Ditemukan 27 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : masril matri masni masra misri
Penelusuran terkait : Muhammad Muhammad zamroni bin muhammad - jafar muhammad bin muhammad Muhammad yusuf Narkotika
Pengadilan PA TARAKAN Perdata Agama
Register : 03-11-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Trk
Tanggal 24 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

    2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

    3. Memberi izin kepada Pemohon (IMANSYAH bin MUHAMMAD MASRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MASNA AZIS binti AZIS) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

    4. Memerintahkan

Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 14-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0114/Pdt.P/2020/PA.Rh
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
25 — 10
  • La Ode Muhammad Masri Jaya Bin La Ode Sarif, umur 30 tahun,agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal diKelurahan Raha Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di bawahSumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalahkakak kandung Pemohon ; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahanPemohon dengan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah di Desa LohiaKecamatan Lohia, Kabupaten Muna pada tanggal
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 21-08-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1554/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 6
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat masing telah mengajukan replik danduplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Penggugat telah mengajukanalat bukti berupa;A.Surat:Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor41/DKAN/BKY/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya KotaMakassar, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya,kemudian diberi kode P.B.Saksi:Saksi pertama: Muhammad
    Masri DM bin Makkaratte, umur 75 tahun, agamaIslam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di BTN Asal Mula, Blok D1,Nomor 8, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, KotaHal 7 dari 16 hal.Putusan No.1554/Padt.G/2017/PA MksMakassar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telahmembina rumah tangga 18 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 (empat)orang anak, anak
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 07-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 86/PDT/2021/PT MTR
Tanggal 11 Mei 2021 — I Gusti Bagus Ngurah Harry Diwakili Oleh : ROMI ADYTIA PRANATA, SH
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD MASRI, ST
Terbanding/Tergugat III : NILUH SUMARTINI
Terbanding/Tergugat IV : DWI ZALJUNIA, SH.,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM
667 — 476
  • I Gusti Bagus Ngurah Harry Diwakili Oleh : ROMI ADYTIA PRANATA, SH
    Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD MASRI, ST
    Terbanding/Tergugat III : NILUH SUMARTINI
    Terbanding/Tergugat IV : DWI ZALJUNIA, SH.,M.Kn
    Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM
    Muhammad Masri, St, berkedudukan di JI.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2016/PT.TUN.MKS.
Tanggal 21 April 2016 — Walikota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----TERGUGAT/ PEMBANDING; MELAWAN 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc., 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ PARA PENGGUGAT/TERBANDING;
70 — 29
  • Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan LingkunganHidup Daerah Kota Makassar, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:821.23.342015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan PengangkatanPegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkupPemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan WalikotaMakassar
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 26-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sag
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI Bin RUSTAM.
178 — 58
  • (dua) bulan;
    3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5.Menetapkan barang bukti berupa:
    -1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih berikut sim card dengan nomor 081245000951;
    Dirampas untuk dimusnahkan;
    -1 (satu) buah Paspor dengan nomor Paspor : B4118963 a.n Haerudin;
    -1 (satu) buah Paspor dengan nomor Paspor : C5288694 a.n Muhammad
    Masri;
    Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Kantor Imigrasi Entikong;
    6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc disebut PENGGUGAT – I 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si. disebut PENGGUGAT – II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
86 — 42
  • Muhammad Masri Tiro,M.Sc dan objeksengketa ketiga (bukti T7) juga tidak terdapat namaPenggugat II dalam jabatan Kepala Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kota Makassar akan tetapi juga memuatpejabat yang menduduki jabatan lama PenggugatMenimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2004diantaranya menjelaskan bahwa tuntutan tambahan yangdiperbolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanyadalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanyatuntutan tambahan