Kalau sudah beralih kan berarti Penjual Awalsudah tidak punya hak kepemilikan atas saham. Jadi, tidak bisa lagimelakukan tindakantindakan yang terkait dengan saham atau efekyang sudah dijual atau berdasarkan Repo;Bahwa objeknya atau saham itu harus saham yang sama atau yangsepadan ketika dijual kembali oleh Pembeli tadi kepada PenjualAwal, jadi tidak harus saham yang sama tetapi saham yangsepadan, identik. Tetapi klasifikasinya harus sama.

Jika tidak mengikuti putusan sebelumnya,Halaman 92 dari 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 618/Pat.G/2016/PN Jkt.Sel.maka Pengadilan Banding akan membatalkan putusanputusantersebut;Bahwa Pengadilan Negara Bagian New York akan menentukanbahwa ini adalah suatu Perjanjian Repo di mana Penjualmemberikan kepada Pembeli kepemilikan atas saham bebas danbersih dari pembebanan apapun.

Banyak pihak yang melakukanPerjanjian Repo tapi tidak mau akan melakukan pinjaman yangdijaminkan;Bahwa ketika Penjual itu mengikatkan diri dalam Perjanjian Repo, iaakan memindahtangankan kepemilikan atas saham kepada Pembeli.Tentu Saja si Penjual ingin membeli kembali saham itu di tanggal, disuatu masa atau waktu di masa yang akan datang dan dia punyahakhak yang diatur di dalam kontrak untuk membeli kembali sahamitu.

Akan tetapi, jika dia dengan mengikatkan diri dalam sebuahkontrak, dia itu berarti mengambil risiko bahwa Pembeli akanmelakukan kelalaian dan kemungkinan tidak akan mengembalikankembali saham itu kepada si Penjual:;Bahwa Para Pihak bisa melakukan Perjanjian, bisa sepakat bahwaPenjual tidak akan menjual saham tapi side /etter Perjanjian itu tidakakan mempengaruhi hak kepemilikan atas saham.

hari ini segala keuntungan, pendapatan, kerugiandam pajak serta beban beban / kewajiban kewayiban lainnyamengenai saham saham itu menjadi hak dan tanggungan PembeliPasal 2 : penjual menjamin kepada pembeli bahwa penjual sendiri yangberhak akan sepenuhnya atas saham saham tersebut diatas danbahwa saham saham tersebut tidak akan dikenakan suatu sitaanatau sedang digadaikan atau dibebani dengan cara apapun,sehingga Pembeli tidak akan mendapatkan gugatan atau tuntutandari siapapun baik mengenai hak kepemilikan

atas saham sahamsendinPasal 3 : pembeli dengan ini menerangkan telah mengetahul dengan baikmengenai keadaan perseroan tersebut diatas , sehingga mengenaisaham saham dan/atau perseroan tersebut Pihak Pertama(Penggugat) berjanji tidak akan saling mengajukan tuntutan apapunkepada penjualBahwa telah jelas berdasarkan akta perjanjian jual beli saham nomor : 14yang dibuat di Riza Sungkar, S.H. selaku notaris dan PPAT di Pekalongantertanggal 11 April 2011, Penggugat telah mengingkari isi akta perjanjian

Keputusan Rapat Nomor 55 tanggal 22November 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widododi Jakarta yang menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan Pasal5 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang pemberitahuannya telahditerima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 20Desember 2011 Nomor AHU AH.01.1041511;Bahwa mengingat pengambilan saham tersebut telah dilakukan dengancara tidak sah, maka secara hukum PARA PENGGUGAT tetap memegangdan/atau memiliki kepentingan kepemilikan

atas saham saham tersebut(Equitable Interest); sehingga sudah seyogyanya sahamsaham milikPARA PENGGUGAT yang telah diambil oleh TERGUGAT secara tidaksah tersebut harus ditahan, dibekukan, dan dihentikan (Supensi)penggunaannya, sehingga atas sahamsaham tersebut tidak dapatdigunakan haknya, diperdagangkan atau dialihkan dengan cara apapunselama proses pengadilan ini belum memperoleh kekutaan hukum tetap;Bahwa ternyata TERGUGAT telah menyelenggarakan RUPSLB kembalipada tanggal 2226 November 2013 dan

Agricon adalah benar milik Saudara Budi Sadhana saya (in casu,Tergugat 1), dan kepemilikan atas saham tersebut akan kembali dialihkankepada saudara Budi Sadhana pada waktu yang akan ditentukan kemudian.Dengan demikian, saya tidak dapat mengalihnamakan, menjaminkan ataupunmenjual hak atas 6 (enam) lembar saham milik saudara Budhi Sadhana saya (incasu, Tergugat I) tersebut kepada pihak lain, tanpa persetujuan saudara BudiSadhana".

Bahwa pengertian saham sendiri adalah surat berharga yangmenunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan, berdasarkanPasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, saham tersebut dikeluarkan atas nama pemiliknyasehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu PerseroanTerbatas.

mengakibatkanhilangnya hakhak Para Penggugat atas saham yang telah dibelinya dari Tergugat I;Maka jelaslah sudah bahwa tindakantindakan tersebut merupakan suatu perbuatanmelawan hukum yang merugikan Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat tidakmemiliki hak apapun atas saham yang telah dibelinya dari Tergugat I;Bahwa jika kita merujuk pada asas hukum perdata yaitu asas konsensualitas danPasal 1458 KUHPdt dimana jual beli sudah terjadi jika sudah ada kata sepakat.Maka sesungguhnya secara hukum status kepemilikan

atas saham di PT InkoNongsa (Tergugat IT) sudah berganti;Namun faktanya, dengan adanya tindakantindakan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh baik Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Para Penggugatsebagaimana telah dijelaskan pada poin ke19 sampai dengan poin ke23 di atas,mengakibatkan segala hak atas saham yang seharusnya menjadi kewenangan dariPara Penggugat, tidak memiliki (i) kepastian hukum, dan; (ii) kekuatan hukumapapun;Hal. 11 dari 28 hal.

KPC harus berada pada satu badan hukum,atas dasar semangat persatuan dan kesatuan, serta demipartisipasi dan promosi kepentingan nasional; Penunjukan badan hukum melalui mana Pemerintah Pusat,Pemda Kaltim dan Pemkab Kutim secara tidak langsungmemegang kepemilikan atas saham PT. KPC, di mana:a. Pemerintah Pusat menunjuk PT. Tambang Batubara BukitAsam;b. Pemda Kaltim menunjuk Perusahaan Daerah Melati BhaktiSatya (Penggugat);c.

Jadi. jika terjadi sengketa ipermasalahandalampelaksanaanatas PerjanjianHutang Piutangtersebut maka sengketanya antara Penggugat dengan Tergugat saja.e Bahwa, Penggugat telah mengakui bahwa saham Tergugat tersebut hanya sebagai jaminansaja, dalam kaitannya denganPerjanjian Hutang Piutang tertanggal 03 Agustus 2010, artinyasurat Perjanjian Hutang Piutang tersebut adalah bukanbuktiperalihan kepemilikan atas saham atau bukan buktipemilikansaham di perusahaan Tergugat Il.

yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06Juli 2015 dibawah register Nomor : 298/ Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Pst, telahmengajukan gugatan sebagai berikut ;1.Bahwa PENGGUGAT selaku Perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN), sejak tanggal 28 Desember 2012 hingga saat ini adalah selakupemegang saham perusahaan TERGUGAT yaitu sebesar 25 % sahamkepemilikan, sementara TURUT TERGUGAT selaku pemegang sahamperusahaan TERGUGAT yaitu sebesar 75 % saham kepemilikan;Bahwa adapun kepemilikan

atas saham perusahaan TERGUGAT olehPENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT ( disebut divestasisaham ) sejak tanggal 28 Desember 2012 tersebut adalah berdasarkanperjanjian dan aktaakta divestasi saham ( disebut perjanjian dan aktaakta divestasi saham ) yaitu sebagai berikut :Hal 2 dari 33 hal.Putusan No. 301/Pdt/2018/PT.DKIa.

jaminan tetah ada pemiliknya yaitu TURUTTERMOHON (dahulu TURUT TERBANDING VTURUT TERLAWAN ))sehingga menyatakan bahwasanya perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) yang diajukan oleh PEMOHON tidak berdasar karenaPEMOHON hanya sebagai penerbit saham ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal ini Majelis Hakimperkara aquo telah salah dalam menerapkan hukum denganmenyatakan PEMOHON sebagai penerbit saham tidak memiliki dasarhukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga, dalam hal ini padahakekatnya kepemilikan

atas saham tidak serta merta menghilangkanhak dan kewajiban penerbit saham atas sahamsaham sebagaimanadimaksud dalam perkara aquo ;MAJELIS HAKIM PERKARA AQUO DALAM HAL INI TELAH TIDAKMEMPERTIMBANGKAN KEBERLAKUAN KETENTUAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL (UUPasar Modal) YANG BERLAKU BAGI PEMOHON DALAMKEDUDUKAN SEBAGAI PERSEROAN TERBUKA;Bahwa tujuan dari penerbitan saham, selain dalam rangka pendirianperseroan juga meliputi pula untuk memenuhi modal dasar dan/ataupeningkatan modal

DharmakaryaDhikaalambhana adalah saham atas nama, yang memberikan hakhanya kepada nama yang disebutkan dalam lembar saham untukmelakukan tindakan kepemilikan atas saham tersebut. Pengalihanatas saham atas nama dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijklevering) phisik saham yang sekaligus merupakan pengalihan yuridis(juridische levering), vide pasal 616 KUH Perdata. Dengan demikian,hak untuk mengalihkan atas saham milik TERGUGAT Il dan hak untukmengalihkan atas saham milik PENGGUGAT pada PT.

DharmakaryaDhikaalambhana adalah saham atas nama, yang memberikan hak hanyakepada nama yang disebutkan dalam lembar saham untuk melakukantindakan kepemilikan atas saham tersebut.

DharmakaryaDhikaalambhana adalah saham atas nama, yang memberikan hakhanya kepada nama yang disebutkan dalam lembar saham untukmelakukan tindakan kepemilikan atas saham tersebut. Pengalihanatas saham atas nama dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijklevering) phisik saham yang sekaligus merupakan pengalihan yuridis(juridische levering), vide pasal 616 KUH Perdata. Dengan demikian,hak untuk mengalihkan atas saham milik TERGUGAT II dan hak untukmengalihkan atas saham milik PENGGUGAT pada PT.

DharmakaryaDhikaalambhana adalah saham atas nama, yang memberikan hak hanyakepada nama yang disebutkan dalam lembar saham untuk melakukantindakan kepemilikan atas saham tersebut.

Saham (RUPS) PT BSMPguna menyetujui penjualan saham tersebut kepada Para Penggugat sebagaimanaketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danAnggaran Dasar PT Bulungan Surya Mas Pratama;KWITANSI BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM 3.3 Bahwa adapun Para Penggugat menerangkan memegang atau memiliki kwitansitentang jual beli saham adalah palsu; adapun kwitansi tentang jual beli sahamsebagaimana dalil Para Penggugat adalah tidak benar karena kwitansi bukan buktiperalihan hak maupun kepemilikan

atas saham, sebagaimana Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PTBulungan Surya Mas Pratama (Tergugat IV) tidak mengakui kwitansi sebagaibarang bukti peralihan maupun kepemilikan atas saham;3.4 Bahwa ketentuan pemindahan hak atas saham tunduk pada peraturan perundang3.5undangan perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan; berdasarkan dalilPara Penggugat yang mengaku melakukan jual beli saham pada tanggal 18 Juli2007, maka peraturan perundangundangan perseroan

BangunMegah Semesta tidak dapat menguasai bukti kepemilikan atas saham PT.Bangun Megah Semesta yang telah dibelinya;Bahwa perbuatan Terdakwa Conti Chandra sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 16 dari 34 hal. Put.

Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Saham tersebut,Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat atas 127.400.000 lembarsaham yang dimiliki oleh Tergugat di Sky Aviation termasuk juga setiap sahamtambahan yang diperoleh Tergugat di kemudian hari;Bahwa Tergugat (pemberi fidusia) telah menyerahkan dan mengalihkan segalahak, kKewenangan dan kepentingan atas hak kepemilikan atas saham di SkyAviation kepada Penggugat (penerima fidusia) berdasarkan Akta Jaminan Fidusiaatas Saham (vide Bukti P5)

Nomor 663 PK/Pdt/2017Tergugat (Termohon PK), adalah pertimbangan yang sesat dan jelasmengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sehinggabertentangan dengan hukum, karena pasal 6 alinea kelima dan keenamhanya mengatur penyerahan suatu barang atau memegang sahambukan kepemilikan atas saham yang telah dibayar hal ini jelas dengankutipan isi pasal alinea kelima dan keenam :Selama perjanjian ini atau sebelum hutang tersebut dilunasi makadengan persetujuan pihak pertama (Para Pemohon PK) sahamsahamtersebut

AHU-AH.01.03-0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang saham sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham seri A dalam TURUT TERGUGAT-II, sehingga PENGGUGAT kehilangan hak kepemilikan atas saham dalam TURUT TERGUGAT-II secara melawan hukum, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam hal pemberitahuan tersebut belumdilakukan, Menkumham menolak permohonan = persetujuan ataupemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan namapemegang saham yang belum diberitahukan tersebut (Pasal 56 ayat 4UUPT) ;Sehubungan dengan hal tersebut, timbul beberapa pertanyaan yaitu sejakkapan hak kepemilikan atas saham tersebut beralih kepada penerima hak(misalnya pembeli dalam jual beli saham)?

BNI Tbk.tidak berhak lagi menguasai kepemilikan atas saham Termohon);m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon Kasasi tidaktermasuk Debitor yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2ayat (5) UUKPKPU.

BANGUNHalaman 13 Putusan Nomor : 321/Pid.B/2015/PN.BTMMEGAH SEMESTA tidak dapat menguasai bukti kepemilikan atas saham PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang telah dibelinya;Bahwa perbuatan Terdakwa CONTI CHANDRA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;Subsidair:Bahwa la Terdakwa CONTI CHANDRA, pada harihari dan tanggaltanggal yang sudah tidak diketahui dengan pasti sejak bulan Juli tahun 2011sampai dengan tahun 2014 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain antaratahun 2011 sampai dengan

BANGUNMEGAH SEMESTA tidak dapat menguasai bukti kepemilikan atas saham PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang telah dibelinya;Bahwaperbuatan Terdakwa CONTI CHANDRA sebagamana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;Menmbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telahdiputus dengan Putusan Sela Nomor : 321/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 08 Juni2015 yang amarnya sebagai berikut :1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;2.