pesangon PARAPENGGUGAT maupun 7 (tujuh) orang pekeija/ buruh lainnya sebagaimanaketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU.

Sby13.14.15.16mengajukan jumlah konpensasi hak pesangon PARA PENGGUGAT dan 7(tujuh) orang pekeija/ buruh lainnya, tetapi dari jumlah konpensasi hakpesangon yang telah diajukan oleh TERGUGAT II hanya 7 (tujuh) orangpekerja/ buruh lainnya yang telah menyetujuinya sedangkan PARAPENGGUGAT menolaknya/ tidak menyetujuinya;Bahwa atas jumlah konpensasi hak pesangon yang diajukan olehTERGUGAT Il yang telah disetujui oleh 7 (tujuh) orang pekeija/ buruhlainnya, maka TERGUGAT akan memberikan jawaban kepastian

ataspermintaan jumlah konpensasi hak pesangon tersebut pada tanggal 26Nopember 2019, sebagaimana bukti copy risalah yang diketahui danditandatangani oleh petugas pengawas ketenagakeijaan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tangal 19 Nopember 2019 ;Bahwa oleh karena PARA PENGUGAT menolak/ tidak menyetujui mengenaijumlah konpensasi hak pesangon yang diajukan oleh TERGUGAT II yangtelah disetujui oleh 7 (tujuh) orang pekeija/ buruh lainnya, maka padatanggal 21 Nopember 2019 PARA PENGGUGAT

Sby17.18.19.20.Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana bukti Akta PendaftaranPerjanjian Bersama melalui Mediasi Nomor 36/Med/2019/PHI.Sby ;Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya kesepakatan bersama/perjanjian bersama tersebut diatas yang pada dasarnya TERGUGAT Ilbukan mewakili PARA PENGGUGAT tetapi mewakili 7 (tujuh) orang pekerja/buruh lainnya, maka pada akhirnya hingga saat ini telah mengakibatkanPARA PENGGUGAT belum menerima pembayaran dari TERGUGAT berupa hak pesangon sesuai ketentuan Pasal

pesangon dan kekuranganupah terhadap TERGUGAT I, tetapi pada kenyataanya TERGUGAT telahmengabaikan kewajiban pembayaran hak pesangon PARA PENGGUGATsesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU.

Bab 11 Poin 11.2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun20112013 antara PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Project denganSerikat Pekerja PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Project yangmenyatakan hak pesangon atas pemutusan hubungan kerja olehperusahaan;. Bahwa Para Penggugat telah mencatatkan Perselisinan HubunganIndustrial tersebut ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Kotabaru yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 223Kotabaru, pada tanggal 18 Februari 2014;.

Kalaupun adahubungan utang piutang yang disebabkan oleh perbuatan Pekerjasaat melakukan kegiatan pekerjaan, hal ini tidak ada hubungandengan hak pesangon yang merupakan hak Pekerja;Bahwa soal hutang piutang pekerja kepada pemberi kerja, bisadiselesaikan dengan mekanisme lain, misalnya gugatan perdatapemberi kerja kepada pekerja pada Pengadilan Negeri, ataudengan mekanisme lainnya;Hal. 12 dari 17 hal.

M.H, menegaskan secara jelastidak ada hubungan antara kelebihan pembayaran service medicaldengan hak pesangon. Atau dengan kata lain, bahwa hutan piutangkaryawan yang disebabkan persoalan medical sama sekali tidak adahubungan dengan masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukanoleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial PengadilanNegeri Banjarmasin tidak memahami akar masalah yang sesungguhnya,dimana persoalan mendasar adalah hak pesangon Pemohon KasasiHal. 14 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.SusPHI/2015yang tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi, karena adanya kelebihanbiaya pengobatan Pemohon Kasasi, padahal antara pesangon danKelebihan biaya pengobatan sama sekali tidak ada hubungannya,merujuk kepada keterangan saksi ahli Djumadi, S.H.

M.H. bahwa secarajelas tidak ada hubungan antara kelebihan pembayaran service medicaldengan hak pesangon. Atau dengan kata lain, bahwa hutan piutangkaryawan yang disebabkan persoalan medical sama sekali tidak adahubungan dengan masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukanoleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;6.

Seandainya Tergugat tidak bersedia menerima Penggugatuntuk bekerja kembali seperti biasa, agar MajelisHakim menghukum Tergugat membayar ganti kerugianPenggugat termasuk hak pesangon dengan rincian sebagaiberikuta. Penggantian kerugian biayabiaya operasionalsebagaimana dimaksud pada point 4 pada pokokperkara sebesar Rp. 800.500,b.

Hak pesangon, penggantian perumahan/kesehatandanpenggantian cuti tahunan sebagaimana dimaksudpada point 12 sebesar Rp.14.600.000, Jumlah a+b+cRp.139.600.000, (Seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa berupaupah tiap tiap bulannya jika Tergugat lalaimelaksanakan putusan ;Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.052K/Pdt.Sus/20097.

Bahwa pemohon kasasi meminta hak pesangon dan gantikerugian sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, jikatermohon kasasi tetap melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK).

Hak dimaksud setidak tidaknya hak pesangon 2 kaliketentuan pasal 156 UUK No. 13 tahun 2003 sesuai AnjuranMediator.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatmengenaialasanke ad.1 s/d ad. 4:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Factie telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikutBahwa sesuai pasal 164 (1) UndangUndang No. 13 Tahun2003 dan kebiasaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpakesalahan mendapat haknya sebesar 2 (dua) kali ketentuanpasal

Bahwa permasalahan yang terjadi adalah setelah adanya perubahan status daripekerja harian menjadi pekerja kontrak yang dilakukan oleh Tergugat ternyata tanpadiikuti dengan penyelesaian hak pesangon Penggugat selama statusnya masihpekerja Harian. Sehingga Penggugat mengambil langkah hukum denganmengajukan surat permohonan berunding untuk penyelesaian masalah pesangonkepada Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak berkenan untuk menyelesaikannya.4.

pesangon Para Penggugat;Hal. 7, dari 22 Hal.

Putusan No.: 3/Pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk Bahwa saksi mengetahui jumlah tenaga kerja di PT Artawa Indonesia 150 sampaidengan 200 karyawan; Bahwa saksi mengetahui PT Artawa Indonesia hanya menerima order kerja daripara vendor melalui transaski penawaran berdasar work order; Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugatyakni Para Penggugat mempermasalahkan (menggugat) hak pesangon setelahtidak menjadi karyawan harian; Bahwa saksi mengetahui untuk pekerja harian untuk pertama

Putusan No.: 3/Pdt.SusPHI/2015/PN.Gskmenjadi pekerja Kontrak dan diputus hubungan kerjanya dengan alasan kontrak habistetapi setelah adanya perubahan status pekerja harian menjadi pekerja kontrak yangdilakukan Tergugat ternyata tanpa diikuti dengan penyelesaian hak pesangon ParaPenggugat selama statusnya masih pekerja harian;Menimbang bahwa Para Penggugat yang dikuatkan dengan keterangansaksisaksi baik saksisaksi dari Para Penggugat sendiri maupun saksisaksi Tergugatdan suratsurat bukti Penggugat

pesangon adalah uangpesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangmana timbulnya hak pesangon tersebut disebabkan adanya pemutusan hubungan kerjasebagaimana pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi: Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian hak pesangon akan

pesangon pensiun Penggugat sesuai denganUndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (5) yaitu dengan rincian sebagaiberikut: Pesangon : 9 bulan x 2 x Rp 1.320.000, : Rp 23.760.000.

Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Pesangon Pensiun Penggugat sesuaidengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (5) dengan rinciansebagai berikut:Pesangon :9blnx2x Rp 1.320.000, : Rp 23.760.000. Penghargaan masa kerja: 10 bln x Rp 1.320.000. Rp 13.200.000..Jumlah : Rp 36.960.000. Penggantian Hak =: 15% x Rp 36.960.000. :Rp3.696.000.Jumlah keseluruhan Rp 40.656.000.Terbilang (empat puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);3.

Pesangon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat(1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, timbul apabila terjadi pemutusan hubungankerja.

Sedangkan, pekerja juga mempunyai hak untukmengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, akibat adanya perbuatan pengusaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan untuk menghukumTergugat membayar Hak Pesangon sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerjayang dilakukan oleh Pengusaha.

Namun dalam petitum gugatan, Penggugatmeminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Hak Pesangonsesuai dengan Pasal 167 ayat (5) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, yang Tergugatgolongkan sebagai akibat dari adanya sebuah pemutusan hubungan kerja;Bahwa patut Tergugat kemukakan, apakah gugatan Perselisihan Hak Penggugat adalahakibat adanya sebuah sengketa/perselisihan hak normatif, atau gugatan Penggugatmengenai hak pesangon sebagai akibat adanya sebuah pemutusan hubungan kerja yangmasuk

Bahwa permasalahan yang terjadi adalah setelah adanya perubahan status daripekerja harian menjadi pekerja kontrak yang dilakukan oleh Tergugat ternyatatanpa diikuti dengan penyelesaian hak pesangon Penggugat selama statusnyamasih pekerja Harian. Sehingga Penggugat mengambil langkah hukum denganmengajukan surat permohonan berunding untuk penyelesaian masalahpesangon kepada Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak berkenan untukmenyelesaikannya.4.

Putusan No. 1/Pdt.SusPHI/2015/PN.Gskmenjadi karyawan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat ternyata tanpa diikutidengan penyelesaian hak pesangon Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu: Apakah Para Penggugat berhakmendapat uang pesangon setelah tidak menjadi karyawan harian sebagaimanayang diatur dalam pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang No 13 Tahun2003,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugatberkewajiban

tidak mengetahui apakah Para Penggugat mendapat/diberi suratperjanjian kerja harian;Bahwa saksi mengetahui sebagai karyawan harian kadang dalam satu bulanbekerja penuh sebulan tetapi kadangkadang tidak penuh sebulan;Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat semula sebagai pekerja harianlepas lalu menjadi pekerja kontrak (PKWTT);Bahwa saksi mengetahui tidak ada pemutusan hubungan kerja dari pekerjaharian menjadi pekerja kontrak;Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat dikontrak langsung tanpamendapat hak

pesangon adalah uangpesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hakyangmana timbulnya hak pesangon tersebut disebabkan adanya pemutusanhubungan kerja sebagaimana pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Dalam hal terjadi pemutusanhubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima:Menimbang, bahwa dengan demikian hak pesangon akan munculsetelah

Putusan No. 1/Pdt.SusPHI/2015/PN.GskMenimbang, bahwa fakta didalam persidangan Para Penggugat saat initidak lagi bekerja karena masa kontrak (PKWTT) telah habis dan tidak diperpanjanglagi, dalam hal ini tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa yang dimohonkan dalam petitum dan posita gugatanpara Penggugat adalah hak pesangon pada saat masih bekerja sebagai karyawanharian lepas setelah dipromosikan menjadi pekerja kontrak (PKWTT);Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yakni

Bahwa permasalahan yang terjadi adalah setelah adanya perubahan status daripekerja harian menjadi pekerja kontrak yang dilakukan oleh Tergugat ternyatatanpa diikuti dengan penyelesaian hak pesangon Penggugat selama statusnyamasih pekerja harian.Sehingga Penggugat mengambil langkah hukum denganmengajukan surat permohonan berunding untuk penyelesaian masalah pesangonkepada Tergugat, tetapi pihak Tergugat tidak berkenan untuk menyelesaikan .4.

pesangon Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakimperlu mempertimbangkan terlebih dahulu: Apakah Para Penggugat berhak mendapatuang pesangon setelah tidak menjadi karyawan harian sebagaimana yang diatur dalampasal 156 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang No 13 Tahun 2003:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajibanuntuk membuktikan hal tersebut diatas;Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti surat sebagai

Karyawan PT Artawa Indonesia sebagai Koordinator Workshop sudahselama 1 (satu) tahun, mulai bekerja pada tahun 2002 dengan masa kerja 13 tahun; Bahwa saksi mengetahui jumlah tenaga kerja di PT Artawa Indonesia 150 sampaidengan 200 karyawan; Bahwa saksi mengetahui PT Artawa Indonesia hanya menerima order kerja daripara vendor melalui transaski penawaran berdasar work order; Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugatyakni Para Penggugat mempermasalahkan (menggugat) hak

pesangon setelahtidak menjadi karyawan harian; Bahwa saksi mengetahui untuk pekerja harian untuk pertama kali tidak disyaratkanadanya skill Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerja harian mendapat upah dengan sistem nowork no pay Bahwa saksi mengetahui tidak ada instruksi atau keputusan manajemenperusahaan (Presiden Direktur) untuk melakukan PHK terhadap Para Penggugatadanya peningkatan status sebagai bentuk penghargaan prestasi Para Penggugat; Bahwa saksi mengetahui perubahan status pekerja harian

pesangon adalah uangpesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangmana timbulnya hak pesangon tersebut disebabkan adanya pemutusan hubungan kerjasebagaimana pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi: Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian hak pesangon akan

BANK BUKOPIN, Tbk,terhitung sejak Surat Keputusan Direksi tanggal 5 Agustus 2008 tersebut;Bahwa, ternyata Penggugat untuk hak pensiun mendapatkan pembayaranHak Hari Tua (PHT), dan serta hak pesangon yang seluruhnya berjumlah+ Rp48.480.000, (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluhribu rupiah);Bahwa, dilain hal, selama Penggugat bekerja di PT.

Pesangon Hari Tua;10 Adapun surat teguran tersebut masingmasing sebagai berikut :111Tanggal 3 Agustus 2010, Perihal Penyelesaian/Penjualan Hak saham a/nMALEM ATE, SE.

Hak Pensiun (pembayaran Hak HariTua (PHT) dan Hak Pesangon) berjumlah + Rp48.480.000, (2). Penjualan114.000. lembar saham + 50.500 lembar saham bonus x Rp700,Rp115.150.000, sehingga keseluruhannya berjumlah = Rp163.630.000," BahwaHal. 5 dari 14 hal. Put.

Nomor 3165 K/Pdt/2012ternyata 2 (dua) objek gugatan Penggugat tersebut tidak ada berhubungan antarasatu dengan lainnya, serta penyelesaian sengketa atas 2 (dua) objek gugatantersebut masingmasing tunduk pada hukum materil dan hukum acara yang salingberbeda, yakni :aTentang tuntutan "Pembayaran uang Hak Pensiun (pembayaran HakHari Tua (PHT) dan Hak Pesangon)" :Sebagai sengketa perselisihan hubungan industrial;Diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dan

Bukopin yang telah mengundurkan diri danselanjutnya menuntut hak pensiun (Pembayaran Hak Hari Tua(PHT) dan Hak Pesangon) berjumlah +Rp48.480.000. kepadaTergugat";e Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugattersebut adalah masih dalam lingkup Perselisihan HubunganIndustrial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal angka (1)Hal. 7 dari 14 hal. Put.

Bahwa mengacu kepada Anjuran yang dikeluarkan oleh Pihak Dinas Tenaga KerjaKota Pekanbaru (Turut Tergugat) sebagaimana tersebut diatas, sesungguhnyaPara Penggugat telah dapat menerima anjuran tersebut dengan baik, namunhingga Guggatan Pembayaran Hak Pesangon ini diajukan, Pihak Tergugat belummemberikan Hak Pesangon Para Penggugat ;A.

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesarRp.2.000.000, (Dua juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatanpembayaran hak Pesangon Para Penggugat semenjak perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde);7. Membebankan biaya perkara kepada negara ;B. Subsidair:Akan tetapi apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Cq.

Gugatan Obscur Libel/Tidak Jelas.Bahwa, Gugatan Penggugat tidak jelas sama sekali apa yang dituntut, apakah yangdiperkarakan permasalahan Hak ataukah permasalahan pesangon, karena dalamUndangundang Ketenagakerjaan dan Peraturan PerundangUndangan tidak diaturmengenai Perselisihan Pembayaran Hak Pesangon, sehingga Gugatan mengenaiPembayaran Hak Pesangon, menjadi kabur dan tidak jelas.Bahwa, selain itu Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum apa yang telahdilanggar oleh Tergugat dalam Peraturan

=Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 249/FSAPH/V/2020 PerihalPermintaan/Penawaran Hak Pesangon tertanggal 16 Mei 2020,yang telahdibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda PI11 ;Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: Naker/PHIC.4/565/307/VI/2020 Perihal Anjuran tertanggal 23 Juni 2020,yang telahdibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda PI12 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Para Penggugat,maka PenggugatII telah mengajukan bukti Surat mulai dari bukti surat PIl1

Kerja yang diikuti denganPerselisihnan Hak yang akan di dapat atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerjayang lebih dikenal dengan Istilah Hak Pesangon atau Hak atas Uang Pesangon ;Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 68/Pdt.SusPHI/2020/PN PbrtiaialMenimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Tergugat tidak beralasanhukum dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para PenggugatObscuur Libel atau Tidak Jelas dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Turut Tergugat

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Priyoto bin Yaya Priatna) sebagai wali dari anak yang bernama Welen Agis Putra bin Agus Romansyah, tempat tanggal lahir Bandung, 02 Juli 2016
3. Menyatakan bahwa penggunaan penetapan ini terbatas hanya untuk mengurus Hak Pesangon dan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dari PT.

Menghukum Tergugat untuk membayar selisih hak-hak pesangon pensiun Penggugat sejumlah Rp381.723.544,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

perobatan 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang seluruhnyaberjumlah Rp261.280.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:Nama Pekerja : SelamatMasa kerja: 14 tahun 3 bulanUang pesangon : 2 x 9 bulan x Rp3.200.000,00 = Rp. 57.600.000,00;Uang penghargaan masa kerja : 5 bulan x Rp. 3.200.000,00= Rp16.000.000,00:Uang penggantian hak: 15% x Rp/73.600.000,00 = Rp11.040.000,00;Total hak

pesangon = Rp84.640.000,00(delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);Nama Pekerja : Nurmala Dewi;Masa Kerja: 21 tahunUang pesangon : 2 x 9 bulan x Rp3.200.000,00 = Rp57.600.000,00;Halaman 7 dari 12 hal.

Nomor 1070 K/Pdt.SusPHI/2021Uang penghargaan masa kerja : 8 bulan x Rp3.200.000,00= Rp. 25.600.000,00;Uang penggantian hak :15% x Rp83.200.000,00 = Rp12.480.000,00;Total hak pesangon = Rp95.680.000,00(sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);Nama pekerja : Dedek IrawanMasa kerja: 9 tahun 8 bulanUang pesangon : 2 x 9 bulan x Rp3.200.000,00 = Rp57.600.000,00;Uang penghargaan masa kerja : 4 bulan x Rp. 3.200.000,00 == Rp12.800.000,00;Uang penggantian hak :15% x Rp/70.400.000, =

Rp10.560.000, 00;Total hak pesangon = Rp80.960.000,00;(delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);5.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon Para Penggugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja yakni pesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan perobatan 15%sesuai Pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangHalaman 10 dari 12 hal. Put.

SusPHI/20212)3)sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp8.939.225,00 maka sisakekurangan hak pesangon pekerja yang wajib dibayarkan pengusahakepada pekerja adalah sebesar Rp42.274.553,00 (empat puluh duajuta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tigarupiah);Riandi Tambunan:a. Uang pesangon, sebesar:2 x 6 x Rp3.180.980,00 = Rp38.171.760,00b. Uang penghargaan masa kerja, sebesar:2 x Rp3.180.980,00 =Rp 6.361.960,00Jumlah = Rp44.533.721,00c.

Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:15% x Rp44.533.720,00......... 0. eee = Rp 6.680.058,00Jumlah (at+b+c) = Rp51.213.778,00Jumlah tersebut dikurangi yang telah dibayarkan/ditransfer olehpengusaha kepada pekerja untuk periode masa kerja dari tahun 2017sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp8.939.225,00 maka sisakekurangan hak pesangon pekerja yang wajib dibayarkan pengusahakepada pekerja adalah sebesar Rp42.274.553,00 (empat puluh duajuta dua ratus tujun puluh empat ribu lima ratus

SusPHI/2021sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp8.939.225,00 maka sisakekurangan hak pesangon pekerja yang wajib dibayarkan pengusahakepada pekerja adalah sebesar Rp42.274.553,00 (empat puluh duajuta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tigarupiah);Total selurun pesangon Penggugat , Penggugat II dan Penggugat Illadalah sebesar Rp126.823.659,00 (seratus dua puluh enam juta delapanratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);Menghukum Tergugat untuk memberikan uang

di auditoleh akuntan public ;Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Pihak TERGUGAT telahmengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan No :02/SK PHK/HRD/BIT/MAR/2018 kepada PENGGUGAT , NIK;BIT.011082011; Jabatan NDT Coordinator, terhitung Hari Kamis, 29 Maret2018, ditandatangani oleh Taufik Hidayat Saputra (HRD) dan DelyuzarHamid (Direktur Utama) ;Bahwa selama TERGUGAT Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak terhadap PENGGUGAT, PENGGUGAT telah menanyakan kepadapihak TERGUGAT tentang hak

pesangon yang akan dibayarkan sekaligusdengan upah terakhir bulan Maret 2018, namun Pihak TERGUGATmenolak membayar pesangon kepada PENGGUGAT;9.1.

pesangon yang diajukan oleh PENGGUGAT,termasuk permintaan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan (Rumah)milik TERGUGAT yang beralamat di Jalan Pulo Asem Utara X No.19, Jati,Pulo Gadung, Jakarta Timur.14.Bahwa permintaan dwangsom atau uang paksa untuk pelaksanaan isiputusan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) oleh PENGGUGAT,kami selaku kuasa hukum mohon untuk dikesampingkan, karenaPENGGUGAT dalam GUGATANNYA telah mengajukan hak pesangonsejumlah nilai hak pesangon berdasarkan rekomendasi Dinas

Menolak hak pesangon yang di ajukan PENGGUGAT sebesar Rp.336.685.117,(tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh limaribu serratus tujuh belas rupiah),4. Menolak sita jaminan asetaset TERGUGAT yang diuraikan PENGGUGATyang tidak jelas nilai harga aset tersebut (rincian nilai aset) dan sita jaminanatas tanah dan bangunan di Jalan Pulo Asem Utara X No.19, Jati, PuloGadung, Jakarta Timur.5.

pesangon dan saksi punhingga sampai saat ini juga berjuang menuntut kepada TERGUGATuntuk mendapatkan hak pesangon seperti yang dilakukan olehPENGGUGAT;Bahwa perusahaan TERGUGAT hingga saat ini masih beroperasi danmendapatkan projek, serta masin memiliki aset aset yang cukup banyakdiperusahaannya;Bahwa proses penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama PolisAsuransi yang di ajukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT hanyamemperlihatkan halaman awal dari surat tersebut dan surat tersebutbukan saksi yang

pesangon sebagaimana ketentuanyang diatur pada Pasal 156 ayat (2), (8) dan (4) UU.

(Tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus duapuluh delapan rupiah koma enam puluh empat sen) ;Bahwa sehubungan pada tanggal 1 Nopember 2019 PENGGUGAT yangstatusnya sebagai pekerja/ buruh tetap dengan masa kerja 8 (delapan)tahun lebih, maka apabila PENGGUGATtidak dipekerjakan lagi olehTERGUGAT dengan tidak dibayarkannya hak pesangon PENGGUGATsesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU.

No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa berdasarkan dalil posita pada angka 14, maka berhak memperolehpembayaran dari TERGUGAT berupa :1) Pembayaran Hak Pesangon :Bahwa sehubungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTERGUGAT terhadap terhadap PENGGUGAT yang alasannya tidakmendasar dan tidak beralasan hukum, maka Pemutusan HubunganKerja (PHK) tersebut dikategorikan bahwa TERGUGAT telah melakukanefisiensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU.

No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan adapun dasar perincian hitungan hak pesangonPENGGUGAT adalah pada saat gugtan ini diajukan yaitu UpahMinimum Kota (UMK) Surabaya Tahun 2020, karena PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadapPENGUGAT pada tangal 1 Nopember 2019 batal demi hukum,kemudian mengenai perincian hitungan hak pesangon adalah sebagaiberikut :a. Uang Pesangon :2x 9x Rp. 4.200.479,19 :Rp. 75.608.625,42b.

No. 13 Tahun 3003 tentangKetenagakerjaan dengan dasar hitungan hak pesangon adalah UpahMinimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2020 dengan perincian hitungannyasebagai berikut :a. Uang Pesangon :2x9xX Rp. 4.200.479,19 > Rp. 75.608.625,42b. Uang Penghargaan Masa Kerja:3 xX Rp. 4.200.479,19 > Rp. 12.601.437,57 +Halaman 10 Putusan No. 52/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby:Rp. 88.210.062,99c.

pesangon yang akan dibayarkansekaligus dengan upah terakhir bulan Maret 2018, namun PihakTERGUGAT menolak membayar pesangon kepada PENGGUGAT;9.1 .

pesangon yang diajukan olehPENGGUGAT, termasuk permintaan sita jaminan atas Tanah danBangunan (Rumah) milik TERGUGAT yang beralamat di Jalan Pulo AsemUtara X No.19, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur.Bahwa permintaan dwangsom atau uang paksa untuk pelaksanaan isiputusan sebesar Rp.500.000.

(lima ratus ribu rupiah) oleh PENGGUGAT,kami selaku kuasa hukum mohon untuk dikesampingkan, karenaPENGGUGAT dalam GUGATANNYA telah mengajukan hak pesangonsejumlah nilai hak pesangon berdasarkan rekomendasi Dinas TenagaKerja dan Transmigarsi Kota Jakarta Selatan sebesar Rp. 336.685.117,(tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribuserratus tujuh belas rupiah),, sehingga jelas bahwa ada tuntutan sejumlahhak berupa uang yang telah dimuat dalam petitum GUGATAN, olehkarenanya permintaan

Menolak hak pesangon yang di ajukan PENGGUGAT sebesar Rp.336.685.117,(tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh limaribu serratus tujuh belas rupiah),4. Menolak sita jaminan asetaset TERGUGAT yang diuraikan PENGGUGATyang tidak jelas nilai harga aset tersebut (rincian nilai aset) dan sita jaminanatas tanah dan bangunan di Jalan Pulo Asem Utara X No.19, Jati, PuloGadung, Jakarta Timur.5.

pesangon dan saksi punhingga sampai saat ini juga berjuang menuntut kepada TERGUGATuntuk mendapatkan hak pesangon seperti yang dilakukan olehPENGGUGAT;Halaman 15 dari 23 hal.

MENGADILI :DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 4 April 2015 ;- Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon kepada Penggugat sebesar Rp 23.968.698,- ( Dua puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sejak April 2015 sampai dengan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 58 UUNo. 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;Mengingat Undang Undang No. 13 Tahun 2003, UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 serta ketentuan hukum dan perundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI :DALAM EKSEPSI :e Menolak Eksepsi dari Tergugat ;DALAM POKOK PERKARAe Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiane Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus sejak 4 April 2015 ;e Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon kepadaPenggugat sebesar Rp 23.968.698, ( Dua puluh tiga juta Sembilanratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapanrupiah)e Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah Penggugatsejak April 2015 sampai dengan Juni 2015 sebesar ;Rp. 19.073.745, ( Sembilan belas juta tujuh puluh tiga ribu tujuhratus empat puluh lima rupiah )e Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;e Membebankan biaya perkara ini kepada negaraDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Kpts.P005/CPA000/2017S8 tertanggal 26 April 2017 dan kepada Pemutusan HubunganKerja terhadap Tergugat II Rekonvensi berdasarkan Surat KeputusanNomor: Kpts.P004/CPA000/2017S8 tertanggal 26 April 2017 adalah sahmenurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhitung sejaktanggal 26 April 2017;Menetapkan besarnya uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerjakepada para Tergugat Rekonvensi dengan mengacu pada base salarysaja (tanpa tunjangan profesi), sebagai berikut:e Tergugat Rekonvensi diberikan hak

pesangon untuk masa kerja 2(dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun sebesar 3 (tiga)bulan upah, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sertapenggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15%(lima belas persen dari uang pesangon) setelah dikurangi denganutang dan/atau kewajiban lainnya (jika ada);e Tergugat Il Rekonvensi diberikan hak pesangon untuk masa kerja 2(dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun sebesar 3 (tiga)bulan upah, cuti tahunan yang

SusPHI/2020e Menetapkan besarnya uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerjakepada para Tergugat Rekonvensi dengan mengacu pada base salarysaja (tanpa tunjangan profesi), sebagai berikut: Tergugat Rekonvensi diberikan hak pesangon untuk masa keija 2(dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun sebesar 3(tiga) bulan upah, cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur serta penggantian perumahan, pengobatan dan perawatansebesar 15% (lima belas persen dari uang pesangon) setelahdikurangi dengan

utang dan/atau kewajiban lainnya (jika ada); Tergugat Il Rekonvensi diberikan hak pesangon untuk masa kerja2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun sebesar 3(tiga) bulan upah, cuti tahunan yang belum diambil dan belumgugur serta penggantian perumahan, pengobatan dan perawatansebesar 15% (lima belas persen dari uang pesangon) setelahdikurangi dengan utang dan/atau kewajiban lainnya (jika ada);e Menetapkan upah proses bagi para Tergugat Rekonvensi sebanyakbanyaknya selama 6 (enam

Putusan Nomor 37/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby0002/PBHK/ADHK.TRV/VIII/2017 perihal Pemberitahuan berakhirnyaHubungan Kerja / Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Bahwa ternyata TERGUGAT memberikan surat pemberitahuan berakhirnyaHubungan Kerja/ Pemutusan Hubungan Kerja kepada suami PENGGUGATtanpa disertai pembayaran hak pesangon sebagaimana ketentuan Pasal156 ayat (2), (3) dan (4) UU.

Hak Pesangon :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU.

No. 13 Tahun 3003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasarhitungan hak pesangon adalah Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun2018 dengan perincian hitungannya sebagai berikut :a. UangPesangon :2x(8xXRp. 3.583.312,61) = Rp. 57.333.001,76Halaman 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sbyb. Uang Penghargaan masa kerja :3 x Rp. 3.396.220,00 = Rp. 10.749.937,83 +Jumlah = Rp. 68.082.939,59c.

Andi Cahyono (Suami Penggugat) pada tanggal 31Agustus 2017, namun demikian atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebutTergugat tidak memberikan hak pesangon kepada Sdr.

Andi Cahyono (SuamiPenggugat), sehingga Penggugat menuntut hak pesangon yang menjadi haksuami Penggugat tersebut, Ssesuai dengan ketentuan Pasal 164UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu apakah alasan yangHalaman 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sbydapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap suamiPenggugat tersebut ?

;Bahwa hak THR Penggugat Tahun 2009 := Masa Kerja x upah sebulan12= 10 x 700.000, = 583.000.Bahwa komponen hak pesangon Penggugat :1. Pesangon = Rp 700.000,2.

No. 10 K/Pdt.Sus/2011Bahwa hak Penggugat Il atas THR tahun 2009 maka besarnya adalahRp 700.000,;Bahwa komponen hak pesangon Penggugat Il :1. Pesangon 2 x Rp 700.000. = Rp 1.400.000.2.

pesangon Penggugat IV :1.

pesangon Penggugat V;1.

;Bahwa Penggugat VI berhak atas THR Tahun 2008 sebesar := Masa Kerja x upah sebulan12= 2 x 586.000, = Rp 97.000,12Bahwa hak Penggugat atas THR Tahun 2009 sebesar Rp 700.000,Bahwa komponen hak pesangon Penggugat VI:1. Pesangon = Rp 700.000,2. Penggantian hak Rp 700.000, x 15/100 =Rp 105.000.= Rp 805.000,Bahwa total kekurangan gaji sesuai UMP, Tunjangan Hari Raya dankomponen pesangon Penggugat VI adalah sebesar Rp 4.724.000,17.