Bp.Hasanoeddin Lubis adalah Pegawai PN (Perusahaan Negara) AsuransiJiwasraya (dahulu Perusahaan Negara Asuransi Eka Sejahtera);Bahwa sebelum Ayah Penggugat Bp. Hasanoeddin Lubis dan Keluargamenempati tanah dan rumah yang terletak dan dikenal di JI. SukabumiNo : 25, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat (Desember 1963),rumah dimaksud ditempati oleh 4 (empat) pihak yaitu Sdr. Yunus dankeluarga (menempati 4/empat ruangan bagian depan dan 1/satu kamarmandi dan dapur darurat), Sdr. Mr.

Hasanoeddin Lubis dan Keluargayang pegawai PN (Perusahaan Negara) Asuransi Jiwasraya (dahuluPerusahaan Negara Asuransi Eka Sejahtera) tingal di Jl. SUkabumi No :25, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Ayah Penggugat danKeluarga (suami/steri dengan 1/satu anak, Harsuyanti) sejak tahun 1958menempati rumah Pegawai NV. Nillmij 1859 (Badan Hukum PWN/Perusahaan Negara Asuransi Eka Sejahtera sebelum dinasionalisasi)yang terletak di JI. Sumbawa No : 16 A, Kel. Godangdia, Kec.

Hasanoeddin Lubismenyampaikan hasil pencarian dan kesepakatan sebagaimana maksudpada butir ke 7 (tujuh) diatas dan mengurus segala sesuatunya sertakelengkapan Administrasinya, maka sesuai dengan surat surat yangdikeluarkan oleh PN (Perusahaan Negara) Asuransi Eka Sedjahtera No :..; Desember 1963 diberi hak untuk menempati/memakai/menggunakan atas sebuah bangunan yang terletak dan dikenal sebagaiJI. SUkabumi No : 25, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;9.

Hasanoeddin Lubisdiangkat sebagai anggota Direksi PN (Perusahaan Negara) AsuransiDjiwasraja oleh Presiden RI dan kemudian pada tahun 1972 diangkatkembali oleh Presiden RI;13.Bahwa pada tahun 1973 tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya SKpemberhentian dari Presiden RI, nama Ayah Penggugat hilang sebagaianggota Direksi saat PN (Perusahaan Negara) Asuransi Jiwasrayadilikuiditas (dibubarkan) dan dibentuknya Badan Hukum baru yaitu PT.Asuransi Jiwasraya (Persero).

Namun dari informasi yang diperolehhilangnya nama yah Penggugat tersebut dikarenakan Ayah Penggugatdianggap terlalu terbuka kepada Pers dalam memberikan keteranganseputar ketidak transparasi yang terjadi di PN (Perusahaan Negara)Asuransi Jiwasraya, yang dilansir oleh beberapa media cetak terutamasecara terus menerus di Harian Indonesia Raya;Catatan : Ayah Penggugat (Pegawai Perusahaan Negara/PN.Asuransi Eka Sedjahtera) , dan keluarga menghuni rumahyang terletak di JI.

Perjanka) berdasarkan Peraturan Pemerintah RINomor 57 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990;Bahwa bentuk Penggugat dalam Rekonvensi dengan nama PerusahaanJawatan Kereta Api (Perjanka) adalah pengalihan dari bentuk PerusahaanNegara Kereta Api (PNKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61Tahun 1971, tanggal 15 September 1971 dan bentuk Penggugat dr sebagaiPerusahaan Negara Kereta Api (PNKA) adalah berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963;Bahwa Penggugat dr dengan nama Perusahaan

Negara Kereta Api (PNKA)sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1963 tanggal 25 Mei1963 di atas sudah termasuk di dalamnya Jawatan Kereta Api yang denganOrdonansi tanggal 15 September 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 556)ditetapkan sebagai Perusahaan Negara;Bahwa berdasarkan pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja danPekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950 Jawatan Kereta ApiRepublik Indonesia (DKARI) dan SS/VS digabungkan menjadi satu jawatandengan nama Jawatan Kereta Api (DKA);Bahwa

SS, Staats Spoorwegen, adalah Perusahaan Negara Kereta Apipada masa Belanda dan VS, Vereniging van Nederlands Indische Spoor enTramweg Maatschappij adalah wadah perusahaan kereta api swasta padawaktu itu termasuk didalamnya N.V.

Nomor 2443 K/Pdt/2017Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963 tentangPendirian Perusahaan Negara Kereta Api:Bahwa Grondkaart Pulo Brayan tersebut di atas telah diuraikan kembalidalam Overzickaart Emplasmen Pulo Brayan tanggal 3 Mei 2005;Bahwa tanah seluas 2.910 m? serta bangunan rumah diatasnya seluas 180m?

Bahwa dari hasil penggalian emas tersebutpara Terdakwa telah mendapatkan hasil masingmasing sebesar Rp. 12.000.000(dua belas juta rupiah) ;Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebuttanpa seijin dari pihak yang berwenang, dan para Terdakwa bukanlah Instansipemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, atau perusahaan Negara, serta bukan pulapihak swasta yang memenuhi syaratsyarat untuk melakukan kegiatan eksploitasi ;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana

Bahwa dari hasilpenggalian emas tersebut para Terdakwa masingmasing telah mendapatkan hasilsebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) ;Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebuttanpa seijin dari pihak yang berwenang, dan para Terdakwa bukanlah Instansipemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, atau perusahaan Negara, serta bukan pulapihak swasta yang memenuhi syaratsyarat untuk melakukan kegiatan eksploitasi ;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana

No. 486 K/Pid.Sus/2007penggalian emas tersebut para Terdakwa telah mendapatkan hasil masingmasingsebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) ;Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebuttanpa seijin dari pihak yang berwenang, dan para Terdakwa bukanlah Instansipemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, atau perusahaan Negara, serta bukan pulapihak swasta yang memenuhi syaratsyarat untuk melakukan kegiatan eksploitasi ;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam

Negara Tertentusebagaimana dimasud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 1979 adalah: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksuddengan Perusahaan Negara Tertentu adalah:Perusahaan Negara Kereta Api;Perusahaan Negara Pelabuhan;Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri;Perusahaan Negara Pegadaian;Perusahaan Negara Garam;29209 5 Perusahaan Negara Soda; (vide bukti P 176);Bahwa maksud dengan diundangkannya dan ditetapkannya PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 1979 adalah untuk menyamakan pemberianuang

Negara Pelabuhan danPerusahaan Negara Pegadaian yang membentuk Dana Pensiun danmengelola sendiri uang pensiun bagi para pegawainya;Bahwa sedangkan pada Perusahaan Negara Soda, dengan dikeluarkandan ditetaokannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978Tentang Pengalinan Bentuk Perusahaan Negara Soda MenjadiPerusahaan Perseroan (Persero) oleh Tergugat Ill, sebelum dialinkanbentuk usahanya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero),Perusahaan Negara Soda terlebin dahulu dibubarkan/dilikuidasisehingga

hakhak yang telah lahir dan melekat pada Para Pegawaiyang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri pada saat bekerja diPerusahaan Negara Soda telah diselesaikan dengan memberikan hakhak kepada Para Pegawai tersebut; (bukti P 266);Bahwa PerusahaanPerusahaan Negara tersebut di atas, baikPerusahaan Negara Kereta Api, Perusahaan Negara Pelabuhan,Perusahaan Negara Pegadaian, Perusahaan Negara Garam danPerusahaan Negara Soda adalah merupakan Perusahaan NegaraHalaman 365 dari 456 hal.

Nomor 528 PK/Pdt/2015Tertentu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 1979 Tentang Penetapan Kembali DanPenyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan NegaraTertentu Serta Janda/Dudanya, begitupun pada Perusahaan Tergugat dan Tergugat II sebagaimana bunyinya:Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Perusahaan NegaraTertentu adalah: Perusahaan Negara Kereta Api; Perusahaan Negara Pelabuhan; Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri; Perusahaan Negara Pegadaian

; Perusahaan Negara Garam; Perusahaan Negara Soda; (vide bukti P 176);Namun pada Perusahaan Tergugat dan Tergugat Il, kepada ParaPegawainya yang telah memasuki usia Pensiun tidak diberikan uangpensiun sebagaimana halnya kepada Para Penggugat;81.

Fungsi pengelolaan (beheersdaad)dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding)dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BadanUsaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagaiinsttumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.g.Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atassumbersumber kekayaan itu untuk digunakan bagisebesarbesarnya kemakmuran rakyat,Penguasaan negara melalui penyertaan modal dan dalambentuk perusahaan negara juga ditegaskan oleh Prof.

Putusan Nomor 7 P/HUM/2018sebagai Perusahaan Negara mengingat masihterdapatkepemilikan negara berupa saham dengan hak istimewa padaanak perusahaan tersebut.

Hal tersebut sesuai denganketentuan Pasal 1 angka 5 UU Keuangan Negara yangmenyatakan bahwa Perusahaan Negara adalah badan usahayang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh PemerintahPusat;Terkait dengan fungsi pengawasan oleh DPR RI pada prinsipnyahanya melekat pada pengawasan terhadap penyelenggaraPemerintah (eksekutif) dan tidak menjangkau BUMN sebagaiinstrumen bisnis negara. Fungsi kontrol negara terhadap BUMNdalam konteks tersebut dilakukan olen Pemerintah (KementerianBUMN).

Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melaluikoordinasi kelembagaan dengan Kementerian BUMN sebagaipenanggungjawab sektor pengelolaan perusahaan negara atauBUMN.

Selanjutnya BUMN yang sebagian sahamnyatelah dialihkan kepada BUMN lain dan menjadi anak perusahaan padaBUMN lain, tetap berstatus sebagai Perusahaan Negara mengingatmasih terdapat kepemilikan negara berupa saham dengan hak istimewa.Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KeuanganNegara yang menyatakan bahwa Perusahaan Negara adalah badanusaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh PemerintahPusat;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2017

Oliefabrieken Inlindie , sejak didirikan oleh Belanda sampaisekarang, dikenal dengan nama Perumahan PINDA NABATIYASA atau Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat NABATIYASA, yangberubah nama menjadi Perusahaan Daerah Aneka Pangan/Badan UsahaMilik Daerah (BUMD ) PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur;4.

Jika Perusahaannya berbentuk Badan Hukum : Hak Pengelolaan,Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan dan Hak Pakai.Maka atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 05 Tahun1974, karena Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat NabatiYasa ( PINDA NABATIYASA ) /PT.

Peraturan Menteri Agraria No. 01 tahun 1966 tentang PendaftaranHak Pakai dan Hak Pengelolaan.Maka Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat NabatiYasa ( PINDANABATIYASA ), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD ) Pemerintah DaerahPropinsi Jawa Timur PT.

Abdul Mukti Dkk, merupakan mantanPensiunan Karyawan Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat NabatiYasa / PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur2) H. Abdul Mukti Dkk, Mantan Pensiunan Perusahaan Negara PerindustrianRakyat NabatiYasa / PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, menempatiobyek Gugatan atas dasar Perintah.3) Penggugat memilki bangunan Rumah Dinas diatas obyek Gugatan.456) Terdapat patok dan pagar tembok sebagai tanda batas tanah milik)) Penggugat memiliki Bukti kwitansi sewa menyewa obyek Gugatan.)

,BASAR11.SLAMET12.MASKUR/P.AGUNG13.DJUWADIdan eks diluar karyawan Perusahaan Negara Perindutrian Rakyat Nabti Yasa ada 29 orang yaitu:1. Ny. MK.INDARYATI. ANDIWAHYU PRASETYO. JUNAEDI SOLEH.. SULIYAH. SUKARDI. ISWANTO ( Ketua RT). Ny. SUMARKO/Ny. HANIAH.W. Ny. NURIL KIFTIYAH9.

Sete See SHES seeE 2 oe TENTANG DUDUKPERKARA : Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukangugatannya tertanggal 22 Maret 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 22 Maret 2010 dengan register perkara Nomor25/G/2010/PTUN.SBY dan telah diperbaiki pada tanggal14 April 2010 yang mengemukakan hal hal sebagaiberikwt $~< oo sse.e ssa. same same cameBahwa kedudukan hukum Tergugat adalah Pejabat Tata UsahaNegara selaku penyelenggara administrasi Negara didalam perusahaan

Negara PT.

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang PerubahanAtas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 1969 (sebagai peraturan yang melaksanakanUndang Undang Nomor 9 Tahun 1969), yang secarasingkat terurai sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) =PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang28Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok DanPerkapalan Surabaya Menjadi Perusahaan Perseoan(Persero), berbunyi sebagai sebagai berikut,Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabayayang

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1972 ;Maka, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tersebut, yang29antara lain berbunyi, Dengan dialihkannya bentuk..., Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabayadinyatakan bubar pada saat pendirian Perseroan(Persero) tersebut, ... dan Akta Nomor 6, tanggal8 Januari 1976, Hal : Perseroan Terbatas P.T.

Subyek Tergugat bukan Pejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa kedudukan hukum Tergugat adalah Pejabat TataUsaha Negara selaku penyelenggara AdministrasiNegara dalam Perusahaan Negara PTI. Dok danPerkapalan Surabaya ( Persero ) ; Bahwa PT.

Bahwa Perusahaan Negara (P.N) Sinar Bakti yang kemudian bergantinama menjadi PT. Dharma Niaga berdasarkan Peraturan Pemerintah(PP) No.31 tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1970 No.32) yang kemudian berganti nama menjadi PT. PerusahaanDagang Indonesia (Persero), terhadap tanah dan bangunan telahdiletakan hak guna bangunan No.3312/Menteng surat ukurNo.595/1987 tanggal 10 Agustus 1987 luas 772 m?, luas bangunan200 m?

, bahwa tanah dan bangunan tersebut didalilkan diperolehberdasarkan pasal 1 UU No.86 1958 tentang Nasionalisasi jo pasal 1ayat (2) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1961 yang menyatakanbahwa Perusahaan Hindia Belanda yang bernama LettergieterijAmsterdam dilebur kedalam Perusahaan Negara (P.N) Sinar Bakti.Dimana perusahaan tersebut pernah melakukan gugatan terhadapobjek tanah dan bangunan tersebut in casu dalam perkara a quotercatat registrasi No.217/Pdt.G/2006.PN Jkt Pusat tanggal 26 April2007 jo

Menteng, Jakarta Pusat,dahulu adalah milik Perusahaan Negara (PN) Sinar Bakti yangkemudian berganti nama PT. Dharma Niaga berdasarkanPeraturan Pemerintah No.31 tahun 1964 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1970 No.32) kemudian berganti namaHalaman 9 dari 20 halaman Putusan No.454/PDT.G/BTH/2011/PN.JKT.PST.PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) adalah pemilikterhadap sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3312/Mentengdengan luas 772 m?

Blitar, sebelah belakang rumah penduduk, yang diperoleh berdasarkan pasal 1 UndangUndang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi jo pasal 1 ayat(2) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1961 yang menyatakanbahwa Perusahaan Hindia Belanda yang bernama LettergierijAmsterdam dilebur kedalam Perusahaan Negara (PN) Sinar Bakti,untuk itu kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonanPembantah dan menyatakan eksekusi pengosongan terhadapobjek tanah tersebut tetap

Dari bukti ini dapat diketahuibahwa pemilik hak atas tanah tersebut adalah Perusahaan Negara Budi Bhakti,yaitu Perusahaan Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor75 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Budi Bhakti, yangmemperolehnya hak tersebut berdasarkan Konversi Eigendom; Bahwaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1964 dan PeraturanPemerintah Nomor 52 tahun 1971 Perusahaan Negara Budi Bhakti dibubarkandan diganti dengan nama Perusahaan Negara Aduma Niaga dan

Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;a.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);Bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satupelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasionalberdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN merujuk kepadaperusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuahnegara.

Putusan Nomor 66 PK/TUN/2017kinerja yang semakin membaik karena dukungan SDM yangprofessional diantaranya adalah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)yang dalam laporan keuangan tahunannya menunjukkan kinerjayang semakin baik pada sektor pendapatan usaha, laba/rugiusaha, laba bersih tahun berjalan, total asset perusahaan, totalliabilitas, maupun ekuitas perusahaan;Dalam perkembangannya BUMN atau perusahaan negara tidakselalu hanya untuk bidang usaha yang menguasai hajat hiduporang banyak dan yang penting

Adapun subbidang kekayaannegara yang dipisahkan merupakan lingkup keuangan negaradalam hal negara sebagai individu/private yang dalam setiaptindakannya ditujukan untuk penyediaan pelayanan publikKekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (PT Kereta Api Indonesia Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yangmengelola kekayaan yang terpisah dari negara;Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 dan Pasal 23CUndangUndang Dasar 1945, jelas memberikan makna

:Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaandaerah adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakansalah satu unsur keuangan negara yang wajib dikelola dengansebaikbaiknya.

Proses terhadappelaksanaan hal tersebut harus mendapat persetujuan dari seluruhrakyat Indonesia yang terwakili melalui persetujuan DPR, sehinggapemisahan kekayaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2huruf g dan huruf i UndangUndang Keuangan Negara telahmewakili semangat pengelolaan APBD dan distribusi kKeuangannegara yang efisien sehingga dapat digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat;Pada saat pemerintah melakukan investasi berupa PenyertaanModal Negara kepada perusahaan negara, keputusan

setiap Badan Usaha MilikNegara termasuk Termohon Peninjauan Kembali menganggap berwenangmenyelesaikan piutang negara bukan karena adanya Undang Undang Nomor19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, melainkan merasamendapat kewenangan tersebut dari kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang PengurusanPiutang Perusahaan

Negara/Daerah;Halmana sesuai dengan jawaban Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal bahwa sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/Halaman 14 dari 18 hal.

Nomor 168 PK/Pdt/20152006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah danPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan PiutangNegara/Daerah, sejak tanggal 6 Oktober 2006 Kementerian Keuangan RI cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara tidak lagi menerima prosespengurusan piutang negara yang berasal dari perusahaan negara/daerah(BUMN/BUMD kecuali kasuskasus piutang negara yang diurusampaidenganiserahkan kepada

Nomor 168 PK/Pdt/2015Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah juncto Peraturan Menteri Keuangan RI87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah.Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut bukanhanya mengesampingkan bahkan telah mencabut kewenangan penyelesaianpiutang negara dari Panitia Urusan Piutang Negara yang diatur dalam Pasal12 ayat 1 Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, selanjutnyadiserahkan kepada

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam hurutf imeliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lainberdasarkan kebijakan pemerintah, yayasanyayasan dilingkungan kementrian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhaklain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;9.

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam hurutf imeliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lainberdasarkan kebijakan pemerintah, yayasanyayasan dilingkungan kementrian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhaklain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;Halaman 13 dari21 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2015/PT PAL14149.

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan seluas 375 M2, yang terletak di Jalan Otista 70/IIIA, Rt.005,Rw.006, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat HGB No.76/Bidara Cina tercatat nama pemegang hak Perusahaan Negara Asuransi Dijawasraya dan menyerahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan baik dan kosong ;5.

DSM) juga berikut diambil alih dan dikuasaioleh perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) saat itu dan sekarang menjadi PT.Kereta Api (persero) i.c. Tergugat 1 dan il, tanpa terlebih dahulu menyelesaikanhakhak keperdataan Kesultanan Deli yang secara hukum tetap melekat padanah / lahan tersebut sesuai dengan asas hukum perdata tentang hakhak ndaan yang mengenal asas Zaaksgevol (droit de suit) yakni hakeperdataan itu tetap melekat dan mengikuti dimana benda itu berada ;10.

ketentuan bahwa susunan dan nilai dariaktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api yang beralih kepadaPerusahaan Jawatan termaksud adalah sebagai mana tercantum dalamneraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara Kereta Api yang telahdiperiirsa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh MenteriPerhubungan".c.

BuktiTH3: berupa foto copy Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963Tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api, yangdisahkan di Jakarta oleh Pj. Presiden Republik IndonesiaDjuanda pada tanggal 25 Mei 1963.4. BuktiT!i4: berupa foto copy Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971Tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan DJawatan (Perdjan).5.

Negara Kereta ApiPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 Tanggal 25 Mei1963, yang ditetapkan di Jakarta oleh Pj.

Bukti 717 )berupa foto copy Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNemor 61 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan(Perjan), yang ditetapkan di Jakarta oleh Presiden RepublikIndonesia Suharto pada tanggal 15 September 1971.8.

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputikekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakanpemerintah, yayasanyayasan di lingkungan kementrian negara/lembaga,atau perusahaan negara/daerah;8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhaklain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkanpada perusahaan negara/perusahaan daerah;9.

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf imeliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkankebijakan pemerintah, yayasanyayasan di lingkungan kementriannegara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhaklain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;9.

Pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnyadilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha MilikNegara beserta peraturan pelaksanaannya;b. Pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diserahkankepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q.

No.3147 K/Pdt/2014Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 dengan sangat jelas menyampaikan latarbelakang dan tujuan suatu perusahaan negara melakukan pengelolaanpiutangnya dengan berdasarkan prinsipprinsip koorporasi, sebagai berikut:Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan pengertian/batasan Piutang Negaramaupun Piutang Daerah yang meliputi jumlah uang yang wajib dibayarkepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan atau hak PemerintahPusat/Pemerintah

dinilai dengan uang sebagai akibatperjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku atau akibat lainnya yang sah;Pengertian piutang Negara/Daerah sebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebutjuga menjadi landasan dalam pengaturan penghapusan PiutangNegara/Daerah yang ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;Dalam kerangka penyelesaian piutang Perusahaan

Negara yang juga diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah, seiring dengan perjalanan waktudisadari bahwa dalam upaya memberikan keleluasaan bagi PerusahaanNegara/Daerah (sekarang BUMN/BUMD) dalam mengoptimalkanpengelolaan/pengurusan piutang yang ada pada BUMN/BUMD yangbersangkutan dipandang perlu untuk meninjau kembali pengaturanmengenai penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dalamPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005;Pertimbangan

Negara/Daerah yang ada padaPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 saat ini menjadi tidakdiperlukan lagi.Bahwa adalah hal yang berdasarkan hukum apabila dalam Perjanjian KreditNomor 20 tanggal 5 Desember 2003, masih menyebutkan Badan UrusanPiutang Lelang Negara di Surabaya, karena pengurusan piutang BUMNharus melalui entitas Badan Urusan Piutang Lelang Negara.

Selanjutnya pada tanggal 31Desember 1960 PERMINDO berakhir dan sebagai penggantinya dibentuk PN PERTAMIN ( Perusahaan Negara Pertambangan MinyakIndonesia) yang di dirikan berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 1961 denganbatasbatas wilayah kekuasaan pertambangan beserta penetapansyaratsyarat bagi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia(PN.

Shell Indonesia pada Modal Perusahaan PN.PERMINA, selanjutnya dengan adanya PP No. 2/7 Tahun 1968didirikanlah suatu Perusahaan Negara yaitu PN.

Tarmelalui perjanjian jual beli yang disebutkan sebagai PokokPokokPersetujuan tanggal 30 Desember 1965.Bahwa pada tahun 1971, Pemerintah melalui Keputusan PresidenNomor 50 Tahun 1971 salah satunya menetapkan Lapangan Tarakansebagai Wilayah Kerja Perusahaan Negara Pertamina. Lalu padaperiode tahun 19882008 pengelolaan Lapangan Tarakandikerjasamakan oleh Perusahaan Negara melalui Technical AssistanceContract Tesoro (19721992) dan Exspan / Medco (19922008).

muslihat ataupun = rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya, atau) supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut:e Berawal dari keinginan terdakwa untuk memperoleh dana dengancara cepat, terdakwa lalu mendatangi saksi HERRY H.B KAIRUPAN,SH yang diketahuinya mempunyai banyak rekanan bisnis di bidangpengadaan gas dan mengatakan bahwa ia dapat melakukanpengurusan SK pengalokasian gas dari Perusahaan

Negara karenaia berteman dekat dengan Direktur Utamanya yang dipanggil dengansebutan "Pak Hendi" dan saksi HERRY H.B KAIRUPAN, SH percayakepada terdakwa, karena terdakwa dikenalnya sebagai orang yangbiasa bekerja di bagian gas.

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,yang dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal dari keinginan terdakwa untuk memperoleh dana dengancara cepat, terdakwa lalu mendatangi saksi HERRY H.B KAIRUPAN,SH yang diketahuinya mempunyai banyak rekanan bisnis di bidangpengadaan gas dan mengatakan bahwa ia dapat melakukanpengurusan SK pengalokasian gas dari Perusahaan

Negara karenaia berteman dekat dengan Direktur Utamanya yang dipanggil dengansebutan "Pak Hendi" dan saksi HERRY H.B KAIRUPAN, SH.Terdakwa kemudian bertemu dengan HERRY H.B KAIRUPAN, SHdan ZUHDI AHMAD, dan keduanya sepakat untuk menyerahkanpengurusan SK Pengalokasian gas tersebut kepada terdakwa.e Selanjutnya, saksi ZUHDI AHMAD menyerahkan 1 (satu) lembar cektunai BNI 1946 senilai Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) tertanggal 18 Januari 2012 kepada saksi HERRYKAIRUPAN, SH yang

MUSRODIN PRATONDO, Pensiunan Perusahaan Negara (BUMN), beralamatsaat ini di Jalan Sutorejo Selatan Ill No.17 Surabaya, dahulu diJalan Bhaskara Tengah No.7 Surabaya, untuk selanjutnyaCisebut SeDaQal..............cceceeeeeeeee tees teen eeees PENGGUGAT VII;yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : SUBAGYO, SH., MH.

Bahwa dengan demikian maka barang sengketa berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara Pasal 2Ayat 1 Huruf g, adalah termasuk barang atau kekayaan negara yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;9.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat 11, Undang undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, barang milikdaerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebanAPBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;9.5.

;Bahwa sekalipun Pelawan merupakan perseroan yang termasuk kekayaannegara/daerah, quodnon, namun Pelawan sebagai suatu badan hukumyang berbentuk Perseroan Terbatas, tetap tunduk pada hukum mengenaiPerseroan Terbatas, dan mempunyai hak dan kewajiban hukum kepadapihak lain, sebagaimana layaknya suatu badan hukum, dan tidak adakaitannya apakah perseroan terbatas itu milik Negara atau tidak;Bahwa sebagaimana diakui oleh Pelawan sendiri, maka kekayaan dariPelawan adalah kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/perusahaan daerah, dengan demikian status dan kedudukan hukum dariPelawan adalah sebagaimana halnya badan hukum lainnya yang tidak adakaitannya dengan negara yaitu bahwa Pelawan mempunyai hak dankewajiban hukum yang harus dipenuhinya, dan jika tidak dipenuhinya makakonsekuensi hukumnya adalah bahwa kekayaan dari Pelawan dapatdikenakan penyitaan untuk menjamin' pelaksanaan kewajibannya,sebagaimana halnya dalam perkara ini;Mengenai gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium);Bahwa Pelawan

Dengan demikian apabila ketentuan mengenaiUndang Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga diterapkan pada diri Pelawanuntuk menentukan status kekayaannya, maka segala kekayaan dariPelawan adalah termasuk sebagai kekayaan Negara;Bahwa Pasal 2 Ayat 1 Huruf g Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003secara tegas mendefinisikan keuangan itu meliputi dan termasukkekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah, sehinggapertimbangan hukum tersebut apabila disandingkan dengan ketentuanUndang Undang Nomor 17 Tahun