Ditemukan 11002 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penampung penumping
Penelusuran terkait : Anak korban Saksi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
10570
  • pekerjaan yang diberikan olehTerdakwa kepada para anggota TIM Konsultan Pendamping.
    ada pendamping yang membantu;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;33.
    untuk melaksanakan proyek itu saksi sebagai bawahan menerimasaj a:Bahwa penunjukan Iksan sebagai pendamping oleh dinas secara lisan dan saksi tidak pernah melihatSKnya Iksan sebagai pendamping ;Bahwa awalnya lksan datang ke sekolah dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinyalah yangditugaskan oleh dinas sebagai pendamping untuk melaksanakan proyek SDN 21 Ampenan ;Bahwa pada waktu sosialisasi ada disebutkan bahwa nanti akan dikerjakan oleh pendamping ;Bahwa pelaksanaan bantuan tersebutdilaksanakan
    uang sebesar Rp. 13.963.000, dari pendamping yangmelaksanakan rehab pembangunan tersebut pada saat itu pendamping mengatakan kepada saksiuang tersebut adalah ucapan terima kasih dari pendamping yang bernama Rudi SuryawanBahwa uang yang diberikan oleh pendamping kepada saksi adalah dana yang diperoleh dari DAKsetelah pembangunan selesai yang jumlahnya sebesar 6 % dari Dana Alokasi Khusus tersebut ;Bahwa pencairan DAK tersebut melului dua tahap, tahap yang pertama saksi serahkan ke Pak RudiSuryawan
    pendamping masingmasing sebesar 6 (enam)%, kecuali Kepala Sekolah SD 1 Ampenan yang mengelola / mengerjakan sendiri DAK secara swakelolasesuai dengan juknis.Bahwa para pendamping yang mengerjakan rehabilitasi dan pembangunan melaksanakan pekerjaandengan baik demikian pula meubelair yang diterima sekolah semua baik.Bahwa Konsultan pendamping yaitu Marzuki, S.T memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah), Konsultan Pendamping Pendamping Lalu Amrulah, S.T memberikanuang
Register : 24-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — RONI EKA SAPUTRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;
6724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam persidangan, yang ditunjuk olehAkreditur, dan bukan atas permintaan Penggugat/ Pelanggar, betapa terkejutnyaPenggugat/Pelanggar karena pada saat persidangan Komisi Kode Etik Polri tersebut,pendamping tidak melakukan pembelaan sebagaimana mestinya pendamping, dansetelah persidangan selesai Penggugat/Pelanggar bertanya kepada Pendamping,tentang persidangan yang baru selesai dijalankan serta tindakan apa yang harusdilakukan, lalu dijawab oleh Pendamping Penggugat/Pelanggar Saya tidak ngertibang
    dan baru sekali ini sebagai Pendamping pada sidang pemeriksaan KomisiKode Etik Polri;Bahwa dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012menyatakan Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diminta olehPelanggar atau atasan Pelanggar atau Akreditor untuk mendampingi terdugapelanggar, dalam pemeriksaan pendahuluan pada tahap pemeriksaan dan sidangKKEP berdasarkan surat perintah;Bahwa dalam Pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 menyatakan bahwaPendamping terduga adalah
    / Pendamping;13.14.15.16.Bahwa dari sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut berdasarkan Surat KeputusanNomor PUT.KKEP/02/IV/2013/KKEP tertanggal 19 April 2013 memutuskan danmenetapkan:a.
    cukup dihadapi sendiri dan pada sidang komisi kode etikPenggugat/Terbanding didampingi oleh Briptu Abu Huraira dan tidak ada keberatan dariPenggugat/Terbanding sesuai pula dengan surat kuasa penunjukan pendamping dalamsidang Komisi Kode Etik Polisi tanggal 5 April 2013 (bukti T.17);Bahwa pada kenyataannya saat Pemohon Kasasi diperiksa pada pemeriksaanpendahuluan tidak pernah menyatakan tidak perlu pendamping, justru saat ditanya olehPemeriksa Edi Asmadi, Pemohon Kasasi menyatakan perlu didampingi
    pendampingkarena Pemohon Kasasi kurang paham dengan proses pemeriksaan yang sedangdihadapinya, dan Pendamping baru ada saat sidang komisi kode etik polisi, dan ternyatapendamping yang ditunjuk oleh Akreditor juga tidak memahami proses ini dan setelahsidang tersebut Pemohon Kasasi sempat bertanya kepada Pendamping tentang tindakanapa yang harus diambil untuk menyikapi sidang komisi kode etik tersebut, lalupendamping mengatakan bahwa saya juga tidak ngerti bang dan baru sekali ini sebagaipendamping
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
RUSLI TANJUNG PANGGILAN ADEK
26471
  • oleh Terdakwa;Bahwa Saksi tidak tahu ada terdakwa membayar biaya bagasi, boking tempatduduk dan minum kopi dibandara untuk Anggota Dewan;Bahwa Saksi tidak tahu dari mana jasa terdakwa diambilkan;Bahwa Yang mengetik kwitansi adalah pendamping;Bahwa Pendamping yang memasukan nilai pada kwitansi saksi tahu harga dariTiket;Bahwa Cara membayar tiket kepada Terdakwa ada secara cash dan ada melaluitransfer, terkadang ada pendamping yang membayar kadang kadang adaBendahara kalau pendamping yang membayar
    oleh Terdakwa;Bahwa Saksi tidak tahu ada terdakwa membayar biaya bagasi, booking tempatduduk dan minum kopi dibandara untuk Anggota Dewan;Bahwa Saksi tidak tahu dari mana jasa terdakwa diambilkan;Bahwa Yang mengetik kwitansi adalah pendamping;Bahwa Pendamping yang memasukan nilai pada kwitansi saksi tahu harga dariTiket;Bahwa Cara membayar tiket kepada Terdakwa ada secara cash dan ada melaluitransfer, terkadang ada pendamping yang membayar kadang kadang adaBendahara kalau pendamping yang membayar
    Padasaat kami kembali ke Padang pariaman dari kota tempat kami melakukanperjalanan dinas adalah dengan cara saksi memesan melalui pendamping padasaat itu untuk hari kepulangan saksi, selanjutnya pendamping memberikan kodebooking pesawat untuk hari dan jam keberangkatan saksi.
    Padang Pariamanmelakukan perjalanan dinas Keluar daerah membantu pendamping dalammelakukan tugas tugas anggota Dewan maupun tugastugas pendamping padasaat ituBahwa Bahwa awalnya tiket pesawat udara dipesankan oleh pendamping DPRDKab. Padang Pariaman sesuai dengan daerah tujuan,Bahwa selanjutnya saya hanya menerima tiket tersebut di bandara sebelumkeberangkatan.
Register : 21-09-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 374/Pid.B/2016/PN Bgl
Tanggal 9 Nopember 2016 — FRINGKI HARYONO BIN NAMSYAH
842826
  • Bgl..Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar di jam 14.00 Wibbulan April 2016 Eko Wantono Bin Asuha mendatangi rumah karban JonHendri als Jon Bin Sarifudin,SE lalu Eko wantono mengatakan kepadakarban bahwa bosnya ada lowongan ke~a di tingkat desa dan kecamatanyaitu Pendamping Lokal Desa(PLD dan pendamping Desa kecamatan(PDKyang merupakan program dari kementrian Desa , namun karena pada saatitu korban tidak yakin, maka untuk meyakinkan karban Eko Wantono datangterus menerus sekitar tiga
    tangan ajaterhadap bos saya karena saya dipercayakan mencari peserta di kabupatenSeluma" dan Eko wantono lalu meyakinkan korban bahwa bila masuk PLD(pendamping Lokal Desa) harus uan sebesar Rp.13.000.000,tiga belas jutarupiah) dan PDK (Pendamping .Desa kecamatan) sebesar Rp.20.000.000.dua puluh juta rupiah), karena ko~ban adalah Sarjana Ekonomi lalu EkoHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016.
    janji pengumuman kelulusan , tetapisejak saksi menyerahkan uang sampai dengan saksi melaporsaksi , saksi tidak pernah mendapatkan panggilan untuk mengikutites ujian sebagai tenaga ahli pendamping desa dan pad a tanggal25 Juni saksi berusaha mencari informasi pengumuman kelulusanmelalui media internet dan koran tetapi setelah saksi melihatnyanama saksi tidak ada dalam daftar kelulusan atau saksi tidak lulussebagai tenaga ahli pendamping desa tersebut;Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016
    /PN.Bgl..14yang berasal dari saksi karban senilai Rp.1 .000.000, kepadaWislan sebagai komisi pemberian dari tersangka untuk bagi hasildari perekrutan pendamping desa yang telah tersangka janjikan Bahwa benar apa yang diterangkan saksi Saksi yangmenerangkan sehubungan dengan saksi karban yanginginmenjadi T A (tenaga ahli) pendamping desa tahun 2016 untukpropinsi Bengkulu, bahwa dijanjikan untuk waktu pengumumannyauntuk kelulusan menjadi T A (tenaga ahli) pendamping desa tahun2016 untuk propinsi Bengkulu
    lokalDesaPID don pendamping Desa kecamatan (PDK) yang merupakanHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.B/2016.
Putus : 11-01-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 11 Januari 2016 — AGUS SALIM, S.Pdi. bin PATURUSI
227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sulawesi SelatanNomor : 206/400/Kabid.1/PMM/SK2010 tanggal 15 Maret 2010 tentangPengangkatan Petugas Pendamping Kabupaten, Pendamping Desa/Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2010,Daftar Lampiran No.
    Pengajuan tersebut di ketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan,Pendamping Desa/Kelurahan, Pendamping Kabupaten dan Kepala DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto yang kemudianHal. 3 dari 22 hal. Put.
    kegiatanpemberdayaan fakir miskin Kelurahan Tamanroya Kecamatan TamalateaKabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2010 yang yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi SelatanNomor : 206/400/Kabid.1/PMM/SK2010 tanggal 15 Maret 2010 tentangPengangkatan Petugas Pendamping Kabupaten, Pendamping Desa/Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2010,Daftar Lampiran No.
    Pengajuan tersebut di ketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan,Pendamping Desa/Kelurahan, Pendamping Kabupaten dan Kepala DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto yang kemudianditeruskan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto;Selanjutnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) membuka Rekening atasnama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)unit setempat melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SosialKabupaten
    No. 389 K/Pid.Sus/2015pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto karena biayaselama pengurusan tersebut dibebankan kepada Kelompok danPendamping, sehingga kami selaku pendamping mengambil inisiatif untukmembebankan biaya tersebut kepada kelompok ;5.
Register : 02-11-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 944 /Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — CRHISTINE JUNNETH PARINUSSA, dkk.
206
  • Saksi ROBERTUS DOODOH bertugas sebagai pengawas di Lantai II yangbertugas mengawasi kerja karyawan pendamping pemain di Lantai II Bali Zone sertamenjual voucer kepada para pemain judi game zone di lantai IT Bali Zone, memberikanvoucer atau kartu poin kemenangan bagi pemain judi game zone yang menangsedangkan saksi DENNY PIETER PESIK bertugas sebagai pengawas di Lantai I yangbertugas mengawasi kerja karyawan pendamping yang mendampingi para pemain judigame zone di Lantai I Bali Zone serta memberikan
    Saksi ROBERTUS DOODOH bertugas sebagai pengawas di Lantai II yangbertugas mengawasi kerja karyawan pendamping pemain di Lantai I Bali Zone sertamenjual voucer kepada para pemain judi game zone di lantai IT Bali Zone, memberikanvoucer atau kartu poin kemenangan bagi pemain judi game zone yang menangsedangkan saksi DENNY PIETER PESIK bertugas sebagai pengawas di Lantai I yangbertugas mengawasi kerja karyawan pendamping yang mendampingi para pemain judigame zone di Lantai I Bali Zone serta memberikan
    Kemudian pemainmemilih mesin game zone yang akan dimainkan, lalu para pendamping pemain judimesin game zone yaitu terdakwa 2. KARTINI, terdakwa 3. NI LUH ENIPARIAWATI, terdakwa 4. SRI WAHYUNI, terdakwa 5. LODIA NINGSIHNALLE, terdakwa 6. MUTTOHIRO menghidupkan mesin judi game zone denganmenyambungkan pada listrik dan mempersilahkan para pemain judi game zoneduduk, kemudian pendamping pemain judi game zone yaitu saksi 2. KARTINI,terdakwa 3. NI LUH ENI PARIAWATI, terdakwa 4.
Putus : 06-10-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Oktober 2014 — ADNAN SIRAJUDDIN Bin SIRAJUDDIN
1411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2010 tentang PengangkatanPetugas Pendamping Kabupaten, Pendamping Desa/Kelurahan Kegiatan PemberdayaanFakir Miskin Tahun Anggaran 2010, Daftar Lampiran I No.
    Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :206/400/Kabid.I/PMM/SK2010 tanggal 15 Maret 2010 tentangPengangkatan Petugas Pendamping Kabupaten, Pendamping Desa/Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2010,Daftar Lampiran I No.
    No. 307 K/Pid.Sus/2014berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi SulawesiSelatan Nomor : 206/400/Kabid.1/PMM/SK2010 tanggal 15 Maret2010 tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Kabupaten,Pendamping Desa/Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinTahun Anggaran 2010, Daftar Lampiran I No.
    Pengajuan tersebut diketahuioleh Kepala Desa/Kelurahan, Pendamping Desa/Kelurahan,Pendamping Kabupaten dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Jeneponto yang kemudian diteruskan keHal. 9 dari 23 hal. Put.
    Jeneponto karenabiaya selama pengurusan tersebut dibebankan kepada kelompokdan pendamping, sehingga kami selaku pendamping mengambilinisiatif untuk membebankan biaya tersebut kepada kelompok ;Dari beberapa barang bukti yang disita oleh Kejaksaan NegeriJeneponto dalam hal ini Kasi Intel Nurdin Kesumanegara, SH.
Putus : 24-03-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 24 Maret 2015 — SALMA IGIRISA, S.E.
5720
  • bernamaibu Erna dan ibu Wina dan bisa saksi sendiri;Bahwa saksi tidak membaca SPPD yang ada tercantum tanggalnya, itutugasnya pendamping, karena yang pendamping yang mengurus SPPD;Bahwa Pendamping yang membeli tiket sampai mengurus dokumenpulang;Bahwa Pendamping yang membuat laporan perjalanan dinas setelahpulang;Bahwa saksi tidak tahu perjalanan dinas ke Dirjen Dikti dan temuan BPK,yakni tiket tidak ditandatangani, dan mengapa keluar SPPD karena yangmengurus semua dokumen, tiket, KTP, boarding
    Biasanya pendampingnya 1 2 orang tergantung padatnyapekerjaan dan hal tersebut berdasarkan SPT dan SPPD yang dikeluarkanoleh Setwan;Bahwa setiap berangkat yang melakukan check in adalah pendamping;Bahwa sebelum chek in Pendamping meminta KTP pada saksi dan saksiserahkan KTP pada pendamping;Bahwa setelah chek in tiket dan boarding pass dipegang oleh masingmasingorang yang akan berangkat;Bahwa pada saat naik pesawat, saksi yang membawa tiket dan boardingpass lalu didalam pesawat pendamping kumpulkan
    danbendahara dimana ada tanda terima biaya perjalanan dinas;Bahwa tiket perjalanan dinas dibeli oleh pendamping, kadang diserahkankepada saksi dan kadangkadang juga pendamping yang membawa tiketnya;Bahwa yang melakukan check in adalah pendamping dimana saksi serahkanKTP kepada pendamping untuk check in lalu saksi terima boarding pass daripendamping;Bahwa yang menjadi pendamping untuk Komisi Ill pada saat perjalanan dinastahun 2008 adalah Ferdy Modango, pendamping badan legislasi adalah YulinLimonu
    , dan saksi tidak pernah melihat fisik tiketnya karenadipegang oleh pendamping;Bahwa pendamping yang melakukan chek in di bandara ketika akanberangkat, dimana pendamping tidak meminta KTP saksi, kKemuadian setelahcheck in, boarding pass diberikan kepada saksi ;Bahwa pada tahun 2008, Komisi apabila melakukan perjalanan dinas selaluselalu berangkat bersamasama menggunakan satu pesawat;Bahwa saksi pernah saya ke Makasar dan perjalanan dinas sesuai SPT, dannama pendamping Komisi adalah Sarwanto;Bahwa
    berkaitan dengan keterangan pendamping Sarwanto, Abd.
Register : 12-04-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 7/PID.TPK/2017/PT PAL
Tanggal 22 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI ATMOKO, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. ARIFIN H. TARIMA
9726
  • Badrun Bungasawa,disampaikan bahwa pendamping PKH akan menjadi pendampingKUBE dan para pendamping diminta untuk membentuk kelompokdari data Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang menjadi daftar namacalon penerima bantuan program P2B melalui KUBE.
    Ketika penyusunanproposal, pendamping yang melakukan survey awal tersebutmenginformasikan kepada pendamping lainnya tentang jenis usahayang diinginkan KUBE.
    dan Para pendamping (baik yang melakukan surveymaupun yang tidak melakukan survey) kemudian berkumpul dirumah saksi Samsudin Mointi dan diberikan format softcopy proposaluntuk diisi, Terdakwa dan Para pendamping hanya mengisi Susunanpengurus dan jenis usaha kelompok.
    pendamping antara lain:Memfasilitasi pembentukan KUBE dan penentuan Usaha EkonomiProduktif (UEP) dalam KUBE.
Register : 30-03-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 10/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 17 Juli 2012 — SUWARDI,S.Pd.SD
7123
  • tahun 2009 Seluruh Kepala Sekolah Dasarpenerima DAK dan Pendamping dikumpulkan di Kantor Dinas PendidikanKabupaten Kepulauan Mentawai untuk membicarakan pengelolaan danaDAK dan pendamping Fisik tersebut.
    Mentawai untuk membicarakan pengelolaan danaDAK dan pendamping Fisik tersebut.
    DAK pendamping sebesar Rp 21.000.000, Sehinggatotal keseluruhan Rp.231.000.000,.
    Sedangkan dana Pendamping Non fisik ada pada DinasPendidikan.
    Non DR dan pendamping Non fisik DAK Non DR di Dinas pendidikanKab.
Register : 22-05-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1094/Pid.B/2023/PN Sby
Tanggal 8 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
DARWIS,SH.,MH
Terdakwa:
LILIANA HERAWATI
19985
  • 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.952.100,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
  • 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp. 16.987.000,- untuk pem- bayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
  • 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Januari 2023 sebesar Rp. 20.278.000,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
  • 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 4 Maret 2023 sebesar Rp. 22.508.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
  • 1 (satu) rangkap kwitansi tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp. 21.953.700,- untuk pembayaran biaya penerbangan (PP) Surabaya - Jakarta, akomodasi, sewa kendaraan, makan, laundry, termasuk biaya perjalanan tim advokat/ pendamping dll serta e-tiket terlampir.
Putus : 22-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 414/Pid.B/2010/PN.Kdi
Tanggal 22 Maret 2011 — Hj. ST. HAOLA NURMALA MOKODOMPIT
6027
  • LA ODE ATE, SM.HKDengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu1. Drs. DJAFAR SULEMAN2. LA ODE SYAMSUDDIN3. H.
    Pendamping 9 orang : 9 x Rp.1.500.000,Terdakwa Hj. ST.
    Pendamping 9 orang a) x Rp.1.500.000, Terdakwa Hj. ST.
    ditambah tiga orang staff pendamping;Bahwa SPPD dibawah oleh~ staff pendamping untukditandatangani secara kolektif;Bahwa setahu saksi terdakwa tidak sampai di BandungJawa Barat;Bahwa uang perjalanan untUk para anggota dewan danstaff pendamping sudaH dikeluarkan, yakni untuksetiap anggota dewan masing mendapatkanRp.26.500.000, ( dua puluh enam juta lima ratus riburupiah) dan untuk staff pendamping masing masingRp.8.000.000, (delapan juta rupiah);Bahwa semua SPPD sudah ditandatangani yang mempunyaitanggal
Register : 06-11-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 8 Desember 2015 — BURHANUDDIN, S.Pi Bin M. RAFIK;
3114
  • pada lingkup instansi Kementerian Kelautandan Perikanan ;e Bahwa selaku tenaga pendamping untuk kegiatan tersebut diatas diKabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2013 telah ditunjuk terdakwa BURHANUDDIN S.Pi BinM.
    RAFIK selaku Tenaga Pendamping untuk datang keTembilahan menemuinya dengan membawa kwitansi bukti belanja pembelian barangbarangserta foto dokumentasi untuk pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian MARTO BinLANI bertemu dengan terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M.
    pada lingkup instansi Kementerian Kelautan danPerikanan ;e Bahwa selaku tenaga pendamping untuk kegiatan tersebut diatas di KabupatenIndragiri Hilir pada tahun 2013 telah ditunjuk terdakwa BURHANUDDIN S.Pi Bin M.
    RAFIK selaku Tenaga Pendamping untuk datang keTembilahan menemuinya dengan membawa kwitansi bukti belanja pembelian barangbarangserta foto dokumentasi untuk pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian MARTO BinLANI bertemu dengan terdakwa BURHANUDDIN S.Pi BinM.
    RAFIK selaku Tenaga Pendamping, MARTO Bin LANImengambil sisa dana Bantuan Langsung Pengembangan Usaha Mina Perdesaan sejumlah Rp.2450.000.000.
Register : 01-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS SUKARMAN;
6734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat saat diperiksa oleh anggota Provost Polres SerdangBedagai tidak diberikan atau ditunjuk seorang pendamping untukmendampingi Penggugat sebagai Terperiksa dimana dalam pemeriksaantersebut Penggugat tidak ada ditawarkan oleh pihak Pemeriksa(Provost) untuk didampingi oleh Pendamping, padahal menurut PeraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Pasal45 ayat (1) dan (2) Jo.
    Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk pendamping, akreditormeminta pengemban fungsi hukum menunjuk pendamping bagiterduga pelanggar selama proses pemeriksaan;(2).
    Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RepublikIndonesia, mengatur:(1) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Pendamping, Akreditormeminta pengemban fungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagiTerduga Pelanggar selama proses pemeriksaan;(2) Dalam hal Terduga Pelanggar menolak Pendamping yang ditunjukoleh fungsi hukum Terduga Pelanggar wajib membuat suratpernyataan
    Anggota Polri sebagaipendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping joPasal 45 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 yang berbunyi Dalam halterduga Pelanggar tidak menunjuk Pendamping;Akreditor meminta pengemban fungsi hukum untuk menunjukpendamping bagi terduga Pelanggar selama proses pemeriksaan, danpersonel Polri yang ditunjuk untuk mendampingi tersebut berada diluarstruktur Subbagkum Polres dengan maksud agar Pendamping tersebutmemiliki kemampuan yang maksimal untuk memberikan bantuan hukumkepada
    pendidikan seorang Pendamping;Bahwa dalam penunjukan Pendamping dalam pemeriksaan KKEP,jikalau dalam peradilan unum menunjuk Kuasa Hukum atau PenasehatHukum dikenal dengan asas kepercayaan, artinya seorang Terdakwaatau pihak berperkara menunjuk Penasehat Hukumnya atau KuasaHukumnya adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa si Kuasa yangditunjuk dipercayai mempunyai kemampuan untuk mempertahankanhakhaknya di depan hukum;.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2161 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — Drs. ARIFIN H. TARIMA
8545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badrun Bungasawa, disampaikan bahwa pendampingPKH akan menjadi pendamping KUBE dan para pendamping diminta untukmembentuk kelompok dari data Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang menjadidaftar nama calon penerima bantuan program P2B melalui KUBE.
    Badrun Bungasawa jugamenyampaikan bahwa pendamping yang tidak mau membuat Surat PerjanjianKerjasama akan diberhentikan menjadi pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) dan honornya tidak dibayarkan serta Saudara Drs.
    Pada saat di BRI Unit Tete, Terdakwa dan pendamping KUBEmenghadap ke CS (Costumer Service) dan diberi buku tabungan dengan slip,penarikan kosong yang sudah ada tanda tangan ketua dan bendahara namunbelum ada jumlah nominal, setelah itu Terdakwa dan Pendamping KUBEmenuliskan slip Kosong tersebut sesuai jumlah yang akan diambil, kemudiandiserahkan kepada teller dan selanjutnya teller menyerahkan uang kepadaTerdakwa dan pendamping Kube dimana Terdakwa dan Pendamping Kubetidak menunjukkan identitas dan
    Badrun Bungasawa selakuKepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, menerbitkan Surat Tugas Nomor460/508/Dinsos/2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBEKabupaten Tojo Una Una TA 2015 ditetapkan 13 pendamping, yaitu: No Nama Pendamping Nama KUBE1 Charlin Deshari, ST Kamboja 1 8, Rambutan 1 22 Rustam, S.Hut Durian 1 103 Muhammad Talib, S.Pi Maleo 1 6.
Register : 22-02-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
FERDYANSYA
Tergugat:
KAPOLDA PAPUA BARAT
16990
  • Pasal 76 : Pendamping Terduga Pelanggar adalah PegawalNegeri pada Polri yang memenuhi persyaratan :Huruf d : memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggardan/atau.Huruf e : memiliki surat perintah dari atasan Pendamping.Dengan dasar hukum ini, Penggugat ketika masih berstatusPelanggar tidak pernah menunjuk Pendamping, sehinggaPendamping disiapkan oleh Binkum (Pembinaan Hukum) PoldaPapua Barat atas nama Pendamping Sdr.
    IPTUMAUREN AYOMI,SE,SH, sebagai Pendamping, apabila Penggugatmenunjuk Sdr.
    , pengembanfungsi hukum wajib menunjuk pendamping.
    Penggugat mengakui tidak pernah menunjuk Pendamping AnggotaPolri, maka Pengemban Fungsi Hukum Polda Papua Barat telahmenunjuk Pendamping atas nama IPTU MAUREN AYOMI, SE, SH.3.
    dalam sidang KKEP tidak bisauntuk mengajukan Memori Banding, harus ada surat perintah baru atausurat kuasa, karena surat perintah sebagai pendamping hanya berlakuuntuk sidang KKEP;Bahwa saksi menerangkan Dalam sidang KKEP, apabila terdugapelanggar tidak menunjuk pendamping, maka tanpa diminta TerdugaPelanggar telah disiapkan Pendamping oleh Bidkum, setelah ada putusanKKEP, Pelanggar mempunyai beberapa opsi, menerima putusan,menunjuk pihak lain sebagai kuasa atau bisa meminta Pendamping keBidkum,
Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 13 Mei 2015 — - ALUN MIU
10324
  • ; Persiapan keberangkatan diurus oleh pendamping (Staf Sekwan); Kunjungan kerja di tempat tujuan dipersiapkan oleh Pendamping; Laporan Hasil Konsultasi dibuat oleh Pendamping dikonsultasikandengan Ketua Tim/Anggota Tim yang telah ditandatangani oleh KetuaTim diserahkan setelah kembali ke daerah, diserahkan kepada Pimpinandewan sebagai pertanggungjawaban perjalanan; semua administrasi, tiket dan hal lainnya yang berhubungan dengantugas diserahkan kepada Pendamping dan seterusnya diserahkan keBendahara
    penerimaan uang tersebut setelahmelakukan perjalanan dinas luar daerah tersebut;Bahwa apabila biaya perjalanan dinas tersebut diterima oleh Pendamping,maka dalam kwitansi penerimaan akan ditandatangani oleh Pendamping,Hal. 79 s/d Hal. 136Putusan Nomor 1/Pid.SusTpk/2015/PN Gtokemudian setelah biaya tersebut diserahkan oleh Pendamping kepadaTerdakwa, maka Terdakwa akan menandatangani di kwitansi disampingtandatangan Pendamping;Bahwa setiap penerimaan biaya perjalanan dinas, Terdakwa selalumenandatangani
    berakhirnya kunjungan kerja tersebut Pendamping yangmendampingi perjalanan dinas Komisi IV saat itu tidak bertemu dengan Terdakwasebagaimana keterangan Pendamping Saksi ERNAWATY HASAN dan keteranganTerdakwa;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidanganterdapat 2 (dua) kali perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta, Terdakwa tidak satupesawat dengan Pendamping bahkan Pendamping tidak bertemu denganTerdakwa saat acara pertemuan di Jakarta, sampai kembali ke Gorontalo, bahkanpada saat
    oleh Pendamping, sebagaimana keterangan Saksi WISNAWATYSALEH, Saksi ERNAWATY HASAN, Saksi HERTON J.
    berakhirnya kunjungan kerja tersebut Pendamping yangmendampingi perjalanan dinas Komisi IV saat itu tidak bertemu dengan Terdakwasebagaimana keterangan Pendamping Saksi ERNAWATY HASAN dan keteranganTerdakwa;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidanganterdapat 2 (dua) kali perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta, Terdakwa tidak satuHal. 122 s/d Hal. 136Putusan Nomor 1/Pid.SusTpk/2015/PN Gtopesawat dengan Pendamping bahkan Pendamping tidak bertemu denganTerdakwa saat acara pertemuan
Register : 16-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kln
Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon:
BUDI NUGROHO
243
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pemohon;
    2. Menetapkan, bahwa pemohon adalah sebagai pendamping pengganti orang tua dari seorang anak laki-laki yang bernama ANGGITO RAMADHAN lahir di Jambi pada tanggal 12 Desember 2000 anak dari pasangan suami istri IMRON ASCHAEDARI dan SOLMI;
    3. Menetapkan pula, bahwa penetapan ini hanya akan dipergunakan secara khusus oleh ANGGITO RAMADHAN untuk persyaratan dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI-AD di AJENREM 074/WRT
    ADISUCIPTO NO 210 MANAHANSURAKARTA, diwajibkan adanya seorang pendamping yang berada dalamruang lingkup TNIAD di AJENREM 074/WRYT, JL. JL. ADISUCIPTO NO 210MANAHAN;5.
    Bahwa, ANGGITO RAMADHAN sudah lama tinggal satu rumah denganpemohon, sehingga pemohon sekaligus bertanggung jawab dan bertindaksebagai pendamping pengganti orang tua kandung bagi ANGGITORAMADHAN, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 30052018 dan kartu keluarga nomor : 3310171406050013 atas nama kepalakeluarga BUDI NUGROHO (pemohon);6.
    Menetapkan, bahwa pemohon adalah sebagai pendamping pengganti orangtua dari seorang anak lakilaki yang bernama ANGGITO RAMADHAN lahirdi Jambi pada tanggal 12 Desember 2000 anak dari pasangan suami istriIMRON ASCHAEDARI dan SOLMI;3.
    ADISUCIPTO NO 210 MANAHAN SURAKARTA,diwajibkan adanya seorang pendamping yang berada dalam ruang lingkup TNIADdi AJENREM 074/WRYT, JL. JL.
    Menetapkan, bahwa pemohon adalah sebagai pendamping pengganti orangtua dari seorang anak lakilaki yang bernama ANGGITO RAMADHAN lahir diJambi pada tanggal 12 Desember 2000 anak dari pasangan suami istri IMRONASCHAEDARI dan SOLMI;3. Menetapkan pula, bahwa penetapan ini hanya akan dipergunakan secarakhusus oleh ANGGITO RAMADHAN untuk persyaratan dalam mendaftarkandiri sebagai calon anggota TNIAD di AJENREM 074/WRT, JL. ADISUCIPTONO 210 MANAHAN SURAKARTA;4.
Register : 12-07-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 7/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 29 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : SUMRIADI, S.H.
Terbanding/Terdakwa : H. SUHARDIMAN, SP Als DIMAN Bin JOSARI
7629
  • HASANUDDIN, MT, IPM dan meminta agar membantu dalammembuat drafdokumenperencanaan sehubungan dengan adanyaHalaman 5 dari 86 Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2018/PT.PBRPekerjaan Konsultan Pendamping Program Otonomi Desa/PekerjaanKonsultan Pendamping Manajemen Bantuan Pembangunan DesaKabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, selanjutnya Saksi Ir.HASANUDDIN, MT, IPM membantu Terdakwa H.
    Bidang Tugas yaitu 20(dua puluh) orang ditugaskan sebagai Fasilitator Teknik (FT) dan 20 (duapuluh) orang lainnya ditugaskan sebagai Fasilitator Pemberdayaan (FP)dimana sebagian besar dari Tenaga Pendamping/Fasilitator yang direkrutadalah Tenagatenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan yang pernahbekerja di tahuntahun sebelumnya pada PT.
    Rimasyada sebagai peserta pendamping yang berada didalam kendalinya karena dalam proses pelelangan umum pihak POKJAtelah mendapat intervensi dari terdakwa H.
    Fasilitator Teknik (FT) dan 20 (duapuluh) orang lainnya ditugaskan sebagai Fasilitator Pemberdayaan (FP)dimana sebagian besar dari Tenaga Pendamping/Fasilitator yang direkrutadalah Tenagatenaga Pendamping/Fasilitator Kecamatan yang pernahbekerja di tahuntahun sebelumnya pada PT.
    BENNANTAJASINDO untuk Pekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen BantuanPembangunan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. RIMASYADA untukPekerjaan Konsultan Pendamping Manajemen Bantuan PembangunanDesa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT.
Putus : 15-02-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2015 — Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN
5024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kegiatan Pendamping DAK BidangPendidikan Tahun 2009 pada RM.
    JOSEPH BETAUBUN, SE. dan juga melihatsendiri dana DAK Pendamping tersebut dikelola oleh sdr.
    ,selaku PPTK DAK pendamping untuk dikelola sesuai permintaanHal. 156 dari 257 hal. Put. No.69 K/Pid.Sus/2015sdr.
    SEM IMLAWALselaku PPTK DAK pendamping dan Terdakwa Drs.
    DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);375.1 (satu) lembar asli daftar penerima lembur Kegiatan Pendamping DAKTahun 2009;376.1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang lembur non PNSkegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);377.1 (satu) lembar asli daftar penerima lembur Kegiatan Pendamping DAKTahun 2009;378.1 (Satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 43 tertanggal 14 Juli 2009 untukpembayaran biaya sosialisasi Kegiatan Pendamping