Apabila Majelis Hakim menerapkan asas objektif/fairnessdalam pemeriksaan persidangan dan juga apabilamenerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib PajakDalam Negeri Indonesia seperti PT. Lippo Bank, TbkIndonesia yang mempunyai usaha di luar negeri melaluiPT. Lippo Bank, Tok cabang Cayman Island seharusnyajuga diakui sebagai Bentuk Usaha Tetap dari PT.

Dengan demikian prinsip retroaktif tidak dapat diberlakukan terhadap 4.perkara aquo yang didakwakan terhadap tersebut jelas melanggar HakAzasi Manusia dan sekaligus melanggar karena hal Terdakwa Ill 97 danprinsip Hukum Pidana dengan demikian surat dakwaan dan Surat tuntutanPenuntut Umum tidak dapat diterima;5. Fakta Berkas Perkara aquo ternyata terbukti belum lengkap tapi sudah 5.dilimpahkan ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut umum (JPU) ;Hal. 28 dari 32 hal. Put.

Keuntungan karena pembebasan utang.Apabila Majelis Hakim menerapkan asasobjektif/faimess dalam pemeriksaan persidangan danjuga apabila menerapkan prinsip retroaktif pasif, makaWajib Pajak Dalam Negeri Indonesia seperti PT. BankInternasional Indonesia di Indonesia yang mempunyaiusaha di luar negeri melalui PT. Bank InternasionalIndonesia cabang Cayman Island seharusnya jugadiakui sebagai Bentuk Usaha Tetap dari PT.

sejak diputusyaitu. tanggal 16 Januari 2020, sedangkan perbuatan Tergugat yangmelaksanakan titel eksekutorial dalam perkara aquo dilakukan masih padatahun 2019 dimana terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim masihHalaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pat.G/2020/PN Bgrmenggunakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dalam Undang Undang Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menurut Majelis Hakim dengan alasanbahwa dalam Hukum Perdata dalam kaitannya dengan perjanjian, tidakmengenal prinsip

retroaktif (undangundang berlaku surut) yang dimanaperbuatan hukumnya terjadi terlebin dahulu kKemudian baru disahkan peraturanterkait.

Radio 800 MHz (Objek Sengketa 1) denganasas nonretroaktif sebagaimana terkutip dalam pertimbangan hukumPengadilan a quo halaman 87 88 yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan demikian karena payung hukumterbitnya objek sengketa 1 adalah didasarkan ketentuan dalam Pasal6B ayat (4), Pasal 6C ayat (3) dan Pasal 6E Peraturan PemerintahNomor 76 Tahun 2010 maka perlu diteliti lebih lanjut apakah benardalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010tersebut secara tegas menerapkan prinsip

retroaktif sehinggakeputusan objek sengketa 1 mengikutinya dengan menghitung surutkewajiban Biaya Hak Penggunaan atas pemakaian PENGGUGAT;Menimbang, bahwa mencermati seluruh ketentuan pada PeraturanPemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaDepartemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampirpada bukti P3 = T.111 ternyata benar terdapat perhitungan barusebagaimana

Asas Retroaktifterdapat dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan : "jikalau ada perundangundangan baru diberlakukan setelah perbuatan itu dilakukan maka Tersangkadikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya".Penerapan prinsip Retroaktif di atas bisa dibenarkan dengan adanya prinsip In DibioProreo. yaitu penerapan sebuah undangundang yang berlaku secara Retroaktif harusdilihat waktu kejadian perkara atau tempus delictinya. Hal ini dilakukan agar dapatHal. 63 dari 67 hal. Put.

Oleh karena itu, lebih dari cukupalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Agung dalam peninjauankembali untuk membatalkan putusan kasasi.Keenam: Termohon PK melanggar prinsip nonretroaktif sebab telahmenghukum Pemohon PK berdasarkan kriteriakriteria yang dibuatsetelah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK dan TurutTermohon PK selesai dilakukan.Hak Pemohon PK berdasarkan prinsip retroaktif atau hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi setiaporang yang dijamin

Adanya penafsiran Judex Facti tersebut bagaimananapun juga telah membuat suatu aturan baru, sementara aturan itu sendiribaru diberlakukan Judex Facti pada saat perbuatan Pemohn PK telahselesai dilakukan sehingga jelas hal ini merupakan pelanggaranatas prinsip retroaktif dan azas legalitas yang berlaku di hukum Indonesia.48.Dengan demikian, tidak perlu diragukan lagi banwa dari sejak awalVi.Termohon PK sebenarnya tidak memiliki Kewenangan apapun untukmempermasalahkan perjanjian pengalinan hak siar

didirikan katakanlah pada tahun 2005,sehingga akta pendiriannya diterbitkan pula pada tahun 2005 makamembuktikan terjadinya suatu setoran modal adalah dengan caracarasesuai pasal 26 dan 27 UU RI No.1 tahun 1995, yakni dengan Asli slipsetoran bank;Bahwa pernyataan direksi dan atau laporan akuntan publik untuk generalaudit sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 UU RI No.40/2007 tidakdapat diberlakukan (valid) untuk membuktikan setoran modal pemegangsaham ke perseroan, karena hukum kita tidak menganut prinsip

retroaktif,semuanya harus dilakukan sesuai ataupun berdasarkan dengan UU yangberlaku pada saat pendirian perseroan;Bahwa pencatatan yang benar mengenai suatu aliran dana dari bank diluarnegeri dan ditanda tangani dalam suatu perjanjian sebagai hutangperseroan harus dicatat sebagai hutang dalam neraca perseroan kepadabank luar negeri;Bahwa tidak bisa diperkenankan transaksi hutang kemudian dicatat lagisebagai setoran modal pemegang saham ke perseroan karena kalautransaksinya sudah sekali dicatat

No. 2446 K/Pdt/2009serta Amendment to Credit Agreement tanggal 29 Agustus 2001 yangmerupakan perjanjian terpisah dari MSAA ini.KESALAHAN KEDUA : PERTIMBANGAN HUKUM ~~ TERSEBUTBERTENTANGAN DENGAN PRINSIP RETROAKTIF KARENA CREDITAGREEMENT DAN GUARANTEE TANGGAL 3 OKTOBER 1996 SERTAUTANG PT INDOLAMPUNG PERKASA KEPADA SMBC TELAH ADA JAUHHARI SEBELUM DIBUATNYA MSAA.20. Sesuai prinsip hukum yang berlaku umum, MSAA jelasjelas tidak bisaberlaku surut (retroaktif) sebelum penandatanganan MSAA.

Oleh karena itu, sesuai prinsip retroaktif, tidak ada satupun perbuatanSMBC (yang dilakukan sebelum berlakunya MSAA) dapat dianggapmelanggar Pasal 8.5 MSAA. FAKTANYA adalah credit Agreement maupunGuarantee tanggal 3 Oktober 1996 serta seluruh utang PT IndolampungPerkasa kepada SMBC berdasarkan Credit Agreement tanggal 3 Oktober1996 sudah ada jauh hari SEBELUM penandatanganan MSAA padatanggal 21 September 1998 vide Bukti P1, Bukti T362.1 dan Bukti T368.23.