Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Penggugat menyampaikansurat keberatan dan permohonan kepada Turut Tergugat agar membatalkanSertipikat Hak Milik (GHM) No. 00061 atas nama Tergugat yang terletak diDesa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dengan alasan bahwatanah yang telah disertipikatkan tersebut adalah merupakan tanah milikPenggugat yang sejak tahun 1978 telah dikuasai dan diolah olehPenggugat, dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah terbit sertipikat a.nTergugat.16.

Bahwa sertipikat No. 00061 a.n Tergugat yang terletak di DesaWaara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna seluas 4000 M? (empat ribumeter persegi) tidak dapat dibatalkan. Sertipikat tersebut baru dapatdibatalkan apabila diserahkan secara sukarela oleh pemegang haknyakepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna dan/dibatalkan berdasarkanputusan Pengadilan. Untuk itu, kami meminta kepada Penggugat agardapat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Raha, KabupatenMuna.17.

Bahwa adapun tanah sengketa milik Penggugat yang telahdisertipikatkan oleh Tergugat sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik (GSHM)No. 00061 atas nama Tergugat seluas 4000 M? (empat ribu meter persegi)yang terletak di Desa Waara, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, SuratUkur tanggal 13122012, No. 03 / Waara / 2012, dengan batasbatas tanahsaat ini yaitu:% Sebelah utara: tanah dikuasai oleh Suriono.Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/20..

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan secarasukarela Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00061 kepada Kantor PertanahanKabupaten Muna.5. Menyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00061seluas 4000 M?

Menyatakan bahwa tanah negara sebagaimana yang dimaksud dalampenjelasan batas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 00061 atas namaTergugat adalah merupakan tanah Hak Milik La Salihu.9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialamioleh Penggugat senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/20../PN...10.

Putusan Nomor 3165/B/PK/Pjk/2019Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor 00061/207/11/915/15 tanggal 11 Juni 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000847 .99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dan membatalan KeputusanDirektur

Jenderal Pajak Nomor KEP00058/NKEB/WPJ.31/2018 tanggal 16Januari 2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak serta membatalkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor 00061/207/11/915/15 tanggal 11 Juni 2015, atasnama Salim Bagis, NPWP 14.039.367.9915.000, beralamat di Jalan RayaTerara Nomor 37, Terara, Lombok Timur Nusa

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00058/NKEB/WPJ.31/2018 tanggal 16 Januari2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak serta membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor 00061/207/11/915/15 tanggal 11 Juni 2015, atas namaSalim Bagis, NPWP 14.039.367.9915.000, beralamat di JalanRaya

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2011 Nomor 00061/207/11/915/15 tanggal 11Juni 2015, atas nama Salim Bagis, NPWP 14.039.367.9915.000,Halaman 3 dari 7 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan KeputusanTergugat Nomor : KEP00058/NKEB/WPJ.31/2018 tanggal 16 Januari 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak serta membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor 00061

Putusan Nomor 565 K/TUN/2017Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:1.Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00061/Desa Pabentengangtanggal 11 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 01457/Pabentengang/2007tanggal 3 Oktober 2007, luas 11. 479 M atas nama PT. Bintang MentariIndah.Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00059/Desa Pabentengangtanggal 22 April 2015, Surat Ukur Nomor 01455/Pabentengang/2007 luas10.503 M* atas nama PT.

Keppang telah melakukanbeberapa upaya agar ketiga sertipikat tersebut dicabut dan/atau dibatalkanoleh Tergugat, dengan menghadap langsung kepada Pemerintah DaerahKabupaten Maros, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Camat dan Lurahsetempat maupun menghadap langsung di Kantor Tergugat denganmemperlihatkan buktibukti tertulis milik Penggugat, namun pihak Tergugattetap tidak mau mencabut dan/atau membatalkan objek sengketa tersebut;Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00061/DesaPabentengang

Bintang Mentari Indah.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00061/DesaPabentengang tanggal 11 Mei 2015, Surat Ukur Nomor01457/Pabentengang/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 11.479 M?atas nama PT. Bintang Mentari Indah.Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00059/DesaPabentengang, tanggal 22 April 2015, Surat Ukur Nomor01455/Pabentengang/2007 luas 10.503 M* atas nama PT.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00061/Pabentengang, tanggal11 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 01457/Pabentengang/2007 tanggal03 Oktober 2007, seluas 11.479 M, tercatat atas nama PT. BintangMentari Indah;2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00059/Pabentengang, tanggal22 April 2015, Surat Ukur Nomor : 01455/Pabentengang/2007 tanggal03 Oktober 2007, seluas 10.503 M, tercatat atas nama PT. BintangMentari Indah;3.

Kepang, sedangkan tanah yang menjadi objek sengketasemuanya berasal dari Persil Nomor 43 Dw Kohir 535 Cl atas nama TalliMida bin Joeseng, sebagaimana diterangkan dalam Bukti T2 junctoSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00061/Pabentengang (bukti T.II.INT1), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00059/Pabentengang (buktiT.ILINT2), dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00067/Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2017Pabentengang (bukti T.II.INT3).

dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar Rp.2.070.706.236,00Menurut bahwa yang menjadi sengketa antara Pemohon banding dan Terbanding adalah Keputusan Terbanding nomor :Majelis KEP685/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 18 Juni 2009 isinya menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding terhadap berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006Nomor: 00061

/277/06/058/08 tanggal 26 Juni 2008.bahwa dalam Keputusan Terbanding nomor : KEP685/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 18 Juni 2009 berkaitandengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00061/277/06/058/08 tanggal26 Juni 2008, terdapat Koreksi Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon banding adalah Koreksi PajakMasukan sebesar Rp.132.839.098,00;Koreksi Pajak Masukan sebesar

Nilai BarangDan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 ; Memutuskan Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP685/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00061

Putusan Nomor 144/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Nomor 00061/207/11/646/15 tanggal 13 Mei 2016, MasaFebruari 2011 karena koreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan mengabulkan perhitungan yangPemohon Banding lakukan;Bahwa demikianlah surat banding Pemohon Banding buat, PemohonBanding mohon sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapatdikabulkan dan diterima secara keseluruhan, sekiranya Majelis Hakimberpendapat lain, Pemohon Banding mohon untuk dapat

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88942/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00103/KEB/WPJ.24/2016tanggal 13 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari2011 Nomor 00061

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00103/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011Nomor 00061/207/11/646/15 tanggal 10 Maret 2015, atas nama PTCahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.002,beralamat di Jalan Caruban Ngawi No. 36, Karangjati, Ngawi, JawaTimur, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SPP) No.00145/WPJ.06/KP.1205/Rik.Sis/2017 tanggal 01 Agustus 2017;Halaman 18 dari60 halaman Putusan No.48 /G/2019/PTUNJKT1.2 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor (SPHP) No.00061/WPJ.06/KP.1205/RIK.SIS/2018 tanggal 23 Februari 2018.3.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor (SPHP) No.00061/WPJ.06/KP.1205/RIK SIS/2018 tanggal 23 Februari 2018diterbikan TERGUGAT dan diterima PENGGUGAT tanggal 23Februari 2018;Selanjutnya terhadap dalildalil Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat berikantanggapan sebagai berikut:. DALAM EKSEPSIA. EKSEPSIKOMPETENS!

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 1.1 dan 1.2mendalilkan objek sengketa sebagai berikut:a.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SPP)No.00145/WPJ.06/KP. 1205/Rik.Sis/2017 tanggal 01 Agustus 2017yang diterima Penggugat tanggal 01 Agustus 2017;Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor (SPHP) No.00061/WPJ.06/KP.1205/RIK SIS/2018 tanggal 23 Februari2018yang diterima Penggugattanggal 23 Februari 2018;.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor (SPHP) No.00061/WPJ.06/KP.1205/RIK SIS/2018 tanggal 23 Februari 2018;2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan terkait 2(dua) objek perkara a quoyang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SPP) No.00145/WPUJ.06/KP.1205/Rik.Sis/2017 tanggal 01 Agustus 2017.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor (SPHP) No.00061/WPJ.06/KP.1205/RIK SIS/2018 tanggal 23 Februari 2018.Berdasarkan data administrasi KPP Madya Jakarta Pusat telahditerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP00061/WPJ.06/KP.1205/RIK SIS/2018 tanggal 23 Februari 2018.Oleh karena itu, terdapat kesalahan penulisan kode surat dariPenggugat atas objek sengketa sehingga menimbulkanketidakjelasan pada objek perkara a quo;3.

Uraian Banding tanggal 5 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003466.16/2018/PP/M.IA Tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00095/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 29Januari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2015 Nomor: 00061

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00095/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 29 Januari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2015 Nomor: 00061/407/15/091/17 tanggal 20 Februari2017, atas nama: PT Perkasa Inakakerta, NPWP: 01.558.452.7091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 36 Unit B SCBD Lot 28,JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015Nomor: 00061/407/15/091/17 tanggal 20 Februari 2017, atasnama: PT Perkasa Inakakerta, NPWP: 01.558.452.7091.000,Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2291/B/PK/Pjk/2020beralamat di Gedung Office 8 Lt. 36 Unit B SCBD Lot 28, Jl.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00095/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 29 Januari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor:00061

tanggal 30 Oktober 2017;Menimbang,PUT115720.16/2013/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018,bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomoryang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00619/KEB/WP4J.19/2017tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00061

seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00619/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00061

Putusan Nomor 2205/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00619/KEB/ WPJ.19/2017 tanggal 21 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor:00061/207/13/092/16 tanggal 22 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.596.183.2092.000

Putusan Nomor 739/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT84852/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 17 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2500/WPJ.19/2014 tanggal16 Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2007 Nomor 00061/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2500/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2007 Nomor 00061/207/07/093/13 tanggal 15 NovemberHalaman 4 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2500/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor:00061

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan Ijin kepada Pemohon CHRISTINA MARIA PELAMONIA/M, selaku Ibu Kandung untuk bertindak mewakili anak-anaknya, khususnya anak EKLESIA BEATRIX MAITIMU yang masih dibawah umur dan belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00658/Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Surat ukur Nomor : 00061

Kantor Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Teluk AmbonBaguala, Desa Waiheru, tertanggal O05 Agustus 2020 adalah : 1.CHRISTINA MARIA PELAMONIA/ M, Nomor KTP : 8171036002700002 2.EXCEL BARTHEL MAITIMU, Nomor KTP : 8171031206990001 3.EKLESIA BEATRIX MAITIMU ; Bahwa suami Pemohon Almarhum FREDRIK MAITIMU, mempunyai 1(satu) bidang tanah seluas 2.550 M2 yang terletak di Jalan Y.Syaranamual, Desa Waiheru, sesuai dengan Sertifikat Hak MilikNo.2550/Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Surat UkurNomor : 00061

Syaranamual, Desa Waiheru sesuai denganSertifikat Hak Milik 00658/Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala danSurat Ukur Nomor : 00061/Waiheru/2013, tertanggal 14 Mei 2013 dandalam hal ini Pemohon bertindak untuk atas nama anak yang bernamaHal. 2 dari hal. 15 Penetapan Nomor 127/Pat P/2020/PN AmbEKLESIA BEATRIX MAITIMU, Lahir di Jakarta, tanggal 15 September2013 yang adalah anak dari Pemohon dan Almarhum FREDRIK MAITIMUKarena anak tersebut saat ini masih dibawah umur dan belum dewasa ; Bahwa anak dari

Tanah seluas sebidang tanah seluas 2.550 M2 di Jalan Y.Syaranamual, Desa Waiheru sesuai dengan Sertifikat Hak MilikNo.00658/Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Surat ukurNomor : 00061/Waiheru/2013 tertanggal 14 Mei 2013, atas namapemegang hak Almarhum FREDRIK MAITIMU.3.

Syaranamual, Desa Waiheru sesuai dengan SertifikatHak Milik No.2550/Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Surat ukurNomor : 00061/Waiheru/2013 tertanggal 14 Mei 2013, atas nama pemeganghak Almarhum FREDRIK MAITIMU?

Maitimu dan Eklesia Beatrix Maitimu, melainkanmenurut hukum Hakim akan memberikan Penetapan yang menyatakkanmemberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung/orang tua untukbertindak mewakili kKepentingan hukum dari anakanaknya dan khususnyamewakili anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa yang bernamaEklesia Beatrix Maitimu untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan denganproses pengurusan balik nama dari Sertfikat Hak Milik Nomor00658/Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Surat ukur Nomor :00061

OBJEK GUGATANBahwa objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 8Agustus 2011 dengan Surat Ukur Nomor : 00061 / Polonia / 2011 tanggal 03Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak di Jalan Polonia dahulu No. 12sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atasnama : OEI HOEI BENG dan MANUGREN secara pemilikan bersama yang tidakberpisah ;Il. TENGGANG WAKTUBahwapasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang UndangNomor 9 Tahun 2004 jo.

/Polonia/2011, tanggal 03 Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak diJalan Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia KecamatanMedan Polonia Kota Medan atas nama : OE HOE BENG dan MANUGRENsecara pemilikan bersama yang tidak terpisah sebagai bukti serta memperlihatkanasli Sertipikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 8 Agustus 2011 dengan SuratUkur Nomor : 00061 / Polonia/ 2011, tanggal 03 Agustus 2011 seluas 393 M2yang terletak yang terletak di Jalan Polonia dahulu No. 12 sekarang No.

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 353 tertanggal 8Agustus 2011 dengan Surat Ukur nomor : 00061/Polonia/2011, tanggal 03Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak di Jl. Polonia dahulu No. 12sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan11atas nama Oei Hoei Beng dan Manugren secara pemilikan bersama yang tidakterpisah ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 353tertanggal 8 Agustus 2011 dengan Surat Ukur Nomor : 00061/Polonia/2011tanggal 03 Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak di JI. Polonia dahulu No.12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medanatas nama Oei Hoei Beng dan Manugren secara pemilikan bersama yang tidakterpisah ;4.

Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.353/Polonia, terdaftar atas nama Oi HoeiBeng dan Manugren secara pemilikan bersama yang tidakterpisah, terletak di Jalan Polonia sesuai dengan Surat Ukur No.00061/Polonia/2011 tanggal 03082011 seluas 392 M2 yang telahdibubuhi materai cukup, Selanjutnya disebut ( Bukti2.

dalam Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa terhadap 1 (satu) Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP1518/WPJ.08/2015 tanggal 09 Oktober 2015 diajukan 1 (satu) Surat Gugatansebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (6) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan penjelasan dan peraturan di atas, dapat disimpulkansebagai berikut:Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP1518/WPJ.08/2015 tanggal 09Oktober 2015 perihal Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Nomor 00061

Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3)UndangUndang Pengadilan Pajak jatuh pada tanggal 11 November 2015;Bahwa Surat Gugatan ini diajukan sebelum melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Jenderal Pajak NomorKEP1518/WPJ.08/2015;Bahwa Gugatan a quo ditujukan terhadap Surat Keputusan Tergugat atasKeputusannya Nomor KEP1518/WPJ.08/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihalKeputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas STP PPN Masa Pajak Desember2012 Nomor 00061

(1) Huruf c atas STP PPN Masa Pajak Desember 2012 Nomor00061/107/12/451/15 tanggal 23 April 2015 yang Penggugat gugat tidak sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan karena itu STP tersebutseharusnya dibatalkan;Kesimpulan:bahwa Surat Gugatan yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam UndangUndang Pengadilan Pajak dan UndangUndang KUP;Bahwa telah terjadi kesalahan dari Tergugat dalam penerbitan STP PPN MasaPajak Desember 2012 Nomor 00061/107/12/451/15

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan STP PPN Masa PajakDesember 2012 Nomor 00061/107/12/451/15;Halaman 7 dari 33 halaman.

Bahwa dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugatmemiliki itikad baik maka atas Pajak yang harus dibayar di dalam STPPPN Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00061/107/12/451/15 tanggalHalaman 15 dari 33 halaman.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 1993, TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill danTERGUGAT IV, telah mengeluarkan sertifikat HAK MILIK atas namaTERGUGAT , dengan nomor ; 00061, tertanggal 10 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Il di Tanjung Pinang. Yang tidak jelastentang persil lahan milik TERGUGAT I..

Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 00061 atas nama SAMSER(Tergugat ) Kel. Tebing, Kec. Karimun, Provinsi KEPRI adalah CacatHukum.. Menghukum TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill danTERGUGAT IV, untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGATsebesar Rp. 630.000.000, (Enam ratus tiga puluh juta rupiah) ditanggung secara renteng..

Gugatan kabur (obscuur libel): Bahwa objek perkara dalam gugatan PENGGUGAT tidak jelas.Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan akibatditerbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 sehinggaPENGGUGAT mengalami kerugian. Namun pada kenyataannyaletak tanah terperkara bukanlah sebagaimana dimaksud dalamSertifikat Hak Milik No. 00061, melainkan tanah terperkara terletakdi dalam Sertifikat Hak Milik No. 156.

Bahwa Para Penggugat ingin memposisikan bidang tanah garapantersebut pada posisi bidang tanah milik pihak lain, yang telah terdaftardan mempunyai bukti kepemilikan berupa hak atas tanah yaitu HakMilik No. 00061 Kel. Tebing atas nama SAMSER.2. Gugatan Kabur.a. Bahwa luas bidang tanah yang diklaim Para Penggugat dari lahangarapan dengan luas panjang 150 M2 X lebar 80 M2 = 12.000 M2;b. Sedangkan objek gugatan dalam surat gugatannya yaitu Hak Milik No.00061 Kel. Tebing luasnya 15.000 M2;c.

Bahwa objek gugatan yaitu Hak Milik No. 00061 Kel. Tebing luasnya15.000 M2.b.

mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT80680/PP/M.XVIIIB/13/2017, tanggal 2 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengailiMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1890/WPUJ.07/2014 tanggal21 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011Nomor 00061

Putusan Nomor 2609/B/PK/Pjk/2019Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00061/204/1 1/054/13tanggal 26 April 2013 atas nama: PT Solusi Tunas Pratama Tbk,NPWP: 02.493.271.7054.000, alamat: Rukan Permata SenayanBlok C.0102 RT. 009/007, Grogol Utara, Jakarta Selatan, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1890/WPJ.07/2014 tanggal 21 Juli2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00061

Tergugat dan Tergugat Il mengakui menerima uang sebagaipinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);= Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali olehTergugat dan Tergugat II, dalam jangka waktu 36 (tiga puluhenam) bulan sejak ditanda tanganinya Surat Pengakuan Hutangoleh Tergugat dan Il Tanggal 14 Maret 2012# Untuk menjamin pinjamannya Tergugat dan Tergugat IImemberikan agunan berupaSHM NO 00061 AN YAHYA LADJABilamana pinjaman tidakdi bayar

Apabila Tergugat dan Tergugat Il tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadapagunan milik Tergugat berupa tanah dan/atau bangunandengan buktikepemilikan SHM NO. 00061 an YAHYA LADJA yang dijaminkankepada Penggugat untuk di eksekusi5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul.Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Demikianlan gugatan ini saya ajukan, semoga ketuapengadilan Negeri Kotamobagu berkenan

sebelas juta limaratus tiga belas ribu seratus delapan rupiah), sebagaimana diatur dalamPasal 1243 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka dengan demikianterhadap Petitum ketiga Gugatan Penggugat beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yaitumenyatakan apabila Tergugat dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadapagunan milik Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan buktikepemilikan SHM No. 00061

atas nama YAHYA LADJA yang dijaminkankepada Penggugat untuk di eksekusi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti lebih lanjut Bukti P1berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 5143.01.003128.10.1, tanggal 14Maret 2012 dan Bukti P5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00061/DesaMomalia II atas nama Yahya Ladja, Hakim tidak melihat atas sertifikat hakmilik tersebut telah diikat dengan jaminan kebendaan Hak Tanggungan, yangmana hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan

suatuJaminan berupa tanah dengan Hak Tanggungan, maka seorang Krediturdapat melaksanakan eksekusi secara langsung atau yang dikenal denganHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2020/PN KtgParate Eksekusi terhadap jaminan tersebut karena telah mempunyaikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grossekata Hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap agunan Sertipikat HakMilik Nomor 00061

terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketalainnya;: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP672/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008Nomor: 00061

Pajak Rp.17.769.505.935,00: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP672/WPJ.01/2011 tanggal 26 Agustus2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakNovember 2008 Nomor: 00061

Pemohon I yang dikeluarkanoleh Kantor DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang Nomor:332/101009/00061 tanggal 2 Januari 2014(Bukti P.1);. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II yangdikeluarkan oleh Kantor DISDUKCATPIL Kabupaten PemalangNomor: 332/104506/50041/00061 tanggal 21 Juli 2012(BuktiP.2);Fotokopi Kartu Keluaraga an.

Pemohon yang dikeluarkan olehKantor DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang Nomor:332/101808060016/50041/00061 tanggal 17 Januari 2017 (BuktiP.3);Surat pengantar beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala DesaKlareyan tanggal 7 Oktober 2016.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71847/PP/M.1A/16/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2011/WPJ.19/2014 tanggal 29September 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009Nomor 00061

Putusan Nomor 3293/B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009Nomor 00061/207/09/092/13 tanggal 14 November 2013, atasnama PT Tapian Nadenggan, NPWP 01.213.180.1092.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahw alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2011/WPJ.19/2014 tanggal 29September 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2009 Nomor 00061

dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.35827/PP/M.X/99/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamHalaman. dari 50 halaman.Putusan.Nomor.561/B/PK/Pjk/2012perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00061

tanggal 28 September 2010 yang Penggugat terimasalinannya pada tanggal 22 Oktober 2010 yang membatalkan seluruh Surat Ketetapantersebut;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.35827/PP/M.X/99/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :e Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2007 Nomor : 00061

Nomor Prin258/WPJ.09/KP.1105/2008, statusnya menjadi tidak lebih bayar.Termohon Peninjauan Kembali terbukti melanggar Pasal 17B UU KUP,dimana Majelis Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan gugatankami atas SKPKB PPh Badan Nomor 00049/206/07/441/10 denganNomor Putusan 35816/PP/M.X/99/2011, Namun menolak gugatan kamiSurat Ketetapan Pajak Pemohon Peninjauan Kembali lainnya diantaranyaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00061

terhutang, berakhirnya Masa Pajak,Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, namun Majelis mengabaikanketentuan bahwa dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan tersebut adaprosedur peraturan perundangundangan yang tidak boleh dilanggar,yang diatur dalam peraturan perundangundangan sebagaimanapenjelasan Pemohon Peninjauan Kembali Romawi IITA, HIB dan HIC.Berikut ini adalah kronologis terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007Nomor 00061

Terbuktibahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali, hanya melaksanakanPutusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan.Halaman.43 dari 50 halaman.Putusan.Nomor.561/B/PK/Pjk/2012KESIMPULAN:1 Putusan Pengadilan PajakMENGADILIMenyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00061/307/07/441/10 tanggal 29November 2010, atas nama PT Polyfin

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118469. 15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00016/KEB/WPJ.24/2017, tanggal 15September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00061

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak NomorKEP00016/KEB/WPVJ.24/2017, tanggal 15 September 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00061/406/14/641/16, tanggal 27 Juni 2016Tahun Pajak 2014, atas nama PT Panggung Electric Citrabuana,NPWP 01.122.540.6641.000 beralamat di Jalan Raya Waru Nomor1, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61254, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya

Menyatakan surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanNomor 00061/406/14/641/16, tanggal 27 Juni 2016 Tahun Pajak2014, atas nama PT Panggung Electric Citrabuana, NPWP01.122.540.6641.000 beralamat di Jalan Raya Waru Nomor 1,Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61254, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.