Ditemukan 325 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1382/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.59661/PP/M.1A/16/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP322/WPJ.19/2014tanggal 27 Februari 2014, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2008 Nomor 00049/207/08/092/13 tanggal 31 Januari 2013,atas nama: PT Tapian Nadenggan, NPWP 01.213.180.1092.000,Jenis
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
5833 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326/B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — PT TAPIAN NADENGGAN
1510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TAPIAN NADENGGAN
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
    UndangUndangPerpajakan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT59649/PP/M.IA/2015, tanggal 23 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan' seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1561/WPJ.19/2013 tanggal 4November 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2007 Nomor:00009/207/07/092/13 tanggal 17 Mei 2013, atas nama: PT
    Tapian Nadenggan,NPWP: 01.213.180.1092.000, Jenis Usaha: ; beralamat di Sinar Mas LandPlaza Menara 2 Lt.30 Jalan MH. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng JakartaPusat 10350, sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN : 1. Ekspor Rp 0,002. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 74.777.555.524,003. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 6.734.263.791,004.
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1847 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
16544 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
Putus : 10-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1053/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
2618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
    Thamrin, Nomor 51,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili olehTony, jabatan Direktur PT Tapian Nadenggan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut:Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81334/PP/M.IA/10/2017, tanggal 2/7 Februari 2017 yang telahberkekuatan
    bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81334/PP/M.IA/10/2017, tanggal 2/7 Februari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1826/WPJ.29/2014 tanggal 30Desember 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2010 Nomor 00009/201/10/712/13 tanggal 11 November2013, atas nama PT
    Tapian Nadenggan, NPWP 01.213.180.1712.001,beralamat di Jalan HM Arsyad, Nomor 88, RT 016/RW 004, Ketapang,Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak Rp 108.773.254.341,00PPh Pasal 21 yang terutang Rp. 1.947.058.521,00Kredit Pajak Rp. 1.947.058.521,00Jumlah Pajak yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2017,kemudian
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1381/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
4113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
    13.132.138 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59646/PP/M.1A/16/2015, Tanggal 23 Februari 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1639/WPJ.19/2013 tanggal 20 Nopember2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor:00002/207/07/092/13 tanggal 17 Mei 2013, atas nama: PT
    Tapian Nadenggan,NPWP: 01.213.180.1092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2Lt.30, Jl. MH. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350,sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :Halaman 6 dari 34 halaman.
Putus : 27-04-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1608/B/PK/Pjk/2022
Tanggal 27 April 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TAPIAN NADENGGAN
13232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TAPIAN NADENGGAN
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
2810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
Putus : 05-09-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4276 B/PK/PJK/2022
Tanggal 5 September 2022 — PT TAPIAN NADENGGAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TAPIAN NADENGGAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1823/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
2014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
    PK/PJK/201 7Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT59650/PP/M.IA/16/2015, tanggal 23 Februari 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1562/WPJ.19/2013 tanggal 4Nopember 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor:00010/207/07/092/13 tanggal 17 Mei 2013, atas nama: PT
    Tapian Nadenggan,NPWP: 01.213.180.1092.000, Jenis Usaha: ; beralamat di Sinar Mas LandPlaza Menara 2 Lt.30 Jalan MH. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng JakartaPusat 10350, sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagaiberikut :Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN : 1. Ekspor Rp 0,002. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 80.122.820.863,003. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 32.265.580.732,004.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
2112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
9362 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1842 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
16540 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
Putus : 28-03-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 B/PK/PJK/2023
Tanggal 28 Maret 2023 — PT TAPIAN NADENGGAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TAPIAN NADENGGAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1819/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216/B/PK/Pjk/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
    Desember 2006 dengan membatalkan SuratKetetapan pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2006 Nomor 00024/203/06/073/08 tanggal 31Maret 2008 atas nama PT.
    Tapian Nadenggan, NPWP: 01.213.180.1073.000;adalah tidak benar sama sekali dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP483/PJ.07/2009 tanggal 19 Juni 2009mengenai Keberatan Atas SKPKB