dan BBNKB harusdidasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karyaterdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 jugadisebutkan halhal sebagai berikut yang pada dasamya adalahuntuk memberikan kepastian hukum bagi investor di bidangpertambangan umum, dalam hal ini Pemohon Banding :Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini,Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhikevajibankewajiban pajaknya, seperti

dan BBNKB tidakdapat dilakukan apabila pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkanperaturan yang sekarang berlaku menghasilkan beban yang lebihberat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkandengan pengenaan pajak yang sama / sejenis berdasarkan Undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggalHalaman 11 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/2013Bahwa sisanya tidak berhasil, walaupun perusahaanperusahaantersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juta dolarhanya untuk kegiatan eksplorasi;2./.Bahwa di dalam surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor :019/03/M.SJ/1995 tertanggal 3 Januari 1995 ditegaskan antara lainhalhal sebagai berikut :BUMN dan para kontraktomya serta perusahaanperusahaan bidangpertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundanganyang berlaku dalam membayar PKB dan BBNKB

dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karyaditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenaipengenaan PKB dan BBNKB;Bahwa halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikankepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor /calon investor lainnya yang sudah/ akan menanamkan modalnya diIndonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineralyang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikanbagi

Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar MenurutPemohon BandingBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB danBBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB

Di sininampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tidak dapat dilakukanapabila pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yangsekarang berlaku menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarifdan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajakyang sama/sejenis berdasarkan undangundang' dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan (Kontrak Karya)ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya tersebutdiatas dapat

dan BBNKB, kecuali terhadap:1.

mengenaipengenaan PKB dan BBNKB;Bahwa halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikankepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi paraHalaman 16 dari 48 halaman.

dan BBNKB,kecuali terhadap:1.1.

Jadi apabila berdasarkan undangundang dan peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 tidakada PKB dan BBNKB yang harus dikenakan terhadap PemohonPeninjauan Kembali, dan berdasarkan undangundang danperaturan yang sekarang berlaku, ada beban PKB dan BBNKB yangharus dipikul oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka telah terjadisituasi dimana beban yang lebih berat telah dikenakan kepadaPemohon Peninjuan Kembali.

Dengan dasar "LexSpecialis" dan Kontrak Karya; Pemohon Banding berpendapatbahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan padaKontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yangmengatur masalah pengenaan pajak daerah;2.2.a.

dan BBNKB, kecuali terhadap:1.

JAOem/NNTPKBBBNKB/V10008 (terlampir adalah fotokopi tandaterima surat keberatan dan fotokopi surat keberatan yang dimaksud(Bukti PK5), kepada Termohon Peninjauan Kembali sehubungandengan pemungutan PKB dan BBNKB atas pembelian dankepemilikan Alat Besar dan Berat.Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan besertajumlah dari PKB dan BBNKB yang diajukan keberatannya: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi JumlahAdministrasi84.842.400 0 84.842.400 Bea Balik Nama14.140.400 0 14.140.400

dan BBNKB,kecuali terhadap:1.1. kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidakdigunakan di jalan umum.

Jadi apabila berdasarkan undangundang dan peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 tidakada PKB dan BBNKB yang harus dikenakan terhadap PemohonPeninjauan Kembali, dan berdasarkan Undangundang danperaturan yang sekarang berlaku, ada beban PKB dan BBNKB yangharus dipikul oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka telah terjadisituasi dimana beban yang lebih berat telah dikenakan kepadaPemohon Peninjuan Kembali.

dan BBNKB ataspembelian dan kepemilikan alat besar dan berat;Berikut adalah informasi terkait dengan surat keberatan beserta jumlah dariPKB dan BBNKB yang diajukan keberatannya: No.

dan BBNKB, kecuali terhadap:Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalanumum.

Dengandemikian, pengenaan PKB dan BBNKB tersebut di atas tidak dapat diterapkankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Adapun undangundang dan peraturanperaturan yang mendasari pengenaanPKB dan BBNKB sekarang ini adalah sebagai berikut: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telahdiubah oleh UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tanggal20 Desember 2000;e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudiandiubah dengan Peraturan Pemerintah

dan BBNKB oleh TermohonPeninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah,yang mana pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yang sekarangberlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitungsedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenisberdasarkan undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggalPersetujuan (Kontrak Karya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986.

mengenai pengenaan PKB dan BBNKB;31Halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagiPemohon Peninjauan Kembali dan juga bagi para investor/calon investor lainnyayang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektorpengembangan pertambangan mineral yang selama ini telah memberikankontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan Negara di luar sektor minyakdan gas bumi;Berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB dan BBNKB tidakdapat dikenakan

dan BBNKB terhadapPemohon Banding yaitu pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dariundangundang dan peraturan peraturan yang berlaku pada tanggalPersetujuan ini ditanda tangani.

dan BBNKB, kecuali terhadap:1.

dan BBNKB, kecuali terhadap:Halaman 41 dari 52 halaman.

Sehingga padasaat Kontrak Karya tersebut ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986,pemerintah Propinsi NTB belum mengeluarkan Peraturan Daerahmengenai PKB dan BBNKB.

Dengan demikian, pengenaan PKB dan BBNKB tersebutdi atas tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB oleh TermohonPeninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan PajakDaerah, yang mana pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturanyang sekarang berlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat(dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan denganpengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undangundang danperaturanperaturan

dan BBNKB Jenis AlatAlatBerat dan Besar yang menyatakan bahwa keberatan Pemohon Banding tidakdapat dipertimbangkan;Bahwa banding ini disampaikan dengan dasardasar alasan sebagai berikut:.

dan BBNKB, kecuali terhadap :1.

dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak KaryaHalaman 17 dari 20 halaman.

Putusan Nomor973 /B/PK/PJK/2013ditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenaipengenaan PKB dan BBNKB;Bahwa halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikankepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor /calon investor lainnya yang sudah / akan menanamkan modalnya diIndonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineralyang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikanbagi pendapatan Negara di luar sektor minyak dan gas bumi;Bahwa

Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar MenurutPemohon BandingBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB danBBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm = Jumlah BBNKB

dan BBNKB harusdidasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karyaterdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 jugadisebutkan halhal sebagai berikut yang pada dasamya adalah untukmemberikan kepastian hukum bagi investor di bidang pertambanganumum, dalam hal ini Pemohon Banding:Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini,Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhikewajibankewajiban pajaknya, seperti

dan BBNKB tidakdapat dilakukan apabila pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkanperaturan yang sekarang berlaku menghasilkan beban yang lebihberat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkandengan pengenaan pajak yang sama / sejenis berdasarkan Undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku padatanggalPersetujuan (Kontrak Karya) ditanda tangani, yaitu di bulan Desember1986;2.3.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karyatersebut diatas dapat dipahami bahwa Pemohon Banding

dan BBNKB, kecuali terhadap :1.

dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karyaditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenaipengenaan PKB dan BBNKB;Bahwa halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikankepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor /calon investor lainnya yang sudah / akan menanamkan modalnya diIndonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineralyang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan

Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menurut PemohonBandingBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB danBBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut : Halaman 16 dari 19 halaman.

dan BBNKB atas pembelian dankepemilikan Alat Besar dan Berat;Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan beserta jumlahdari PKB dan BBNKB yang diajukan keberatannya: No.

dan BBNKB,kecuali terhadap:1.

Namun demikian, di bulan Desember1986, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mengeluarkanPeraturan Daerah mengenai PKB dan BBNKB;Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkanUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut di atas, makapengenaan PKB dan BBNKB terhadap Pemohon Peninjauan Kembaliberdasarkan undangundang dan peraturanperaturan mengenaiPajak Daerah yang sekarang berlaku adalah tidak tepat dan tidaksesuai dengan

ketentuan peraturan terkait, seperti diuraikan di atas.Dengan demikian, pengenaan PKB dan BBNKB tersebut di atas tidakdapat diterapbkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;Adapun undangundang dan peraturanperaturan yang mendasaripengenaan PKB dan BBNKB sekarang ini adalah sebagai berikut:e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor34 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000;e Peraturan Pemerintah Nomor 19

dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karyaditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenaipengenaan PKB dan BBNKB;Halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastianhukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan juga bagi parainvestor/calon investor lainnya yang sudah/akan menanamkanmodalnya di Indonesia, khususnya di sektor pengembanganHalaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 42/B/PK/PJK/201234pertambangan mineral yang

dan BBNKB atas pembelian dan kepemilikan alat besardan berat;Halaman 13 dari 34 halaman.

dan BBNKB,kecuali terhadap:1.

Dengan dasarLex Specialis dari Kontrak Karya; Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada Kontrak Karya,karena didalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalah pengenaanpajak daerah;Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahbertindak secara tidak adil, karena atas masalah pengenaan PajakDaerah Majelis Hakim menyetujui bahwa ketentuan berdasarkanundangundang dan peraturan Pajak Daerah yang sekarang adayang berlaku dimana Majelis

Namun demikian, dibulan Desember1986, Pemerintah Provinsi NTB belum mengeluarkan PeraturanDaerah mengenai PKB dan BBNKB;Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwaberdasarkanUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut di atas, makapengenaan PKB dan BBNKB terhadap Pemohon PeninjauanKembali berdasarkan undangundang dan peraturanperaturanmengenai Pajak Daerah yang sekarang berlaku adalah tidak tepat dantidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Dengan demikian, pengenaan PKB dan BBNKB tersebut di atastidak dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;Halaman 29 dari 34 halaman.

dan BBNKB Jenis AlatAlatBerat dan Besar yang menyatakan bahwa keberatan Pemohon Banding tidakdapat dipertimbangkan;Bahwa banding ini disampaikan dengan dasardasar alasan sebagai berikut:.

dan BBNKB harusdidasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karyaterdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 jugadisebutkan halhal sebagai berikut yang pada dasamya adalahuntuk memberikan kepastian hukum bagi investor di bidangpertambangan umum, dalam hal ini Pemohon Banding :"Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini,Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhikewajibankewajiban pajaknya, seperti

dan BBNKB, kecuali terhadap :1.

dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karyaditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenaipengenaan PKB dan BBNKB;Halaman 17 dari 20 halaman.

Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar MenurutPemohon BandingBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB danBBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKBPKBJumlah

Dengan dasar "Lex Specialis" dan Kontrak Karya; Pemohon Bandingberpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalahpengenaan pajak daerah;2.2 a.

dan BBNKB terhadap PemohonBanding yaitu pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukan dengan tarif dandihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undangundang danperaturan peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani.

Disini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tidak dapat dilakukanapabila pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlakumenghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa)dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan (KontrakKarya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya tersebut diatas dapatdipahami

Adapun Pemerintah Daerah NTB baru menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk PKB dan BBNKB kepada PT NNTuntuk pertama kalinya yaitu pada Tahun 2007.Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No.27 Tahun 1959 tersebut di atas, maka pengenaan PKB dan BBNKB terhadapPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan undangundang dan peraturanperaturan mengenai Pajak Daerah yang sekarang berlaku adalah tidak tepatdan

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait, seperti diuraikan di atas.Dengan demikian, pengenaan PKB dan BBNKB tersebut di atas tidak dapatditerapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB oleh TermohonPeninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah,yang mana pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yangsekarang berlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarifdan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan

Dengan dasar "Lex Specialis" dan Kontrak Karya; Pemohon Bandingberpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalahpengenaan pajak daerah;2.2 a.

dan BBNKB terhadap PemohonBanding yaitu pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukan dengan tarif dandihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undangundang danperaturan peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditanda tangani.

Disini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tidak dapat dilakukanapabila pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlakumenghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa)dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan (KontrakKarya) ditandatangani, yaitu di bulan Desember 1986;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya tersebut diatas dapatdipahami

Adapun Pemerintah Daerah NTB baru menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk PKB dan BBNKB kepada PT NNTuntuk pertama kalinya yaitu pada Tahun 2007.Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No.27 Tahun 1959 tersebut di atas, maka pengenaan PKB dan BBNKB terhadapPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan undangundang dan peraturanperaturan mengenai Pajak Daerah yang sekarang berlaku adalah tidak tepatdan

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait, seperti diuraikan di atas.Dengan demikian, pengenaan PKB dan BBNKB tersebut di atas tidak dapatditerapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.Di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB oleh TermohonPeninjauan Kembali, yaitu melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah,yang mana pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yangsekarang berlaku tersebut menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarifdan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan

Retribusi Daerah;Bahwa PT Newmont Nusa Tenggara dalam surat keberatannya tidaksedikitoun membuktikan bahkan tidak ada upaya untuk membuktikanbahwa pengenaan PKB dan BBNKB tersebut menyalahi ketentuanUndangUndang dalam hal ini UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1567/B/PK/PJK/2017sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Bahwa alasan dan dasar hukum (posita) yang disampaikan oleh PTNNT dalam surat

Pernyataan inidisampaikan pada sidang tanggal 16 Juli 2012, yang terkait dengankasus yang sama tentang PKB dan BBNKB namun tercatat dengannomor sengketa yang berbeda dengan sengketa atas Putusan yangdiajukan Peninjauan Kembali ini.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas bahwa PTNNT tidak dapat membuktikan dan bahkan tidak ada upaya untukmembuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB ini bertentangandengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah. sehingga secara tidak langsung PT NNTmengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benarkarena sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 sebagaimana telah dirubah

Telah terjadi dua kali pertemuandalam rangka sosialisasi tersebut, yang mana pertemuan tersebutdifasilitasi olen Departemen Dalam Negeri dan juga dihadiri unsurunsur dari Departemen Keuangan dan Departemen ESDM, dimanahasil dari pertemuan tersebut pihak PT NNT telah sepakat untukdikenakan PKB dan BBNKB (fotokopi Berita Acara terlampir). Olehkarenanya tetap diajukannya keberatan atas SKPD PKB dan BBNKBdengan dasar Kontrak Karya ini menjadi tidak jelas.

Dengan ditandatangani berita acara tersebut, TermohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon banding) telah menyatakanpengenaan PKB dan BBNKB ini secara yurisdiksi tidakdipermasalahkan lagi karena sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

dan BBNKB atas pembelian dan kepemilikan Alat Besar danBerat;Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan beserta jumlah dariPKB dan BBNKB yang diajukan keberatannya : NO No.

dan BBNKB, kecuali terhadap:1 Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan dijalanumum.

Dengan dasar "Lex Specialis" dariKontrak Karya; Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwapengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada Kontrak Karya,karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalahpengenaan pajak daerah;Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bertindaksecara tidak adil, karena atas masalah pengenaan Pajak Daerah MajelisHakim menyetujui bahwa ketetentuan berdasarkan Undang Undang danHalaman 23 dari 31 halaman.

Dengan demikian,pengenaan PKB dan BBNKB ttersebut di atas tidak dapat diterapkankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Adapun UndangUndang dan peraturanperaturan yang mendasaripengenaan PKB dan BBNKB sekarang ini adalah sebagai berikut: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah olehUndangUndang No.34 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000;Halaman 27 dari 31 halaman.

Prinsipyang mirip dengan konsep Kontrak Karya dengan sifat Lex Specialis'nya,yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum atas investasi di bidangpertambangan umum, juga diterapkan di negaranegara lain;Di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Peninjauan Kembali telahmembuat suatu business model dan financial model yang tidakmemasukkan adanya unsur PKB dan BBNKB karena berdasarkan KontrakKarya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani,tidak ada peraturan terkait yang mengatur

dan BBNKB,kecuali terhadap:1.

Dengan dasarLex Specialis dari Kontrak Karya; Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada Kontrak Karya,karena didalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalah pengenaanpajak daerah;Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahbertindak secara tidak adil, karena atas masalah pengenaan PajakDaerah Majelis Hakim menyetujui bahwa ketentuan berdasarkanundangundang dan peraturan Pajak Daerah yang sekarang adayang berlaku dimana Majelis

Namun demikian, dibulanDesember 1986, Pemerintah Provinsi NTB belum mengeluarkanPeraturan Daerah mengenai PKB dan BBNKB;Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkanUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut di atas, makapengenaan PKB dan BBNKB terhadap Pemohon PeninjauanKembali berdasarkan undangundang dan peraturanperaturanmengenai Pajak Daerah yang sekarang berlaku adalah tidak tepat dantidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Dengan demikian, pengenaan PKB dan BBNKB tersebut di atastidak dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;Adapun undangundang dan peraturanperaturan yang mendasaripengenaan PKB dan BBNKB sekarang ini adalah sebagai berikut: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telahdirubah oleh UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tanggal 20Desember 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudiandirubah dengan Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 15/B/PK/Pjk/2012Didalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Peninjauan Kembali telahmembuat suatu business model dan financial model yang tidakmemasukkan adanya unsur PKB dan BBNKB karena berdasarkan KontrakKarya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani,tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan PKB danBBNKB;Halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukumbagi Pemohon Peninjauan Kembali dan juga bagi para investor/calon

Putusan Nomor. 26/B/PK/PJK/20 126 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum danperundangundangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK7 Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasanalasan untukpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atasmengenai sengketa Pengenaan PKB dan BBNKB atas Kendaraan

dan BBNKB atas pembelian dan kepemilikan Alat Besar danBerat;Berikut adalah informasi terkait dengan Surat Keberatan beserta jumlah dariPKB dan BBNKB yang diajukan keberatannya : NO No.

dan BBNKB, kecuali terhadap:1 Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan dijalanumum.

Dengan dasar "Lex Specialis" dariKontrak Karya; Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwapengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada Kontrak Karya,karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalahpengenaan pajak daerah;Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bertindaksecara tidak adil, karena atas masalah pengenaan Pajak Daerah MajelisHakim menyetujui bahwa ketetentuan berdasarkan Undang Undang danperaturan Pajak Daerah yang sekarang ada yang berlaku dimana

Dengan demikian,pengenaan PKB dan BBNKB ttersebut di atas tidak dapat diterapkankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Adapun UndangUndang dan peraturanperaturan yang mendasaripengenaan PKB dan BBNKB sekarang ini adalah sebagai berikut : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah olehUndangUndang No.34 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000;Halaman 27 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 969 B/PK/PJK/2013 Pajak daerah tersebut telah disetujui oleh PemerintahPusat sesuai dengan UndangUndang danperaturanperaturan yang berlaku, dan Pajak daerah tersebut dikenakan dengan tarif dan dihitungsedemikian rupa sehingga tidak lebin berat dariUndangUndang dan peraturanperaturan yang berlakupada tanggal Persetujuan ini ditandatangani;Bahwa Kontrak Karya Pasal 13 ayat (11) secara tegasmengatur mengenai kondisi/persyaratan atas penerapanpemungutan PKB dan BBNKB terhadap Pemohon Bandingyaitu

"pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebihberat dari UndangUndang dan peraturanperaturan yangberlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.Bahwa di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB danBBNKB tidak dapat dilakukan apabila pengenaan PKB danBBNKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlakumenghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dandihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaanpajak yang sama/sejenis berdasarkan

Putusan Nomor 969 B/PK/PJK/20132.1.Bahwa sisanya tidak berhasil, walaupun perusahaanperusahaantersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan jutadolar hanya untuk kegiatan eksplorasi;Bahwa di dalam surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor019/03/M.SJ/1995 tertanggal 3 Januari 1995 ditegaskan antaralain halhal sebagai berikut :BUMN dan para kontraktornya serta perusahaanperusahaanbidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuanperundangan yang berlaku dalam membayar PKB dan BBNKB

dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat KontrakKarya ditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengaturmengenai pengenaan PKB dan BBNKB;Bahwa halhal tersebut di atas sangat penting dalam memberikankepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi paraHalaman 18 dari 20 halaman.

Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar MenurutBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKBdan BBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut:Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanks!

dan BBNKB terhadapPemohon Banding yaitu pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukandengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dariundangundang dan peraturan peraturan yang berlaku pada tanggalPersetujuan ini ditanda tangani.

dan BBNKB, kecuali terhadap:1.

Putusan Nomor 170/B/PK/PJK/2013pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yangmengatur masalah pengenaan pajak daerah.Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialis dariKontrak Karya telah diuji di dalam persidangan PengadilanPajak atas kasus PT. Newmont Minahasa Raya (PT.

dan BBNKB,kecuali terhadap:1.1.

Adapun Pemerintah Daerah NTB baru menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk PKB dan BBNKB kepadaPT.

dan BBNKB Jenis AlatAlatBerat dan Besar yang menyatakan bahwa keberatan Pemohon Banding tidakdapat dipertimbangkan;Bahwa banding ini disampaikan dengan dasardasar alasan sebagai berikut:.

dan BBNKB harusdidasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karyaterdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 jugadisebutkan halhal sebagai berikut yang pada dasamya adalahuntuk memberikan kepastian hukum bagi investor di bidangpertambangan umum, dalam hal ini Pemohon Banding :"Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini,Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhikewajibankewajiban pajaknya, seperti

dan BBNKB, kecuali terhadap :1.

dan BBNKB karena berdasarkanKontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karyaditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenaipengenaan PKB dan BBNKB;Halaman 17 dari 20 halaman.

Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar MenurutPemohon BandingBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB danBBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKBPKBJumlah

Newmont Nusa Tenggara dalam surat keberatannyatidak sedikitpbun membuktikan bahkan tidak ada upaya untukmembuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB. tersebutHalaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/2013menyalahi ketentuan undangundang dalam hal ini UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Bahwa alasan dan dasar hukum (posita) yang disampaikan olehPT. NNT dalam surat keberatannya adalah Kontrak Karya antaraPT.

dan BBNKB namun tercatat dengannomor sengketa yang berbeda dengan sengketa atas putusan yangdiajukan Peninjauan Kembali ini.

Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/2013jelas mengingat bahwa sebelum dikenakan PKB dan BBNKB atasalatalat berat dan besar ini, Pemda Provinsi NTB telah melakukkansosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah baik melalui media cetak,elektronik, maupun brosurbrosur termasuk telah dilakukansosialisasi secara langsung dengan pihak PT. NNT.

NNT telah sepakat untuk dikenakan PKB dan BBNKB (fotokopiBerita Acara terlampir). Oleh karenanya tetap diajukannyakeberatan atas SKPD PKB dan BBNKB dengan dasar KontrakKarya ini menjadi tidak jelas. Bahwa memang ada catatan dalamberita acara tersebut yang menyatakan: 2. PT.

dan BBNKB yangterutang dalan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor(SKPDKB) jenis alat berat dan besar tersebut telah sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku;Halaman 27 dari 30 halaman.