Ditemukan 214 data
74 — 9
Menetapkan :163.1 XXXXXXXXXxX, lahir di Bogor,pada tanggal 20 September 1942(isteri);3.2 XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta,oada tanggal 15 Januari 1960 (anaklakilaki);3.3 XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal26 Oktober 1964 (anak lakilaki);3.4 XXXXXXXXXX bintiXXXXXXXXXxX, lahir di Jakarta, pada tanggal06 Oktober 1965 (anak perempuan);3.5 XXXXXXXXXX,lahir di Jakarta, padatanggal 27 November 1969 (anak lakilaki);3.6 XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXxX, lahir di Jakarta, padatanggal 24 Oktober
33 — 10
Ujung Kristal, GT 54 No. 280/Oon Berupa : 1.1 (satu) lembar asli Surat Ukur dalam Negara No.280/Oon tanggal 14 Mei 2007 ; 2.1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan nomor :PK.650/07/10/AD.MRE2011 tanggal 18 Maret 2011 ; 163.1 (satu) lembar asli Pas Tahunan tanggal 15 Oktober4.1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat RadioTelekomunikasi nomor : PK.651/08/15/AD.MRE.2011 tanggal 18 Maret 2011 ; 5. 1 (satu) buah asli buku Kesehatan atas nama KM.
67 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sragen tahun 2003 ;Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE. 163.1/711/ OTDAtanggal 24 Mei 2004, perihal Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinandan Anggota DPRD ;Surat Nomor : 170/234/15/2003 tanggal 08 Agustus 2003, perihalPenyampaian DUKDA Perubahan tahun 2003 dari Sekwan kepadaKepala BPKD Kab. Sragen ;Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret2008 ;Hasil Pemeriksaan Atas Balanja Daerah TA. 2003 dan 2004 Kab.
Sragen tahun 2003 ;e Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE. 163.1/711/ OTDAtanggal 24 Mei 2004, perihal Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinandan Anggota DPRD ;e Surat Nomor : 170/234/15/2003 tanggal 08 Agustus 2003, perihalPenyampaian DUKDA Perubahan tahun 2003 dari Sekwan kepadaKepala BPKD Kab. Sragen ;e Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret2003 ;e Hasil Pemeriksaan Atas Balanja Daerah TA. 2003 dan 2004 Kab.
Sragen tahun 2003 ;Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE. 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004, perihal Tunjangan Purna Bhakti bagiPimpinan dan Anggota DPRD ;Surat Nomor : 170/234/15/2003 tanggal 08 Agustus 2003, perihalPenyampaian DUKDA Perubahan tahun 2003 dari Sekwan kepadaKepala BPKD Kab.
61 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sragen tahun 2003 ;Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE. 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004, perihal Tunjangan Purna Bhaktibagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;Hal. 30 dari 58 hal. Put. No. 1493 K/Pid.Sus/2009e Surat Nomor : 170/234/15/2003 tanggal 08 Agustus 2003, perihalPenyampaian DUKDA Perubahan tahun 2003 dari Sekwankepada Kepala BPKD Kab.
Sragen tahun 2003 ;Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE. 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004, perihal Tunjangan Purna Bhaktibagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;Surat Nomor : 170/234/15/2003 tanggal 08 Agustus 2003, perihalPenyampaian DUKDA Perubahan tahun 2003 dari Sekwankepada Kepala BPKD Kab. Sragen ;Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal12 Maret 2008 ;Hal. 35 dari 58 hal. Put.
Sragen tahun 2003 ;Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor SE.163.1/711/ OTDA tanggal 24 Mei 2004, perihal TunjanganPurna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;Surat Nomor : 170/234/15/2003 tanggal 08 Agustus 2003,perihal Penyampaian DUKDA Perubahan tahun 2003 dariSekwan kepada Kepala BPKD Kab. Sragen ;Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJtanggal 12 Maret 2003 ;Hasil Pemeriksaan Atas Balanja Daerah TA. 2003 dan 2004Kab.
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ambo Sakka sebagai berikut:163.1. 2 petak sawah seluas 55 are yang terletak di Lingkungan IV, Desa BuluCenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, denganbatasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Jalanan;Sebelah Timur : Saluran air;Sebelah Selatan : WaBuna; Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Wa Buna dan Wa Sakki;3.2. 6 (Enam) petak sawah seluas 160 are yang terletak di Lingkungan IV, Desa3.3.Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang,dengan batasbatas sebagai
35 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
SE.163.1 / 711 /OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinandan Anggota DPRD, adapun perincian penerimaan adalah sebagai berikut : No NAMA JENIS BANTUAN PENERIMAANASISTENSI KEHORMATAN PERUMAHAN1 2 3 4 51 Hj. Hidayat Nurthalib Rp 5.000.000,Rp 12.750.000, Rp 10.000.000.2 Amir Daud Rp 5.000.000,Rp 12.750.000, Rp 10.000.000.3 Nepson Darius P, SH Rp 5.000.000,Rp 12.750.000, Rp 10.000.000.4 Drs. Dirkam Arkam Rp 5.000.000,) Rp 12.750.000, Rp 10.000.000,5 H.
SE.163.1 / 711 /OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinandan Anggota DPRD, adapun perincian penerimaan adalah sebagai berikut : No NAMA JENIS BANTUAN PENERIMAANASISTENSI KEHORMATAN PERUMAHAN1 2 3 4 51 Hj. Hidayat Nurthalib Rp 5.000.000, Rp 12.750.000, Rp 10.000.000. Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 59 K/Pid.Sus/2012 2 Amir Daud Rp 5.000.000, Rp 12.750.000, Rp 10.000.000,3 Nepson Darius P, SH Rp 5.000.000, Rp 12.750.000, Rp 10.000.000,4 Drs.
Terbanding/Terdakwa : FAKRORRAZI Alias YON Alias AGUS WIJAYA
121 — 79
satu) bungkus plastik bening kode 40A berisikandengan berat netto 1,3576 gram.158.1 (satu) bungkus plastik bening kode 40B berisikandengan berat netto 1,3576 gram.159.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 40C berisikandengan berat netto 1,4086 gram.160.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 40D berisikandengan berat netto 1,4100 gram.161.1 (satu) bungkus plastik bening kode 41A berisikandengan berat netto 1,4320 gram.162.1 (satu) bungkus plastik bening kode 41B berisikandengan berat netto 1,4210 gram.163.1
warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihkristal warna putihHalaman 29 dari 44 Putusan Nomor 74/PID.SUS./2021/ PT.BTN161.1 (satu) bungkus plastik bening kode 41A berisikandengan berat netto 1,4320 gram.162.1 (satu) bungkus plastik bening kode 41B berisikandengan berat netto 1,4210 gram.163.1
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
SE. 163.1/711/0TDA tgl. 24 Mei2004 perihaltunjangan Purna bhakti bagi pimpinan dan anggotaDPRD ;41. Daftar penerimaan tunjangan kesehatan / kesejahteraananggota DPRDKabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;42. Daftar penerimaan tunjangan Purna Bhakti bagi anggotaDPRD Kabupaten Ketapang masa bhakti 1999 s/d 2004 ;43. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang No.12 A tahun 2004 tentang Pemindahan rekening pada posDPRD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;44.
SE. 163.1/711/0TDA tgl. 24 Mei2004 perihaltunjangan Purna bhakti bagi pimpinan dan anggotaDPRD ;Daftar penerimaan tunjangan kesehatan / kesejahteraananggota DPRDKabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;Daftar penerimaan tunjangan Purna Bhakti bagi anggotaDPRD Kabupaten Ketapang masa bhakti 1999 s/d 2004 ;Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang No.12 A tahun 2004 tentang Pemindahan rekening pada posDPRD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;Temuan hasi pemeriksaan Badan Pengawasan Prop.Kalbar
52 — 20
Surat Ijin Tempat Jualan (STTB) no. 503/122/SITB/UPTD.CKB/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 yang berlokasi di Blok A3 No. 623 Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya berikut surat blokir dengan no 163.1/UPTD/CKB/IV/2011 tertanggal 20 April 2011.31. Surat Ijin Tempat Jualan (STTB) no. 503/123/SITB/UPTD.CKB/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 yang berlokasi di Blok A3 No. 624 Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya berikut surat blokir dengan no 163.2/UPTD/CKB/IV/2011 tertanggal 20 April 2011.32.
BDG1709250 atas nama MUMIN AM.Surat Tjin Tempat Jualan (STTB) no. 503/122/SITB/UPTD.CKB/III/2011tertanggal 21 Maret 2011 yang berlokasi di Blok A3 No. 623 Pasar CikurubukKota Tasikmalaya berikut surat blokir dengan no 163.1/UPTD/CKB/IV/2011tertanggal 20 April 2011.Surat Tjin Tempat Jualan (STTB) no. 503/123/SITB/UPTD.CKB/III/2011tertanggal 21 Maret 2011 yang berlokasi di Blok A3 No. 624 Pasar CikurubukKota Tasikmalaya berikut surat blokir dengan no 163.2/UPTD/CKB/IV/2011tertanggal 20 April 2011.Surat
BDG1709250 atas nama MUMIN AM.30.Surat Ijin Tempat Jualan (STTB) no. 503/122/SITB/UPTD.CKB/III/2011 tertanggal21 Maret 2011 yang berlokasi di Blok A3 No. 623 Pasar Cikurubuk KotaTasikmalaya berikut surat blokir dengan no 163.1/UPTD/CKB/IV/2011 tertanggal20 April 2011.31.Surat Ijin Tempat Jualan (STTB) no. 503/123/SITB/UPTD.CKB/III/2011 tertanggal21 Maret 2011 yang berlokasi di Blok A3 No. 624 Pasar Cikurubuk KotaTasikmalaya berikut surat blokir dengan no 163.2/UPTD/CKB/IV/2011 tertanggal20 April
BDG1709250 atas nama MUMIN AM.Surat Tjin Tempat Jualan (STTB) no. 503/122/SITB/UPTD.CKB/II/2011tertanggal 21 Maret 2011 yang berlokasi di Blok A3 No. 623 Pasar CikurubukKota Tasikmalaya berikut surat blokir dengan no 163.1/UPTD/CKB/IV/2011tertanggal 20 April 2011.Surat Tjin Tempat Jualan (STTB) no. 503/123/SITB/UPTD.CKB/III/2011tertanggal 21 Maret 2011 yang berlokasi di Blok A3 No. 624 Pasar CikurubukKota Tasikmalaya berikut surat blokir dengan no 163.2/UPTD/CKB/IV/2011tertanggal 20 April 2011.Surat
25 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
SE. 163.1/711/OTDA tgl. 24 Mei 2004 perihaltunjangan Purna Bhakti bagi pimpinan dan anggota DPRD ;41.Daftar penerimaan Tunjangan Kesehatan/Kesejahteraan anggotaDPRD Kab. Ketapang tahun anggaran 2004 ;42.Daftar penerimaan tunjangan Purna Bhakti bagi anggota DPRDKab. Ketapang masa bhakti 1999 s/d 2004 ;43.Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ketapang No. 12 A tahun2004 tentang Pemindahan rekening pada pos DPRD Kab.Ketapang tahun anggaran 2004 ;44. Temuan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Prop.
SE. 163.1/711/OTDA tgl. 24 Mei 2004 perihaltunjangan Purna bhakti bagi pimpinan dan anggota DPRD ;41.Daftar Penerimaan Tunjangan Kesehatan/Kesejahteraan AnggotaDPRD Kab. Ketapang tahun Anggaran 2004;42.Daftar penerimaan Tunjangan Purna Bhakti bagi anggota DPRDKab. Ketapang masa bhakti 1999 s/d 2004 ;43.Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ketapang No. 12 A tahun2004 tentang Pemindahan Rekening pada Pos DPRD Kab.Ketapang tahun Anggaran 2004 ;44.Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Prop.
47 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Boedi Soetantotgl.28/05/2007 ;163.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek.0013717033 periode 28/05/2007 s/d 07/06/2007 an. Boedi Soetantotgl.07/06/2007 ;164.1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No. Fax0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 02.15 PM ;165.1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No. Fax0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 03.48 PM ;Hal. 23 dari 50 hal. Put.
Boedi Soetantotgl.28/05/2007 ;163.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek.0013717033 periode 28/05/2007 s/d 07/06/2007 an. Boedi Soetantotgl.07/06/2007 ;164.1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No. Fax0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 02.15 PM ;165.1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No. FaxHal. 49 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/20100216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 03.48 PM ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.
145 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sumatera Barat masatugas 20012002 ;SK DPRD Prop.Sumatera Barat No.05 / SB / 2002 tanggal 17 April 2002tentang Penerapan Susunan Pimpinan Musyawarah dan PanitiaAnggaran DPRD Prop.Sumatera Barat masa tugas 20022003 ;Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Barat No.16 / SB / 2001 tanggal20 Desember 2001 tentang Penerapan Anggaran Belanja DPRD danSekretarsiat DPRD Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2002 ;Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat No.163.1 / 941 / Um2002tanggal 5 Agustus 2002 perihal Sikap
Sumatera Barat masa tugas 20012002 ;SK DPRD Prop.Sumatera Barat No.05 / SB / 2002 tanggal 17 April 2002tentang Penerapan Susunan Pimpinan Musyawarah dan Panitia AnggaranDPRD Prop.Sumatera Barat masa tugas 20022003 ;Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Barat No.16 / SB / 2001 tanggal 20Desember 2001 tentang Penerapan Anggaran Belanja DPRD danSekretarsiat DPRD Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2002 ;Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat No.163.1 / 941 / Um2002tanggal 5 Agustus 2002 perihal Sikap
Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat No.163.1 / 941 / Um2002tanggal 5 Agustus 2002 perihal Sikap DPRD Propinsi Sumatera Barat;5. SK. Mendagri No.161.231105 tanggal 29 September 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Barat ;6. SK. Mendagri No.161.23916 tanggal 26 Agustus 1999 tentangPeresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRDPropinsi Sumatera Barat ;7.
85 — 6
Yusuf Bin Dg.Saja;163.1 (satu) batang balok kayu type ukuran 5x10 cm panjang 99 cm, 1(satu) lembar gorden warna kuning yang berlumuran darah, pecahankaca jendela rumah, dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayubersama sarungnya dengan panjang 38 cm masingmasing dirampasuntuk dimusnahkan;Yang mana barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh parasaksi serta para terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:16Bahwa kejadian
150 — 58
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:SE.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 tentang2.Tunjangan purna bakti bagi pimpinan dan anggotaDPRD Kab. Sragen.ee. Surat dari Sekertaris DPRD Kab. Sragenkepada Pimpinan DPRD Sragen Nomor:170/234/15/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentangLaporan usulan Anggaran perubahan APBD tahun2003.ff. Surat dari Sekertaris DPRD Kab. Sragenkepada Pimpinan BPKD Kab. Sragen Nomor:170/234/15/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentangpenyampaian DUKDA Perubahan tahun 2003.gg.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:SE.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 tentangTunjangan purna bakti bagi pimpinan dan anggota DPRDKab. Sragen.ee. Surat dari Sekretaris DPRD Kab. Sragen kepadaPimpinan DPRD Sragen Nomor: 170/234/15/2003 tanggal8 Agustus 2003 tentang Laporan usulan Anggaranperubahan APBD tahun 2003.ff. Surat dari Sekretaris DPRD Kab. Sragen kepadaPimpinan BPKD Kab. Sragen Nomor: 170/234/15/2003tanggal 8 Agustus 2003 tentang penyampaian DUKDAPerubahan tahun 2003.gg.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:SE.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 tentangTunjangan purna bakti bagi pimpinan dan anggota DPRDKab. Sragen.ee. Surat dari Sekertaris DPRD Kab. Sragen kepadaPimpinan DPRD Sragen Nomor: 170/234/15/2003 tanggal8 Agustus 2003 tentang Laporan usulan Anggaranperubahan APBD tahun 2003.ff. Surat dari Sekertaris DPRD Kab. Sragen kepadaPimpinan BPKD Kab. Sragen Nomor: 170/234/15/2003tanggal 8 Agustus 2003 tentang penyampaian DUKDAPerubahan tahun 2003.gg.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:SE.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 tentang Tunjangan purnabakti bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sragen.ee. Surat dari Sekertaris DPRD Kab. Sragen kepada PimpinanDPRD Sragen Nomor: 170/234/15/2003 tanggal 8 Agustus 2003tentang Laporan usulan Anggaran perubahan APBD tahun 2003.ff. Surat dari Sekretaris DPRD Kab. Sragen kepada PimpinanBPKD Kab. Sragen Nomor: 170/234/15/2003 tanggal 8 Agustus 2003tentang penyampaian DUKDA Perubahan tahun 2008.gg.
145 — 101
Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.38. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 359211K/175/110, tanggal 16 September 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.984.643.080,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin II dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari : Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.163.1
Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencildan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3)TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.1 (satu) bundel SP2D Nomor 359211K/175/110, tanggal 16 September 2014 kepadaPT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.984.643.080, dan bukti FakturPajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin Il dari Linggarjati Perkasayang terdiri dari :e Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.163.1
Selain itu Wawan Erawan yang menandatanganilaporan pengawas lapangan adalah orang yang tidak memenuhi kualifikasisebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantum dalam KontrakPengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik.Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.163.1/PPK1PDK/Dep.VPDT/IX/2014 tanggal 04 September 2014 antara Direktur UtamaPT. Linggar Jati dengan Maprih Unggul Purwanto, S.
Selain itu WawanErawan yang menandatangani laporan pengawas lapangan adalah orangyang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimanayang tercantum dalam Kontrak Pengawasan karena tidak berlatarbelakangpendidikan sarjana teknik.Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.163.1/PPK1PDK/Dep.VPDT/IX/2014 tanggal 04 September 2014 antara Direktur UtamaPT. Linggar Jati dengan Maprih Unggul Purwanto, S.
KonstruksiPembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar KabupatenFlores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.1 (satu) bundel SP2D Nomor 359211K/175/110, tanggal 16September 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPMsenilai Rp 4.984.643.080, dan bukti Faktur Pajak serta SuratPermohonan pembayaran Uang Termin II dari LinggarjatiPerkasa yang terdiri dari :e Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.163.1
KonstruksiPembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut(Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar KabupatenFlores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.1 (satu) bundel SP2D Nomor 359211K/175/110, tanggal 16September 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPMsenilai Rp 4.984.643.080, dan bukti Faktur Pajak serta SuratPermohonan pembayaran Uang Termin Il dari LinggarjatiPerkasa yang terdiri dari :Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.163.1
98 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mencermati dengan seksama atas objectum litis makasecara hukum tidak tepat untuk disebut sebagai surat edaran,karena faktanya dalam surat dimaksud tidak secara spesifikmenyebut adanya penyebutan Surat Edaran namun hanyamenyebutkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 163.1/711/0TDA,Sifat: Segera, lampiran: , perihal Pedoman tentang KedudukanKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tanggal 24 Mei 2004;9.
62 — 47
NRP.11940004831 163.1 (satu) lembar foto copy Surat Akta KelahiranA.n. Sdri.
NRP. 11940004831 163.1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran A.n.
1090 — 795 — Berkekuatan Hukum Tetap
seratus delapan) lembar uang senilaiRp100.000,00 ( seratus ribu rupiah);2. 1 (satu) lembar uang senilai Rop50.000,00 (lima puluh riburupiah);3. 1 (satu) lembar uang senilai Ro20.000,00 (dua puluh riburupiah);Sehingga total uang adalah sejumlah Rp110.870.000,00(seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); 162.1 (satu) buah paper bag berwarna coklat Batik Erotic berisiuang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) denganrincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00; 163.1
128 — 93
Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.38. .1 (satu) bundel SP2D Nomor 359211K/175/110, tanggal 16 September 2014 kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.984.643.080,- dan bukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin II dari Linggarjati Perkasa yang terdiri dari: Berita Acara Pembayaran nomor : BAP.163.1
Pembangunan/ PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut (Dermaga)di Daerah Pulau Terpencil dan terluarKabupaten Flores Timur Propinsi NusaTenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa. 38..1 (satu) bundel SP2D Nomor359211K/175/110, tanggal 16 September2014 kepada PT Linggarjati Perkasa besertaSPM senilai Rp 4.984.643.080, dan buktiFaktur Pajak serta Surat Permohonanpembayaran Uang Termin II dariLinggarjati Perkasa yang terdiri dari: BeritaAcara Pembayaran nomor : BAP.163.1
Selain itu Wawan Erawanyang menandatangani laporan pengawas lapangan adalah orang yang tidakmemenuhi kualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantumdalam Kontrak Pengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik.Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.163.1/PPK1PDK/Dep.VPDT/IX/2014 tanggal 04 September 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jatidengan PPK Maprih Unggul Purwanto, S.
Selain itu Wawan Erawan yangmenandatangani laporan pengawas lapangan adalah orang yang tidak memenuhikualifikasi sebagai Pengawas lapangan sebagaimana yang tercantum dalam KontrakPengawasan karena tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana teknik.Bahwa terdapat Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP.163.1/PPK1PDK/Dep.VPDT/IX/2014 tanggal 04 September 2014 antara Direktur Utama PT. Linggar Jati denganPPK Maprih Unggul Purwanto, S.
Pembangunan/ PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut (Dermaga)di Daerah Pulau Terpencil dan terluarKabupaten Flores Timur Propinsi NusaTenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa. 38.1 (satu) bundel SP2D Nomor359211K/175/110, tanggal 16 September2014 kepada PT Linggarjati Perkasa besertaSPM senilai Rp 4.984.643.080, dan buktiFaktur Pajak serta Surat Permohonanpembayaran Uang Termin II dariLinggarjati Perkasa yang terdiri dari :Berita Acara Pembayaran nomor :BAP.163.1
Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah PulauTerpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur(Dermaga V 3) TA 2014 yang dibuat oleh PT Linggarjati Perkasa.38.39.40.41.42..1 (satu) bundel SP2D Nomor 359211K/175/110, tanggal 16 September 2014kepada PT Linggarjati Perkasa beserta SPM senilai Rp 4.984.643.080, danbukti Faktur Pajak serta Surat Permohonan pembayaran Uang Termin II dariLinggarjati Perkasa yang terdiri dari: Berita Acara Pembayaran nomor :BAP.163.1
185 — 31
Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah, NomorSE.163.1/711/OTDA, tanggal 24 Mei 2004, perihalTunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD30). Surat, Nomor : 170/184/15/2003, tanggal O07 Juni2003, perihal Laporan Usulan mengenai Perubahan APBDTahun 2003 dari Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRDKab. Sragen ;31). Surat, Nomor : 170/234/15/2003, tanggal O08 Agustus2003, perihal Penyampaian DUKDA Perubahan Tahun 2003dari Sekretaris DPRD kepada Kepala BPKD Kab. Sragen ;32).
Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002299tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban~ danPengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara PenyusunanAPBD Menimbang, bahwa lebih lanjut Menteri DalamNegeri di dalam suratnya No.SE 163.1/711/OTDA, tanggal24 Mei 2004, perihal : TUNJANGAN PURNA BHAKTI BAGIPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD , menyampaikan antara laindalam point 3 menyebutkan Maka sambil menungguditetapkannya Peraturan Pemerintah dimaksud pada angka1, Penyediaan Belanja DPRD dalam APBD supaya
Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah, NomorSE.163.1/711/OTDA, tanggal 24 Mei 2004, perihalTunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD29630). Surat, Nomor : 170/184/15/2003, tanggal O07 Juni2003, perihal Laporan Usulan mengenai Perubahan APBDTahun 2003 dari Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRDKab. Sragen ;31). Surat, Nomor : 170/234/15/2003, tanggal 08 Agustus2003, perihal Penyampaian DUKDA Perubahan Tahun 2003dari Sekretaris DPRD kepada Kepala BPKD Kab. Sragen ;32).