) suara tersebut berartiadanya kartu suara yang masuk diluar suara hak pilih yang hadir.

Tatacara PemilihanKepala Desa di Kabupaten Karawang pada Pasal 42 ayat 4 yang berbunyi " Apabilaterjadi selisih hasil akhir pada akhir penghitungan suara, maka dilaksanakanpenghitungan fisik kartu suara yang telah diketahui sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf d, yang telah disusun oleh masing masing saksi calon dan dihitung9, Bahwa, adanya penggelembungan suara tersebut oleh karena Panitia 11dalam menyelenggarakan pemilihan tidak bersifat professional, cermat dantransparan dimulai dari tidak

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan adakelebihan/penggelembungan suara sebanyak 5 (lima) suara; seandainyapun benar(Quad Non) ada kelebihan suara sebanyak 5 (lima) suara, hal itu tidak dapatdikatakan pengelembungan suara. Karena, selisih 5 suara dimaksud terjadidisebabkan kesalahan pencatatan daftar hadir (portir) di pintu. masukHalaman 23 dari 69 halaman Putusan Perkara Nomor: 07/G/2013/PTUNBDG9.

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan adakelebihan/penggelembungan suara sebanyak 5 (lima) suara; seandainyapun benar(Quad Non) ada kelebihan suara sebanyak 5 (lima) suara, hal itu tidak dapatdikatakan pengelembungan suara. Karena, selisih 5 suara dimaksud terjadidisebabkan kesalahan pencatatan daftar hadir (portir) di pintu. masuk9.

suara sebanyak 5 suara.Karena terjadi penggelembungan suara tersebut saksi tidak beranimenandatangani permohonan penerbitan SK Kepala Desa Bengleterpilih ;Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan SK BPD Desa Bengle tentangCalon Kadesterpilih ;Bahwa saksi yang memegang stempel BPD sejak dimulai pemilihan KepalaDesaBahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani SK BPD tentang CalonKepala Desa terpilih adalah WakilBahwa sepengetahuan saksi nama Wakil BPD adalahFredianto ;Bahwa dikarenakan adanya kejanggalan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tidakpernah mengeluarkan surat keputusan dalam bentuk apapun juga dalam halmemberhentikan sementara atau menonaktifkan Ketua dan AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kota BauBau ;Bahwa pada tanggal 12 September 2009, Komisi Pemilihan Umum KotaBauBau mendapatkan undangan pemeriksaan pada Dewan KehormatanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berkaitan denganLaporan atau Pengaduan yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai PPD KotaBauBau tentang adanya Penggelembungan

Suara pada tahapan Pilcaleg2009 di Kota BauBau.

Pasal 3 UndangUndang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Bersih dan Bebas dariKKN ;Bahwa Penggelembungan suara atau menambah atau mengurangiperolehan suara dalam pelaksaan Pilcaleg 2009 termasuk tindak Pidanapemilu seperti yang diatur dalam Bab 21 tentang Ketentuan Pidana pasal288, pasal 298 dan pasal 299 UndangUndang No. 10 Tahun 2008 tentangPemilu. Hal ini tentunya bukan menjadi kewenangan Dewan Kehormatanuntuk memeriksa pengaduan atas tindak Pidana pemilu.

Dewan Kode Etik menurut peraturan KomisiPemilihan Umum No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik hanya berwenangmeminta keterangan jika melanggar Pasal 11 ;Bahwa pemeriksaan pada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sultra tentang Pengaduan Penggelembungan Suara dan PilcalegHal. 7 dari 17 hal. Put. No. 137 K/TUN/20111920212009, digelar sidang pada tanggal 12 September 2009 pada pukul 10.30wita dan berakhir pada pukul 12.00 wita.

Tindakan Dewan Kehormatanini jelas telah melanggar kewenangan dalam peraturan Komisi PemilihanUmum No. 38 Tahun 2009, tentang Tata Kerja Dewan KehormatanKomisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ;Bahwa berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan yang berwenangmelakukan sidang pengaduan penggelembungan suara, kemudian Tergugatmengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Tenggara No. 281/70/SK/KPUD/TAHUN 2009 tanggal 02November 2009 tentang Pemberhentian Verry Soekmanto

suara partai Demokrat suara partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung Kab.

resmi putusan Pengadilan Negeri Brebestanggal 22 Oktober 2009 No. 182/Pid.B/2009/PN.Bbs. memori banding dariPenasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum,maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum laporan data rekapitulasiperolehan suara Partai Demokrat yang diterima KPUD dari PPK Tanjung adalahsesuai dengan hasil rekap perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebesyaitu sebanyak 1524 suara sehingga tidak ada penggelembungan

suara menjadi 2124suara, hal ini didukung oleh keterangan saksi saksi dibawah sumpah yang tercantumdalam Berita Acara sebagai berikut1.

Saksi Sopari bin Waud, anggota PPK Tanjung antara lain menerangkanbahwa penggelembungan suara tidak jadi dilakuan karena perhitungan suara(rekapitulasi) sudah selesai dilakukan dengan disaksikan oleh petugas ; 2. Saksi Ir Imam Syarifudin Bin H.Muhammad Nurrois anggota PanwasluKecamatan Tanjung antara lain menerangkan bahwa saksi ikut menyaksikanpenghitungan suara hasilnya sinkron / pas ; 3. Saksi Mohammad Riyal Isa,S.Ag bin Sutomo Ketua Panwaslu Kec.

suara ;Demikian juga uang dari terdakwa sebanyak Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah)tetap utuh sama sekali tidak dinikmati oleh siapapun ; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Pengadilan Tinggiberkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan TingkatPertama, sehingga berkesimpulan dalam putusannya yang menyatakan terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Subsidair sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut

Bahwa Tergugat sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi JawaTimur telah menyimpulkan (memvonis) dengan menuduh Penggugat telahmelakukan penggelembungan suara, dan melaporkannya ke DewanKehormatan DPP Partai Demokrat tanpa disertai bukti yang otentik dimanakebenaran isi dan keabsahannya diragukan;8.

Uraian kejadian;Ayat (9): Laporan pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada penyidikKepolisian Negara Republik Indonesia;Maka, apabila terjadi tindak pidana pemilu (/n casu penggelembungan danpencurian suara) seharusnya Tergugat melaporkannya ke PanwasluProvinsi Jawa Timur dan apabila benar ada tindak pidana pemilu, Panwasakan meneruskan ke Penyidik Polri, maka perbuatan Tergugat melaporkanadanya tindak pidana pemilu (pencurian suara dan penggelembungan suara)ke Dewan Kehormatan Pusat Partai Demokrat

suara (pencurian suara) tanpa melalui mekanisme danprosedur hukum yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum;12.Bahwa perbuatan melawan hukum, dikategorikan sebagai berikut:A.

Nomor 22Tahun 2007, Tidak Diterapbkan sebagaimana mestinya;Bahwa, dalam halaman 49 salinan putusan Hakim Pengadilan NegeriSurabaya, menyatakan:Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang menyatakan bahwaTergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum, kerenaTergugat dan Tergugat Il tanpa dasar yang sah telah menuduh Penggugatmelakukan perbuatan penggelembungan suara, mutasi Suara serta politik uang,disamping itu Tergugat telah menggunakan formulir model C.DA. dan DB(sertipikat

perhitungan suara) versi sendiri yang kebenaran dan autentikasinyadiragukan dan merekapitulasi sendiri hasil suaranya (sebesar 28.041 suara)merupakan perbuatan seolaholah Tergugat sebagai Penyelengara Pemilu.Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan saksama suratgugatan Penggugat maka ternyata yang menjadi dasar dalil Penggugat tentangadanya perbuatan melawan hukum adalah halhal yang berkaitan denganpemilu seperti ada atau tidaknya politik uang, penggelembungan suara, mutasisuara

;Bahwa quod non, seandainya Tergugat mempunyai buktibukti, datadatadan/atau informasi mengenai penggelembungan suara yang telah dilakukanoleh Penggugat tentu Tergugat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dapat mengajukan keberatan kepada MahkamahKonstitusi, bukan dengan caracara yang tidak adil dan jujur denganmemberhentikan Penggugat dari Partai padahal Penggugat telah terpilihmenjadi Calon Anggota Legislatii DPRD Prov.Sumbar dan menggantikanPenggugat dengan calon lainnya.;9.

suara di Kabupaten PesisirSelatan.

suara yang dilakukan Pemohon27Kasasi.

Sumatera Barat, menerangkan Nihil/Tidak Ada Keberatan daripihak manapun atas perhitungan suara KPU khususnya perhitungan suaraPartai Bintang Reformasi Dapil 2 (bukti telah disesuaikan dengan aslinya)dan Keterangan Saksi Asman Jafri, SE di bawah sumpah menerangkan*bahwa selama saksi menjadi anggota Panwaslu di Kabupaten PesisirSelatan tidak ada mendapat laporan dari Partai Bintang Reformasi tentangkecurangan atau penggelembungan suara dari Partai Bintang Reformasitersebut (Putusan Judex Facti halaman

Lampiran Formulir Model DC1DPR RI baik sengketa eksternal (dugaanpenggelembungan suara antara Partai PAN dengan Partai GERINDRA)maupun sengketa internal (dugaan penggelembungan suara antara sesamaCaleg PAN);Jadi berdasarkan halhal tersebut diatas, pertimbangan Judex Facti yanghanya mendasarkan/mengakui pada hasil keputusan tim verifikasi (timpemeriksa) yang menyatakan terbukti adanya penggelembungan suara(quod non) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, merupakan kesalahanmenerapkan hukum atau pelanggaran

Suara kemudian suratTERGUGAT dengan alasan.... seorang anggota Partai BintangReformasi dapat diberhentikan karena melakukan pelanggaranterhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

suara yang dilakukan oleh penggugat padapemilihan calon legislatif periode 2009 2014 dimanamenurut versi dari tergugat bahwa penggugat telahmelakukan penggelembungan suara dari 5686 suara menjadi6154 suara .

Suara kemudian suratTERGUGAT dengan alasan .... seorang anggota Partai BintangReformasi dapat diberhentikan karena melakukan pelanggaranterhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

suara sehingga dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang sudah sahmenurut hukum ?

suara dari 5686 suara menjadi6154 suara . ; Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut DPP PartaiBintang Reformasi telah membentuk Tim Verifikasi dankemudian telah memanggil Pihak Penggugat dan tergugatuntuk datang ke Jakarta untuk klarifikasi danpenyelesaiannya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2009 danpada waktu itu penggugat dan tergugat hadir sehinggapemeriksaan bisa dilakukan dan penggugat pada waktu itubelum bisa menerima tuntutan dari Tergugat sehubungandengan penggelembungan suara tersebut

suara atau pencuriansuara tersebut yaitu pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 M.

suara atau pencurian suaratersebut yaitu berawal pada Pemilu Legislatif tahun 2014 saksi Hi.SYAHRIZAL, ST.

dalampertimbangan yudex factie pengadilan negeri tanjung karang, yangmempunyai inisiatif melakukan pertemuan / rapat di rumah ketua DPD Partai Golkar Lampung bukanlah terdakwa melainkan ketua DPD PartaiGolkar Provinsi Lampung M Alzier Dianis Thabrani in casu kakak iparsaksi korban dimana istri saksi korban in casu Seffi Anggraini ikut dalampencalegkan namun hanya berada pada posisi ketiga perolehan suaraterbanyak nomor satu adalah terdakwa nomor dua Teguh Santoso,sehingga dengan tuduhan adanya penggelembungan

suara (tuduhan dariinternal DPD Partai Golkar Provinsi Lampung) tanpa dapat dibuktikanhanya tuduhan terdakwa dipaksa untuk mundur dan tidak bersediadilantik.ttDalam pertimbangan majelis hakim selama pertemuan terdakwa jugatidak melakukan perbuatanperbuatan yang bersifat menipu, tidak adakatakata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakansuatu ceritra yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benarBahwa Pertimbangan dari Yudex Factie Hakim Pengadilan Negeri TanjungKarang Yang memeriksa

Tidak pernah ada penggelembungan suara (hanya alasan yang dicari Cari )2. Keterangan saksi, zikri chandra, saksi risodar, saksi, yul aplah dansaksi ibrahim mengenai fakta yang sebenarnya dan tempus delictikontra dictif tidak singkron3. Saksi korban (zikri chandra tidak pernah bertemu dengan terdakwa,tidak pernah ada rayuan maupun janjijanji4. Terdakwa menerima uang dari m alzier dianis tabrani5.

pemilihyang datang memilih di TPS 2 sebanyak 597 orang padahal jumlahDaftar Pemilih Tetapnya hanya 498 orang saja, dengan demikianterjadi penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 3sebanyak 99 suara;Di TPS 1 Desa Salajengki, Kecamatan Bonto Nompo Selatan,Kabupaten Gowa terjadi penggelembungan suara untuk pasangancalon nomor urut 3, hal ini dapat dilinat dari jumlah suara pemilihpada TPS 1 sebesar 608 suara sedangkan DPT nya hanya berjumlah560 wajib pilin saja, dengan demikian telah terjadi

No. 02 P/KPUD/2007k.Di TPS 6 Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowaterjadi penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 3,hal ini dapat dilihat dari jumlah suara pemilin pada TPS 6 sebanyak783 suara sedangkan jumlah DPT nya hanya 513 wajib pilih saja,dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara untukpasangan calon nomor urut 3 sebesar 270 suara;Di TPS 5 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa, seorang anggota Pengamanan (PAM) TPSbernama Dg.

Bahwa kecurangan dan penggelembungan suara secara sistematis terjadipula di Kabupaten Bantaeng di lakukan oleh Termohon dengan jajaranstrukturalnya dalam berbagai bentuk, antara lain:a.

suara yangHal. 36 dari 114 hal.

Untuk Daerah Pemilinan Kabupaten Bantaeng terjadi Penggelembungan suara sebesar 88.231 Pemilih;c. Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tana Toraja terjadi penggelembungan suara sebesar 2.654 Pemilih;Total penggelembungan 119.430;Total penggelembungan sebesar 119.430 sehingga harus dikurangkanseluruhnya dari perolehan suara pasangan calon nomor 3;9.

Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon diDesa Polenga jaya, dimana lebih besar jumlah suara syah dari padajumlah pemilih yaitu jumlah pemilih dalam Daftar Pemilin Tetap adalahsejumlah 466 (empat ratus enam puluh enam) orang namun jumlahsuara yang syah pada Desa Polenga adalah sebesar 607 (enam ratustujuh) suara dimana suara sebanyak tersebut dimasukkankeperolehan suara pasangan Calon Drs. Buhari Matta, M.Si. dan H.Amir Sahaka, S.Pd.

dilakukanpengulangan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kolaka tahun 2008 ;10.Bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tersebutsebagaimana diuraikan di atas adalah rangkaian dari suatu perbuatanyang melanggar ketentuan hukum yaitu) dengan tidak hatihatimelaksanakan tugas dan fungsinya bahkan terkesan memihak kepadasalah satu pasangan calon, dan jika hal tersebut dibiarkan terjadi danhanya keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang dapat diajukansebagai keberatan khususnya terhadap penggelembungan

suara makadikemudian hari akan terjadi lagi halhal demikian, pelanggaran sudahHal. 7 dari 21 hal.

Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 danPengurangan Suara Pasangan Calon Nomor 3 sehingga masingmasingPasangan Calon memperoleh suara 68.191 untuk Pasangan Calon NomorUrut 2, dan 68.411 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

(Baca Petitumhalaman 11), sementara dalam perubahan keberatan yang diajukan padatanggal 13 Nopember 2003 Pemohon telah merubah permohonannyadengan mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 51.176(lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam) suara untuk Pasangan CalonNomor Urut 2, sehingga suara pasangan Calon Nomor Urut 2 harusdikurangi sebesar 51.176 (lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam)Hal. 11 dari 21 hal. Put.

menggelembungkan danangi surat suara calon tanpa diketahui oleh saksisaksi schingga menguntungkan calon yang lain, sehinggaaan PILKADES Tersebut tidak sesuai dengan Perbub Nomor: 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan,ian, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 36Pemungutan suara adalah kegiatan penggunaan hak pilih oleh wajib pilih yang diselenggarakan oleh Panitiamn Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;4 Bahwa, Penggelembungan

suara calon lain tersebut dilakukan dengan caraangi atau Mencurisurat suara milik Calon Nomor Urut 2 atau Penggugat dengan merubah angka 7 menjadidengan sengaja tanpa diketahui oleh saksisaksi kemudian ditambahkan ke suara calon yang lain sehinggaungkan calon yang diinginkan dan merugikan calon lain yaitu Penggugat, dengan upaya Panitia yang melanggarsrsebut dapat mengakibatkan batalnya proses pemilihan pilkades tersebut ;5 Bahwa, selain Penggelembungan suara calon tertentu, ada upaya lain dari

Pengesahan Kepala Desa Randuagung terpilih tersebut Menurut hematMajelis Hakim merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,individual, final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa walaupun dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkanbahwa materi gugatan dari gugatan Penggugat adalah mengenai adanya PerbuatanMelawan Hukum berupa Penggelembungan

suara dalam kegiatan Pemilihan Kepala DesaRanduagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, akan tetapi pada akhirnyapermasalahan tersebut akan berujung pada permohonan untuk menyatakan batal atau tidaksahnya hasil Pelaksanaan Pilkades serta permintaan untuk dilaksanakan Pemilihan KepalaDesa Ulang ;Menimbang, bahwa dalam suatu pemeriksaan perkara di Peradilan tata UsahaNegara tentang permohonan Pembatalan suatu Surat Keputusan (SK), terlebih dahulu akanmelalui tahapan pembuktian untuk menguji

Nomor 2206 K/Pdt/2017Bahwa substansi gugatan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., padadasarnya meminta penjelasan dan klarifikasi dari Turut Tergugat s/dTurut Tergugat V sehubungan dengan tuduhan dari Tergugat danTergugat Il kepada Penggugat yang dianggap telah melakukanpencurian suara atau penggelembungan suara pada Pemilihan AnggotaDPR, DPD dan DPRD tahun 2014;Bahwa subtansi gugatan pada perkara a quo merupakan persoalaninternal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)dengan objek sengketa

Selama proses pemilihan Calon Legislatifhingga akhirnya Pemohon Kasasi ditetapbkan sebagai Calon Terpilihpada semua tingkatan penghitungan suara telah terbukti olehpenyelenggara pemilu bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukanpencurian atau penggelembungan suara.

Para TermohonKasasi/Kelompok PDIP merekayasa laporan ke Bawaslu Provinsi NTT(Turut Termohon Kasasi XI) bahwa Pemohon Kasasi melakukanpencurian suara atau penggelembungan suara, namun tidak dapatdibuktikan di daerah mana atau TPS mana Pemohon Kasasi atau TimSukses melakukan pencurian/penggelembungan suara sertabagaimana perbuatan pencurian/penggelembungan suara dilakukandan siapakah yang menyaksikan pencurian/penggelembungan suaraitu terjadi.

Para Termohon Kasasi/Kelompok PDIP hanya berlindungdengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi NTT (TurutTermohon Kasasi XI) sebagai modal untuk menuduh Pemohon Kasasimelakukan kecurangan selama pemilihan legislatif tanpoa adanya buktibukti karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak pernahmenemukan adanya pencurian/penggelembungan suara yangdilakukan Pemohon Kasasi;Para Termohon Kasasi hanya ingin menyingkirkan Pemohon Kasasi dariPartai dan Para Konstituen yang telah memilin Pemohon Kasasi

;Para Termohon Kasasi/Kelompok PDIP dan Bawaslu Provinsi NTT(Turut Termohon Kasasi Xl) tidak dapat membuktikan tentang adanyapencurian/penggelembungan suara yang dilakukan oleh PemohonKasasi;Halaman 75 dari 79 hal.

Saksi ASRUL NASIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik atau Polisi sebagaisaksi dalam perkara Penggelembungan suara Calon Legislatifdari Partai Nasdem No.urut 7 atas nama Bernhard Damanik, SEPutusan No. 01/Pid.S/2014/PN Sim.

Saksi SAUD SUNARDY LUBIS, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik atau Polisi sebagaisaksi dalam perkara Penggelembungan suara Calon Legislatifdari Partai Nasdem No.urut 7 atas nama Bernhard Damanik, SEyang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Ketua PPS KelurahanPanei Tongah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun;Bahwa saat diperiksa di Penyidik saksi tidak ada dipaksa ;Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi sudah membacaBAP tersebut terlebih dahulu ;Bahwa keterangan

Saksi MARIHOT JAYA HUTAGAOL, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik atau Polisi sebagaisaksi dalam perkara Penggelembungan suara Calon Legislatifdari Partai Nasdem No.urut 7 atas nama Bernhard Damanik, SEyang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Ketua PPS KelurahanPanei Tongah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun;Bahwa saat diperiksa di Penyidik saksi tidak ada dipaksa ;Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi sudah membacaBAP tersebut terlebih dahulu ;Bahwa

Saksi RAMOT SORMIN, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik atau Polisi sebagaisaksi dalam perkara Penggelembungan suara Calon Legislatifdari Partai Nasdem No.urut 7 atas nama Bernhard Damanik, SEyang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Ketua PPS KelurahanPanei Tongah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun;Bahwa saat diperiksa di Penyidik saksi tidak ada dipaksa ;Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi sudah membacaBAP tersebut terlebih dahulu ;Putusan No. 01

Saksi SURIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik atau Polisisebagai saksi dalam perkara Penggelembungan suara CalonLegislatif dari Partai Nasdem No.urut 7 atas nama BernhardDamanik, SE yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai KetuaPPS Kelurahan Panei Tongah Kecamatan Panei KabupatenSimalungun;Bahwa saat diperiksa di Penyidik saksi tidak ada dipaksa ;Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi sudah membacaBAP tersebut terlebih dahulu ;Bahwa keterangan

Bahwa dalam Putusan perkara No. 237/DPPPHPU/2014 tertanggal 16September 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikanPENGGUGAT dari keanggotaan Partai Demokrat karenaPENGGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan politik uang,penggunaan aparat desa dan penggelembungan suara secara tidaksah yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pakta Integritas PartaiDemokrat atas laporan TERGUGAT Il, dan oleh karena itu GugatanPENGGUGAT semestinya berkaitan dengan hal tersebut tetapi justruGugatan PENGGUGAT berkaitan

MAHKAMAH PARTAI TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN KARENAADANYA PELANGGARAN KODE ETIK DAN PAKTA INTEGRITASPARTAI DEMOKRAT.Dalam Gugatannya butir 16, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakanPutusan Mahkamah Partai akibat dari laporan TERGUGAT Il adalah tidakbenar karena tidak ada penggelembungan suara oleh PENGGUGAT dantidak ada keberatan dari saksisaksi partai pada saat pleno di KPUD.Menurut TERGUGAT , dalildalil PENGGUGAT tersebut di atas adalahkeliru dan tidak benar dengan alasanalasan hukum sebagai berikut:1.1

suara PENGGUGAT sebanyak 18 suaradan pengurangan suara TERGUGAT Il sebanyak 10 suara di TPS30 Kelurahan LokBahu Kecamatan Sungari Kunjang Kota Samarindasesuail sesuai bukti P1 s.d. bukti P6.

Bahwa dalam Putusan perkara No. 237/DPPPHPU/2014 tertanggal 16September 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikanPENGGUGAT dari keanggotaan Partai Demokrat karenaPENGGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan politik uang,penggunaan aparat desa dan penggelembungan suara secara tidakhalaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016PN Smrsah yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pakta Integritas PartaiDemokrat atas laporan TERGUGAT Il, dan oleh karena itu GugatanPENGGUGAT semestinya berkaitan

MAHKAMAH PARTAI TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN KARENAADANYA PELANGGARAN KODE ETIK DAN PAKTA INTEGRITASPARTAI DEMOKRATDalam Gugatannya butir 16, PENGGUGAT pada pokoknya menyatakanPutusan Mahkamah Partai akibat dari laporan TERGUGAT Il adalah tidakbenar karena tidak ada penggelembungan suara oleh PENGGUGAT dantidak ada keberatan dari saksisaksi partai pada saat pleno di KPUD.Menurut TERGUGAT Il, dalildalil PENGGUGAT tersebut di atas adalahkeliru dan tidak benar dengan alasanalasan hukum sebagai berikut:

Krw, tanggal 03 Juni 2013 PengadilanNegeri Karawang, dalam putusan Pengadilan Negeri Karawangtersebut tidak terbukti adanya perbuatan melawan Hukumyang didalilkan dalam surat gugatan yaitu berupa adakecurangan berupa penggelembungan suara sejumlah 320suara versi surat gugatan maupun penggelembungan suarasejumlah 326 suara versi dalam bukti P1 dalam PilkadesSumurgede.

Tanggal 17 Juli2013, Nomor : 14/G/2013/PTUN.BDG tersebut kurang cukup pertimbangannya(onvoldoende gemotiveerd) karena tidak mempertimbangkan dengan jelasfaktafakta apa dan dalildalil mana yang telah dianggap terbukti karena tanpamenunjuk adanya alat bukti dan atau keterangan saksi yang mana dariPenggugat dan atau pertimbangan apapun telah dengan begitu saja telahberkesimpulan tentang adanya penggelembungan suara.

Tahun 2018telah melakukan penggelembungan suara sebanyak 320 suara sehingga ParaPenggugat merasa dirugikan;Bahwa pada pokoknya Para Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatanPara Penggugat tersebut karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi DaftarPemilihnan dan Rekapitulasi Daftar Tambahan Pemilih, hak pilih dari Desasumurgede sebanyak 6.172 orang, sedangkan yang hadir dalam pemilihansebanyak 5.438 orang dan yang tidak hadir sebanyak 734 orang, sedangkanHalaman 29 dari 48 halaman.

Tanggal 17 Juli2013, Nomor :14/G/2013/PTUN.BDG tersebut kurang cukup pertimbangannya(onvoldoende gemotiveerd) karena tidak mempertimbangkan dengan jelasfaktafakta apa dan dalildalil mana yang telah dianggap terbukti karena tanpamenunjuk adanya alat bukti dan atau keterangan saksi yang mana dariPenggugat dan atau pertimbangan apapun telah dengan begitu saja telahberkesimpulan tentang adanya penggelembungan suara. Sebagaimana faktafakta yang diperoleh selama persidangan, sebagai berikut :1.

FUAD HASAN danSaksi 4 : WAHYUDIN;Bahwa dari seluruh surat bukti dan keterangan para saksi Para Penggugatsebagaimana termuat pada putusan tersebut tidak ada satupun yangmenunjukkan bahwa benar telah terjadi penggelembungan suara sebanyak320 suara;2.

suara di internal Partai Golkar lalu saksilbrahim Bastari selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampungmendapat tugas dari saksi Alzier Dianis Thabranie selaku Ketua DPDProvinsi Lampung untuk melakukan pengecekan dan pencarian data dandari hasil pengecekan ditingkat PPS Dapil IV Kecamatan Padang Cermintelah terjadi penggelembungan suara yaitu suara Para Caleg yang diikuti 9caleg Partai Golkar dipindahkan ke Caleg Nomor 2 atas nama Ir.

JhonnyCorne (Terdakwa); Bahwa setelah itu saksi lbrahim Bastari bertemu dengan Terdakwa untukmembicarakan penggelembungan suara tersebut lalu dijawab Terdakwasudah bang kita gak usah bicara kasus ini nanti berdebatnya panjang dansaksi lbrahim Bastari jawab sudah kalau begitu berkas ini saya tutup dansaksi lbrahim Bastari menyarankan kepada Terdakwa untuk bertemu dengansaksi Yur Aplah selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran; Kemudian setelah saksi Risodar selaku Ketua DPD Golkar KabupatenPesawaran

mengetahui telah terjadi penggelembungan suara di internalpartai Golkar Dapil IV Kecamatan Padang Cermin atas nama Ir.

Surat Gugatan Tidak Sempurna.Bahwa dengan bentuk dan format dari surat gugatan penggugat yang jelas ditujukankepada perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan KepalaDesa Pagatan Besar dimana dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa tidakprosedural, telah melakukan penggelembungan suara dan tidak bersikap netral tanpameminta dan untuk dinyatakan pada petitumnya kepada yang Mulia Ketua/MajelisHakim yang Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini atas perbuatandan tindakan

ASMANIS., yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:e Bahwa setahu Saksi dihadirkan dipersidangan perkara ini karena ada masalahpenghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa, Desa Pagatan Besar yaituadanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Calon Samdiani;e Pada waktu Pemilihan Kepala Desa tanggal 18 Oktober 2012 Desa PagatanBesar kedudukan saksi sebagai saksi dari calon Kepala Desa bernama Pathur(Penggugat );e Ada calon 2 (dua) calon pada waktu itu, Pathur dan Samdiani dengan

suara,Saksi sendiri melihat ada pemilih yang mendapat 2 kartu suara dan ada yangmengembalikan kelebihan surat suara tersebut kepada Panitia;Bahwa Saksi membaca bukti T.13 Tentang adanya kesepakatan (diperlihatkankepada Saksi ) sebelum penghitungan suara pada Point 9 Pengecualian untuk 2hal yaitu orang tua dan orang sakit pencoblosan untuk pemilihan dilakukandengan mendatangi mereka dan Saksi tandatangan Berita Acara tersebut padatanggal 11 Oktober 2012 jam 10.00 Wita sedangkan pemilihan tanggal

suara tersebutadalah tidak mau tandatangan Berita Acara Penghitungan Suara danmenyampaikan keberatan kepada Ketua Panitia secara lisan, kemudiankeberatan juga disampaikan kepada Camat dan jawaban Panitia ketika saksimenyampaikan keberatan tersebut Nanti akan dicek salahnya dimana;Bahwa keberatan ke panitia secara lisan, besoknya yaitu hari Jumat Pathurmelaporkan hal tersebut kepada Polres Tanah Laut, Camat, BKMD sertaDewan secara tertulis;Bahwa sikap Pathur pada waktu penghitungan suara menyatakan

Setelah penghitungan suara Samdianimemperoleh 673 suara, Pathur (Penggugat) memperoleh 655 suara, suara batal36 suara, sehingga jumlah total 1.364 suara berarti terjadi perbedaan suarasebanyak 146 suara yang berarti telah terjadi penggelembungan suara;e Bahwa pada saat terjadi penggelembungan suara ada keberatan dari Pathur(Penggugat), dimana Saksi ikut terjun langsung dan mendengar keberatantersebut.

) suara sebanyak 5 (lima) suara(7016 7011 = 5), dan tentang hal itu telah diakui dan dibenarkanadanya oleh Panitia 11 Pilkades sebagai pelaksana pemilinan,sebagaimana ternyata dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan yang dibuatdan ditandatangani pada tanggal 26 November 2012;Bahwa, terjadinya kelebihan (penggelembungan) suaratersebutberarti adanya kartu suara yang masuk diluar suara hak pilih yanghadir.

Hal itu hanya bisa terjadi karena kesengajaan Panitia 11,dimana Panitia 11 selaku pelaksana pemilinan telah memberikan kartusuara lebih dari satu kepada orang tertentu (hak pilih yang hadir) agardapat memberikan suara yang lebih dari satu, dengan tujuan untukmemperbanyak suara (memenangkan) terhadap Calon Kepala DesaBengle tertentu;Bahwa, atas adanya selisih akhir pada akhir penghitungan suara yaituadanya penggelembungan suara sebanyak 5 suara dan adanyakeberatan dari Para Calon Kepala Desa Bengle

suara tersebut oleh karena Panitia11 dalam menyelenggarakan pemilihan tidak bersifat professional,cermat dan transparan dimulai dari tidak melaksanakan sensus secarabenar sehingga mengakibatkan banyak warga yang mempunyai hakpilin tidak tercantum dalam DPT (Daftar Pemilin Tetap) dan tidakadanya laporan dari Panitia 11 tentang jumlah surat undangan pemilihyang telah diterima oleh warga yang mempunyai hak pilin serta sisasurat undangan yang belum disampaikan atau diterima;Bahwa, lebih dari itu, Panitia

Putusan Nomor 5 PK/TUN/201615.16.17.18.Bahwa, atas adanya kelebihan (penggelembungan) suara dan adanyasurat undangan yang disebar oleh Panitia 11 yang salah sasarandiberikan kepada pemilih yang tidak sah dan berhak dalam pemilihana quo yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, Penggugat bersamasama dengan CalonKepala Desa bernomor urut 2 dan nomor urut 3 sesaat setelah selesaipenghitungan suara mengajukan protes yang menyatakan keberatandan menolak hasil pemungutan

suara, berita acara temuantertanggal 27 November 2012 yang dibuat oleh Penggugat, danadanya kejanggalankejanggalan sebagaimana dimaksud dalam point21 di atas, sebaliknya malah melakukan pengesahan dan pelantikanSaudari Lia Amallia sebagai Kepala Desa Bangle;Bahwa, selanjutnya UndangUndang R..

Surat tersebutberisi keberatan antara lain adanya indikasi penggelembungan suara danadanya mobilisasi. Surat tersebut ditanggapi oleh Camat Ngraho untukmenyelesaikan secara berjenjang dari tingkat Desa terlebih dahulu(Surat Camat Ngraho Nomor 141/152/412.51.23/2014 tanggal 17 Februari2014) ;17.

Surat mana tertanggal 18 Februari 2014 berisitentang.........tentang keberatan kaitannya adanya indikasi penggelembungan suara danadanya mobilisasi serta mohon untuk ditanggapi dan ditindak lanjuti sesuaimekanisme yang ada ;19. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, Tergugat I mengirimkanSurat Nomor 11/PPKD/01.2005/H/2014 kepada Para Penggugat.

Adanya perbuatan melanggar hukumBerdasarkan uraian pada posita gugatan ini, sudah jelasjelas Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melanggarhukum.Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Iadalah berupa indikasi adanya penggelembungan suara, tidak adanyaberita acara tersendiri bagi Para Penggugat dan saksisaksinya yang tidakbersedia tanda tangan dalam berita acara hasil pemungutan Suara PilkadesSumberagung Tahun 2014.

Kasus ini diduga dengan sengaja tindak pidana melakukan penggelembungan suara olehDivisi Tehnis KPU Lubuklinggau ;Halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/PN Llg2. Untuk 4 komisioner KPU Lubuklinggau diduga melakukan kelalaian dan melanggar kodeetik ;3.

suara ;Bahwa saksi melapor ke Polres Lubuklinggau pada tanggal 8 Mei 2014 :Bahwa saksi hanya melaporkan F.

suara tersebut ;Bahwa ada disampakan masalah ada penggelembungan suara oleh KPU Lubuklinggau saatjam istrahat .Bahwa dengan dikembalikannya kepada perolehan suara yang sah dalam DC tersebutmakatidak ada keuntungan dan kerugian yang diperoleh no.urut 4 dan no urut 20 ;Bahwa pengawas pemilu adalah 1.

suara calon anggotaDPD dari mediamassa atau koran.

suara terse but;Bahwa terjadi penambahan suara untuk Drs.