Ditemukan 22 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : detournement determent
Penelusuran terkait : Bain De auditu Testimonium Perikanan Norberto de leon Toto pgl pak de aceh Toto Pak de aceh Muaro Pencurian - leon de rossel bin edlimismon Direktur jenderal pajak ; cv. de ikhlas; Arthurski de rossi Sm bin suherman Direktur jenderal pajak vs cv. de ikhlas 56 perdata permohonan 2012 antoninho de sa benevides Pt. de paris sejahtera vs direktur jenderal pajak ; Jusni alias bang de alias botak bin burhan Penadahan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 10-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — YUSMAN, SE
283 — 86
  • menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung adalah berpedoman padaputusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telahmengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padaPasal 52 ayat 2 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitumenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikanwewenang tersebut atau dikenal dengan detourment
    de pouvoir (putusanMahkamah Agung Nomor 742 K/Pid/2007).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa menjabat sebagai BendaharaPengeluaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampartahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2016 berdasarkanKeputusan Bupati Kampar Nomor: 900/KEU/I/26/2010 tanggal 25 Januari2010 jo Nomor: 900/KEU/I/20/2012 tanggal 02 Januari 2012 jo Nomor:900/DPPKAAKA/SK/04 tanggal 02 Januari 2014 jo Nomor: 900/DPPKA
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — MAHLIANA.
160 — 384
  • kewenangan memberikanpendapatnya yaitu : Pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 undangundang No. 31 Tahun 1999 jo undangundang no. 20 Tahun 2001,Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17Pebruari 1992, No. 1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertianmenyalahgunakan kewenangan yang pada Pasal 52 ayat (2) huruf bundangundang No. 5 Tahun 1986, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenangtersebut atau yang dikenal dengan detourment
    de pouvoir ;Memang pengertian detournement de pouvoir dalam kaitannya denganFreies Ermessen ini melengkapi perluasan arti berdasarkan YurisprudensiHalaman 683 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.di Prancis yang menurut Prof.