Ditemukan 16712 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 9.795.076,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87445/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP587/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00022/207/10/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Halaman 2 dari 9 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP587/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00022/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraHalaman 4 dari 9 halaman.
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP587/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010, Nomor: 00022/207/10/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp11.270.314,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10.912.478,000,0010.912.478,00 0,000,00 0,00 10.912.478,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPUT87447/PP/M.XIIA/16/201 7, 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pajak NomortanggalMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP589/WP4J.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakPajak 201000024/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon RestoIndonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: Penjualan motorbekas, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, BulevarPertambahan Nilai Masa Desember NomorKelapa Gading, Jakarta Utara, sehingga penghitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 5 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri ihe
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP589/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Desember 2010, Nomor00024/207/10/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP589/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Desember 2010, Nomor:00024/207/10/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.706.888.1048.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp6.730.558,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3341/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00898/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;3.
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00004/201/12/112/16tanggal 15 April 2016 sebesar Rp27.099.000,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115680.99/2012/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat
    NomorKEP00898/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00004/201/12/112/16 tanggal 15 April2016 untuk Masa Pajak Desember 2012, atas nama PT Intan Nasional IronIndustri, NPWP 01.143.560.9123.000, beralamat di Jalan KL.
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor00004/201/12/112/16 tanggal 15 April 2016 Masa Pajak Desember 2012sebesar Rp 27.099.000.;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Agustus 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 7 halaman.
    Pajakterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00004/201/12/112/16tanggal 15 April 2016 untuk Masa Pajak Desember 2012, atas namaPenggugat NPWP: 01.143.560.9123.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 135/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP586/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2010 Nomor00021/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon RestoIndonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: Penjualan motorbekas, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, BulevarKelapa Gading, Jakarta
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP586/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2010 Nomor00021/207/10/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraHalaman 4 dari 9 halaman.
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP586/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2010, Nomor:00021/207/10/048/14, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.706.888.1048.000 sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp8.743.548,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP01562/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 11 November 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00121/207/10/058/15, tanggal 30 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.504.354.8.058.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 9.299.545,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87437/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP579/WP4J.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00014/207/10/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: Penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Jakarta Utara, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2010 menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Ekspor nS 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP579/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2010 Nomor00014/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Putusan Nomor 134/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP579/WP4J.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Februari 2010, Nomor: 00014
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3313/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT CIMB Niaga AUTO FINANCE (d/h PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3748 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3313/B/PK/Pjk/2018banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00239/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 29 November 2016 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00124/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), adalahyang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3326/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT BALI GIRIKENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP3113/WPJ.07/2015 tanggal 23 September 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00002/206/09/059/14 tanggal 04 Juli2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.069.173.1059.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • XIIA/16/201 7, 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggalMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP581/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor 00016/207/10/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: Penjualan motor bekas, beralamat diMenara
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP581/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor:00016/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT.Kyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, JakartaUtara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP581/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor: 00016/207/10/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp9.457.270,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
1815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87430/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP573/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00025/207/09/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP573/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor00025/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP573/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Juli 2009, Nomor: 00025/207/09/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp20.582.064,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3330/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA,
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3330/B/PK/Pjk/2018 Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00300/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 15 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00102/207/14/055/16 tanggal 16Februari 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama: PT JFE Shoji SteelIndonesia, NPWP: 01.071.035.8055.000, beralamat di MM2100 IndustrialTown Block B42, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat,17520, dan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan TerbandingNomor KEP00300/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 15 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor : 00102/207/14/055/16tanggal 16 Februari 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama: PTJFE Shoji Steel Indonesia, NPWP: 01.071.035.8055.000,beralamat di MM2100 Industrial Town Block B42, Ganda Mekar,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00300/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 15 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 Nomor00102/207/14/055/16 tanggal 16 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.071.035.8055.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp24.636.478,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DANITAMA NIAGAPRIMA,
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangseadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86993/PP/M.XA/16/2017, tanggal 25 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2062/WPJ.04/2015 tanggal 11 September 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa nomor 00059/207/12/064/14 tanggal 8 Oktober 2014Masa Pajak Agustus 2012, atas nama: PT Danitama Niagaprima, NPWP:01.346.766.7064.000, alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4748,Melawai, Jakarta Selatan sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut :Halaman 2 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 64/B/PK/Pjk/2019 FileEdit View Document Comments Forms Jools Advanced Window Help Ie Pa) Create PDF * ee) Combine Files + 6) Export * & Start Meeting + ia Secure * 4 Sign * Forms * S Review & ComnBS) O 0% Ey find MENGADILIMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding teJenderal Pajak Nomor KEP1866/WPJ.04/2015 tanggal 25 Agustus 20Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan !
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT RIM CAPITAL
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90221/PP/M.XII.B/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00289/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067/207/12/063/15 tanggal13 Juli 2015 Masa Pajak Januari 2012, yang terdaftar dalam berkasHalaman 3 dari 10 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00289/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067/207/12/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Januari 2012, yang terdaftardalam berkas perkara Nomor 161092572012, atas nama PT RIMCapital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat di Menara GlobalLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Setiabudi, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan
    Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00289/KEB/WPJ.04/2016 tanggal O03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor : 00067/207/12/063/15 tanggal 13 Juli 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 02.549.383.4063.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3314/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT CIMB Niaga AUTO FINANCE (d/h PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE), vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4457
  • Putusan Nomor 3314/B/PK/Pjk/2018banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00230/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 November 2016 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor00123/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), adalahyang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3340/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
309 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2012 Nomor 00004/206/12/112/16 tanggal 15 April 2016sebesar Rp17.813.621.140,00;Bahwa demikian surat Gugatan ini Penggugat ajukan kepada Mejelis HakimPengadilan Pajak, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115660.99
    /2012/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00896/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00004/206/12/112/16 tanggal 15 April2016 untuk Tahun Pajak 2012, atas nama PT Intan Nasional
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Nomor00004/206/12/112/16 tanggal 15 April 2016 Tahun Pajak 2012 sebesarRp 17.813.621.140,:5. Bahwa adapun sebagai akibat dari Pembatalan SKPKB PPh BadanNomor 00004/206/12/112/16 tanggal 15 April 2016 Tahun Pajak 2012Halaman 3 dari 7 halaman.
    putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00896/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajakterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00004/206/1 2/1 12/16tanggal 15 April 2016 untuk Tahun Pajak 2012, atas nama PenggugatNPWP: 01.143.560.9123.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3343/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 —
1912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Januari 2012 Nomor 00007/203/12/112/16 tanggal14 April 2016 sebesar Rp6.482.362,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Oktober 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115661.99/2012/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00899
    /NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00007/203/12/112/16 tanggal 14 April2016 untuk Masa Pajak Januari 2012, atas nama PT Intan Nasional IronIndustri, NPWP 01.143.560.9123.000, beralamat di Jalan KL.
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Nomor00007/203/12/112/16 tanggal 14 April 2016 Masa Pajak Januari 2012sebesar Rp 6.482.362. ;Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono):Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanHalaman 3 dari 7 halaman.
    putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00899/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajakterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00007/203/1 2/1 12/16tanggal 14 April 2016 untuk Masa Pajak Januari 2012, atas nama PenggugatNPWP: 01.143.560.9123.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0,00Jumlah Sanksi 0,00Total Kurang Bayar 7.057.421,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87436/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP578/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00013/207/10/048/14tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motor bekas, beralamat diMenara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading,Jakarta Utara, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai barang danJasa Masa Pajak Januari 2010 menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP578/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 Nomor00013/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PTKyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP578/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Januari 2010, Nomor: 00013/207/10/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp4.000.181,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3332/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA
248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00285/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00103/207/14/055/16 tanggal 16 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.071.035.8055.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp40.118.934,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3275/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA,
166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Nomor KEP603/WPJ.13/2013 tanggal 6 November 2013, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00005/207/09/705/12tanggal 28 Desember 2012 Masa Pajak JanuariDesember 2009atas nama: PT.
    Putusan Nomor 3275/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP603/WPJ.13/2013 tanggal 6 November 2013,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak JanuariDesember2009 Nomor 00005/207/09/705/12 tanggal 28 Desember 2012, atas namaPemohon Banding, NPWP
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3342/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor 0001 1/203/12/112/16 tanggal 15April 2016 sebesar Rp5.316.290,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan Tanggal 11 Oktober 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115666.99/2012/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00904
    /NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 0001 1/203/12/112/16 tanggal 15 April2016 untuk Masa Pajak Juni 2012, atas nama PT Intan Nasional IronIndustri, NPWP 01.143.560.9123.000, beralamat di Jalan KL.
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Nomor0001 1/203/12/112/16 tanggal 15 April 2016 Masa Pajak Juni 2012sebesar Rp 5.316.290, ;Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono):Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanHalaman 3 dari 7 halaman.
    putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00904/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar (SKPKB)berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajakterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 0001 1/203/12/112/16tanggal 15 April 2016 untuk Masa Pajak Juni 2012, atas nama PenggugatNPWP: 01.143.560.9123.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.