasa) menyebutkan :Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Lambang Negara serta lagu Kebangsaan yangberbunyi : Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam NotaKesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan lambangNegara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, LembagaSwasta Indonesia atau Perseorangan Warga Negara Indonesia halaman 60 dari 66 putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.BDGsesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 601 k/Pdt/2015 ; Oleh karena gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukummaka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR Pengadilan NegeriBandung

persetujuanpersetujuan tidak hanya mengikat untuk hal yang dengantegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yangmenurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atauundangundang"Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yangdikutip sebagai berikut:(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahRepublik

Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;Bahwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanbahwa Perjanjian Kerjasama berdasarkan (i) Surat Perjanjian HotelDevelopment Services Agreement Between Carlson Hotels Asia PacificPTY Limited dengan PT Catur Jaya For The Park Inn By RadissonMakassar (Vide Bukti P1 (a)); (ii) Surat Perjanjian License AgreementBetween Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited dengan PT Catur JayaFor

Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan olehkarenanya BATAL DEMI HUKUM;Alasan Kedua:Perjanjian Kerjasama Antara Carlson Hotels Asia Pacific Pty LimitedDengan Pt Catur Jaya Untuk The Park Inn By Radisson MakassarTertanggal 24 Juli 2013 Telan Melanggar Syarat Sah PerjanjianBerdasarkan Pasal 1320 Mengenai Objek Yang DiperjanjikanBahwa Perjanjian Kerjasama berdasarkan (i) Surat Perjanjian HotelDevelopment Services Agreement Between

No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dengan alasandasar diajukannya Gugatan A quo pada pokoknya mempermasalahkanPerjanjian Kerjasama Antara Carlson Hotels Asia Pacific PTY LimitedDengan PT Catur Jaya Untuk The Park Inn By Radisson MakassarTertanggal 24 Juli 2013 bertentangan dengan hukum yang berlaku diIndonesia;7.

persetujuanpersetujuan tidak hanya mengikat untuk hal yang dengantegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yangmenurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atauundangundang"Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yangdikutip sebagai berikut:(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahRepublik

Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;Bahwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanbahwa Perjanjian Kerjasama berdasarkan (i) Surat Perjanjian HotelDevelopment Services Agreement Between Carlson Hotels Asia PacificPTY Limited dengan PT Catur Jaya For The Park Inn By RadissonMakassar (Vide Bukti P1 (a)); (ii) Surat Perjanjian License AgreementBetween Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited dengan PT Catur JayaFor

Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan olehkarenanya BATAL DEMI HUKUM;Alasan Kedua:Perjanjian Kerjasama Antara Carlson Hotels Asia Pacific Pty LimitedDengan Pt Catur Jaya Untuk The Park Inn By Radisson MakassarTertanggal 24 Juli 2013 Telan Melanggar Syarat Sah PerjanjianBerdasarkan Pasal 1320 Mengenai Objek Yang DiperjanjikanBahwa Perjanjian Kerjasama berdasarkan (i) Surat Perjanjian HotelDevelopment Services Agreement Between

No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dengan alasandasar diajukannya Gugatan A quo pada pokoknya mempermasalahkanPerjanjian Kerjasama Antara Carlson Hotels Asia Pacific PTY LimitedDengan PT Catur Jaya Untuk The Park Inn By Radisson MakassarTertanggal 24 Juli 2013 bertentangan dengan hukum yang berlaku diIndonesia;7.

dalam bahasaasing in casu Bahasa Inggeris dan Bahasa Korea Selatan, tanpa adaperjemahannya dari penterjemah yang telah disumpah di Indonesia.Bahwa berdasarkan prosedur untuk keperluan pembuktian, setiap dokumenyang akan diajukan sebagai bukti harus disertai dengan perjemahannyadalam Bahasa Indonesia, karena forum pengadilan di Indonesia tidakmemiliki sifat internasional, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 31ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan

Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.3.

Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT perlu tegaskan bunyi Pasal 31ayat (1) Undangundang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah sebagai berikut :(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman ataupernanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RepublikIndonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negaraIndonesia.(2) Nota kesepahaman atau penanjian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang melibatkan pihak asing ditulis