Ditemukan 545717 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindaka tanjakan tindrawan tandukan tindasman
Penelusuran terkait : Tindakan faktual Tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/TF/2022/PTUN.SMG
Tanggal 29 September 2022 — CV. TIRTO WENING Melawan I. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJA PEMILIHAN) 1 DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO II. DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO
450 — 541
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 25-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 103/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juni 2023 — Penggugat:
PT. Wahyu Utama Putra
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia
53 — 0

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi:

    Menyatakan eksepsiTergugat tidak diterima;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa sikap diam atau tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat dengan tidak memasukkan dan/atau tidak memproses Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT.
    Wahyu Utama Putra berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 577 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana Surat Penggugat Nomor : 055/WUP-ESDM/Dir/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni memasukan dan/atau memproses lzin Usaha Pertambangan PT Wahyu Utama Putra berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 577 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana Surat Penggugat
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-12-2023 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 355/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Terbanding/Penggugat : PT. ARKA MANNA
30 — 9
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-03-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 29-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 5 Juli 2023 — Penggugat:
PT ARSA
Tergugat:
Diektur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerba
39 — 0

  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT.

    Arsa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

    3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Arsa, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/373/ Tahun 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 30-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 6 September 2023 — Penggugat:
PT. Rolisiana Heksa Kharisma
Tergugat:
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
21 — 0

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSESPSI:

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan tindakan Tergugat berupa tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Rolisiana Heksa Kharisma yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540161/2010, tanggal 13 Agustus 2010, tentang
    Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Rolisiana Heksa Kharisma, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan adalah perbuatan melanggar hukum;
  • Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Rolisiana Heksa Kharisma yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540
    161/2010, tanggal 13 Agustus 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Rolisiana Heksa Kharisma, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
  • Mewajibkan Tergugat untukmelakukan tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Rolisiana Heksa Kharisma yang diterbitkan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-02-2023 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 15/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 10 Mei 2023 — Penggugat:
PT. KAHALA MINERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
146 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 379/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT. DINAR PARGAULAN
31 — 13
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/FP/TUN/2022
Tanggal 20 Juni 2022 — Dr. Ir. FERDINATUS TARUH, M.Si vs KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BPSDMD) PROVINSI SULAWESI UTARA
231 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 17-03-2023 — Putus : 02-05-2023 — Upload : 02-05-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 23/G/TF/2023/PTUN.SMG.
Tanggal 2 Mei 2023 — AGUS EKO CAHYONO Melawan PANITIA PENYARINGAN PENGISIAN PERANGKAT DESA BULUNG KULON
259 — 149
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 07-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 11/G/TF/2021/PTUN.BKL
Tanggal 29 April 2021 — Didi Haryanto melawan Bupati Kaur
635 — 5
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-02-2024 — Putus : 22-05-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.SMG
Tanggal 22 Mei 2024 — Handoko Wibowo, S.H Melawan I. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara II. Kepala Desa Sumberejo
61 — 58
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-03-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SMG
Tanggal 5 Juli 2023 — AGUS WARIONO Melawan PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
400 — 384
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-11-2006 — Upload : 21-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771K/PID/2006
Tanggal 14 Nopember 2006 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ; EFFENDI ALBANJARI
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah
    menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanan wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten
    Lombok Timur sepanjangmengenai tanah ladang sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum ataudibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat kepada para Penggugatatas tanah ladang sengketa ;bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat sebagai nazir (penerimawakaf) sepanjang mengenai tanah ladang sengketa haruslah dinyatakan tidaksah menurut hukum karena orang yang mewakafkan tanah ladangsengketa/bukan pemiliknya ;Hal. 3 dari 9 hal.
    No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-03-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 06-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 7 September 2023 — Penggugat:
HALOMOAN BOMBONGAN SIREGAR
Tergugat:
Menteri Kesehatan RI
67 — 0
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-09-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 02-03-2022
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 79/G/TF/2021/PTUN.BKL
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
Zatiah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
103 — 82

  • MENGADILI

    DALAM EKSEPSI

    1. Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintah yaitu memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah a.n.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-01-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
CV. KARYA JAYA
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara Cq Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara
134 — 106
  • Menyatakan batal :
    2.1 Tindakan Tergugat I /Kepala Dinas Penanaman Modal dan
    Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak
    memasukan data IUP CV.KARYA JAYA sebagaimana keputusan
    Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Luwu
    Timur Nomor:540/020/DESDM/2009 Tentang Persetujuan
    Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin
    Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luar areal 833 Ha, CV.Karya Jaya didirikan berdasarkan
    ketentuan yang berlaku diNegara Republik Indonesia berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 mei
    1977 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar tanggal 15
    Nopember 2022 kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi
    Sulawesi selatan tahun 2018 untuk diproses kedalam sistem
    minerba one data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI.
    2.2 Menyatakan batal Tindakan Tergugat II /Direktur Jendral Mineral
    dan Batubara yang tidak memproses IUP Operasi Produksi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 26-06-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 14 Nopember 2023 — Penggugat:
DRS. H. AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju
2.Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar
3.Bupati Takalar
76 — 13
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-12-2023 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2024 — Pembanding/Penggugat : PT Sumpitmas Dinamika Diwakili Oleh : Rhama Chandra Saburai, S.H.
Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
54 — 33
  • Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Terbanding yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada

    Mewajibkan Terbanding untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-11-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.SMG
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
Karminah
Tergugat:
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
165 — 0
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-10-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 17 Januari 2024 — Penggugat:
PT. BINACITRA MUDA PERKASA
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
2.Direktur Jendral Minela dan Batubara Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
64 — 64

  • 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2.Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
    3.Menyatakan Batal:
    3.1.Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan data dan/atau dokumen izin usaha pertambangan milik PT.

    3.2.Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
    3.3.Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT.