Bahwa atas dasar Surat Persetujuan PrinsipPembebasan/Pemanfaatan Lahan (SP3L) Nomor : 1940/1.711.9,Tanggal 14 Agustus 1997, Penggugat telah melaksanaan PembayaranGanti Rugi terhadap 211 orang Penghuni/Penggarap yang beradadiatas bidang tanah milik Penggugat tersebut.

Surat dari Gubernur DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2006 denganNo. 2/ 1.1711.533 tentang pencabutan surat tanggal 03 Oktober1994No.3147/1.1711.9 dan surat tanggal 03 Oktober 1994 No. 3148/1.711.9 tidak serta merta menggugurkan dari hasil penyidikan Polri dantim terpadu yang dibentuk Pemda DKI yang menyatakan terbitnya GirikC 815 dan Girik C 157 sisa adalah hasil rekayasa dan berarti GirikGirikHal. 10 dari 101 Hal. Putusan Sela Nomor 634/Pdt.GInt/2016/PN.Jkt.Pst.tersebut adalah palsu.

Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan/pemanfaatan Lahan (SP3L) No.1940/1.711.9 tanggal 14 Agustus 1997;b. Surat Pelepasan Hak (SPH) No. 261/1.711.1 tanggal 1 Oktober 1997;c. Berita Acara Penelitian oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta PusatNo.02/BAP/1998 tanggal 28 Januari 1998, yang menyatakan secara fisiktelah dikuasain oleh PENGGUGAT;d. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No.O2/III/SP/P/2/1998 tanggal 29 Januari 1998;e.

Atau apakah Penggugat beranggapan dengan adanya SuratPersetujuan Prinsip Pembebasan/Pemanfaatan Lahan (SP3L) No.1940/1.711.9, tanggal 14 Agustus 1997 oleh Gubernur DKI Jakartadan bukti Surat Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT) dariGubernur DKI Jakarta dengan No. 308/1.711.534, tanggal 22Pebruari 2010 , maka Penggugat dapat dikatakan sebagai pemilikhak atas tanah pramuka ?Bahwa Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau Lokasi(SP3L) dari Gubernur Kepala Daerah.

Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan/pemanfaatan Lahan (SP3L)No. 1940/1.711.9 tanggal 14 Agustus 1997;b. Surat Pelepasan Hak (SPH) No. 261/1.711.1 tanggal 1 Oktober 1997;c. Berita Acara Penelitian oleh Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaPusat No.02/BAP/1998 tanggal 28 Januari 1998, yang menyatakan secarafisik telah dikuasain oleh PENGGUGAT,d. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No.O2/III/SP/P/2/1998 tanggal 29 Januari 1998;e.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, Linda Helena Darmalina telah membuatSurat Pernyataan yang telah terdaftar di Kelurahan Cipedak dengan Nomor :25/1.711.9 tertanggal 2631997, ditandatangi oleh Kepala Kelurahan Cipedak,yang menyatakan bahwa Linda Helena Darmalina adalah pemilik sebidangtanah yang terletak di Kavling DKI, Blok Q, RT.008/ 003, Kelurahan Cipedak,Kecamatan Jagakarsa, Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Lingkungan; Sebelah Timur :

Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/ 180 M2, dengan batasbatas: Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKIBlok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; SebelahBarat: Jalan Komplek Pemda DKI, kepada LINDA HELENADARMALINA (PENGGUGAT); Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, LINDA HELENA DARMALINAtelah menbuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di KelurahanCipedak daengan Nomor: 25/1.711.9 tertanggal 2631997,ditandatangani oleh Kepala Kelurahan

Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/ 180 M2, dengan batasbatas: Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKIBlok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; SebelahBarat: Jalan Komplek Pemda DKI, kepada LINDA HELENADARMALINA (PENGGUGAT);Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, LINDA HELENA DARMALINAtelah menbuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di KelurahanCipedak daengan Nomor: 25/1.711.9 tertanggal 2631997,ditandatangani oleh Kepala Kelurahan

Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, LINDA HELENA DARMALINA telahmenbuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di Kelurahan Cipedakdaengan Nomor: 25/1.711.9 tertanggal 2631997, ditandatangani olehKepala Kelurahan Cipedak, yang menyatakan bahwa LINDA HELENADARMALINA adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di kavling DKI,Blok Q RT.008, RW 03,Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa,Wilayah Kota Madya Jakarta Selatan, dengan batas batas sebagaiberikut : Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur:

Bahwa Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95Tahun 2006 tersebut saat ini telah ditindak lanjuti oleh Walikota KotaAdministrasi Jakarta Utara dengan mengeluarkan Surat Tugas Nomor539/1.711.9 kepada Tergugat dan pada tanggal 3 Desember 2018Penggugat telah didatangi dan diinformasikan oleh Tergugat perihalrencana penertiban yang akan dilakukan oleh Tergugat dan Tergugatjuga telah mengeluarkan Surat Peringatan , Surat Peringatan II danSurat Peringatan IIl yang menjadi obyek sengketa dalam perkara

Bahwa ketiga Surat tersebut diatas yang dijadikan obyeksengketa Tata Usaha Negara telah dilaksanakan oleh CamatPenjaringan berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 95 Tahun 2006 tentang Penertiban terhadapPenguasaan/Pemakaian Tanah dan Bangunan Di Atasnya TanpaIjin Yang Berhak atau Kuasanya seluas 500 m2 yang Terletak diJalan Bandengan Utara Nomor 52/A5 Kelurahan PenjaringanKecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara serta SuratTugas Walikota Jakarta Utara Nomor 539/1.711.9, tanggal

Oleh karenanya berdasarkan kewenangan yang diberikan UUNo 51 Prp th 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinYang Berhak Atau Kuasanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakartamelalui Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkanSurat Tugas kepada Camat Kecamatan Penjaringan No.539/1.711.9, tanggal 14 Februari 2019 untuk melakukan pengosongan;Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 41/G/2019/PTUN.JKT.k.

Bukti T.ll.Intv2 : Berita AcaraPengosongan Nomor 113/BA/1.711.9, tanggalpelaksanaan dari 18 Maret 2019 sampai dengantanggal 21 Mei 2019 (fotokopi sesuai denganfotokopi);3. Bukti T.ll.Intv3 : Putusan Nomor04/G/2017/PTUN.JKT antara Peter Sidharta sebagaiPenggugat Melawan Gubernur Daerah KhususIbukota Jakarta sebagai Tergugat dan Ahli Waris AliSugiarto Almarhum sebagai Tergugat II Intervensi,tanggal 30 Mei 2007 (fotokopi sesuai denganfotokopi);4.

(vide bukti P54, bukti P55); Bahwa Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun2006 tersebut telah ditindaklanjuti oleh Walikota Kota Administrasi JakartaUtara dengan mengeluarkan Surat Tugas Nomor 539/1.711.9 padatanggal 14 Februari 2019 Tentang Pelaksanaan PengosonganPenggunaan Bangunan Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya YangTerletak Di Jalan Bandengan Utara Nomor 52/A5, KelurahanPenjaringan, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara(vide bukti T8); Bahwa pada tanggal 28

Bahwa selain itu) Tergugat telah mengeluarkan persetujuan prinsippembebasan/pemanfaatan lahan melalui Surat Tergugat kepada Dirut PT.Bumi Tentram Waluya, tanggal 14 Agustus 1997, Nomor : 1940/1.711.9,Perihal Persetujuan Prinsip Pembebasan/pemanfaatan Lahan (SP8L)seluas + 3 ha yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari,Halaman 10 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUNJKTKecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat guna membangunPertokoan, Perkantoran, Hotel beserta fasilitasnya

Hasil penelitianmenyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Tergugat Il Intervensistatusnya adalah Tanah Negara ex Eigendom 15550 seb ;Bahwa atas dasar penelitian tersebut Gubernur DKI Jakarta memberikanSP3L kepada Tergugat Il Intervensi melalui surat tertanggal 14 Agustus1997 dengan No. 1940/1.711.9 yang intinya menyetujui rencanapembangunan pertokoan, perkantoran dan hotel beserta fasilitasnya diJalan Pramuka Ujung seluas kurang lebih 3 Ha ;Halaman 20 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUNJKT5

2013/1231400/IX/2009, Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta memberikan pembaruanrekomendasi SIPPT seluas 15.318 yang terletak di Jalan Pramuka Ujung,Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;14.Bahwa atas dasar Surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta tanggal 8September 2009 No. 2013/1231400/IX/2009, hasil rapat pimpinan TPUTHalaman 22 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUNJKTtanggal 18 Agustus 2009 dan tanggal 12 Januari 2010 dan PersetujuanPrinsip Pembebasan / Pemanfaatan Lahan (SP3L) NO. 1940/1.711.9

Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, Linda Helena Darmalina telah membuatSurat Pernyataan yang telah terdaftar di Kelurahan Cipedak dengan Nomor :25/1.711.9 tertanggal 2631997, ditandatangi olen Kepala Kelurahan Cipedak,yang menyatakan bahwa Linda Helena Darmalina adalah pemilik sebidangtanah yang terletak di Kavling DKI, Blok Q, RT.008/ 003, Kelurahan Cipedak,Kecamatan Jagakarsa, Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Lingkungan; Sebelah Timur :

Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/ 180 M2, dengan batasbatas: Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKIBlok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; SebelahBarat: Jalan Komplek Pemda DKI, kepada LINDA HELENADARMALINA (PENGGUGAT); Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, LINDA HELENA DARMALINAtelah menbuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di KelurahanCipedak daengan Nomor: 25/1.711.9 tertanggal 2631997,ditandatangani oleh Kepala Kelurahan

Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/ 180 M2, dengan batasbatas: Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKIBlok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; SebelahBarat: Jalan Komplek Pemda DKI, kepada LINDA HELENADARMALINA (PENGGUGAT);Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, LINDA HELENA DARMALINAtelah menbuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di KelurahanCipedak daengan Nomor: 25/1.711.9 tertanggal 2631997,ditandatangani oleh Kepala Kelurahan

Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, LINDA HELENA DARMALINAtelah menbuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di KelurahanCipedak daengan Nomor: 25/1.711.9 tertanggal 2631997,ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cipedak, yang menyatakanbahwa LINDA HELENA DARMALINA adalah pemilik sebidang tanahyang terletak di kavling DKI, Blok Q RT.008, RW 03,Kelurahan Cipedak,Kecamatan Jagakarsa, Wilayah Kota Madya Jakarta Selatan, denganbatas batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Jalan Lingkungan;Sebelah Timur:

Ketua RT.008, Kepala LingkunganKelurahan Cipedak dan Kepala Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa,Jakarta Selatan, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1991, Johan Effendi telahmemindahkan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut kepada Graito Suparno,selanjutnya lagi tanah tersebut pada tanggal 20 Maret 1997, kepada Linda HelenaDarmalina (PENGGUGAT) dan kemudian pada tanggal 26 Maret 1997, LindaHelena Darmalina telah membuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar diKelurahan Cipedak dengan Nomor : 25/1.711.9

A.URIP SYAHRIAL Register nomor : 60/1.711.9 Tanggal 17 April2012; Surat keterangannomor: 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres KecamatanKalideres Jakarta Barat yang ditandatangani oleh sdr.

URIPSYAHRIAL Register nomor : 60/1.711.9 Tanggal 17 April 2012;2. Surat keterangan nomor : 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres Kecamatan KalideresJakarta Barat yang ditandatangani oleh sdr. MURSALIN, S.Sos., MMselaku Lurah Kalideres;3.

Bahwa kemudian Pada tanggal 27 Januari tahun 1992 ada SuratPerintah Pengosongan dari Kepala Dinas Perumahan Daerah Khususlbu Kota Jakarta No : 023/1.711.9 tentang ; Pengosongan Perumahanyang terletak diatas persil HGB No.122 dan No. 123 tanggal 1September 1977 di Jalan. Ciasem/Jalan Citandui Jakarta Pusat, suratperintah pengosongan tersebut didasarkan atas adanya permohonandari Ny.

Bahwa Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Jakarta No : 096/G/1992/PR/PTUNJKT tanggal 20 oktober 1992,telah mengabulkan Gugatan Pengugat yang terdiri dari Erya KamalAbubakar dan Idrus Abubakar dan menyatakan Batal surat PerintahPengosongan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus Ibu kotajakarta No : 023/1.711.9 tentang pengosongan Perumahan yangterletak diatas persil Hak Guna Bangunan No: 122 dan No: 123tanggal 1 September 1977 di Jalan Ciasem / Jalan Citandui JakartaPusat tertanggal

Bahwakeputusan Pengadilan Tata UsahaNegara(PTUN) Jakarta No096/G/1992/PR/PTUNJKT. tersebut kemudian diperkuat olehKeputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT TUN)No 10/B/1993/PT.TUN.JKT. dan Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No 96 K/TUN./1993. 10.Bahwa alasan atau pertimbangan hukum di batalkannya surat perintahpengosongan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus lbu KotaJakarta No 023/1.711.9 tertanggal 27 januari 1992 oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara, adalah ::

Bahwa dengan adanya penegasan dari Gubernur SUTIYOSO tersebut,ditindak lanjuti oleh Kanwil BPN DKI Jakarta menerbitkan Surat No.1.711.9/162/09.02/PMP/2003 31 Januari 2003 atas permintaan dari PT.Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor :118/G/2016/PTUNJKT.Alam Damai Perkasa (Penggugat Il) yang ditujukan kepada KepalaKantor Pertanahan Komadya Jakarta Utara, atas dasar surat GubernurDKI Jakarta tersebut, karenanya sertifikat hak pakai No. 538/Kel.SungaiBambu,Kec.Tanjung Priok tercatat atas nama Pemda

Surat Kanwil BPN DKI Jakarta No.1.711.9/162/09.02/PMP/2003,tanggal 31012003 yang didalilkan Para Penggugat bahwaKanwil BPN DKI Jakarta mengatakan Sertifikat Hak PakaiNo.538/Sungai Bambu dapat dibatalkan adalah tidak benar;Bahwa Surat Kanwil BPN DKI Jakarta dimaksud terbit ataspengaduan Para Penggugat yang didasarkan pada SuratGubernur Provinsi DKI Jakarta No.216/GUB.KDKI/XIV/2002 yangdiduga palsu dan telah dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi DKIJakarta ke Kepolisian Metro Jakarta Pusat.

Dan tidak benar SuratKanwil BPN DKI Jakarta No.1.711.9/162/09.02/PMP/2003tanggal 31012003 mengatakan Sertifikat Hak PakaiNo.538/Sungai Bambu dapat dibatalkan, yang benar adalahKanwil BPN DKI Jakarta meminta penjelasan dan saransarandan pertimbangan sehubungan dengan pengaduan ParaPenggugat dalam hal ini PT.ALAM DAMAI PERKASA;19.

Tanjung Priok, JakartaUtara, (fotokopi dari fotokopi);P21 :Surat Kanwil BPN DKI Jakarta, No.1.711.9/162/09.02/PMP/2003 tanggal 31 Januari 2003tentang pembatalan sertifikat, (fotokopi dari fotokopi);Pl23: Sertifikat hak pakai No. 538/Sungai Bambu an.

Bukti Pll19:Surat Kanwil BPN DKI Jakarta, No.1.711.9/162/09.02/PMP/2003 tanggal 31 Januari 2003tentang pembatalan sertifikat, (fotokopi dari fotokopi);52. Bukti Pll 20 : Foto lokasi fisik yang dikuasai oleh Penggugat Il, (fotokopisesuai dengan asli);Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor :118/G/2016/PTUNJKT.53. Bukti Pll 21 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum, (adinformandum);54.

URIP SYAHRIAL Register nomor : 60/1.711.9 Tanggal 17 April 2012;

URIP SYAHRIAL Register nomor : 60/1.711.9 Tanggal 17 April2012; Surat keterangan nomor : 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres KecamatanKalideres Jakarta Barat yang ditandatangani oleh sdr. MURSALIN,S.Sos., MM selaku Lurah Kalideres; Surat Keterangan Waris tanggal 17 April 2012 yang dibuatoleh Ahli Waris ALI Bin NIBAN dicatat dibuku register KelurahanKalideres nomor : 60/1.755 tanggal 19 April 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

URIPSYAHRIAL Register nomor : 60/1.711.9 Tanggal 17 April 2012; Surat keterangan nomor : 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres JakartaBarat yang ditandatangani oleh sdr.

URIPSYAHRIAL Register nomor : 60/1.711.9 Tanggal 17 April 2012;2. Surat keterangan nomor : 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres JakartaBarat yang ditandatangani oleh sdr. MURSALIN, S.Sos., MM selaku LurahKalideres;3.

A.URIP SYAHRIAL Register nomor : 60/1.711.9 Tanggal 17 April 2012; 2. Surat keterangan nomor : 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres Kecamatan KalideresJakarta Barat yang ditandatangani oleh sdr. MURSALIN, S.Sos., MMselaku Lurah Kalideres; 3. Surat Keterangan Waris tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh AhliWaris ALI Bin NIBAN dicatat dibuku register Kelurahan Kalideres nomor: 60/1.755 tanggal 19 April 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

IVseluas + 4.390 m, terletak di Kelurahan Cempaka Putih Timur, KecamatanCempaka Putih (ujung Coca Cola) wilayah Jakarta Pusat, berdasarkan suratGubernur DKI Jakarta Nomor 1475/1.711.9 tanggal 2 Juni 2004, yangterkena pembangunan fly over di Jalan Letjen. Soeprapto (ujung Coca Cola)Jakarta Pusat;Bahwa selain itu, pernyataan Penggugat sebagaimana tercantum dalamfundamentum petendi gugatan Penggugat angka 2 yang menyebutkanbahwa kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang terletak di JalanLetjen.

No. 2391 K/Pdt/201423.24.25.26.27.28.Bahwa surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Mei 1997 Nomor1008/1.711 tersebut diperkuat dengan hasil penelitian kembali atas tanahdalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala BiroHukum Provinsi DKI Jakarta Nomor 329/1.711.9 tanggal 24 September2002 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yangmelaporkan hasil penelitian kembali masalah tanah seluas + 4.390 m?terletak di Jalan Letjen.

;Bahwa selain itu juga diterangkan dalam surat Asisten Tatapraja danAparatur Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2345/1.711.9 tanggal 29Desember 2003, terdapat 2 (dua) data atas tanah milik M. Rusman, yaituhasil peninjauan dan pengukuran atas girik C 107 dan 1081 persil 24 S IVa.n. M. Rusman yang dilakukan oleh Kantor PBB Jakarta Pusat tanggal 12September 1990 dengan luas 4.390 m? dan hasil pengukuran TimWalikotamadya Jakarta Pusat yang luasnya berubah menjadi 10.850 m?

UripSyahrial Register Nomor 60/1.711.9 tanggal 17 April 2012; Surat Keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres,Jakarta Barat yang ditandatangani oleh sdr.

UripSyahrial Register Nomor 60/1.711.9 tanggal 17 April 2012; Surat keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres,Jakarta Barat yang ditandatangani oleh sdr. Mursalin, S.Sos., M.M.selaku Lurah Kalideres; Surat Keterangan Waris tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh AhiWaris ALI Bin NIBAN dicatat dibuku register Kelurahan KalideresNomor 60/1.755 tanggal 19 April 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

Bahwa atas dasar Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan/Pemanfaatan Lahan (SP3L) Nomor 1940/1.711.9, Tanggal 14Agustus 1997, Penggugat telah melaksanaan Pembayaran GantiRugi terhadap 211 orang Penghuni/ Penggarap yang beradadiatas bidang tanah milik Penggugat tersebut.

Surat dari Gubernur DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2006 denganNo. 2/ 1.1711.533 tentang pencabutan surat tanggal 03 Oktober1994No.3147/1.1711.9 dan surat tanggal 03 Oktober 1994 No.3148/1.711.9 tidak serta merta menggugurkan dari hasilpenyidikan Polri dan tim terpadu yang dibentuk Pemda DKI yangmenyatakan terbitnya Girik C 815 dan Girik C 157 sisa adalahhasil rekayasa dan berarti GirikGirik tersebut adalah palsu.

Luas15.455 M2 atas nama Gouverment Van indie;Atau apakah Penggugat beranggapan dengan adanya SuratPersetujuan Prinsip Pembebasan/Pemanfaatan Lahan (SP3L)No. 1940/1.711.9,tanggal14 Agustus 1997 oleh Gubernur DKIJakarta dan bukti Surat Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT)dari Gubernur DKI Jakarta dengan No.308/1.711.534, tanggal22 Pebruari 2010, maka Penggugat dapat dikatakan sebagaipemilik hak atas tanah pramuka ?

Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan/pemanfaatan Lahan(SP3L) No. 1940/1.711.9 tanggal 14 Agustus 1997;b. Surat Pelepasan Hak (SPH) No. 261/1.711.1 tanggal 1 Oktober1997;c. Berita Acara Penelitian oleh Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Pusat No. 02/BAP/1998 tanggal 28 Januari 1998, yangmenyatakan secara fisik telah dikuasain oleh Penggugat;d. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No.O2/III/SP/P/2/1998 tanggal 29 Januari 1998;e.

Bahwa terkait Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan/PemanfaatanLahan (SP3L) dari Gubernur DKI Jakarta nomor 1940/1.711.9,tertanggal 14 agustus 1997 kepada PT BUMI TENTRAMWALUYO,yang di dalam suratnya menyebutkan bahwa, PT BUMITENTRAM WALUYO harus dapat menguasai bidang tanahHalaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 576/PDT/2020/PT DKIdimaksud, terlebin dahulu dengan membeli/ mengalinkan hak daripemegang hak seluruhnya dan penggarapnya, namun demikianhingga saat ini, kami selaku pemegang HAK ASLI dari

JP/1976 tanggal 27 Maret 1975 telahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana surat WalikotaJakarta Pusat No. 1647/1.711.9 tanggal 8 Oktober 2004.

penampungan sementara yang telah disediakan olehTergugat Il di Jalan Peningkatan No. 19 RT.10/RW.03 KelurahanMenteng Dalam, Kecamatar*Tebetr JakartaSelatan;Hal 15 dari 20 hal Putusan Sela No.570/Pdt.G/2013/PN JKT.PSTHal 16 dari 20 hal Putusan Sela No.570/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST*10.11.12.13.Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat bahwa Surat PerintahPengosongan No.621/14/Tjb.JP/1976 tanggal 27 Maret 1975 telahdicabut dan dinyatakan tidak berlaktusejak diterbitkan surat WalikotaJakarta Pusat No. 1647/1.711.9

Cengkareng Timur dan tercatat dalam Register Nomor: 63/1.711.1tanggal 1 September 1995 dan register Camat Na. 121/1.711.1 Tanggal 22September 1995 (P 5);5 Bahwa sebelum Penggugat I dan II membeli, tanah dari penjual sebagaimanatersebut pada angka 1 dan 3 diatas para Penjual telah membuat surat pernyataantidak sengketa yang diketahui oleh Lurah Cengkareng Timur dan dicatat masingmasing sebagai berikut :1Surat Pernyataan Sucipto Wardj iman pada bulan September 1995 dicatatdibuku kelurahan No. 31/ 1.711.9

tanggal 10 Juli 1995 (P 6a) ;Surat pernyataan Selvianti Kusumadjaya pada bulan September 1995 dicatatdikelurahan No. 32/1.711.9 tanggal 10 Juli 1995 (P 6b);Surat pernyataan B.

Effendi Saragi pada bulan September 1995 yang dicatat,dalam buku register lurah No. 33/ 1.711.9 tanggal 10 Juli 1995 (P6c);Surat pernyataan Ir.

Herjanto Wardjiman pada bulan September 1995 dicatatdikelurahan No. 34/1.711.1 tanggal 10 Juli 1995 (P 6d);Surat Pernyataan Sutatno Wardjiman pada bulan September 1995 dicatat diKelurahan No. 35/ 1.711.9 tanggal 10 Juli 1995 (P Ge);6 Bahwa sebelum tanah garapan dan bangunan diatasnya sebagaimana diuraikan padaangka 1 dan 3 diatas dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat I dan II, para pemiliksebelumnya memperoleh tanah tersebut dari Saudara Rasim Sakrim melalui akte jualbeli tanah garapan berikut rumah

Putusan Nomor 232 K/TUN/2013disebutkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 30 Agustus2001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5Februari 2002 jo Surat No. 1.711.9/245/0904/PMP/02 tanggal 6 Maret2002 yang kesemuanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan JakartaSelatan sehingga jelas hak privat dan basic keberadaan dan kepemilikanatas SHM No. 206/Bintaro milik Para Penggugat telah terbukti secarahukum;8.

Bahwa ternyata, sebelum surat Tergugat tersebut butir 17 dan 18dikeluarkan, Tergugat melalui Suratnya No. 1.711.9/245/0904/PMP/02tanggal 6 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, Tergugat sudah pernah memintakepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan SHGB No.1243/Bintaro dan SHGB No. 1284/Bintaro karena dinilai cacat hukumadministratif dalam penerbitan hak dimaksud sebagaimana diatur dalamPasal 106 jo Pasal 119 PMNA/KBPN No. 9

seluas160 M2 dari Hak Milik No. 206/Bintaro yang disaksikan dan diketahuioleh Lurah, Camat dan Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatanberdasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak tanggal 15 Maret 1981telah diselenggarakan pada buku tanah Hak Milik No. 206 dan telahdipetakan pada peta Fotometri tahun 1980 lembar : 27/49 Kotak C/1sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangantanggal 30 Agustus 2001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 Februari 2002 jo Surat No. 1.711.9

Abdul Halim Siregar sertadilepaskannya untuk negara hak Pemohon Kasasi atas tanah seluas 160M2 dari Hak Milik No. 206/Bintaro telah diselenggarakan pada bukutanah Hak Milik No. 206 dan telah dipetakan pada peta Fotometri tahun1980 lembar 27/49 Kotak C/1 sebagaimana disebutkan dalam BeritaAcara Penelitian Lapangan tanggal 30 Agustus 2001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 Februari 2002 jo SuratNo. 1.711.9/245/0904/PMP/02 tanggal 6 Maret 2002 yang kesemuanyaditerbitkan oleh

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta (Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat) No.1.711.9/245/0904/PMP/02 Tanggal 6 Maret 2002 yang padaHalaman 42 dari 43 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/2013intinya meminta kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untukmembatalkan/mencabut SHGB No. 1243/Bintaro dan SHGBNo.1284/Bintaro keduanya tertulis atas nama Termohon Kasasi II(Vide Bukti P8).

dan mengundangTERGUGAT Il, hal ini sesuai dengan: Surat TERGUGAT Ill Nomor: 424/1.711.1, tanggal 03 November 2014,Perihal: Undangan; Surat TERGUGAT Ill Nomor: 73/0.73.55, tanggal 10 Februari 2010,Perihal: Undangan;NAMUN upaya tersebut tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahantersebut;Bahwa selain itu, ternyata TURUT TERGUGAT Ill juga sudah pernahmelakukan Upaya Yang Sama, dengan mengundang PARA PENGGUGATdan TERGUGAT , sebagaimana Surat sebagai berikut: Surat TURUT TERGUGAT Ill Nomor: 137/1.711.9

, tanggal 13 Agustus2008, Hal Undangan Rapat; Surat TURUT TERGUGAT Ill Nomor: 108A/1.711.9, tanggal 21 Juli 2008,Hal Undangan Rapat; Surat TURUT TERGUGAT Ill Nomor: 108/1.711.9, tanggal 15 Juli 2008,Hal Undangan Rapat;NAMUN upaya tersebut juga tidak berhasil untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut;Bahwa dikarenakan PERMASALAHAN tersebut berlarutlarut dan tidakmenunjukkan adanya Penyelesaian Akhir tentang Kepastian Tana MilikAdat milik PARA PENGGUGAT sebagai Warisan dari Orangtuanya sertaadanya SIKAP

(empat ribu tiga ratus sembilan puluh meter perseg)i),terletak di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih (ujungCoca Cola) wilayah Jakarta Pusat, berdasarkan surat Gubernur DKI JakartaNomor 1475/1.711.9 tanggal 2 Juni 2004, yang terkena pembangunan flyover di Jalan Letjen.

Rusmanberdasarkan Girik C. 107 dan C. 1081 persil 24 S.IV;Bahwa surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Mei1997 Nomor 1008/1.711 tersebut diperkuat dengan hasil penelitian kemballiatas tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam surat KepalaBiro Hukum Provinsi DKI Jakarta Nomor 329/1.711.9 tanggal 24 September2002 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang melaporkanhasil penelitian kembali masalah tanah seluas + 4.390 m?

terletak di JalanLetjen Suprapto (ujung cocacola) Cempaka Putin Jakarta Pusat; Bahwa hal tersebut didukung dengan Nota Dinas Kepala Biro HukumPropinsi DKI Jakarta tanggal 13 Juli 2009 Nomor 866/1.711.9 perihal tanahGirik C Nomor 8 Persil 24a atas nama Salim bin Amat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali DARMA KUSUMA, tersebut harus ditolak;Halaman 25 dari 27 hal. Put.

.: 2347/1.711.9 ;3.4 1 (satu) lembar berkas permohonan kredit di Bank Bukopin atas namaHOKIARTO tanggal 23 Juli 1996 (beserta jaminan deposito) ;3.5 1 (satu) cek Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran No.: AOKC 089089sebesar Rp. 16.250.000.000,00 Rek Bulog No. 31.18.48322.4 ;3.6 1 (satu) cek Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran No.: AOKC 089090sebesar Rp. 6.500.000.000,00 Rek Bulog No. 31.18.48322.4 ;Hal. 18 dari 33 hal. Put.

Foto copy 2 (dua) lembar surat persetujuan prinsip pembebasan/pemanfaatan lahan (SP3L) dari Gubernur DKI Jakarta tanggal 26September 1997 No.: 2347/1.711.9 ;Hal. 19 dari 33 hal. Put.

Foto copy 2 (dua) lembar surat persetujuan prinsip pembebasan/pemanfaatan lahan (SP3L) dari Gubernur DKI Jakarta tanggal 26September 1997 No.: 2347/1.711.9 ;4. Foto copy 1 (satu) lembar berkas permohonan kredit di Bank Bukopinatas nama HOKIARTO tanggal 23 Juli 1996 (beserta jaminan deposito) ;5.

No. 11/1.711.9 tertanggal 14032002 yang diketahui oleh Lurah PisanganBaru dan dikuatkan oleh Camat Matraman, Jakarta Timur (fotocopy,terlampir);Bahwa suami PEMOHON meninggalkan harta waris berupa sebidang tanahsawah seluas seluas15.195 m2 kesemuanya terbukti telah bersertifikat atasnama BUSYAIRI AHMADI, yaitu :1 SHM. No.906 luas 1279 M2, an. Drs. BUSYAIRI AHMADI,GUNo.00904/rancaklabuh/19992 SHM. No.960 luas 588 M2, an. Drs. BUSYAIRI AHMADLGUNo.00958/rancaklabuh/19993 SHM.

LetjenSoeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, keluarlah Surat Gubernur DKIJakarta No.1475/1.711.9 tertanggal 2 Juni 2004, yang menerangkan bahwatanah yang terkena pembangunan Fly Over di Jl. Letjen Soeprapto,Cempaka Putih, Jakarta Pusat adalah tanah milik Penggugat Rekonpensi (M.Rusman) berdasarkan Girik No.C.107 dan No.C.1081 Persil 24 S.IV seluas +4.390 m?. Maka berdasarkan ganti rugi terhadap bidang tanah tersebutseluas + 4.390 m?

No. 2549 K/Pdt/2006Bahwa sementara buktibukti : T14, yaitu surat dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala Dinas PU DKIJakarta No.1475/1.711.9 tanggal 2 Juni 2004; T15 yaitu Surat DPRD DKI Jakarta No.531/078.1 tanggal 20 Juli 2004; T16 yaitu Surat DPRD DKI Jakarta No.623/1.711.9 tanggal 9 Agustus2004;Buktibukti tersebut tidak ada relevansinya dengan masalah kepemilikan hakatas sebidang tanah obyek sengketa karena baik secara formil maupunmateriil buktibukti tersebut tidak dapat melegetimasi keabsahan