;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, PEMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dari Direksi TERMOHON ;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,PEMOHON kemudian mengajukan permintaan PenyelenggaraanRUPSLB kepada Dewan Komisaris TERMOHON sebagaimana termuatdalam Surat No.003/BBPDIRUT/XII/19, tanggal 9 Januari 2019, yangdikirimkan oleh PEMOHON melalui surat tercatat dan

RUPSLB paling lambat 15(lima belas) hari setelah surat tersebut diterima atau paling lambattanggal 27 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT ;Halaman 4 dari 59 Penetapan Nomor 81 /Pdt P/2019/PN Krg10.11.12.13.Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (7) UUPT berbunyi sebagaiberikut:(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan

RUPS diterima.Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aquo kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memberikanizin kepada PEMOHON melakukan pemanggilan RUPSLB ;Selengkapnya ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT berbunyi sebagaiberikut:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan

;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, TERMOHON INTERVENSI tidak pernah menerimapemanggilan RUPSLB dari Direksi TERMOHON INTERVENSI II ;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON INTERVENSI II, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6)huruf a UUPT, TERMOHON INTERVENSI kemudian mengajukanpermintaan Penyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan KomisarisTERMOHON INTERVENSI II sSebagaimana termuat dalam SuratNo.003/BBPDIRUT/XII/19, tanggal 9 Januari

;Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON INTERVENSI II tidakjuga melakukan pemanggilan RUPSLB ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka TERMOHON INTERVENSI mengajukanpermohonan a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untukmemberikan izin kepada TERMOHON INTERVENSI melakukanpemanggilan RUPSLB ;Selengkapnya ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT berbunyi sebagaiberikut :(1) Dalam

RUPSLB a quo kepada ParaPemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT;Bahwa sehingga oleh karena tindakan kelalaian TERGUGAT yangdemikian, maka PENGGUGAT bertindak selaku Komisaris Perseroan telahmelakukan Pemanggilan RUPSLB a quo kepada PENGGUGAT selakupemegang 1.500 saham TURUT TERGUGAT dan kepada TERGUGATselaku pemegang 13.500 saham TURUT TERGUGAT, berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Perseroan Terbatas melaluiSurat Tercatat tertanggal 16 Februari 2017;Bahwa yang menjadi pokok Pemanggilan

RUPSLB sebagaimana dimaksuddi atas, adalah mengenai: agar PENGGUGAT selaku pemegang 1.500saham TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT selaku pemegang 13.500saham TURUT TERGUGAT, datang menghadiri RUPSLB pada tanggal 23Februari 2017, Pukul 13.00 WIB;Bahwa akhirnya pada tanggal 23 Februari 2017, PENGGUGAT selakuKomisaris sekaligus Ketua Rapat telan mengadakan RUPSLB sesuaidengan Surat Tercatat Pemanggilan RUPSLB tertanggal 16 Februari 2017 aquo,Bahwa RUPSLB tertanggal 23 Februari 2017 a quo, pada pokoknya telahmemutuskan

;Bahwa seterusnya pada tanggal 05 Juni 2017, PENGGUGAT telahmelakukan Pemanggilan RUPSLB Ketiga kepada para pemegang sahamdan TERGUGAT selaku Direksi dengan Surat Tercatat tertanggal 05 Juni2017, yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNomor: 123/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr tertanggal O9 Mei 2017, untukmelakukan RUPSLB Ketiga yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 Juni2017, di tempat kedudukan TURUT TERGUGAT;Bahwa akhirnya pada tanggal 22 Juni 2017, PENGGUGAT selaku KetuaRapat telah

RUPSLB tertanggal 16 Februari 2017;Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr46.47.

RUPSLB tertanggal 23 Februari 2017; Surat Pemanggilan Kedua RUPSLB tertanggal 24 Februari 2017; Surat Perbaikan (koreksi) Pemanggilan Kembali untuk RUPSLBKedua tertanggal 01 Maret 2017; RUPSLB tertanggal 09 Maret 2017; Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 09 Mei2017, Nomor: 123/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr tertanggal 09 Mei 2017; Surat Pemanggilan RUPSLB Ketiga tertanggal 05 Juni 2017; RUPSLB tertanggal 22 Juni 2017Bahwa tindakan pengabaian TERGUGAT selaku pemegang sahammayoritas pada

Catur Guna Sejahtera, dengan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB tersebut sebagaimana ketentuanketentuan dalam UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mata acararapat sebagai berikut :2.1. Persetujuan pemindahan hak atas seluruh saham milik Tuan HAERULBESTARI BENGARDI (in casu PEMOHON 1) sebanyak 5 (lima) lembardengan nilai keseluruhan saham sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah) kepada Tuan TONY ISKANDAR WIDJAYA;2.2.

langsung/Prinsiple, melainkan hanyasebagai pihak yang dimntakan tanggapannya sesuai dengan Undangundangnomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka terhadappermintaannya tersebut tidak bisa dipertimbangkan dalam permohonan ini,sehingga haruslah ditolak.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari ParaPemohon tersebut diatas, maka kepada Para Pemohon diberikan ijin untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Catr Guna Sejahtera, dengan melakukan sendiri pemanggilan

RUPSLB denganagenda sebagaimana diuraikan dalam Petitum Nomor 2 (dua) para pemohon,serta halhal lain yang perlu dibentuk terkait dengan pelaksanaan RUPSLBtersebut.Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Padt.P/2019/PN.PIgMenimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Hakim PengadilanNegeri Palembang berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasanberdasarkan bukti yang cukup serta sah dan tidak bertentangan dengan hukumyang berlaku oleh karena itu. permohonan ini dapat dikabulkan untukseluruhnya.Menimbang

Catur Guna Sejahtera,dengan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB tersebut sebagaimanaketentuanketentuan dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dengan mata acara rapat sebagai berikut:2.1. Persetujuan pemindahan hak atas seluruh saham milik Tuan HAERULBESTARI BENGARDI (in casu PEMOHON 1) sebanyak 5 (lima) lembardengan nilai keseluruhan saham sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah) kepada Tuan TONY ISKANDAR WIDJAYA;2.2.

Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan (TERMOHON) melalui Surat terctat dalam Jangka VVaktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB TERMOHON apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih.dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yag sah yang telah dikeluarkan

paling lambattanggal 12 Maret 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (5) UUPT;Selengkapnya ketentuan Pasal 79 ayat (5) UUPT berbunyi sebagaiberikut:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, PEMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dari Direksi TERMOHON;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan

RUPSLB oleh DireksiTERMOHON, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,PEMOHON' kemudian mengajukan permintaan PenyelenggaraanRUPSLB kepada Dewan Komisaris TERMOHON sebagaimana termuatdalam Surat No.046/L/DirutHK/cc/III/19, tanggal 13 Maret 2019, yangHalaman 4 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg10.Ba12.dikirimkan oleh PEMOHON melalui surat tercatat dan telah diterima olehKomisaris TERMOHON pada tanggal 15 Maret 2019;Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT berbunyisebagai

berikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atauBahwa oleh karena Dewan Komisaris dari TERMOHON telah menerimasurat tersebut tanggal 15 Maret 2019 maka Dewan KomisarisTERMOHON wajib melakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 15(lima belas) hari setelan surat tersebut diterima atau paling lambattanggal 30 Maret 2019 sebagaimana

RUPSLB;Selengkapnya ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT berbunyi sebagaiberikut:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 5 dari 48 Penetapan

RUPSLB dari Direksi TERMOHON, bahwa olehkarena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh Direksi TERMOHON, makasesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, PEMOHON kemudianmengajukan permintaan Penyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan KomisarisTERMOHON sebagaimana termuat dalam Surat No. 046/L/DirutHK/cc/III/19,tanggal 13 Maret 2019, yang dikirimkan oleh PEMOHON melalui surat tercatatdan telah diterima oleh Komisaris TERMOHON pada tanggal 15 Maret 2019,ketentuan pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT berbunyi

Wira Sakti Surya Persada;

Berdasarkan bukti Surat P3, P4,P5, P6, P13, P14 dan P15 serta saksi yang diajukan Pemohon , Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:@ Pemanggilan RUPSLB yang pertama oleh Pemohon dilakukan melalui surattercatat sebagaimana bukti P13, tercantum bahwa surat undangan dibuattanggal 8 Oktober 2018 dan RUPS diadakan tanggal 15 Oktober 2018.

Hakimberpendapat bahwa: Pemanggilan RUPSLB tidaklah memenuhi jangka waktu minimal yaitu 14(empat belas) hari, karena jarak antara tanggal undangan dengan tanggalRUPS hanya 6 (enam) hari; Undangan RUPSLB tidak memuat mata acara rapat; Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut telahditerima oleh Termohon dan Termohon II;Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2019/PN PbrPemanggilan RUPSLB yang kedua oleh Pemohon dilakukan melalui surattercatat sebagaimana bukti P14, tercantum bahwa

surat undangan dibuattanggal 15 Oktober 2018 dan RUPS diadakan tanggal 18 Oktober 2018.Hakim berpendapat bahwa: Pemanggilan RUPSLB tidaklah memenuhi jangka waktu minimal yaitu 14(empat belas) hari, karena jarak antara tanggal undangan dengan tanggalRUPS hanya 2 (dua) hari; Undangan RUPSLB tidak memuat mata acara rapat; Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut telahditerima oleh Termohon dan Termohon II; Jarak antara tanggal pelaksanaan RUPSLB yang pertama denganRUPSLB yang kedua hanyalah

3 (tiga) hari, seharusnya menurut Pasal86 ayat (9) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, untuk RUPS kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan palingcepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh) satu hari setelahRUPS sebelumnya dilangsungkan;Pemanggilan RUPSLB yang ketiga oleh Pemohon dilakukan melalui surattercatat sebagaimana bukti P15 dan juga surat kabar (Riau Pos) bukti P5,tercantum bahwa surat undangan bukti P15 dibuat tanggal 24 Oktober 2018dan RUPS diadakan tanggal

PLAY TIME wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu paling lambat 15 hari terhitung dari tanggal surat telah diterima;Pasal 79 ayat 7 UU PT Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa pada faktanya, sampai dengan tanggal PERMOHONAN ini dibuat,PEMOHON masih belum mendapatkan adanya panggilan dari DewanKomisaris PT.

PLAY TIME terkait dengan RUPSLB sebagaimanakorespondensi PEMOHON sebelumnya (Vide Bukti P9);PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN YANG WAJAR UNTUK MELAKUKANRUPSLB Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemanggilan RUPSLB oleh Direksidan/atau Dewan Komisaris PT. PLAY TIME sebagaimana yang dimintakan olehPEMOHON sebelumnya, dalam jangka waktu yang ditentukan pada Pasal 79ayat 5 dan Pasal 79 ayat 7 Undangundang PT, maka tindakan Direksi dan/atauDewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan ketua rapat,Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2016/PN Tngsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT. Surya LestariAbadi.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Pemohonmohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranyaberkenan menetapkan sebagai berikut:1.

Surya Lestari Abadi, denganjangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasarPT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serla penunjukan ketua rapat,sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT.

Tidak dipenuhinya permintaan Pemohon untuk penutupan aktivitasPerseroan oleh Termohon 1 ;Halhal tersebut tergambar dari surat menyurat yang nanti akandibuktikan dimuka persidangan ;Disebabkan adanya perselisihan Para Pihak yang tidak menemukankesepakatan atau kejelasan apapun, dengan maksud agar pembubaranTermohon 1 menjadi lebih terukur pelaksanaannya Pemohon akhirnyamelakukan permintaan RUPSLB resmi (Sesuai undang undang) kepadaTermohon 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dengan agendasalah satunya

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 November 2018yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan BernardHenri Rene Michalot ;Permintaan pemanggilan RUPSLB resmi ini juga tidak mendapatkanrespon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal79 UU Perseroan Terbatas ;Perimbangan Kepemilikan Saham ;Sebagaimana dijelaskan pada Poin8 sampai poin15 diatas yangmenjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada faktajumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah samasama

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

;Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas dalil Pemohon yang sematamata menyalahkan Termohon 1 belum melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut membuat jelas bahwa Pemohon hanya mencaricariHalaman 16 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P/ 2019 / PN. Btm.kesalahan Termohon 1, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnyauntuk ditolak ;TENTANG KOMPOSISI SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR ;aBahwa benar komposisi kepemilikan saham ditempatkan dan disetorpada PT.

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Merujuk pada RUPSLB yangdimaksud PEMOHON, maka pada faktanya TERMOHON tidak pernahmenerima pemanggilan RUPSLB dengan surat tercatat, termasukmenandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud Pasal 82 Ayat (2) danPasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLB yang pertamasebagaimana dimaksud PEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratanmenurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHON jelasmemberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

RUPSLB sebagaimanadimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukum TERMOHON tidakdiadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017dengan panggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPSdiadakan.

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidak memenuhi persyaratandiadakannya RUPS sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) UU PT, yangmenetukan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan minimal 14 harisebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 Ayat (5) UU PT, apabila pemanggilan RUPStidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU PT, maka keputusanHalaman 22 dari 24 him. Penetapan Nomor.439/Pdt.P/2017/PN. Jkt.

5' Menetapkan :

1. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan, dengan tidak mem-perhitungkan tanggal pemanggilan dan penyelenggaraannya;
2. RUPSLB sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (setengah) bagian dari jumlah saham yang sudah dikeluarkan;
3. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dengan perse-

EMRINDO, akan tetapi Termohon II tidak hadir yang mengakibatkanRUPSLB tidak memenuhi kuorum maka Pemohon selaku Direktur PT.EMRINDOmengajukan permohonan atas nama Perseroan untuk Penetapan Kuorum ketigaRUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut ;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1), maka dapat diselenggarakan RUPSLB kedua, dan biladalam hal RUPSLB kedua tidak

EMRINDO tata cara dalam hal untuk mengatakan kuorum RUPSLB pertamatidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPSLB kedua adalah Rapat harus tetapdibuka dan kemudian ditutup, membuat Notulen yang menerangkan RUPS pertamatidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai ;Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidanganbahwa Pemohon sebagai Direktur PT. EMR Indonesia, Termohon I dan Termohon IIHalaman 15 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P /2016/ PN.

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiransekurangkurangnya 2 (satu. perdua) bagian dari jumlah sahamdikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusansah sekurangkurangnya dengan persetujuan 1 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiransekurangkurangnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah sahamdikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusansah sekurangkurangnya dengan persetujuan 1/2 (satu perdua) darijumlah saham dikeluarkan;d.

Namun, mekanisme/prosedur pemanggilan RUPS untuk pemberhentian Direksisecara tetap dan jangka waktu sebagaimana tersebut di atas (pasal 14 ayat (5)Anggaran Dasar Perseroan atau pasal 106 ayat (4) UU Perseroan Terbatas)hanya akan dapat terjadi atas dasar adanya surat pemberhentian sementara incasu tidak pernah ada;Oleh karena itu, secara hukum RUPSLB Perseroan yang diadakan tanggal 26Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau belum saatnyadilakukan (prematur); demikian pula mekanisme pemanggilan

RUPSLB dalamrangka persetujuan pemberhentian direksi secara tetap (permanen) tidakmemenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atauUU Perseroan Terbatas;RUPSLB Tidak Memberi Hak UntuK Membela Diri KepadaPenggugat Selaku Direksi Yang Diberhentikan:Meskipun, pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi syarat, Tergugat danTergugat Il tetap memaksakan dilakukannya RUPSLB pada tanggal 26 Mei2008, pada saat yang sama terpaksa dihadiri juga oleh Penggugat selakudireksi yang diberhentikan tanpa

Tergugat II untuk membayar sejumlah uangsebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) kepadaPenggugat, apabila melanggar putusan ini;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA:PRIMAIR:261.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan pemecatan terhadap Penggugat dari kedudukannyasebagaiDirektur oleh Tergugat dan Tergugat Il adalah tidak sah danmerupakanperbuatan melawan hukum;Menyatakan pemanggilan

RUPSLB kepada Penggugat tidak sah karenamelanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun2007;Menyatakan RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai denganundangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan danUU No. 40 tahun 2007;5.

telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasitanggal 29 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2019dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanTinggi Pekanbaru yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam,Mahkamah Agung berpendapat judex facti tidak salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa oleh karena pemanggilan

RUPSLB yang dilakukan olehTergugat selaku Dewan Komisaris cacat formil, maka pelaksanaan RUPSHalaman 6 dari 9 hal.

Selain itu, menurutPENGGUGAT, Pemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh MUTIARAPAPAN (ic. TERGUGAT 1) disampaikan dalam kedudukannya sebagaiPemegang Saham TERGUGAT VII.

TERGUGAT lI) selaku Pemegang Saham yangmelakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB TERGUGAT VII, melalui Surattanggal 29 Oktober 2018, perihal: UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VII(ic. PT. Kertas Bekasi Teguh) kepada Para Pemegang Saham TERGUGATVII (ic. Penggugat, Tergugat II s/d Tergugat VI).

Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah dalam memberikan,pertimbangan hukum pada halaman 93 alinea IV yang menyebutkan :Menimbang, bahwa dengan demikian pemanggilan RUPSLB yangdilakukan Tergugat kepada para pemegang saham lainnya yang tidakmengindahkan ketentuan pasal 82 ayat (1) UU No.40/2007 menyebabkanpemanggilan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak sah secarahukum.8.

RUPSLB;40.

dankeputusan RUPSLB tanggal 13 November 2018 tersebut tidak sah danpenggunaan ketentuan mengenai "kuorum" tidak dapat diterapkan;43.Bahwa tata cara pemanggilan RUPSLB tersebut tidak terdapat pengecualiandan tidak dapat dikesampingkan.

Menetapkan jangka waktu) pemanggilan RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon adalah paling lambat 14(empat belas) hari sebelum diadakannya RUPSLB;5. Menetapkan kuorum kehadiran yakni paling sedikit % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sahjika disetujui paling sedikit 2 (satu perdua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan;6. Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.

Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2020 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasitanggal 1 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober2020 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanTinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa oleh karena pemanggilan

RUPSLB yang dilakukan olehTergugat selaku Dewan Komisaris melanggar anggaran dasar PT.

Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Daerah Khusus lbukota Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5035,

1. memberi wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan penjualan pribadi Rumah oleh Termohon dengan nilai penjualan kotor tidak kurang dari Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Direksi; dan
2. distribusi hasil penjualan Rumah kepada kreditur-kreditur Termohon;
3. Pemanggilan

RUPSLB harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLB diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB, dan jika diperlukan, RUPSLB kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pemanggilan RUPSLB harus dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLB diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPSLB, dan jika diperlukan, RUPSLB kedua dilakukan sesuaidengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;2.4 RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 12 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili sebagaimana dimaksud oleh

Pemanggilan RUPSLB harus dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLBdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPSLB, dan jika diperlukan, RUPSLB kedua dilakukansesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;f.